Kabar6- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pandeglang melakukan unjuk rasa di depan kantor Sekertariat Daerah (Setda) Pandeglang, Kamis (23/7/2020).

Dalam aksinya, mahasiswa membeberkan beberapa temuan persoalan merugikan negara (kelebihan pembayaran) yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Bantan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2019.

Adapun beberapa persoalan yang digaungkan mahasiswa yakni, terkait kelebihan pembayaran perawatan kendaraan dinas (Randis) Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Pandeglang Rp 143 juta.

Kurang dipungut PPH 21 atas honorarium Narasumber dan melebihi standar satuan harga pada Setda Pandeglang Rp 7 jita dan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang melebihi standar satuan pada honorarium narasumber sebesar Rp 21 juta.

Begitu juga temuan kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pembangunan yang tak sesuai spesifikasi kontrak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Pandeglang sebesar Rp 1 miliar dengan rincian di DPUPR Rp 925 juta DPKPP Rp 87 juta.

Ketua PMII Pandeglang Yandi menegaskan biaya perawatan kendaraan bermotor yang digunakan  Irna – Tanto yang tidak wajar sebesar  sebesar Rp143 juta jumlah yang tidak begitu besar. Namun jika angka itu  dianggarkan untuk rumah tidak layak huni di Pandeglang  cukup beberapa rumah warga.

“Lain halnya dengan fakta dan realita yang ada padahal tidak ada dalam kebutuhan perawatan mobil Randis tersebut, yang kita duga lebih akan melakukan hal ke arah koruptif dalam penganggaran perawatan kendaraan dinas tersebut,”ujarnya.

Yandi menegaskan, temuan itu jangan dianggap sepele dan tidak ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Karena menurutnya, bukan persoalan sudah mengembalikan kerugian itu, tapi ada dugaan upaya prilaku koruptif ditubuh Pemda Pandeglang yang mesti disikapi tegas oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang.

“Kami menuntut pihak Kejari segera turun tangan menidak para oknum yang diduga melakukan korupsi. Begitu juga Dewan harus ambil sikap tegas dan jangan main mata dengan para Dinas dalam perencanaan anggaran,”tegasnya.

**Baca juga: Arahkan Dukungan ke Petahana, Dua ASN Pandeglang Diganjar Sanksi.

Menanggapi aksi mahasiswa, Sekda Pandeglang Fery Hasanuddin mengemukakan, temuan BPK hal biasa  dan telah ditindaklanjuti dengan pengembalian.  Adapun soal honor ujarnya, bukan kelebihan pembayaran, akan tetapi soal pajak. Fery mengklaim dari tahun ke tahun temuan atas LKPD Pandeglang mengalami penurunan.

“Biasa, pemeriksaan pasti ada temuan, intensitasnya ada. Sudah dikembalikan, pasti ada aja setiap tahun juga, yang penting kitakan intensitasnya sudah turun. Sudah 83 persen yang dikembalikan,”tutupnya. (Aep)

Kabar6-Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pandeglang menuding Pemkab Pandeglang tidak transparan dalam pengelolaan bantuan korban Tsunami Selat Sunda yang terjadi pada 22 Desember 2018 lalu.

Mereka menilai selama ini Pemkab, seolah tertutup ke publik sejauh mana pengelolaan dana bantuan tunai yang di kelola oleh Pemkab baik pengeluaran maupun pemasukan yang di terima.

“Pemkab Pandeglang mengelola dana bantuan tsunami yang di dapatkan dari para relawan, kenapa tidak itu disalurkan, kenapa pula itu harus dirahasiakan jangan sampai bencana yang menimpa Kabupaten Pandeglang ini dijadikan pendapatan untuk meraup keuntungan,” tuding Korlap aksi Yandi saat menggelar unjuk rasa di pendopo Bupati, Kamis (27/6/2019).

Yadi menerangkan, Mengalirnya bantuan bagi korban dari berbagai elemen berupa logistik dan uang tunai dan disalurkan ke Pemkab salah satu diantaranya Pemprov Jabar yang menyalurkan bantuan uang sebesar 1 miliar, dengan total bantuan mencapai 5,9 miliar lebih.

“Dan bantuan masih terus berdatangan. Namun hal tersebut temyata tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan dan fakta berkata lain. Mirisnya sistem penyaluran bantuan yang tidak merata masih banyak kebutuhan dasar korban Tsunami yang belum terpenuhi,” ujarnya.

“Karena pada faktanya mereka korban bencana tsunami sampai hari ini belum sama sekali menerima bantuan yang bersumber dari sumbangan para relawan yang dikelola oleh Pemda Pandeglang,” sambungnya.

Sementara Ketua PMII Pandeglang M. Basyir menilai Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) yang berhasil di bangun dan telah diisi oleh korban tsunami seperti kerja kesukesan Pemkab Pandeglang dalam menangani pasca bencana.

“Padahal pembanguan Huntara tersebut sangat jelas bersumber dari BUMN dan pemerintah pusat,” ungkapnya.

Dengan demikian, massa aksi meminta Pemkab harus membuka kepada publik memuat informasi seputar pengelolaan masukan dan pengeluaran dalam bentuk grafik secara rinci dan bisa di akses oleh semua, termasuk membuat regulasi terkait penyaluran bantuan dalam bentuk tunai.

“Sekda dan Kepala BPKD Pandeglang harus bertanggung jawab apabila dana tersebut tidak di salurkan karena sebagai pejabat yang di tunjuk untuk mengelola. Kejari, dan para Penegak Hukum harus mengusut saluran dana bantuan tsunami karena banyak oknum yang tidak bertanggung jawab,” tutupnya.

Namun Pemkab Pandeglang enggan menanggapi tudingan mahasiswa soal penyaluran bantuan itu, jika dituding tidak transparan. Meski demikian, apa yang disampaikan mahasiswa tetap menjadi bahan evaluasi. Sementara, saat ini Pemkab mengaku memilih fokus dalam penanggulangan pasca bencana.

“Kalau mau nuding tidak transparan monggo, kalau tidak jelas monggo, saya bebas. Tetapi sampai saat ini semua konsentrasi dalam penanggulangan bencana, semuanya Dinas, BPBD,” ujar Sekda Pandeglang Pery Hasanuddin.

Namun, Jika mahasiswa menemukan adanya pengelolaan dana yang dianggap kurang transparan apalagi sampai pada penyalahgunaan, Mahasiswa diminta untuk melapor ke pihaknya.

“Kita tidak ada toleransi kalau ada penyalahgunaan. Karena ada bantuan sementara dari BNPB, itu sudah dibagikan saat bencana,” ujarnya.

**Baca juga: Kementrian Sosial Gelontorkan Santunan Rp 1,7 Milyar untuk Korban Tsunami Selat.

Perry mengatakan, terkait bantuan keuangan dari sejumlah pihak telah dimasukkan ke kas daerah. Ia juga menyebutkan sumber bantuan keuangan yang masuk ke mulai dari BNPB dan pihak ketiga. Namun terkaitnya total dana sumbangan tersebut, Perry menyarankan untuk mengkonfirmasi ke (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).

Terkait transparansi dan pertanggungjawaban dana tersebut, lanjut Perry bakal dilaporkan secara kelembagaan ke pihak DPRD sesuai dengan laporan keuangan. Lagi pula kata Perry, dalam penggunaan dana itu telah diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Penanganan (bantuan keuangan) tsunami kita meminta pendamping ke BPKP bersama Inspektorat,” tutupnya.(Aep)

Kabar6-Pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pandeglang melaksanakan santunan bagi anak yatim sekaligus buka bersama keluarga Besar PMII Pandeglang di Menes, yang di ikuti anak yatim dari berbagai desa, Rabu (29/5/2019).

“Kegiatan buka bersama, tausiyah Ramadhan dan santunan untuk anak yatim, ini jga merupakan bentuk komitmen pergerakan untuk membantu saudara kita yg kurang beruntung,” kata Ketua Umum PC PMII Pandeglang, M Basyir.

Kegiatan dengan mengusung tema spirit of ramadhan bersama mari kita berbagi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sesama.

“Tentunya kami berharap kegiatan ini bisa memberikan hasil yang fositif baik untuk kami sendiri khusus atau masyarakat lain secara umum dan kami berterima kasih kepada alumni-alumni PMII yg berpartisipasi ikut menyukseskan kegiatan ini,” ujarnya.

**Baca juga: Polda Banten Beri Imbauan ke Pemudik di Pelabuhan Merak.

Sekertaris Mabincab PMII Pandeglang Rifki Fauzi menambahkan, sudah menjadi keharusan kegiatan seperti ini menjadi rutinitas ini juga menjadi pelajaran dan membantu terhadap sesama yang kurang beruntung.

“Semoga kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan rutin bukan hanya dalam momentum bulan suci ramadhan,” harapnya. (Aep)

Kabar6-Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Pandeglang menyerahkan bantuan seragam sekolah ke SDN Teluk 2, Kecamatan Labuan, Senin (27/1/2019).

Bantuan tersebut dterima oleh Umi selaku pengajar di sekolah tersebut untuk kemudian di bagikan kepada korban tsunami.

Kordinator bidang Tagana PC PMII pandeglang M Firdaus mengatakan, seragam baru ini sengaja disiapkan untuk siswa dan siswi SDN 2 Teluk yang terkena bencana tsunami agar mereka bisa lebih aktif dan pede ketika menghadapi proses belajar didalam kelas.

“Ini adalah buah hasil dari iuran (kader PMII),” kata Firdaus.

Sementara, Ketua umum PMII Pandeglang, Muhmaad Basyir mengucapkan terimakasih kepada kader PMii yang ikut serta menyisihkan sebagian rizkinya untuk meringankan beban para korban tsunami.

“Sekalipun tidak merata semoga ke depan semua nya bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Bergerak untuk kemanusiaan masih belum terlambat,” ungkapnya.**Baca juga: Begini Jawaban Pandangan Fraksi Raperda RPJMD Kabupaten Tangerang.

Untuk diketahui, Desa Teluk salah satu desa yang terdampak tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) pada 22 Desember 2018 lalu yang mengakibatkan ratusan orang meninggal dan ratusan orang luka berat.(Aep)