Kabar6-Saat ini, buku teks pelajaran masih menjadi kebutuhan utama, baik bagi guru maupun peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Melalui buku teks pelajaran inilah, pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik dikembangkan. Oleh karena itu, buku teks pelajaran harus memenuhi kriteria sebagai media belajar yang baik. Lalu, bagaimana kriteria buku teks pelajaran yang tepat?

Menjawab tantangan tersebut, Intan Pariwara Group melalui PT. Intan Pariwara Edukasi meluncurkan . Smart Book memadukan Kurikulum Merdeka dengan konten inovatif yang tidak hanya mendukung penguasaan materi, tetapi juga membentuk pelajar berwawasan global, memiliki Keterampilan Abad 21 dan memahami prinsip Sustainable Development Goals (SDGs).

Dalam Smart Book, muatan-muatan tersebut diintegrasikan dalam setiap materi dan aktivitas yang relevan dan disajikan secara menyenangkan. Tidak ketinggalan, buku berkonsep modern ini mengajak peserta didik mengembangkan sikap sesuai nilai-nilai Pancasila.

Herbet Ang, CEO Intan Pariwara Group mengatakan, peluncuran Smart Book melanjutkan komitmen Intan Pariwara dalam mendukung dan menyiapkan generasi muda Indonesia Emas 2045 yang unggul, tidak hanya berkontribusi untuk bangsa bahkan juga bersaing di kancah global.

**Baca Juga:Tuan Rumah RAKORDA LLDikti 2024, UPH DukungTransformasi Pendidikan Tinggi di Indonesia

“Maka dari itu, kami selalu berupaya menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan terbaik untuk menghadapi tantangan dunia pendidikan yang makin kompleks. Smart Book menggabungkan kurikulum dengan konsep pembelajaran yang menyenangkan, melalui penyajian materi yang mudah dipahami, dukungan konten-konten multimedia seperti video, audio, hingga permainan interaktif. Buku ini juga terkoneksi dengan platform pembelajaran modern ‘Jelajah Ilmu’. Kami berharap inisiatif ini dapat memperluas cakrawala dan menetapkan standar baru bagi buku pelajaran di Indonesia,”dikutp, Selasa (13/1/2024)

Peluncuran Smart Book dilaksanakan bertepatan dengan Seminar Nasional Pendidikan bertajuk ‘Pembelajaran Bermakna untuk Mendukung Penguasaan Keterampilan Abad Ke-21’ yang diselenggarakan di Aula Ki Hajar Dewantara, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Seminar ini berfokus pada paparan terkini mengenai implementasi Kurikulum Merdeka dan pembelajaran bermakna menuju Generasi Emas Indonesia 2045.

Seminar Nasional ini dihadiri pula oleh sederet pakar di bidang pendidikan, diantaranya Dr. Yogi Anggraena, M.Si. (Koordinator Pengembangan Kurikulum, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, BSKAP, Kemdikbudristek RI), Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit, M.Sc., M.B.A., M.Phil., M.A. (Education Expert), Purwosusilo (Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta), dan Herbet Ang (CEO Intan Pariwara Group).

Dr. Yogi Anggraena, M.Si menyambut baik inisiatif Intan Pariwara melalui peluncuran Smart Book. “Kami percaya bahwa partisipasi aktif dari seluruh elemen dalam ekosistem pendidikan, termasuk penerbit seperti Intan Pariwara, penting dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong-royong, dan berkebhinekaan global. Inisiatif ini menjadi inspirasi bagi pihak-pihak lainnya untuk turut berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berwawasan global,” ucapnya.(re)

Kabar6-Bakal calon presiden RI, Muhaimin Iskandar mengaku punya sejarah panjang dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Ia merasa telah banyak diberikan ilmu dan modal kepemimpinan dari organisasi kemahasiswaan yang didirikan pada pada 17 April 1960 lalu oleh kaum muda Nadhlatul Ulama.

“Modal dari PMII saya rasa cukup untuk menjadi pemimpin di berbagai level sampai pada level tertinggi,” katanya saat hadiri acara Sekolah Pergerakan Nasional – 1 di Universitas Pamulang, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Sabtu (23/9/2023).

PMII disebutnya organisasi kemahasiswaan yang pertama kali mendorongnya untuk maju dalam bursa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Ia berpesan kepada seluruh kader PMII untuk menjaga dan mengkokohkan agar kelak kedepannya bisa jadi pemimpin. Mulai dari organisasi keagamaan, lembaga negara sudah banyak produk PMII.

**Baca Juga: Tawuran di Pondok Ranji Tangsel, Satu Pemuda Luka Parah Tewas 

“Saya senang sekali bacapres di setiap daerah saya turun ketemu anak PMII aktivis dan alumni PMII,” terang Cak Imin, sapaan akrabnya.

Menurutnya kini sedang diseleksi tim pemenangan pasangan bakal calon presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. PMII juga diajak bergabung dalam tim pemenangan Barisan Jaringan Anies Muhaimin (Baja Amin).

“Semua masih digodok prosesnya akan diumumkan dalam waktu dekat, baja lagi susun melakukan mendetilan baru rekrutmen. Kriteria semua akan kita tampung,” terang mantan menteri tenaga kerja itu.

Diketahui, Anies – Muhaimin maju ke Pilpres 2024 tergabung dalam koalisi perubahan. Pasangan bakal calon tersebut diusung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera.(yud)

Kabar6-Pertama di Indonesia, mobil Pajero dijadikan ambulance oleh Setwan DPRD Banten. Mobil sport, mewah dan mahal itu beroperasi untuk melakukan penanganan lanjutan bagi pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit.

“Untuk ngangkut yang sakit. Pengadaan tahun 2023, baru datang kemarin,” ujar Deden Apriandi, Sekretaris Dewan (Setwan) DPRD Banten, kepada awak media, Kamis (11/05/2023).

Deden menerangkan bahwa di DPRD Banten terdapat klinik yang menyediakan tenaga medis dan peralatan kesehatan minimum untuk pertolongan pertama. Sehingga jika ada pasien kegawatdaruratan bisa segera dibawa ke rumah sakit terdekat.

Ambulance tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi anggota legislatif maupun pegawai di DPRD Banten, bisa juga digunakan masyarakat umum yang membutuhkan bantuan ambulance.

“Bisa (untuk masyarakat). (Harganya) Tepatnya enggak tau, tapi kalau enggak salah itu sekitar Rp 600 juta,” jelasnya.

**Baca Juga: Baru Tiga Parpol Daftar Bacaleg ke KPU Lebak

Menurutnya, hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur kriteria mobil ambulance harus dari merk atau tipe tertentu.

Di ambulance dari mobil Pajero itu terdapat peralatan medis yang mencukupi untuk pertolongan pertama dan membantu pasien, selama di perjalanan menuju rumah sakit.

“Di situ sudah ada alat-alatnya, kemudian monitor jantung dan lain sebagainya. Jadi ambulance itu untuk mempermudah mobilisasi orang yang sakit,” terangnya.(Dhi)

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang meraih penghargaan atas pelaksanaan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun Anggaran 2022 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia dalam acara SPM Award 2023.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kemendagri, Kota Tangerang berada di peringkat pertama untuk kategori Kota Berkinerja Terbaik Pelaksanaan Penerapan SPM di tahun 2022.

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah, menerima langsung penghargaan yang diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, John Wempi Wetipo.

Arief menyampaikan apresiasinya kepada Kemendagri atas penghargaan yang telah diraih oleh Kota Tangerang, dan dengan penghargaan tersebut dapat membawa dampak positif dalam memberikan inovasi palayanan dan menjadi pemerintah daerah yang cepat tanggap serta responsif.

“Dan utamanya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan kemajuan bagi Kota Tangerang,” tutur Wali Kota usai acara SPM Award 2023 yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Orang nomor satu di Kota Tangerang itu menyebut, penghargaan di bidang SPM yang telah diraih hanya sebagai sasaran antara dari target utama Pemkot Tangerang dalam urusan pelayanan kepada masyarakat.

“Tujuan akhirnya adalah masyarakat bisa merasa dilayani dengan baik oleh aparatur Pemkot Tangerang,” katanya.

**Baca Juga: Selama Ramadan 2023, ASN Pemkot Tangerang Tetap Melayani

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, John Wempi Wetipo menjelaskan, penilaian yang dilakukan oleh Kemendagri dalam ajang SPM Award 2023 meliputi enam urusan wajib pelayanan dasar SPM dari total sebanyak 32 urusan pemerintahan.

“Diantaranya kesehatan, pendidikan, Trantibum, sosial, permukiman dan penanggulangan bencana,” ungkap
Wamendagri.

Sebagai informasi, adapun tiga kategori dalam ajang SPM Award 2023 diantaranya Kategori Provinsi berkinerja terbaik pelaksanaan penerapan SPM tahun anggaran 2022, Kategori Kabupaten berkinerja terbaik pelaksanaan penerapan SPM tahun anggaran 2022 dan Kategori Kota berkinerja terbaik pelaksanaan penerapan SPM tahun anggaran 2022. (Adv)

Kabar6-Proses pemilihan ketua OSIS SMK Plus BLM Lengkong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggunakan sistem e-Voting. Sistem ini diklaim lebih simpel karena panitia penyelenggara tidak perlu mencetak kertas surat suara.

Komisioner Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Tangsel, Ade Wahyu Hidayat, mengatakan e-Voting merupakan aplikasi yang dimiliki lembaganya. Aplikasi ini digunakan sebagai salah satu instrumen untuk melakukan pendidikan pemilih bagi masyarakat.

“SMK Plus BLM merupakan sekolah pertama di Tangsel yang mengunakan aplikasi ini, sejah di launching pada akhir 2021 lalu,” katanya lewat keterangan tertulis yang diterima kabar6.com, Senin (23/5/2022).

Ade jelaskan, panitia tidak perlu mencetak surat suara dan menyediakan kebutuhan TPS lainya. Seperti tinta, paku dan busa untuk melakukan pencoblosan.

Panitia hanya menyediakan monitor atau komputer untuk digunakan pemilih. Artinya pemilih hanya melakukan pemilihan di layar komputer tidak harus mencoblos surat suara.

“Tidak hanya dari sisi teknis melakukan pencoblosan, efesiensi waktu untuk mengetahui hasil dari rekapitulasi pemilihannya juga lebih singkat dan cepat,” jelasnya.

**Baca juga: PPDB SMP Negeri Tangsel Dibuka, Dikbud Siapkan Ribuan Kuota

Menurutnya, momentum ini merupakan suatu hal yang baik dan perlu dicontoh bagi sekolah-sekolah lain untuk menggunakan aplikasi e-voting dalam kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua Osis baik SMK/SMA atau SMP atau sebutan lain.

“Selain dari sisi pelaksanaannya lebih simplel, kegiatan ini juga mendorong partisipasi siswa dalam pesta demokrasi dilingkungan sekolahnya. Hal ini mudah-mudahan berdampak baik kepada siswa ketika terjun dalam dunia kepemiluan yang sebenarnya,” tambah Ade.(yud)

Kabar6-Penantang petahana di Pilkada Kabupaten Serang, Eki Baihaki, memulai road show pertamanya dengan meresmikan posko pemenangan di Kampung Kubang Awan, Desa Citeureup, Kecamatan Ciruas. Posko pemenangan itu diinisiasi oleh relawan Gerakan Pemenangan Nasrul-Eki atau disingkat Geprek.

Eki mengaku kalau Geprek murni keinginan warga Kecamatan Ciruas, yang menginginkan perubahan dan pemimpin muda di Kabupaten Serang.

“Team geprek ini diinisaiasi warga sendiri tanpa bantuan calon, hanya berharap perubahan dan ganti bupati, dengan harapan Kabupaten Serang lebih baik. Jujur saya terharu, karena antusias masyarakat yang menginginkan perubahan di Kabupaten Serang,” kata Eki Baihaki, dalam siaran persnya, Sabtu (17/10/2020).

Paslon yang di usung dua partai, Gerindra dan Demokrat ini mengaku sudah siap berkontestasi melawan petahana, yang saat ini sedang cuti sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang.

Petahana merupakan Ratu Tatu Chasanah, adik dari Ratu Atut Chosiyah. Sedangkan wakilnya, Panji Tirtayasa, merupakan pasangan Tatu diperiode pertamanya dan berlanjut diperiode kedua, yang notabene kader PDIP.

**Baca juga: Oknum Bendahara Desa Di Kabupaten Serang, Diduga Gelapkan BLT Corona.

“Dengan adanya relawan itu saya yakin Nasrul-Eki semakin kuat. Harus optimis, apalagi dukungan semakin bertambah, masyarakat tanpa di minta juga udah buat posko pemenangan,” kata Bakomstrada Demokrat Banten, Rochman Setiawan, melalui pesan singkatnya, Sabtu (17/10/2020). (Dhi)

Kabar6-Pemerintah Kota Serang mengkonfirmasi pasien positif covid-19 dengan status Orang Tanpa Gejala (OTG) pertama kali ditemukan di Banten.

“Inisial APN, usia 34 tahun, berjenis kelamin perempuan. Riwayat perjalannya dari Bandung, pulang Diklat. Yang bersangkutan masuk kedalam orang tanpa gejala,” kata Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Covid-19 Kota Serang, Harry Pamungkas, melalui pesan singkatnya, Selasa (28/04/2020)

APN tinggal dan bekerja di Kota Serang diduga terpapar Corona saat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Bandung, Jawa Barat.

Karena khawatir akan kesehatannya, dia kemudian memeriksakan dirinya secara mandiri dan hasil swab nya keluar pada Senin 27 April 2020 dengan status positif covid-19.”Hasil terbaru dari Dinkes yang terkonfirmasi positif, hasil laboratorium keluar 27 April 2020,” kata Hari

Kepala Dinas Kominfo Kota Serang ini menceritakan kalau tenaga medis akan melakukan tracking dengan siapa saja pasien pernah bersentuhan selama dilokasi Diklat, saat diperjalanan pulang hingga berada di Kota Serang. Pasien juga kini tengah melakukan isolasi mandiri dirumahnya, dengan pengawasan dari tenaga medis Puskesmas Taktakan.

“Survilence dilakukan, penyelidikan epidomologis dilakukan dan lainnya juga dilakukan, berinteraksi dengan siapa dirumah. Yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri, di awasi oleh petugas kesehatan Puskesmas Taktakan. Yang bersangkutan pegawai sipil militer di Serang,” terangnya.

**Baca juga: Corona, Pertamina Waspadai Munculnya Pengecer Dadakan Tabung Gas LPG.

Keluarga terdekat dan masyarakat dilingkungan tempat tinggal pasien akan dilakukan pemeriksaan rapid test hingga penyelidikan epidemiologi (PE) untuk mengetahui secara pasti mata rantai penyebaran Corona di wilayah Taktakan, Kota Serang, Banten.”Karena datanya baru disampaikan, PE pasti dilakukan keluarga dan domisili yang bersangkutan,” jelasnya.

Berdasarkan situs https://infocorona.serangkota.go.id/ yang dilihat pukul 13.45 wib, kasus positif Corona berjumlah empat orang dengan meninggal satu orang. Kemudian pasien dalam pengawasan (PDP) berjumlah 16 pasien, selanjutnya yang masuk ke dalam Orang Dalam Pengawasan (ODP) sebanyak 290 pasien.(Dhi)

Kabar6 -Sebanyak 85 Anggota DPRD Banten akan menggelar reses di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing pekan depan.

Kegiatan tersebut bagian dari upaya untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan konsituen yang diwakilinya.

Sebelumnyapun, Setwan DPRD Banten telah menggelar rapat koordinasi persiapan untuk masa reses pertama tahun 2020, sebelum nantinya seluruh anggota DPRD Provinsi Banten disebar.

Namun ada yang berbeda kali ini, DPRD Banten berencana untuk melakukan santunan kepada anak-anak yatim dan piatu sebelum acara reses dimulai.

**Baca juga: Salah Paham, Satu Keluarga Jadi Sasaran Kemarahan Kelompok Pemuda di Serang.

Kesubag Fraksi dan Aspirasi Setwan Banten, Sunjana mengatakan, kegiatan santunan kepada anak yatim dan piatu dalam menyambut masa reses dari anggota DPRD Banten tersebut rencananya akan digelar pada hari Selasa (3/3/2020) pekan depan, dengan menghadirkan sebanyak 50 anak yatim dan piatu yang akan diundang.

“Selasa pagi sehabis apel kita mau ngadain santunan yatim piatu sebelum kegiatan reses di mulai. Ini bentuk kepedulian Kasubag fraksi aspirasi beserta pendamping reses dengan cara iuran,” terang Sinjana, kepada Kabar6.com, Sabtu (29/2/2020).(Den)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) meresmikan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di Mall Teras Kota, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Minggu 23 Februari 2020.

Anjungan Dukcapil Mandiri adalah pembuatan dokumen kependudukan dengan mudah seperti mengambil uang di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri).

Karena ada ADM, jadinya masyarakat Kota Tangerang Selatan tak perlu lagi khawatir akan kesibukan, sehingga tidak bisanya mengurus dokumen-dokumen. Tinggal datang saja ke lokasi ADM yaitu di Teras Kota BSD.

Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany mengatakan, Anjungan Dukcapil Mandiri, maka masyarakat akan mendapatkan layanan yang lebih baik lagi karena jarak yang semakin pendek.

“Sekarang pelayanan ada di Mall, kemarin ada di Living World, sekarang ada di Teras Kota. Target kita bisa dibanyak semua untuk bisa memperpendek jalur birokrasi dan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat,” terangnya.

Menurut Airin, kalau di kantor Disdukcapil hanya ada dari hari senin sampai jum’at jam setengah 8 sampai setengah 5 sesuai jam kantor. Tapi kalau di Mall bisa setiap hari sesuai dengan jam tutup mall. Tentunya ini menjadi alternatif pilihan.

“Saya tahu persis 50 peraen lebih masyarakat Tangsel tinggal di Tangsel tapi bekerjanya di Jakarta. Yang terkadang di satu hari libur mereka ingin melakukan pelayanan atau mendapat pelayanan tapi kantor tutup. Jadi ini bisa menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat. Khususnya untuk pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil,” ujarnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dedi Budiawan menuturkan, ADM saat ini bisa memproduksi tujuh administrasi kependudukan, antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Pekawinan dan Akte Perceraian.

“Informasi dari Kemendagri, ada 22 yang bisa diproduksi oleh alat ini,” jelasnya.**Baca juga: Harga Cabai Rawit Merah di Tangsel Semakin Pedas.

Dedi menjelaskan, ADM ini adalah yang pertama di Indonesia, tahun lalu 67 Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia berkunjung.

“ADM sudah dimiliki sejak November 2019 dan itu menggunakan anggaran di perubahan,” terangnya.

Cara kerja dari ADM ini adalah pertama lakukan registrasi dari Dinas Kependudukan.

“Jadi warga tidak perlu datang ke Dukcapil. Maka verifikasi dilakukan di sini, ADM tidak betul betul mandiri hanya saja tetap di verifikasi, di validasi,” terangnya.

“Saat ini kita masih memakai kuota 100 per hari,” tutupnya.

Dalam pantauan Kabar6.com di lokasi, terlihat masyarakat mengantri untuk mencoba mesin ADM ini.(eka)

Kabar6-DPRD Banten bersama Kajati Banten dan Polda Banten melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara dan pembentukan produk hukum, bersama DPRD Banten, Jumat (20/12/2019).

Penandatanganan MoU antara Kejati dengan DPRD Banten ini, merupakan kali keduanya dibangun, setelah MoU sebelumnya berakhir pada dari Mou sebelumnya berakhir pada 5 September 2019.

Perpanjangan penandatanganan MoU kerjasama setelah 2 tahun dilakukan.

Koordinator pada asdatun Kejati Banten, Abdul Mubin mengatakan, hingga berakhirnya MoU kerjasama antara Kejati Banten dengan DPRD Banten yang dibangun selama dua tahun kemarin, pihaknya mengaku belum pernah menerima permohonan pendampingan hukum pembuatan Perda oleh DPRD Banten agar bisa didampingi oleh pihak kejaksaan, dalam hal ini oleh Kejati Banten.

“Belum ada, belum ada,” terang Abdul Mubin, kepada wartawan, usai penandatanganan MoU kerjasama antara Kejati dan Polda Banten dan DPRD Banten, Jumat (20/12/2019).

Sambung Abdul Mubin, meski penandatangan MoU kerjasama telah dibangun, selama tidak ada permohonan yang masuk dari pihak pemohon selaku pihak pertama, pihaknya tidak dapat berbuat banyak dalam memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Melalui permohonan yang masuk tadi, nanyinya Kajati Banten akan membentuk sebuah tim pendampingan. Tanpa adanya itu, kerjasama MoU belum seutuhnya bisa dijalankan.

Asisten perdata dan tata usaha negara Kejati Banten, Herlina Setyorini mengatakan, dengan diperpanjangnya MoU kerjasama antara Kejati Banten dengan DPRD Banten hari ini, diharapkan kedepan nantinya bisa lebih aktif lagi dalam mengajukan permohonan pendampingan hukum kelada Kejati Banten oleh pihak DPRD Banten, dalam membantu sekaligus menghasilkan produk-produk hukumnya, agar selaras dan tidak bertentangan dengan payung hukum lainnya yang lebih tinggi.

“Harapannya bisa lebih aktif,” katanya.

Menurutnya, pemberian bantuan hukum dari pihak kejaksaan, sudah menjadi kewajiban dan tugas pokok kejaksaan dalam membantu pemerintah untuk menghasilkan produk-produk hukum yang akan dibuat, dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Banten.

“Konteksnya tadi kan ada tiga, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum. Pertimbangan hukum ada dua, pendapat hukum dan pendampingan hukum,” katanya.

Herlina juga kembali menegaskan, legal Opinion (LO) baru bisa diterbitkan apabila ada permohonan yang masuk.**Baca juga: Gandeng Polda dan Kejati, Dewan Banten Teken MoU.

“Kita juga sih sebenarnya tidak pasif menunggu. Pinginnya dari instansi yang bersangkutan yang memberikan informasinya kekami. Kalu kami kan tidak mungkin mencari-cari apa-apa data-data dari mereka yang akan dimintakan atau dipermasalahkan,” katanya.

Ketua DPRD Banten, Andra Soni, melalui MoU kerjasama antara Kejati dan Polda Banten dengan DPRD Banten yang baru dibangun tersebut, diharapkan bisa memimaksimalkan fungsi dari dewan dalam menghasilkan oroduk hukumnya yang betul-berul ramah, bukan Perda yang rumit.

“Oleh karena itu kita butuh mitra untuk berdiskusi. Dan alhamdulillah kita ucapkan terimakasih kepada Polda dan Kejati merespon harapan ini dan dituangkan dalam bentuk MoU,” katanya.

Pihaknya mengaku butuh legal opinion, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum dari pihak-pihak yang kompeten.(Den)