Kabar6-Dua pekan menjelang peringatan HUT Ke-79 RI, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, dipenuhi energi dan semangat pembangunan yang begitu masif untuk bertransformasi menjadi pusat urban yang modern.

Para pekerja konstruksi sibuk untuk mengejar target penyelesaian jalan dan gedung. Di lokasi konstruksi, Jalan Sumbu Barat dan Timur, bunyi mesin berat dan suara palu memecah kesunyian pagi.

Alat berat beroperasi di tengah jalan berdebu, truk dump besar dengan mesin yang mengaum membawa muatan tanah, sementara ekskavator dengan lengan panjang dan cangkul raksasa menggali dan memindahkan material.

Operator alat berat bekerja hati-hati, mengendalikan mesin secara presisi untuk memastikan pekerjaan berlangsung lancar, meskipun kondisi berdebu yang menantang.

**Baca Juga:Upacara 17 Agustus 2024 di IKN: Untuk Siapa?

Di Jalan Negara Penajam Paser Utara, proses pengaspalan berlangsung. Truk pengangkut aspal datang silih berganti, menyuplai material yang kemudian diletakkan dengan hati-hati di atas permukaan jalan.

Mesin pengaspal berukuran besar meluncur di sepanjang jalan menuju kawasan Sumbu Kebangsaan untuk menebar dan meratakan aspal dengan presisi.

Kawasan Sumbu Kebangsaan terbagi atas istana dan lapangan upacara, kantor presiden, sekretariat presiden, sarana dan prasarana lain, seperti paviliun, masjid, hingga gazebo, yang berdiri megah.

Selain itu, juga berdiri gedung kementerian koordinator 1 hingga 4, serta Plaza Seremoni. Terdapat pula fasilitas Beranda Nusantara yang meliputi memorial park, monumen bendera dan beberapa bangunan lainnya yang sudah rampung.

Di sekeliling kawasan itu, pekerja jalan berfokus pada detail-detail akhir, memastikan permukaan jalan rata dan mulus sebelum proses pendinginan. Kurang dari 1×24 jam, mayoritas badan kawasan Sumbu Kebangsaan telah beraspal.

Jalur itu menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dengan Sumbu Kebangsaan via jalan feeder kereta otonom.

Para pekerja di lokasi itu terbagi atas sejumlah tim spesifik. Ada yang fokus pada pemadatan tanah dan pengaspalan untuk jalan, sementara yang lain bekerja pada struktur beton untuk gedung-gedung yang menjulang tinggi.

Batasan tinggi konstruksi gedung di seluruh kawasan IKN tidak boleh melebihi bentang sayap Garuda raksasa di Istana Negara IKN yang mencapai 77 meter di Kawasan Kepresidenan.

Progres konstruksi

Berjarak sekitar 10 menit dari Sumbu Kebangsaan, telah berdiri gedung RS Hermina IKN pada luas lahan 20.792 meter persegi dan tapak 8.780 meter persegi.

Kepala tim proyek pembangunan gedung Rumah Sakit Hermina IKN Ichsan menyebut progres pembangunan gedung telah mencapai 60 persen dalam durasi kurang dari setahun.

Sebanyak 650 pekerja dikerahkan untuk mendesain bangunan yang mencerminkan komitmen kuat terhadap prinsip keberlanjutan dan teknologi hijau, dimulai dari perencanaan tata ruang yang memprioritaskan integrasi elemen alam.

Setiap unit bangunan setinggi tujuh lantai itu dirancang untuk memaksimalkan penggunaan energi terbarukan, seperti panel surya yang dipasang di atap gedung, sehingga menghasilkan energi ramah lingkungan.

Target penyelesaian proyek pada 31 Oktober 2024. Untuk tahap awal akan beroperasi 50 bed menjelang 17 Agustus nanti.
Bangunan-bangunan di IKN tidak hanya mengedepankan efisiensi energi, tetapi juga menggunakan material ramah lingkungan, seperti beton daur ulang dan kayu yang bersertifikat.

Arsitektur hijau diterapkan melalui desain yang memanfaatkan ventilasi dan pencahayaan alami, mengurangi ketergantungan pada pendingin udara dan penerangan buatan.

Ruang terbuka hijau yang luas dan taman vertikal juga menyatu dengan struktur kawasan, berfungsi sebagai paru-paru kota dan memberikan kenyamanan tambahan bagi penghuninya.

Tantangan cuaca

Setiap harinya, para pekerja harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi cuaca yang berubah-ubah, hingga kendala teknis yang tak terduga. Dalam menghadapi tekanan waktu dan anggaran, mereka harus bekerja dengan efisiensi tinggi dan ketelitian yang mengutamakan keselamatan.

Pada area proyek lain, para insinyur dan teknisi di Rumah Sakit IKN milik pemerintah, memantau setiap tahap pembangunan, memastikan bahwa segala sesuatunya sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan.
Jadwal mereka sangat padat, dengan pembagian kerja yang sering kali berganti-ganti untuk memaksimalkan waktu penggunaan alat berat dan material selama 24 jam penuh.

Untuk mendukung aktivitas itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama instansi lain membantu proses pencapaian target konstruksi dengan menggelar operasi teknologi modifikasi cuaca.

Berdasarkan laporan Tim Modifikasi Cuaca BNPB, rekapitulasi kegiatan dari 15 Juli hingga 2 Agustus 2024, telah terlaksana 119 sorti dengan total 2 pesawat tipe PK-SNK dan PK-SNG.

Sorti yang dimaksud adalah jumlah penerbangan pesawat Cessna dari Base Ops di Bandara APT Pranoto Samarinda, dengan membawa 111 ton NaCl (natrium klorida) dan 8 ton CaO (kalsium oksida).

Senyawa kimia tersebut kemudian disemai di bibit awan hujan dengan tujuan meredistribusi curah hujan di sekitar area proyek konstruksi bangunan. Karena itu, durasi panas terik di IKN relatif lebih panjang dari kawasan penyangga ibu kota lainnya, seperti Samarinda dan Balikpapan.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis H Sumadilaga melaporkan progres pembangunan tahap 1 IKN secara keseluruhan mencapai 89 persen lebih.

Capaian itu masih sesuai dengan rencana induk pembangunan IKN yang diatur dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2022. Aturan itu mengamanatkan bahwa IKN dibangun mulai 2022 sampai dengan 2045 yang terbagi atas tiga tahap.

Dalam kurun 2 tahun terakhir hingga akhir Juli 2024, pembangunan IKN berfokus pada penyediaan infrastruktur dasar, meliputi kebutuhan air, jaringan jalan, sanitasi, persampahan, hingga kantor pemerintahan.

Untuk infrastruktur air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merampungkan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sepaku sebagai sumber air baku.

Air baku itu diolah melalui fasilitas sistem pengolahan air minum (SPAM) untuk melayani kantor dan Istana Presiden, Kemensetneg, Paspampres, kompleks Kemenko 1, 2, 3, dan 4, amphiteather, galeri, service area, hunian ASN, rumah tapak jabatan menteri dan fasilitas umum lainnya, seperti hotel, sekolah, pertokoan, dan rumah sakit.

Selain itu, PUPR juga telah mengerjakan konektivitas jalan tol menuju IKN yang kini mencapai hampir 90 persen rampung. Jalur itu menghubungkan Balikpapan, via Tol IKN.  (Andi Firdaus/ANTARA)

Artikel ini merupakan kerjasama diseminasi LKBN Antara dengan Kabar6.com

Kabar6-Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI menggelar diskusi Empat Pilar dengan tema Keberlangsungan Pembangunan IKN Tanpa Haluan Negara di Media Center MPR/DPR/DPD RI Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu siang (1/3/2023).

Adapun narasumber terdiri dari Anggota MPR RI F-Golkar Muhammad Fauzi, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Achmad Jaka Santos Adiwijaya, Jubir PKB Mikhael Benjamin Sinaga, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKo) Universitas Andalas Feri Amsari, dan Moderator: Irandi Kasmara.

Anggota MPR Fraksi Partai Golkar Muhammad Fauzy mengatakan, keberlanjutan dan keberlangsungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Passer Kalimantan Timur (Kaltim) perlu diikat dengan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
PPHN ini bisa menjawab keraguan pada masyarakat maupun investor terhadap regulasi yang memberikan jaminan kepastian keberlanjutan proyek atau program pembangunan IKN Nusantara. Kerena bukan memindahkan sebuah rumah, ini memindahkan bangunan atau membuat bangunan baru yang diikuti juga pengelolaan pemindahan pengelolaan manajemen negara.

“Kalau kita bicara sebuah proses pembangunan, apalagi pemindahan sebuah ibu kota, bukan sesuatu hal yang mudah. Jadi ini bukan satu hal yang mudah karena itu hal-hal yang kira-kira kemungkinan-kemungkinan yang kelihatannya bisa besar atau kecil menghambat proses ini pelan-pelan harus kita cari jalan keluarnya,” papar Fauzy.
Alasan daripada pemindahan itu lebih banyak kepada ibukota sudah dianggap padat penduduknya. Ada juga beberapa negara yang beralasan ingin memindahkan atau memisahkan antara pemerintahan negara atau pemerintahan suatu daerah dengan dunia usaha.

“GBHN itu menjadi sebuah payung atau guiden atau menjadi rujukan dalam sebuah proses pembangunan di sebuah negara khususnya di di Indonesia, tapi pada waktu itu melalui sebuah amandemen, GBHN ini dihilangkan,” imbuh Fauzy.

Sekarang kita tidak punya pikiran-pikiran haluan negara, lanjut dia, dikhawatirkan pada saat ini tidak ada pembangunan tidak dapat atau tidak maksimal melakukan sinergitas antara pusat dan daerah. Kemudian dikhawatirkan juga ketersambungan pembangunan juga ini jadi masalah tersendiri.

“Jangan-jangan pemerintahan yang akan datang tidak melanjutkan kebijakan ini dengan cara dicari-cari alasan karena kita ini pintar mengotak-atik aturan yang ada. Kalau kita biarkan hal-hal seperti ini, kita akan terhambat dalam proses pembangunan,” tuturnya.

Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara Achmad Jaka Santos Adiwijaya mengatakan, “Progres pembangunan IKN dari satu persfektip yang laksanakan oleh pemerintah dalam hal ini kami selaku otorita ibukota negara. Pertama kami akan menanggapi apa yang diterangkan Bapak Fauzi,” timpalnya.

“Dan menurut kami itulah pertanyaan yang paling banyak kami terima. Baik dari masyarakat maupun investor, yaitu bagaimana kelanjutan IKN setelah 2024. Pada prinsipnya kami ini melaksanakan undang-undang, kebetulan kami bukan pihak yang menjadi pemrakarsa, pembuat atau penyusun dari undang-undang No 3 Tahun 2022,” kilahnya.

“Tapi kami adalah orang-orang yang diangkat untuk mengisi otoritas ibukota nusantara, dengan tugas dan fungsi sebagaimana tertera dalam undang-undang 3/2022 disertai yang sudah ada rencana induknya,” demikian tutur Achmad yang menjadi narasumber juga.

Begitu juga Juru Bicara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mikhael Benjamin Sinaga mengatakan, “Kita sudah banyak kajian ilmiahnya, mungkin dari sisi anak muda melihat bahwa Partai PKB yang partainya anak muda karena banyak menjaring anak muda, bagaimana anak muda melihat IKN ini yang mau dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan.”
Haluan Negara itu merupakan sesuatu yang opsional. “Opsional karena kalau presidennya berpikir secara logis itu akan tetap dilanjutkan. Kalau menurut saya begitu dan kalau dia berpikirnya kurang logis dan kebanyakan berpikir politik ya mungkin tidak dilanjutkan dan membuat proyek baru lagi, proyek baru lagi,” tutur Mikhael.

Mikhael sendiri secara pribadi sangat yakin wacana perpindahan ibukota negara akan dilanjutkan dan diimplementasikan. “Saya yakin, saya optimis dengan iklim politik sekarang yang cukup sejuk saya yakin ibukota negara ini tetap akan dilanjutkan. Itu menurut saya,” pungkas Mikhael Benjamin Sinaga.

Pembicara terakhir Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKo) Universitas Andalas Feri Amsari. Feri mengatakan, kalau dilihat struktur awalnya Undang-undang 25 tahun 2004, itu jauh lebih presisi untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dari pemerintah sebelum ke pemerintah pengganti.

“Bukankah gagasan GBHN yang sangat abstrak itu lalu kemudian dilakukan teknis detail di dalam UU 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Jadi tidak ada soal sebenarnya dengan haluan negara ada atau tidak untuk keberlanjutan, karena kalau dilihat misalnya ya pasal 33 UU N0 25 Tahun 2004,” ujarnya.

Bahwa harus ada dalam upaya perekonomian pembangunan segala macamnya, sambung Feri, itu prinsip kebersamaan dan keberlanjutan. “Jadi bagi saya sebenarnya perdebatan soal haluan negara ini sudah selesai semenjak lahirnya UU No 25 tahun 2004,” paparnya.

“Jadi bagaimana mungkin ini tidak berlanjut kalau sudah diprogramkan, apakah kemudian IKN ini masuk Bappenas dan segala macamnya direncanakan dengan baik-baik dalam rencana pembangunan jangka menengah, itu yang mungkin perlu ditelaah lebih baik. Kalau sudah masuk apa persoalannya?” ujarnya.

Biasanya, kata dia, kalau tidak suka pada seseorang atau lawan politiknya bukan menghalangi programnya, tapi apakah di program itu ada korupsinya? “Nah cenderung dalam berbagai program potensi korupsinya luar biasa besar, maka ini problematika kita yang sudah beranak-pinak, beranak cucu yang kita tidak kita selesaikan sampai sekarang,” sindirnya.

**Baca Juga: Pemkot Tangsel Resmi Berlakukan Sistem Satu Arah pada Ruas Jalan Ini

Kalau kita lihat UU No 25 tahun 2004 dan UU No 17 tahun 2007, kata Feri, maka proyek IKN ini sudah aman. Cuma memang ada masa transisi yang mengkhawatirkan menjelang rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) yang baru akan berakhir 2025.

“Bagaimana posisi IKN dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional yang baru ini. Kalau ketiga calon presiden yang beredar saat ini kemudian ada yang jadi, konsekuen dengan apa yang mereka bicarakan dan kampanyekan, sekali lagi ini tidak akan jadi persoalan. Ini kemungkinan ada yang tidak konsekwen,” ujar Feri.

Inilah yang akan jadi problematika jika tidak konsekwen dan catatan politik kita itu selalu apa yang di kampanyekan mudah sekali dihilangkan ketika sudah jadi pemimpin. “Nah ini problematika tersendiri, kalau masing-masing kita punya catatan politis saya pikir apa yang kita khawatirkan ini sekali lagi tidak terjadi,” harapnya.

Fauzy menambahkan, segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, kalau bicara apakah pembangunan IKN bisa atau tidak bisa dilanjutkan, maka dalam politik tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Semua kemungkinan bisa terjadi. Karena itu perlu dicari kunci penutupnya sehingga kebijakan pembangunan IKN itu tidak bisa lagi diutak-atik. (Her)