Kabar6-Ketua Koperasi Timbul Jaya (KTJ) H Rujito menyayangkan hingga saat ini pihaknya tak pernah mendengar rasa keprihatinan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) mengenai harga kedelai yang naik signifikan.

Menurutnya, kenaikan harga kedelai menjadi kurang lebih Rp9.000 di pasaran menjadi hal yang rumit bagi perajin tempe dan tahu di Tangsel.

“Pemkot Tangsel sendiri, hingga saat ini tak pernah terdengar rasa keprihatinan. Semestinya potensi perajin tempe dan tahun yang selalu diburu masyarakat setiap hari mencoba dikomunikasikan.
Minimal disambangi atau diajak diskusi, probelmnya seperti apa dan solusinya bagaimana,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (6/1/2021).

Rujito memaparkan sejak mogok tiga hari hingga kembali produksi disampaikan belum ada dari perwakilan Pemkot Tangsel kepada pihaknya maupun perajin tahu tempe.

“Kami berharap diundang atau memang mereka datang ke sini untuk menanyakan kondisinya seperti apa. Kami butuh pemerintah, sangat butuh, bukan tidak butuh,” paparnya.

**Baca juga: Harga Kedelai Naik, Disperindag Tangsel Akan Terus Kawal Hingga Stabil

Menurutnya, pihaknya jika tanpa pemerintah maka tidak ada yang dapat mengatur harga bahan di pasaran.

“Hukum pasar memang membolehkan menjual dengan keuntungan besar, tapi pemerintahlah yang berhak melindungi pelaku usaha kecil perajin tempe dan tahu. Mudah-mudahan pemerintah mendengar keluhan kami,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Apanudin minta rumah warga yang nyaris roboh di Kelurahan Batusari Kecamatan Batuceper jadi prioritas dalam program bedah rumah Pemkot Tangerang.

Salah satu wakil rakyat di dapil II Kota Tangerang yang meliputi Kecamatan Batuceper, Benda, dan Neglasari ini mewanti-wanti Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Tangerang untuk memprioritaskan rumah milik Masiah yang nyaris roboh itu ke dalam program bedah rumah.

“Temuan ini memang harus menjadi perhatian kita bersama terutama Dinas Perkim. Semoga rumah Masiah menjadi prioritas untuk program bedah rumah yang insyaallah 2021 ini mulai dijalankan lagi,” kata Jalu, sapaan akrabnya.

Jalu menjelaskan, bahwa program bedah rumah pada 2020 memang ditiadakan lantaran terdampak pandemi Covid-19. Tak hanya itu menurutnya, rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 jadi pemicu terhambatnya program-program Pemkot pada 2020.

“Insyaallah di 2021 ini program bedah rumah diluncurkan yang mungkin pada 2020 ini terkendala Covid-19. Semoga temuan-temuan seperti ini dapat diperhatikan Perkim,” terangnya.

Adapun langkah pertama sudah dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi terkait rumah Masiah yang nyaris roboh itu. Namun, politisi Gerindra ini mengaku bantuan yang diberikan oleh pihaknya belum maksimal.

“Kemarin kita udah bantu sementara saja, dan itu belum maksimal. Karena masih ada beberapa yang perlu perbaikan. Makanya saya minta Perkim prioritaskan ini (rumah Masiah),” tandasnya.

Pantauan wartawan dilapangan, rumah Masiah yang nyaris roboh beberapa hari lalu itu kini nampak sudah dibenahi. Namun, perbaikan yang bersifat sementara itu hanya menyentuh bagian muka rumah yang sebelumnya keropos dan nyaris roboh.

**Baca juga: PT Tiara Operator Angkot Si Benteng, PT TNG Jadi Calo?

Salah seorang warga Fatimah yang juga tetangga Masiah mengatakan, perbaikan rumah Masiah dilakukan secara mandiri. Masiah yang hanya berprofesi sebagai kuli cuci itu dikatakan Fatimah sempat meminjam uang kepadanya untuk biaya tambahan perbaikan rumahnya.

“Udah lama banget dia (Masiah) pengen benahin rumahnya. Makanya dia ikut arisan sama saya, terus belum lama ini dia dapat arisan. Tapi dia tetep pinjem uang juga takut kurang katanya buat perbaikan,” ujar Fatimah. (Oke)

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melarang masyarakat untuk mengadakan atau menghadiri acara perayaan Tahun Baru 2021 di tempat umum demi mencegah semakin meningkatnya penyebaran Covid-19 di wilayah Kota Tangerang.

Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah menjelaskan, keputusan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) No. 443.1/3903-Disbudpar/2020 ditempuh Pemkot agar jumlah pasien Covid-19 tidak semakin bertambah pasca libur natal dan tahun baru 2021.

“Terlebih kondisi saat ini Kota Tangerang statusnya masih zona merah,” ujar Arief dalam keterangan di Pemkot Tangerang, Senin (21/12/2020).

Dalam surat edaran tersebut menjelaskan tentang pembatasan kegiatan selama libur Natal dan Tahun Baru 2021 yang ditujukan kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab pusat perbelanjaan, kafe, rumah makan, dan tempat wisata yang berlaku mulai tanggal 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.

“Pengunjung dibatasi hanya 50 persen dari total kapasitas, dan jam operasional hanya sampai pukul 21.00 WIB,” jelas Arief.

Arief menegaskan, agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah kecuali untuk kegiatan ibadah dan pemenuhan kebutuhan mendasar atau mendesak, sedangkan bagi pelaku usaha dapat membatasi operasional usaha hanya sampai pukul 19.00 WIB.

“Ini khusus untuk tanggal 24 – 27 Desember 2020 dan tanggal 31 Desember 2020 – 3 Januari 2021. Edarannya sudah dibuat, karena kami tidak ingin setelah libur panjang justru memberikan dampak negatif,” tegasnya.

**Baca juga: Kapolri Instruksikan Satpam Ikut Diklat Sebelum Bertugas

Untuk area perkantoran, lanjut Wali Kota, diwajibkan menerapkan batasan jam operasional hingga pukul 19.00 WIB dengan batas maksimal pegawai yang bekerja dalam satu waktu sebesar 50 persen. “Kecuali untuk yang sifatnya pelayanan masyarakat dan kegawatdaruratan,” tandasnya. (oke)

Kabar6-Dana hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebesar Rp100,1 miliar mulai disalurkan Pemeritah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel). Hal itu dijelaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangsel Warman Syanudin kepada Kabar6.com.

“Ini baru nyampe sebagian yang diterima di bidang. Sekarang sedang dalam proses persiapan tahapan spm (surat perintah membayar, red),” ujar Warman pada wartawan di kantornya, Senin (14/12/20200.

Untuk saat ini, Warman menjelaskan, hotel dan restoran yang akan menerima itu masih dalam tahap verifikasi SPM, dan akan segera dicairkan. “Sekarang kan baru keterima, nanti di verifikasi dulu daftar nya yah,” ungkapnya.

Warman menerangkan, setelah pencairan diharpkan kepada hotel dan restoran yang mendapatkan dana hibah untuk segera membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada BPKAD dan Dispar Tangsel.

“Hotek dan restoran yang telah mendapatkan dana hibah segera membuat surat pertanggungjawaban yang harus dikerjakan sebelum ataupun setelah mengerjakan pekerjaan apa pun, karena untuk bahan permohonan kembali ke kementerian,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Dispar Tangsel Heru Agus Santoso menerangkan, saat ini sedang dalam pengajuan pencairan tahap I di BPKAD Tangsel. “Sedang proses pengajuan pencairan tahap I ke BPKAD bang,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan telah melakukan verifikasi kepada hotel dan restoran yang akan menerima bantuan dana hibah Rp100,1 miliar dari Kemenparekraf.

Kepala DPMPTSP Tangsel, Bambang Noertjahyo menyebut ada sekitar 373 hotel dan restoran yang berhak mendapatkan hibah pariwisata dari Kemenparekraf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif).

**Baca juga: Produk UMKM Tangsel Segera Tersedia di Layanan Aplikasi Grab

“Fix nya sekitar 373 pelaku usaha hotel dan restoran yang akan menerima dana hibah pariwisata. Namun secara detailnya berapa nanti tanyakan ke pak Sapto ya,” ujarnya kepada Kabar6.com di DPRD Tangsel, Setu, Rabu (2/12/2020). (eka)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah menyalurkan beragam jenis bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS. Ribuan bantuan berbentuk uang tunai dan paket sembako disalurkan kepada para warga di tujuh wilayah kecamatan yang terdampak pandemi Covid-19.

“Mereka adalah sasaran penerima bantuan sosial di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang menjadi rujukan sumber data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos selama ini,” ungkap Kepala Dinas Sosial Kota Tangsel, Wahyunoto Lukman kepada kabar6.com, Selasa (3/11/2020).

Ia memaparkan data jaring pengaman sosial penanganan Covid-19 di Kota Tangsel. Program reguler bansos pangan sembako eksisting dan perluasan senilai Rp 200 ribu per bulan per KPM serta bantuan uang PKH maksimal Rp 4 juta per KK per tahun telah diberikan kepada 17,439 Kepala Keluarga.

Bansos Covid-19 yang berasal dari bantuan presiden senilai Rp 600 ribu per bulan per KK selama periode Mei hingga Juli 2020 mekanisme penyaluran per dua minggu telah disalurkan kepada 83,592 KK.

Masih diuraikan Wahyu, bansos Covid-19 Provinsi Banten senilai Rp 600 ribu per bulan per KPM selama periode April hingga Juni 2020 telah diberikan kepada 22,023 KK.

Pemkot Tangsel juga telah menyalurkan sumbangan paket sembako yang berasal dari tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR pihak swasta. Bantuan lumbung beras di kecamatan dan kelurahan diberikan kepada 10,924 KK.

“Prinsip warga terdampak terbantu dan yang sudah diusulkan terima bansos dari APBN maupun APBD Banten tidak lagi diberikan dari kas daerah Pemkot Tangsel,” jelas Wahyunoto.

Ia memastikan pemberian dana dan paket bantuan jaring pengaman sosial ini melibatkan aparatur wilayah mulai dari kecamatan hingga RT setempat.

Verivikasi data juga dilakukan secara ketat agar bantuan tepat sasaran diterima oleh warga yang benar-benar terdampak pandemi Covid-19.

“Dan kita tetep tampung usulan-usulan baru dari RT RW kelurahan kecamatan, semua yang sesuai syarat diakomodir untuk diberi bantuan,” ujarnya.

**Baca juga: Airin Apresiasi Kemenristek Tuntas Atasi Paparan Zat Radioaktif di Batan Indah.

Ia sebutka, warga Kota Tangsel maupun warga pendatang yg trdampak sesuai kriteria menerima bansos semua sudah diusulkan melalui RT hingga tingkat kecamatan diberikan bansos.

“Serta nama-serta penerima sudah dirilis dipublikasi di aplikasi lawan Covid-19 pada website Pemkot Tangsel,” tegas Wahyunoto.(ADV)

Kabar6-Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin mengimbau masyarakat khususnya warga di Kecamatan Priuk untuk lebih mengantisipasi dampak masuknya musim penghujan. Mengingat wilayah Kecamatan Priuk merupakan salah satu area rawan banjir dan genangan.

“Pemkot sudah menyiagakan rumah – rumah pompa serta melakukan perbaikan turap,” ujar Sachrudin saat di aula kantor Kecamatan Priuk, Tangerang, Kamis (15/10/2020).

Selain itu, Sachrudin mengingatkan agar masyarakat dapat turut serta menjaga kebersihan lingkungan dan fasilitas yang telah disediakan Pemkot Tangerang. “RW agar bisa mengajak warganya untuk kerja bakti, bantu kami juga merawat alat-alat seperti pompa agar tetap bisa berfungsi dengan baik,” katanya.

**Baca juga:Sanksi Denda PSBB Berlaku, Pemkot Tangerang Kumpulkan Rp10 juta.

Di bagian lain, Sachrudin ikut langsung pembagian masker bagi masyarakat se-Kecamatan Priuk sebagai langkah untuk mendorong masyarakat melaksanakan protokol kesehatan 3M.

“Tujuannya jelas, demi kebaikan masyarakat agar terhindar dari Covid-19. Untuk itu perlu kerjasama yang baik antara Pemerintah dan juga masyarakat,” terangnya.

Untuk diketahui, dalam acara pembagian masker tersebut dibagikan sebanyak 38.000 masker kepada 70 RW di wilayah Kecamatan Periuk. (oke)

Kabar6-Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto mengusulkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk ajukan pinjaman dana ke Kementerian Keuangan untuk menutupi defisit anggaran.

“Kami mendorong Wali Kota untuk melakukan peminjaman ke Kementerian Keuangan supaya defisit bisa tertutupi dengan jangka panjang,” ujar Turidi, saat ditemui seusai paripurna di gedung DPRD Kota Tangerang, Kamis (10/9/2020) kemarin.

Dengan dana pinjaman tersebut, kata Turidi dapat memberikan suntikan dana bagi pengembalian gaji tenaga harian lepas (THL), membayarkan tunjangan tenaga medis, dan biaya operasional untuk biaya pendidikan gratis bagi sekolah swasta.

“Karena banyak keluhan yang menyangkut hal itu. Dan kaitan meminjam ke Kementerian Keuangan, kan, memang bisa seperti beberapa daerah lainnya,” kata Turidi.

Politisi Gerindra ini mengaku tak merinci jumlah pekerja THL, tenaga medis, dan sekolah swasta yang menjadi fokus dalam rencana peminjaman anggaran ke Kementerian Keuangan.

“Rincinya belum tahu. Kami baru menyampaikan usulan. Yang jelas kami berharap di APBD 2021 nanti tidak ada potongan-potongan bagi mereka,” tandasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah menjelaskan, komposisi rancangan perubahan APBD Kota Tangerang tahun 2020. Dimana pendapatan daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp4.57 triliun menjadi Rp3.27 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp1.3 triliun.

**Baca juga: Gerakan Perekonomian di Tengah Covid-19, DPRD Kota Tangerang Minta OPD Kreatif.

Sedangkan untuk belanja daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp. 5.16 triliun menjadi Rp3.72 triliun atau berkurang sebanyak Rp1.43 triliun. Tercatat bahwa Pemkot Tangerang mengalami defisit sebesar 452.20 miliar.

“Pemkot Tangerang mengalami defisit sebesar Rp452.2 miliar, kemudian menutupinya dengan pembiayaan netto yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2019,” jelasnya. (Oke)

Kabar6-Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 telah disahkan. Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo menyatakan, terdapat beberapa catatan dalam pelaksanaan APBD tahun lalu.

“Pertama terkait administrasi agar segera diselesaikan dan perencanaan harus lebih dimatangkan,” kata Gatot di Gedung DPRD Kota Tangerang, Kamis (30/7/2020).

Kendati perencanaan lebih matang, jelas Gatot, seluruh anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap maksimal. Diketahui, serapan APBD Kota Tangerang tahun 2019 merosot.

Dari anggaran sebesar Rp5 Triliun, Pemkot Tangerang hanya dapat menyerap 78,59 persen. Padahal, pada tahun 2018 serapan anggaran mencapai 81,41 persen.

“Jadi agar nilai sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tidak terlalu besar. Khususnya dalam pembebasan lahan,” tegasnya.

Walikota Tangerang Arief R Wismansyah menjelaskan, terkait penyusunan dan penyampaian pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Arief mengklaim bahwa perencanaan telah dilakukan dengan baik. “Dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019, memperlihatkan kemampuan yang cukup baik dalam pembiayaan aktivitas operasional dalam rangka peningkatan pelayanan Pemkot kepada masyarakat,” jelasnya.

Arief berterima kasih atas kerjasama antara eksekutif dan legislatif yang telah berjalan baik. Sehingga Kota Tangerang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

**Baca juga: Sabu dalam Karung Jagung di Cibodas, DPRD Kota Tangerang Soroti Hal ini.

“Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kota Tangerang yang telah mendukung dan mengawal jalannya APBD TA. 2019, sehingga Pemkot Tangerang mendapatkan Anugerah Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang ke-13 kalinya dari BPK RI,” terangnya. (Oke)

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang tengah berkoodinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemkot Tangerang Selatan untuk mengkaji penyekatan keluar masuk dalam menekan laju urbanisasi pasca lebaran.

“Ya tadi saya minta koordinasi juga dengan kabupaten Tangerang dan Tangsel kaji sama-sama kita siapkan, termasuk yang mau balik lagi ke kontrakan dan lain sebagainya lakukan karantina diwilayah,” ujar Walikota Tangerang Arief R Wismansyah kepada wartawan di Puspemkot Tangerang, Selasa (26/5/2020).

Arief mengimbau bagi masyarakat yang sudah pulang kampung namun tidak ada pekerjaan diimbau agar tidak perlu kembali lagi. Kendati perusahaan-perusahaan yang ada di kota Tangerang tutup dan bahkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) begitu banyak.

**Baca juga: Kota Tangerang Siapkan Sanksi ASN Bolos Kerja Usai Libur Lebaran.

Terdapat sebanyak 67 perusahaan yang terdampak akibat Covid-19 ini. Sementara karyawan di PHK dan di rumahkan totalnya mencapai 7.058 orang.

“Kita akan fokus untuk bagaimana pengembangan dalam kota dengan potensi sumber daya manusia yang ada di kota Tangerang,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) akan mengevaluasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayahnya sebelum diperpanjang.

Wakil Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie mengatakan evaluasi akan dilakukan besok.

“Tapi memang nampaknya akan diperpanjang,” ujarnya melalui aplikasi whatsapp, Sabtu (16/5/2020).

Diketahui, penerapan PSBB gelombang kedua di wilayah Tangerang Raya akan berakhir esok hari 17 Mei 2020 pukul 23.59 WIB.

**Baca juga: Lebaran, Stok Pangan di Tangsel Dipastikan Aman.

Sementara itu, Gubernur Banten, Wahidin Halim sudah mengeluarkan surat keputusan Nomor 443.Kep.157-Huk/2020 tentang penetapan perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Tangerang Raya yang akan diperpanjang hingga 31 Mei 2020.(eka)