Kabar6-Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut AHM, terdakwa revenge porn dengan hukuman maksimal, yakni 6 tahun kurungan penjara.

Tuntutan itu sesuai penerapan Pasal Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 27 ayat 1 Undang-undang (UU) ITE. Pihak korban mengaku puas dengan tuntutan jaksa tersebut dan kini menunggu putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang.

“Jaksa juga tadi menuntut dengan hukuman maksimal 6 tahun. Lalu kemudian hukuman denda nya Rp 1 miliar dan subsider 3 bulan kurungan penjara,” ujar Risky Arifianto, kuasa hukum korban IK, Selasa (27/06/2023).

Usai vonis hakim dibacakan, korban akan membuat laporan baru ke polisi, mengenai tindakan pemerkosaan, pemerasan dan kekerasan yang dilakukan terdakwa AHM kepada korban IK. Dalam laporannya, Risky mendorong penerapan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

**Baca Juga: Kejari Pandeglang Tanggapi Cuitan Twitter Kakak Korban Revenge Porn

Keluarga, korban, dan kuasa hukum berharap majelis hakim PN Pandeglang bisa membuat putusan atau vonis sesuai tuntutan JPU. Pembacaan putusan direncanakan berlangsung pada 11 Juli 2023 mendatang.

“Kita enggak akan berhenti disini. Setelah putusan ini misalkan hakim juga memutuskan 6 tahun, kita akan melaporkan lagi dengan membawa dasar ini untuk melaporkan UU TPKS-nya,” terangnya.

Terkait keputusan majelis hakim yang menerapkan sidang tertutup, kuasa hukum menerima hal tersebut. Mengingat, adanya tindakan asusila dalam kasus tersebut, sehingga privasi korban harus dilindungi.

“Walaupun kasusnya UU ITE, cuma disini ada unsur asusilanya, sehingga hakim memutuskan sidang ini dinyatakan tertutup untuk umum, untuk mencegah hal-hal yang tidak di inginkan,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Kajian Politik Nasional (KPN) melakukan survey tingkat kepuasan publik terhadap penanganan dan penanggulangan Covid-19 di Provinsi Banten. Penanganan Covid-19 tersebut dinyatakan baik, 63,1 persen menyatakan puas.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul menyatakan, survei tersebut digelar pada 22 – 25 November 2021. Survei menggunakan metode multistage random sampling (MRS), yang melibatkan responden berjumlah 800 orang, dengan Margin of Error (MoE) ±2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Ia menyampaikan survei ini dilakukan dengan metode wawancara langsung oleh tim lembaga KPN. Responden merupakan warga Banten. Dari hasil survey, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Provinsi Banten, dalam menangani dan menanggulangi Covid-19, sudah baik.

Dengan demikian hasil yang diperoleh angka persentase 63,1 persen responden menyatakan puas dan 11,6 persen menyatakan sangat puas. Sementara 17,0 persen menyatakan tidak puas dengan pelayanan Kesehatan.

“Hal ini menujukkan program pelayanan kesehatan di Provinsi Banten berjalan dengan baik. Tentu saja, tingkat kepuasan masyarakat Banten terhadap kinerja Wahidin Halim tersebut, menjadi modal yang sangat baik dan berpeluang besar kembali meraih jabatan sebagai Gubenur Banten di 2024 mendatang,” ujar Adib, Minggu (28/11/2021).

“Adapun hal yang membuat masyarakat Provinsi Banten menanggapi positif kinerja Pemerintah Provinsi Banten adalah langkah cepat Gubenur Banten, Wahidin Halim dalam menangani Pandemi Covid-19. Sejauh ini, masyarakat di Provinsi Banten yang menjadi responden dalam survei, mengaku telah mendapatkan pelayanan Kesehatan yang optimal. Baik itu soal kecepatan penanganan, ketersediaan obat, ventilator, ruang perawatan, tenaga kesehatan, dan oksigen,” sambungnya.

Selain itu respon positif masyarakat, Adib mengungkapkan, didasari atas gerak gesit Wahidin Halim dalam mengambil keputusan dengan dikeluarkannya Peraturan Gubenur No. 38 Tahun 2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Serta disusulnya, Peraturan Daerah terkait penanggulangan Covid-19. Di mana, berdasarkan Perda tersebut, setiap orang melanggar prokes dikenakan sanksi administratif denda paling sedikit sebesar Rp300 ribu dan paling banyak Rp3 juta.

“Pergub dan Perda ini dianggap oleh reponden sebagai komitmen Pemerintahan Provinsi Banten di
bawah kepemimpinan Wahidin Halim, dalam menekan jumlah penyebaran Covid-19 di tengah
masyarakat,” ungkapnya.

Layanan Kesehatan sendiri, lanjut Adib Miftahul, hanya mendapatkan presentase 6,8 persen sebagai kategori program Pemerintah Provinsi Banten paling mendesak untuk diselesaikan.

“Dari hasil survei yang kami lakukan, kategori program pemerintah Provinsi Banten yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah sembako murah. Di mana ada 17,9 persen responden menginginkan progam tersebut dilaksanakan,” katanya.

Meski demikian, Adib menjelaskan survei turut dilakukan juga dalam rangka menilai kinerja Pemerintahan Provinsi Banten yang dipimpin oleh Wahidin Halim sebagai kepala daerah menjelang berakhirnya masa jabatan Gubenur di Mei 2022 mendatang.

Dari hasil survei, 58,4 persen responden menyatakan kinerja Pemerintah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Wahidin Halim, berjalan dengan baik. Sedangkan, 36,4 persen menyatakan buruk.

Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian dari Gubernur Banten, Wahidin Halim mengingat
wabah pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

**Baca juga: Ratusan Motor dan Mobil Unjuk Gigi di Tangerang Auto Show

“Pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi seluruh kepala daerah di Indonesia. Bukan hal yang mudah menjalankan roda pemerintahan di tengah kondisi pandemi yang meluluhlantakkan sektor lain seperti ekonomi dan kesejahteraan,” terangnya.

“Namun demikian, Wahidin Halim berhasil meningkatkan kepercayaan publik di mana 58,4 persen responden menilai kinerja Gubenur Banten Wahidin Halim berjalan Baik dan 3,9 persen menyatakan sangat baik. Tentu ini dapat menjadi catatan bagus untuk Wahidin,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Mayoritas warga Tangerang Selatan (Tangsel) merasa puas dengan kinerja Wali Kota Airin Rachmi Diany dan Wakil Wali Kota Benyamin Davnie. Gambaran itu terlihat dari hasil simulasi pertanyaan lembaga survei Index Politika Indonesia yang dilaksanakan pada 2 – 9 November 2020 kemarin.

“Secara umum tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Airin – Benyamin mencapai 78,61 persen,” kata Direktur Eksekutif Index Politika Indonesia, Denny Charter, Rabu (25/11/2020).

Lima besar tingkat kepuasan masyarakat antara lain dalam penanganan masalah jalan dan jembatan 76,23 persen. Pendidikan 68,61 persen. Keamanan 65,91 persen. Sosial 60,61 persen. Penanganan masalah pembangunan kelurahan 58,01 persen.

Kemudian warga responden yang menyatakan tidak puas terhadap kepemimpinan Airin – Benyamin mencapai 21,39 persen.

Ketidakpuasan publik di Kota Tangsel menyangkut penanganan masalah banjir dan macet 69,87 persen. Pengangguran 64,59 persen. Kemiskinan 55,84 persen. Kesehatan 50,23 persen. Menangani masalah taman sarana bermain dan olahraga 39,29 persen.

“Jumlah responden sebanyak 800 orang,” ujar Denny. Menurutnya, pengambilan data kuisioner dilakukan wawancara secara tatap muka dengan metode multi stage random sampling.

**Baca juga: Pilkada Tangsel 2020, Survei Index Muhamad Populer dan Ben Menang Elektoral

“Hasil survei ini tingkat kepercayaan mencapai 95 persen, dan tingkat kesalahan atau margin error kurang lebih 3,46 persen,” ujarnya.(yud)

Kabar6-Ratusan pelanggan Giant Villa Melati Mas, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan sangat antusias saat berbelanja dengan harga teman.

Para pelanggan mengaku bahagia karena dimanjakan oleh Giant dengan harga-harga yang murah.

Salah satu pelanggan, Elvita menuturkan, dirinya mengaku senang, karena dengan membawa hanya Rp100 ribu dirinya mendapatkan barang-barang yang diinginkan.

“Murah banget mas, aku dimanjain banget sama harga-harga nya,” ujarnya kepada Kabar6.com. Kamis (6/2/2020).

**Baca juga: Harga Murah Bukan Promosi, Giant Jadikan Pelanggan Sebagai Teman.

Kemudian, Rani (25) mengungkapkan, dengan ada nya harga teman ini dirinya bisa berbelanja puas karena hrga turun.

“Aku udah bandingin, murah di Giant daripada yang lain,” tutupnya.(fit)