Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menyebut serapan anggaran pada Triwulan III (Ketiga) di tahun 2022 baru mencapai 55 persen.

Hal itu, diungkapkan oleh, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel, Bambang Noertjahyo kepada Kabar6.com di Gedung DPRD Kota Tangsel, ditulis Jumat 30 September 2022.

“Serapan anggaran masih 55 persen, rata-rata segitu,” ungkapnya.

Meski begitu, menurut Bambang, pihaknya tetap optimis mampu menyerap anggaran dengan target 95 persen di akhir tahun. “Targetnya 95 persen, itu minimalnya,” jelasnya.

**Baca juga: Truk Kencang Oleng Terbalik Menabrak Warung dan Motor di Pamulang

Menurut Bambang, saat ini semua sedang dalam proses lelang, dan sudah berjalan, serta pelaksanaan pekerjaan sudah berjalan.

“Cuma Alhamdulillah, apa jadi penderitaan ya? Pada gak nyairin uang muka, kan ada uang mukanya itu kan jadi serapan,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) sangat serius dalam menangani permasalahan banjir yang terjadi di wilayahnya dalam beberapa waktu terakhir.

Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan menerangkan, pihaknya berencana menganggarkan Rp200 miliar dalam upaya penanganan banjir di Kota Tangsel.

Hal itu, menurutnya, telah tercantum di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Tangsel tahun anggaran 2023, yang sedang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangsel.

“Rp200 miliar lebih (tahun depan, red), tahun 2022 ini kurang lebih Rp150 miliar, di 2023 itu Rp200 miliar lebih,” ujarnya kepada Kabar6.com di Gedung DPRD Kota Tangsel, Kamis (29/9/2022).

**Baca juga: Ingin Totalitas Tangani Banjir, Dewan Tangsel Usulkan Pemkot Lakukan Pinjaman Daerah

Dijelaskan Pilar, anggaran itu dipergunakan untuk drainase, tandon air, dan juga normalisasi yang cukup besar di tahun 2023.

“Seperti pengerukan-pengerukan sedimentasi, pembuatan polder-polder air, sumur resapan komunal, box culvert (gorong-gorong, red) juga banyak sekali di tahun depan,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyoroti struktur belanja Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun anggaran 2023.

Pasalnya, dari R-APBD Tangsel sebesar Rp3.657.252.019.380, belanja operasi dianggarkan sebesar 73,97 persen dari anggaran tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Suhari Wicaksono selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangsel, saat Rapat Paripurna tentang pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pengantar nota keuangan R-APBD tahun anggaran 2023 di Gedung DPRD Kota Tangsel, Setu, Kamis 29 September 2022.

Menurut Legislator PDIP ini, belanja operasi lebih besar dari belanja modal yang hanya dianggarkan sebesar 24,76 persen dari total R-APBD 2023.

“Struktur belanja Pemerintah Kota Tangerang Selatan didominasi oleh belanja operasi di mana total belanja operasi mencapai 73,97 persen, sedangkan belanja modal sebesar 24,76 persen, belanja tidak terduga sebesar 0,98 persen, dan transfer sebesar 0,27 persen,” ungkapnya.

Dijelaskan Suhari, analisis belanja daerah sangat penting untuk dilakukan dalam menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif.

“Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran, mohon tanggapannya,” jelasnya.

“Kami berharap alokasi serta realisasi belanja ini dapat berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di Kota Tangerang Selatan,” tambahnya.

Meski begitu, dijelaskan Suhari, pihaknya mengapresiasi semangat dari Pemkot Tangsel dalam R-APBD tahun anggaran 2023 yang mencapai Rp3,6 Triliun.

“Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi semangat Pemerintah Kota dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 3.657.252.019.380,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie mengatakan, belanja operasi pada Raperda APBD tahun anggaran 2023, sebesar Rp2.705.322.926.653.

Hal itu dikatakannya pada penyampaian nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD tahun anggaran 2023 di Gedung DPRD, pada Senin 26 September 2022.

**Baca juga: Remaja Tewas di Sinarmas Academy Serpong Diduga Lagi Bikin Konten

Diungkapkan Benyamin, rincian jenis pada belanja operasi, yang pertama adalah belanja pegawai yang dianggarkan sebesar Rp979.289.870.203.

“Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp1.616.742.886.450. Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp108.960.170.000. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp330.000.000,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah memanggil pengembang jalan tol. Pemanggilan terkait banjir di KM+8 Tol Serpong – Pondok Aren hingga lumpuh total selama sembilan jam pada Jum’at kemarin.

Adapun ketiga operator jalan tol yang hadir antara lain PT Bintaro Serpong Damai, PT Cinere Serpong Jaya, dan PT Marga Trans Nusantara. Hasil rapat koordinasi disepakati pihak tol bertanggungjawab melakukan pembersihan sampah dan pengerukan sedimen di ROW Tol sepanjang tahun.

“Sampah yang kemarin sudah bersih. Kalau ada lagi nanti dibersihkan lg sama mereka,” kata Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie kepada kabar6.com ditemui di Serpong, Rabu (28/9/2022) sore.

Ia terangkan, lelebaran dan peninggian jembatan di bawah tol dari semula 8 meter menjadi 20 meter akan diselesaikan di Desember 2022 untun lajur arah Jakarta.

**Baca juga:Banjir di Latinos BSD, Wali Kota Tangsel: Kalau Tidak Dipatuhi Evaluasi Izinnya

Kemudian lembuatan lolder air sisi Jakarta dengan luas 2700 meter persegi diselesaikan di Desember 2022. Sedangkan polder air sisi Serpong seluas 6000 meter masih terkendala sengketa kepemilikan lahan.

“Dinas PU Tangsel melakukan pengerukan sedimen di luar area tol,” jelas Benyamin.

Menurutnya, pada Kamis besok akan dilakukan pengerukan sedimen di bawah tol dibantu alat amphibi dari dinas sumber daya air, bina marga dan bina konstruksi Kota Tangsel untuk percepatan.(yud)

Kabar6-Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun anggaran 2023 sedang dibahas oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangsel.

Dalam penyampaiannya, Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie memaparkan, total APBD tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.657.252.019.380.

Benyamin menerangkan, dalam total APBD tersebut, terdapat pengeluaran pembiayaan daerah yang dianggarkan sebesar Rp40 miliar.

“Pengeluaran pembiayaan pada R-APBD Kota Tangsel tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp40 miliar,” ujarnya, ditulis Selasa (27/9/2022).

**Baca juga: R-APBD 2023, Pemkot Tangsel Anggarkan Belanja Modal Jalan Jaringan Irigasi Sebesar Rp401 Miliar

Menurtnya pengeluaran pembiayaan Kota Tangsel akan dialokaskkan untuk penyertaan modal kepada PT. Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS) dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

“Pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Pembangunan Investasi Tangerang Selatan dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun anggaran 2023 sedang dibahas oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangsel.

Salah satu pembahasannya mengenai belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi. Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie memaparkan, di tahun 2023 akan dianggarkan sebesar Rp401.249.214.022,00.

“Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dianggarkan Rp401.249.214.022,” ujarnya, ditulis Selasa (27/9/2022).

**Baca juga: Sampaikan Nota Keuangan, Wali Kota Sebut R-APBD Tangsel Capai Rp3,6 Triliun

Dipaparkannya, hal itu meningkat dari pembahasan sebelumnya pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) sebesar Rp356.272.377.153.

“Hal itu bertambah sebesar Rp44.976.836.869, menjadi Rp401.249.214.022,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) telah menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2022 bersama DPRD Kota Tangsel.

Salah satu pembahasannya mengenai Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp17.835.856.046. Menanggapi hal itu, Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menjelaskan, dana BTT salah satunya dikucurkan untuk penanganan inflasi akibat naiknya bahan bakar minyak (BBM).

“Dari Rp17 miliar, (kucuran dana untuk, red) penanganan inflasi Rp9,1 miliar hampir Rp10 miliar,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Tangsel, Senin (29/9/2022).

Dijelaskan Benyamin, salah satu alokasi anggaran penanganan inflasi adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari APBD Kota Tangsel sebesar Rp4,2 Miliar.

**Baca juga:Sah, APBD Perubahan Kota Tangsel 2022 Naik Menjadi Rp3,9 Triliun

“BLT bersumber dari APBD Tangsel Rp4,2 Miliar, yang ditargetkan dari 2 persen dari belanja transfer umum itu Rp4,2 miliar,” ungkapnya.

Lanjutnya, itu juga kemudian untuk kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag). “Semuanya untuk pengendalian inflasi,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Kenaikan bahan bakar minyak (BBM) membuat pemerintah mengeluarkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat sebesar Rp600 ribu.

Begitu juga yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel), yang telah mendata para keluarga penerima manfaat (KPM) yang akan mendapatkan BLT atas kenaikan BBM tersebut.

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Tangsel, Apendi menyebut, dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terdapat kurang lebih 7.025 KPM akan menerima BLT yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangsel.

**Baca juga: Dinsos Tangsel Sebut 23.538 KPM di Tangsel Terima BLT BBM dari Pusat

“Kalau dari kota kurleb 7.025 KPM,” ujarnya kepada Kabar6.com, Kamis (22/9/2022).

Apendi menerangkan, BLT yang dibagikan kepada 7.025 KPM rencananya akan dilaksanakan pada Oktober 2022. “insyaAllah Oktober akan kita salurkan,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah alokasikan dana bantuan sosial bagi warga sekitar yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak. Dinas sosial setempat mencatat ada 7025 kelompok penerima manfaat yang akan menerima uang Rp 600 ribu.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangsel, Wawang Kusdaya menyebutkan total alokasi dana bansos yang dipersiapkan. “Sekitar 4,2 miliar rupiah,” ungkapnya kepada kabar6.com, Sabtu (17/9/2022).

Ia jelaskan, total dana tersebut bersumber dari APBD Kota Tangsel. Kini pencairan dana masih diproses begitu juga dengan verivikasi data warga kelompok penerima manfaat.

“Masih proses sepertinya sesudah perubahan APBD ditetapkan,” jelas Wawang. Adapun dana bansos yang bersumber dari APBN sudah disalurkan lewat kantor pos.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kota Tangsel, Apendi menyebutkan, pendistribusian dana bantuan bagi warga terdampak harga BBM dua tahap. Waktunya yakni September dan Oktober serta November dan Desember.

Diketahui, kementerian keuangan telah menerbitkan aturan yang mewajibkan pemerintah daerah membelanjakan 2 persen dari dana transfer umum (DTU) untuk bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat.

**Baca juga: Kendaraan Dinas Listrik di Pemkot Tangsel, Benyamin: Tahap Awal Motor

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.

Beleid itu menetapkan bahwa pemda harus menyalurkan 2 persen dari DTU yakni dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) yang dianggarkan pada Oktober 2022 hingga Desember 2022 guna memitigasi dampak inflasi.(yud)

Kabar6-Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie menyatakan kesiapannya atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Kendaraan listrik wajib dipakai sebagai armada dinas operasional dan atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan.

“Pada prinsipnya saya setuju, tidak ada polusi udara, polusi suara, gas emisi dan sebagainya,” kata saat menghadiri Customer Gathering PLN di Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, kemarin.

Benyamin menerangkan, sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 2022 maka pihaknya perlu untuk menyiapkan segala instrumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Termasuk sosialisasi dan uji coba terlebih dahulu penggunaan kendaraan listrik.

“Saya juga minta kepada pihak PLN untuk melakukan sosialisasi dan uji coba di lingkungan pemerintahan kota Tangerang Selatan,” ujar Benyamin.

Dia menambahkan untuk tahap awal penggunaan kendaraan listrik bagi roda dua. “Tahap awal saya akan instruksikan kendaraan roda dua menggunakan motor listrik,” terangnya Benyamin.

Ia juga perintahkan jajarannya untuk segera menyusun serta menetapkan peraturan kepala daerah untuk penggunaan kendaraan dinas berbasis listrik. Termasuk memuat tentang penganggaran.

Selain itu, lanjut Benyamin, ia juga akan mendorong Badan Usaha Milik Daerah untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

**Baca juga: Mobil Listrik Wajib Jadi Kendaraan Dinas Pemerintahan

“Kami akan menyiapkan instrumen yang mendukung kesuksesan percepatan peralihan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional,” kata Benyamin.

“Saya mengikuti instruksi presiden dan yang pasti itu efisien, sangat baik untuk lingkungan. Komitmennya untuk menggunakan mobil listrik yang ramah lingkungan, kita juga buka ruang diskusi dengan dinas terkait untuk menyiapkan aturannya, dan yang utama berkomunikasi dengan PLN soal SPKLU dan SPBKLU di Tangerang Selatan,” tutup benyamin.(yud)