Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah meminta pemerintah perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dibalik pembatalan status Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

Ia tidak menyangka dengan putusan FIFA yang membatalkan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Menurut Fahri, keputusan FIFA itu tidak terlepas dari hal-hal politis.

Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan tempat istimewa kepada Presiden FIFA Giovanni Infantino untuk menyampaikan pidato khusus di depan para pemimpin dunia saat KTT G20 Tahun 2022.

“Saya tidak pernah menyangka bahwa FIFA akan bertindak seperti ini kepada Indonesia, mengingat bahwa pada event paling penting G20 yang berlangsung di Bali tahun lalu, Presiden Jokowi telah memberikan tempat yang sangat istimewa bagi Presiden FIFA dan bahkan menyampaikan pidato yang khusus di depan para pemimpin dunia. Bahkan membagikan bola kepada mereka yang akan ditendang dalam event piala dunia di Qatar,” kata Fahri Hamzah Jumat (31/3/2023).

Karena itu, dalam skala negara, kata Fahri, pemerintah harus mencari tahu alasan fundamental apa yang terjadi sebenarnya yang menjadi alasan FIFA.

“Kalau FIFA bermain politik, memang selama ini FIFA selalu berkait dengan politik, di Qatar FIFA melarang Rusia bermain atas argumen invasi kepada Ukraina. Padahal yang menginvasi Ukraina itu adalah politisi Vladimir Putin tapi klub sepakbola jadi korban. Sama juga dengan kasus Israel,” lanjut Fahri.

Fahri menyoroti surat FIFA yang hanya mempertimbangkan Kanjuruhan sebagai dasar pencopotan status tuan rumah Indonesia.

Untuk itu, dia meminta PSSI dan pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait apa yang sebenarnya terjadi.

“Dalam surat keterangan publik, FIFA sama sekali tidak menyebutkan kasus Israel, justru yang disebutkan adalah terkait kasus Kanjuruhan dan apakah kemudian yang dimaksud adalah juga berkaitan dengan keamanan yang tidak menyebutkan target keamanan itu siapa pun. Mengingat berkali-kali event besar diselenggarakan tanpa insiden. Jadi adalah tugas PSSI dan pemerintah untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat agar menjadi jelas ada apa dibalik semua ini,” tegasnya.

FIFA Tidak Fair

Sementara itu, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Achmad Nur Hidayat juga mengatakan hal serupa. Ia menilai alasan FIFA yang membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, karena melihat perkembangan situasi terkini masih jelas sebenarnya apa yang dimaksud FIFA.

Jika alasannya adalah terkait delegasi Israel, maka keputusan membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah karena adanya penolakan dari sebagian pihak adalah berlebihan.

Sebab, masih banyak jalan keluar terhadap hal tersebut tanpa harus membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah.

Presiden Jokowi sendiri sudah memberikan pidato terkait hal tersebut. Dimana pemerintah Indonesia akan menjamin keamanan tim Israel untuk bertanding ke Indonesia, meskipun Indonesia sendiri tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Namun, dalam event ini Pemerintah Indonesia telah menjamin keselamatan tim sepakbola Israel.

**Baca Juga: Partai Gelora Soroti Cadangan Beras Pemerintah di Bulog yang Tinggal 220 Ribu Ton di Tengah Panen Raya

“Jika pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah hanya karena alasan penolakan sebagian pihak di Indonesia terhadap delegasi Israel, maka kita Bangsa Indonesia patut mempertanyakan apakah FIFA dibawah pengaruh Israel sehingga terlalu mengistimewakan Israel,” katanya.

Bahkan jika alasan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah karena tragedi sepak bola Kanjuruhan maka mestinya keputusan pembatalan tersebut dilakukan sudah sejak jauh jauh hari dan bukan saat ini.

Menurutnya, keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 adalah keputusan yang tidak fair, serta melecehkan martabat bangsa Indonesia.

“Indonesia seakan-akan tidak mampu untuk menyelenggarakan event tersebut dengan baik dan menjaga keamanan seluruh delegasinya,” tegas Achmad Nur Hidayat. (Tim K6)

Kabar6-Pemerintah Indonesia telah memenangkan lelang penyelenggaraan Piala Dunia U-20 oleh FIFA pada tahun 2019. Dalam perhelatan yang dilangsungkan pada bulan Mei dan Juni 2023 mendatang Timnas U-20 Israel lolos kualifikasi dan akan berlaga.

“Apakah Indonesia dapat tetap menjadi tuan rumah dengan mensyaratkan ketidak-hadiran Timnas U-20 Israel? Jawabannya adalah tidak. Bila Indonesia tidak bisa menerima Timnas Israel yang telah lolos kualifikasi untuk berlaga di Indonesia sebaiknya pemerintah segera berkomunikasi dengan FIFA agar FIFA dapat mencari negara lain untuk menjadi tuan rumah. Tentu ini akan ada konsekuensinya bagi Indonesia. Konsekuensi Indonesia adalah Indonesia akan masuk dalam daftar hitam event-event olah raga dunia, seperti Olimpiade mengingat keberadaan Israel sebagai peserta diakui,” kata Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, dalam keterangannya, Jumat (24/03/2023).

Menurutnya, tekad Indonesia untuk memperjuangkan tanah rakyat Palestina yang saat ini diduduki oleh Israel tidak seharusnya dihubungkan dan menyurutkan tekad tersebut dengan hadirnya Timnas U-20 Israel yang telah lolos kuakifikasi. Paling tidak ada empat alasan.

Pertama, Indonesia tidak bisa melakukan intervensi event yang diselenggarakan event organizer seperti FIFA. Pemerintah Indonesia tidak memiliki kendali tim mana yang boleh dan tidak boleh berlaga di Indonesia. Sekali menyediakan diri sebagai tuan rumah maka Indonesia harus menerima siapapun negara yang dinyatakan lolos kualifikasi.

Kedua, tidak memiliki hubungan diplomatik tidak berarti hubungan dagang, sosial, budaya dan olah raga tidak bisa dilakukan antara Indonesia dan Israel.

Indonesia dengan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik namun investasi Taiwan di Indonesia termasuk yang terbesar. Bahkan banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan.

**Baca Juga: Tarawih di Al-Adzom, Sachrudin Sampaikan Beragam Berkah Ramadan

Ketiga, tidak memiliki hubungan diplomatik tidak berarti warga dari negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik tidak dapat saling berkunjung.

Warga Indonesia misalnya kerap berkunjung ke Israel untuk dapat berziarah di Masjidil Aqsa. Demikian juga warga Israel berkunjung ke Indonesia untuk menjalin bisnis dengan mitra Indonesianya.

Visa untuk berkunjung biasanya didapat dari masing-masing kedubes negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik di negara ketiga. Seperti warga Indonesia mendapatkan visa berkunjung ke Israel dari Kedubes Israel di Mesir atau Yordania. Sementara warga Israel mendapatkan visa dari Kedubes Indonesia di Singapura.

Terakhir, dalam memperjuangkan nasib rakyat Palestina, pihak yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah pemerintah zionis Israel berikut kebijakannya untuk menduduki tanah Palestina.

“Pemerintah Indonesia sama sekali tidak sedang berhadapan dengan warga atau rakyat Israel yang didalamnya tidak hanya beragama Yahudi, tetapi juga muslim dan kristiani,” pungkas Hikmahanto Juwana yang juga dikenal sebagai Rektor Universitas Jenderal A. Yani. (Red)