Kabar6-Nampaknya para warga yang melintasi Jalan Hos Cokroaminoto Ciledug, Kota Tangerang harus menyiapkan mental dan kesabaran ekstra menghadapi kemacetan akibat proyek penggantian jembatan sasak rembang.

Pasalnya, pengerjaan proyek jembatan di depan POM Bensin H.Mencong melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten itu, baru akan rampung pada akhir tahun ini.

Terlihat dari spanduk pemberitahuan jika pengerjaan jembatan yang bersumber dari APBN senilai Rp 9,545 Miliar itu dimulai pada 1 Juli hingga 7 Desember 2024.

**Baca Juga: Jembatan Pintu Air 10 Kota Tangerang Kembali Dibuka, Rekayasa Satu Arah Diterapkan

Dikerjakan oleh CV Mahatama Karya, dan konsultan pengawas PT Rinjani Jasa Consultant dengan waktu pelaksana 180 hari kalender itu, dikhawatirkan kemacetan akan semakin mengular jika petugas tidak rutin untuk mengatur lalu lintas.

KBO Satlantas Polres Tangerang Kota AKP Supriyatno mengaku, jika sebelumnya telah merapatkan dan membuat skema pengalihan jalur untuk meminimalisir kemacetan karena pengerjaan jembatan itu.

“Jadi sebenernya gini, pengaturan lalin kita melihat selama, lalin itukan ada batasan fisiknyakan. Kalau pantau, ya kita pantau,” ujar Supriyatno dikonfirmasi, Selasa (16/7/2024).

Selain itu, kata Supriyatno, pihak Polres Metro Tangerang Kota bersama stakeholder yang yang telah berkoordinasi sebelumnya untuk mengantisipasi kemacetan panjang.

“Kalau ada kepadatan, ya turun, kita atur. Tapi dari awal perencanaan, skema arus lalin itu sudah kita rencanakan dari awal,” tandasnya.

Semantara, Kepala Dishub Kota Tangerang Achmad Suhaely menuturkan, jika telah diimbau sebagai bentuk atensi untuk mengantisipasi potensi kemacetan lalu lintas yang berdampak ke masyarakat sekitar.

“Kami informasikan kepada masyarakat mengenai karena adanya proyek infrastruktur yang sedang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Provinsi Banten, sehingga kami berharap masyarakat dapat menghindarinya,” imbuh Suhaely.

Dishub Kota Tangerang juga mengimbau kepada masyarakat agar terus memantau perkembangan informasi di sekitar ruas jalan penghubung Kota Tangerang – Jakarta Selatan itu.

“Ditekankan agar masyarakat dapat mematuhi rambu lalu lintas, bahkan memanfaatkan jalur lainnya, khususnya di jam sibuk yang menjadi puncak kepadatan kendaraan,” imbaunya. (Rian)

Kabar6-Petugas gabungan dikerahkan untuk membersihkan saluran air pascabanjir merendam beberapa ruas jalan, perkantoran dan lingkungan perumahan di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak yang terjadi pada Kamis (4/7/2024).

“Kemarin kita gabungan dari PUPR, BPBD, Satpol PP, Dinas LH, dan PMI. Kegiatanya di beberapa titik saluran, di antaranya sekitaran alun-alun, SMAN 3 dan Depag,” kata Kepala Dinas PUPR Lebak, Irvan Suyatuvika, Minggu (7/7/2024).

**Baca Juga:Gelombang Tinggi Wisatawan Dilarang Berenang di Pantai Selatan Banten

Pembersihan saluran air dilakukan sebagai langkah Pemerintah Kabupaten Lebak dalam penanganan banjir di wilayah tersebut.

Irvan mengatakan sudah menginstruksikan kepada tim di Dinas PUPR Lebak untuk mengambil langkah-langkah dalam mengurangi genangan dan mencari tahu penyebab sumbatan.

“Dari hasil identifikasi awal karena lubang masuknya air dari jalan ke saluran terhalang oleh akar dan banyak bangunan yang berdiri di atas drainase,” terang Irvan.

“Bagaimana langkah ke depan untuk menangani masalah itu, besok kita bahas lagi,” tambahnya.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lebak, hujan lebat pada Kamis, 4 Juli 2024, mengakibatkan ratusan rumah di Rangkasbitung kebanjiran. Banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan dan perkantoran.(Nda)

Kabar6-Kementerian PUPR berupaya menjalankan pembangunan bersih dari praktek korupsi dengan menggelar “Training Awareness Tahap II dan Assesment Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Kejaksaan Agung dihadirkan untuk memberi pembekalan kepada pegawai Kementerian PUPR.

Senin 24 Juni 2024 bertempat di Ruang Pendopo Cipta Karya, Jakarta Selatan, Jaksa Agung Muda Intelijen (JamIntelijen) Prof. Dr. Reda Manthovani diwakili Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS/Direktur D) pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Dr. Patris Yusrian Jaya menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. **Baca Juga: Napi WNA Bebas Pakai Alat Komunikasi, Kalapas Pemuda Klas IIA Tangerang Dilaporkan ke Inspektorat

“Acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI,”ujar Harli Siregar Kapuspenkum Kejagung, Selasa (25/6/2024).

Dr Patris Yusrian menyampaikan materi mengenai tindak pidana korupsi pada sektor infrastruktur dan upaya pencegahannya.

Ruang lingkup materi tersebut meliputi:Tren tindak pidana korupsi pada sektor infrastruktur; Anatomi dan modus operandi tindak pidana korupsi dan tindak pidana suap/gratifikasi sektor infrastruktur; Upaya dan metode pencegahan korupsi sektor infrastruktur; Kolaborasi Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen bersama Kementerian/Lembaga dalam pencegahan korupsi pada sektor infrastruktur. (Red)

Kabar6-Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak sedang mengusut dugaan korupsi pengelolaan penyertaan modal PDAM Kabupaten Lebak pada tahun 2020.

Pada tahun tersebut, PDAM Lebak mendapat penyertaan modal sebesar Rp2 miliar. Dana itu digunakan untuk perbaikan pompa intake milik PDAM Lebak.

“Diduga penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa BUMD. Pekerjaannya dilaksanakan, akan tetapi diduga menyimpang dari ketentuan,” kata Kepala Kejari Lebak Mayasari melalui Kasi Pidsus Irfano Rukmana Rachim kepada wartawan, Selasa (18/6/2024). **Baca Juga: Dishub Terus Optimalkan Angkot di Kabupaten Serang Masuk Terminal

Kejari Lebak telah meminta keterangan puluhan orang, mulai pegawai PDAM, pihak ketiga dan dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR.

Irfano menyebut, kejari masih menunggu hasil audit dari BPKP untuk menghitung berapa total kerugian negara dari pelaksanaan kegiatan yang berasal dari penyertaan modal tersebut.

“Salah satu kegiatan yang menjadi objek pemeriksaan penyidik adalah kegiatan perbaikan 17 pompa intake milik PDAM pada tahun 2020-2021 yang menggunakan dana penyertaan modal,” ungkapnya.

Lebih lanjut Irfano bilang, belum ada tersangka dalam dugaan korupsi tersebut.

“Setelah hasil audit kerugian negaranya keluar dari BPKP, kita baru bisa ketahui ” katanya.(Nda)

Kabar6- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan warga kurang mampu dalam memiliki rumah layak huni.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan bahwa masih terdapat karyawan atau warga kurang mampu yang kesulitan mendapatkan dan mencicil untuk memiliki rumah dengan harga saat ini dan sulit mendapatkan pinjaman dari bank karena bunganya terlalu mahal.

**Baca Juga:DPR Kwatir Program Tapera jadi Sumber Korupsi Baru

“Kita cuma minta hold dana (Tapera) itu untuk digunakan menjadi dana murah yang akan dapat diakses oleh MBR dan masyarakat kurang mampu,” ujarnya di Jakarta, dilansir Antara Jumat (31/5/2024).

Menurut dia, ketika peserta Tapera masuk masa pensiun kemudian uangnya mau diambil, maka peserta bisa mengambilnya karena Tapera sifatnya adalah tabungan.

Zainal mengatakan bahwa para peserta Tapera saat ini pesertanya baru dari eks peserta Bapertarum yakni ASN.

Selain itu, kehadiran Tapera juga memperbaiki dan meningkatkan skema manfaat dalam Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) seperti bantuan renovasi rumah dan membantu warga yang ingin membayar uang muka.

Dengan demikian, apa yang dulu dilakukan di Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), diberikan juga nanti oleh Tapera dan ditambah yang lain-lain seperti tidak perlu lagi peserta membayar uang muka karena mereka sudah memiliki tabungan di Tapera.

“Kenapa masyarakat yang sudah memiliki rumah harus juga ikut iuran Tapera? Ini merupakan bagian dari tanggung renteng. Tanggung renteng atau menanggung secara bersama-sama, di mana uang iuran dari peserta Tapera nanti dikumpulkan, kemudian uangnya diputar dan digunakan untuk membantu MBR. Sebenarnya tujuan mulianya di situ,” kata Zainal.

Uang yang ditabungkan di Tapera, lanjutnya, tidak akan hilang.

“Tapera ini tujuannya untuk membantu masyarakat juga,” ujarnya.(red)

Kabar6- Ratusan massa dari Solidaritas Masyarakat Tangerang (Somat) menggeruduk kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di kawasan Jakarta Selatan, pada Rabu (29/05/2024).

Mereka mendesak Menteri PUPR Mochamad Basuki Hadimoeljono untuk segera membangun proyek jalan bawah tanah atau underpass Bitung yang hingga kini belum terealisasi.

Koordinator aksi Abdul Rafid mengatakan, kedatangan warga ke kantor Kementerian PUPR guna mempertanyakan kejelasan proyek underpass Bitung yang telah direncanakan sejak dua tahun silam. Baca Juga: Target Gagal, Proyek Underpass Bitung Tangerang Terhambat Pipa Gas

Pasalnya, hingga detik ini proyek yang diketahui menyedot anggaran sekitar Rp100 miliar tersebut tak ada wujudnya.

Justru yang tampak sekarang fisiknya hanya pelebaran jalan. Akibatnya, arus lalu lintas di kawasan Bitung Tangerang dan sekitarnya masih mengalami kemacetan.

“Mana wujud proyek underpass yang dijanjikan, realitanya sekarang hanya pelebaran jalan. Jangan bohongi rakyat, pokoknya kami minta proyek underpass Bitung harus segera dibangun,” ungkap Opik, sapaan karib Ketua LSM Barisan Independen Antikorupsi (Biak) ini saat berorasi di depan kantor Kementerian PUPR.

Dikatakannya, Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui APBD tahun 2022 lalu telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp127 miliar untuk penyediaan lahan.

Ratusan miliar uang rakyat itu sengaja digelontorkan dengan harapan bisa dibangunkan proyek underpass Bitung sebagai solusi untuk mengurai kemacetan di wilayah itu.

Namun, harapan itu pupus menyusul tak kunjung terealisasinya pembangunan proyek yang sempat digadang-gadang menjadi ikon kota seribu industri tersebut.

“Menteri PUPR jangan PHP in kami. Kalau proyek itu tak dibangun juga maka kita akan bawa keranah hukum biar diusut, karena selama pelaksanaan proyek dikerjakan tidak transparan, papan proyek juga tak dipasang,” ujarnya.(Tim K6)

Kabar6-Ambles terjadi di ruas Jalan Raya Cipanas – Warungbanten tepatnya di Desa Banjar Irigasi, Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak, Rabu (29/5/2024).

Intensitas hujan yang tinggi menjadi penyebab amblesnya ruas jalan yang menjadi salah satu akses menuju wisata Negeri di Atas Awan, di Kecamatan Cibeber, Lebak.

“Itu awalnya (rusak) sedikit pada 18 Mei dan masih bisa dilalui kendaraan. Kalau sekarang parah, kendaraan roda 4 sama sekali tidak bisa melintas,” kata Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama kepada wartawan. **Baca Juga: Desa Wisata Padarincang Kacida Cibuntu Masuk 50 Desa Wisata Terbaik ADWI 2024

Terkait dengan penanganan, BPBD telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Banten.

“Sudah koordinasi dan alhamdulillah direspon cepat untuk penanganannya. Sementara warga yang mau menuju ke wisata Negeri di Atas Awan bisa via Cibeber,” jelas Febby.

Sementara, Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (ULTD) Pemeliharan jalan dan Jembatan Lebak Firman Zuliansyah mengatakan, saat ini ruas jalan Cipanas – Warungbanten dalam tahap penanganan perbaikan karena ambles.

“Sedang dalam penanganan, kemaren kita baru pasang box culvert sebelah. Hari ini kita urug dulu sebelah, lanjut pasang box culvert lagi supaya air dari saluran irigasi yang ambrol segera teralirkan,” kata terang Firman kepada wartawan.

Firman menuturkan, kendaraan yang melintas di jalan Cipanas – Warungbanten sampai saat ini dibatasi karena longsoran hampir memakan seluruh badan jalan.

“Sampai saat ini kendaraan masih bisa lewat sebelah buka tutup, kecuali kendaraan besar dan tonase berat tidak bisa lewat,” jelasnya.(Nda)

Kabar6-Pemerintah Indonesia akan memperkenalkan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) sebagai salah satu praktik baik pada World Water Forum ke-10 yang digelar di Nusa Dua, Bali pada 18–25 Mei 2024.

Ketua Harian Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa program Pamsimas sudah dilaksanakan pemerintah sejak 15 tahun yang lalu, sehingga sangat relevan diangkat dalam World Water Forum ke-10.

**Baca Juga:Kejaksaan Agung Berduka atas Wafatnya Jampidum Fadil Zumhana

Program tersebut, lanjut dia, dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengelolaan sarana terbangun dengan mengedepankan kearifan lokal di masing-masing wilayah.

“Pamsimas merupakan program yang punya militansi. Target utamanya di daerah yang tidak punya air, sehingga kalau ditempatkan di daerah yang banyak airnya tidak tepat sasaran,” kata Menteri Basuki dalam keterangannya, dikutip, Sabtu (11/5/2024).

Program Pamsimas dan Sanimas merupakan contoh nyata pemberdayaan masyarakat dalam pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan air bersih secara kolektif dengan dukungan penuh pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur dan pendanaan.

“Melalui program inilah kolaborasi pusat dan daerah terbentuk untuk menyukseskan upaya pengadaan air bersih yang layak sekaligus menjawab tantangan stunting hingga ke desa-desa yang sulit dijangkau,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menambahkan.

Indonesia pun dikatakan Diana berkomitmen untuk mendorong terwujudnya pencapaian target Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satunya yaitu mewujudkan akses air minum dan sanitasi aman serta berkelanjutan bagi semua.

Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah menyelaraskan target SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024. Target ini mengamanatkan terwujudnya 90% akses sanitasi layak, termasuk 15% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman, serta penurunan angka BABS (buang air besar sembarangan) hingga 0% di akhir tahun 2024.

“World Water Forum ke-10 diharapkan menjadi ajang bertukar strategi dan praktik terbaik antara Indonesia dengan negara lain sekaligus menjadi kesempatan untuk memperbarui langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai target yang sudah dicanangkan,” ujar Diana, sembari menambahkan dari forum di Bali nanti diharapkan lahir kerja sama antar-negara terkait upaya pemenuhan akses air air minum dan sanitasi.

Forum ini akan mengoordinasikan berbagai upaya solusi nyata melalui kebijakan politik dan regional yang diprioritaskan untuk mencapai tujuan sekaligus tema besar perhelatan World Water Forum ke-10, yakni air untuk kesejahteraan bersama atau water for share prosperity.(red)

Kabar6-Pemerintah Indonesia akan mengusulkan penerapan kebijakan tata ruang Daerah Aliran Sungai (DAS) atau Zero Delta Q sebagai solusi pengendalian banjir pada proses politik World Water Forum ke-10 yang berlangsung pada 18–25 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali.

Demikian ditegaskan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bob Arthur Lombogia dalam keterangannya, Sabtu (4/5/2024) di Jakarta.

**Baca Juga:Destinasi Wisata Bagi Delegasi World Water Forum ke-10

Bob menambahkan bahwa pengelolaan dan mitigasi bencana khususnya banjir di Indonesia memerlukan penyelarasan antara pengendalian struktural melalui penataan perilaku air, dan non struktural melalui penataan perilaku manusia.

“Kebijakan Zero Delta Q dapat dijadikan suatu isu dalam proses politik World Water Forum ke-10 bahwa ini perlu kita terapkan. Seandainya prinsip ini dilakukan oleh sebagian besar atau seluruh wilayah Indonesia, maka tampungan-tampungan air yang kita dapatkan sangat besar. Maka apa yang kita harapkan dari mitigasi bencana dan pengendalian banjir dapat diwujudkan,” kata Bob.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2017 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan Zero Delta Q adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai. Kebijakan ini ditetapkan sebagai persyaratan dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang dalam suatu DAS. Misalnya, dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau izin pemanfaatan ruang lainnya.

“Implementasi dari kebijakan Zero Delta Q tidak mungkin berjalan sendiri. Kita harus lakukan secara bersama-sama karena sebagian besar penerapan kebijakan ini ada di wilayah pemerintah daerah. Diperlukan dukungan pemerintah pusat dan daerah, termasuk terhadap pemanfaatan lahan pada suatu DAS untuk pertanian dan kegiatan masyarakat lainnya,” ujar dia.

Dalam upaya mengatasi bencana banjir, lanjut Bob, diperlukan juga strategi struktural yaitu menata perilaku air untuk mitigasi bencana meliputi antara lain pembangunan tampungan air seperti waduk, embung, kolam retensi, sumur resapan, dan lainnya. Kemudian peningkatan kapasitas sungai, membagi air sungai, meningkatkan kecepatan air sungai, pengendalian sedimentasi, penataan drainase, dan mencegah air laut masuk ke darat.

Contoh nyata pembangunan infrastruktur untuk mengelola air dan mitigasi bencana banjir antara lain normalisasi Sungai Ciliwung, kolam retensi yang dipadukan dengan tanggul-tanggul di Cilincing Jakarta Utara, dan pompa Ancol Sentiong.

Adapun program pengendalian daya rusak air oleh Kementerian PUPR telah dilakukan pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir dan Pengamanan Pantai dengan total panjang 1.901 Km, dan Bangunan Pengendali Sedimen dan Lahar sebanyak 423 buah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data World Risk Report 2023, Indonesia menempati urutan ke-2 sebagai negara paling berisiko tinggi terhadap bencana, dengan World Risk Index (WRI) mencapai 43.50. Hal ini dinilai berdasarkan faktor keterpaparan (exposure) terhadap bencana akibat infrastruktur yang tidak berketahanan iklim dan kerentanan (vulnerability) akibat kurang memadainya manajemen pengurangan risiko bencana.

Sementara merujuk pada data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah kejadian banjir selama kurun waktu 2019-2021 mengalami peningkatan. Sementara sejak 2022 jumlah kejadian tersebut justru berkurang di tengah fenomena El Nina yang meningkatkan curah hujan. Hal ini jadi salah satu indikator keberhasilan upaya mitigasi bencana banjir melalui strategi struktural berupa pembangunan infrastruktur pengendali banjir.

World Water Forum ke-10 diharapkan dapat menjadi platform untuk bertukar pengalaman dan praktik terbaik terkait pengelolaan bencana termasuk banjir melalui tiga proses utama, yakni tematik, regional, dan politik.

World Water Forum ke-10 fokus membahas empat hal, yakni konservasi air (water conservation), air bersih dan sanitasi (clean water and sanitation), ketahanan pangan dan energi (food and energy security), serta mitigasi bencana alam (mitigation of natural disasters).

Sebanyak 244 sesi dalam forum tersebut diharapkan dapat memberikan hasil konkret mengenai pengarusutamaan pengelolaan air terpadu untuk pulau-pulau kecil atau Integrated Water Resources Management (IWRM) on Small Islands, pembentukan pusat keunggulan atau praktik terbaik untuk ketahanan air dan iklim atau Centre of Excellence on Water and Climate Resilience (COE), serta penetapan Hari Danau Sedunia.(red)

Kabar6-Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Iwan Firmansyah Effendi, mengatakan proyek pembangunan jalan melintang di bawah tanah (underpass) tidak sesuai target. Megaproyek infrastruktur itu ditargetkan selesai akhir 2023 lalu.

Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat pun hingga kini belum menemukan solusi. Kendala di lapangan disebutkan masalah teknis.

“Ada kendala teknis di lokasi, yakni keberadaan pipa gas,” ungkap Iwan Firmansyah, kepada Kabar6.com Rabu (01/05/2024).

Iwan menuturkan, keberadaan pipa gas milik PT Pertagas itu dianggap menjadi penghambat pembangunan proyek yang bakal mengurai kemacetan di wilayah Bitung dan sekitarnya.

Namun, pemerintah melalui kementerian PUPR berkomitmen akan tetap merealisasikan pembangunan underpass Bitung tersebut.

“Saat ini sementara solusinya adalah pembangunan sisi kanan dan kiri jalan dulu dari lahan yang sudah disediakan Pemkab Tangerang,” terang Iwan.

**Baca Juga: Proyek Underpass Bitung Disoal, Biak Surati Kementerian PUPR

Pemkab Tangerang, menurut Iwan, telah membebaskan lahan seluas 1,1 hektare dengan biaya sekitar Rp127 miliar yang bersumber dari APBD.

Lahan itu kini telah diserahkan ke pihak kementerian PUPR dan dicatat menjadi aset negara.

“Lahan untuk proyek itu sudah kami serahkan ke kementerian PUPR. Selanjutnya untuk proyek underpass bukan menjadi kewenangan kami. Pembangunan proyek itu dilaksanakan langsung oleh Balai Besar Jalan Nasional atau BBJN dan Dirjen Bina Marga proyek,” katanya.

Disinggung mengenai belum matangnya perencanaan, Iwan menampik bahwa proses perencanaan proyek yang bakal menyedot anggaran sekitar Rp 100 miliar itu bukan masa kepemimpinan dirinya.

Perencanaan itu dilakukan pada masa pejabat lama, yaitu sewaktu dijabat oleh Slamet Budi Mulyanto yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.

“Kalau soal perencaannnya saya gak tahu, karena itu dilakukan pada masa pejabat lama,” tandasnya.(Tim K6)