Kabar6-Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Lebak, Acep Dimyati, mengancam, bakal tidak meloloskan anggaran pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

Belakangan, Komisi III memang cukup menyoroti soal pelatihan kerja yang dinilai hasilnya tak sesuai dengan anggaran yang cukup besar dialokasikan.

“Nanti kita lihat di pembahasan anggaran tahun 2023, kalau kita lihat ini sudah tidak efektif ya kita coret anggarannya kalau mereka (Disnaker) masih menganggarkan,” kata Acep kepada Kabar6.com, Selasa (28/6/2022).

Bukan tanpa alasan DPRD tak meloloskan anggaran untuk pelatihan tersebut. Karena dari beberapa kali pelatihan dilakukan, tenaga kerja yang terserap ke perusahaan jauh dari yang diharapkan.

“Kita belajar dari pengalaman lah, kita evaluasi kita siapkan program lain yang efektif. Kalau pelatihan saya rasa udah gak efektif, udah enggak jelas itu manfaat, outputnya enggak jelas,” tegas politisi PKB ini.

Komisi III menilai, Disnaker sudah menghamburkan anggaran yang jumlahnya ratusan juta rupiah.

“Anggaran untuk pelatihan kerja dari tahun 2019 sampai 2022 itu dasar penganggarannya adalah MoU yang sudah dibangun antara Disnaker dengan PT PWI (Parkland World Indonesia),” terang Acep.

Salah satu poin di perjanjian tersebut berbunyi, PT PWI membutuhkan sebanyak 600 tenaga kerja. Kata Acep, kebutuhan 600 tenaga kerja tersebut akan disiapkan oleh Disnaker.

**Baca juga: Ratusan Sapi dan Kerbau di Lebak Terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku, 2 Mati

“Maka dianggarkan pada tahun 2019 untuk pelatihan. Tetapi dari sekitar 204 peserta pelatihan, hanya 70 orang yang tersalurkan artinya menjadi tenaga kerja di perusahaan tersebut,” sebut dia.

“Di tahun 2021 kembali dianggarkan oleh Disnaker (Untuk pelatihan) dengan jumlah 120 peserta pelatihan yang akan disalurkan ke PT PWI sesuai dengan MoU, tetapi pada kenyataannya hanya 1 orang yang tersalurkan dari anggaran Rp400 juta,” tambahnya.(Nda)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak diminta mengevaluasi program pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

Wakil Ketua Komisi III DPRD Lebak Acep Dimyati menyebut, pelatihan kerja sebagai program akal-akalan yang menghambur-hamburkan anggaran pemerintah.

“Karena output dari pelatihan yang dilaksanakan dari tahun 2019 enggak jelas. Misalnya tahun 2021, peserta pelatihan ratusan orang tapi yang keterima oleh perusahaan cuma 1 orang, uang APBD enggak sedikit buat pelatihan itu,” kata Acep, Jumat (15/4/2022).

Acep menerangkan pelatihan yang menelan anggaran tak sedikit didasari adanya kerja sama penempatan tenaga kerja antara Disnaker dengan PT Parkland World Indonesia (PWI) Rangkasbitung.

Dalam kerja sama itu disebutkan tenaga kerja yang dipekerjakan untuk perusahaan tersebut sebanyak 600 orang sebagai operator jahit.

“Anggaran itu muncul dasarnya dari MoU itu. Nanti kami panggil lagi PT PWI dengan Disnaker terkait dengan pertanggungjawaban kerja sama itu, karena PWI mengklaim sudah mengakomodir masyarakat yang direkomendasi Disnaker sebanyak 800 orang sementara data dari Disnaker baru 70 orang, nanti kita lihat apakah PWI yang mengabaikan MoU atau memang ada yang enggak beres di Disnaker,” ungkap politisi PKB ini.

Acep sangat menyayangkan Disnaker yang kembali menyelenggarakan pelatihan padahal pada pelatihan sebelumnya hanya sedikit peserta yang diterima oleh perusahaan.

“Ngapain gitu loh, kalau memang mau kerja sama tinggal buka aja data lalu panggil siapa-siapa yang pernah ikut pelatihan terus kirim ke perusahaan. Yang sebelumnya aja belum keterima terus mengadakan lagi pelatihan 3 hari, sudah selesai seolah-olah kewajiban Disnaker tapi enggak memikirkan ouputnya manfaatnya seperti apa, ini kan kayak program akal-akalan,” papar Acep.

Kata dia, Komisi III minta bupati mengambil tindakan tegas terhadap dinas-dinas yang menghamburkan anggaran dengan program yang tak jelas.

“Harus dievaluasi dong, sudah jelas itu program enggak efektif, akal-akalan tapi terus dianggarkan,” tegas Acep.

**Baca juga: Usulan Kenaikan Dana Parpol di Lebak Dianggap Wajar, PKB: Pas-pasan

Sementara itu, Direktur PT PWI Rangkasbitung Ade Rosim belum bisa dimintai tanggapan terkait hal itu. Sampai saat ini juga belum ada penjelasan dari Disnaker Lebak

“Maaf saya lagi musyawarah dengan keluarga,” kata Ade Singkat.(Nda)

Kabar6-Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Lebak Imad Humaedi mengkritik keras Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terkait pelatihan tenaga kerja.

Imad menilai pelatihan yang digelar Disnaker dengan anggaran yang tidak sedikit tidak sesuai dengan tenaga kerja yang kemudian diserap oleh perusahaan.

“Maksud kami di tahun ini ngapain lagi ngadain pelatihan, yang tahun 2021 aja enggak jelas kok,” kata Imad kepada Kabar6.com, Senin (28/3/2022).

Imad menjelaskan, sesuai rencana awal pihak Disnaker, peserta yang sudah selesai mengikuti pelatihan akan langsung dipekerjakan di perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Lebak.

“Kalau MoU-nya sih bahasa Disnaker bahwa 600 orang peserta itu dasar hukumnya MoU dengan PT PWI, yang 2021 itu pelatihan menjahit. Tapi kenyataannya enggak sesuai, semangat mengatasi pengangguran itu bulshit,” ucap politisi PPP ini.

Imad justru menuding pelatihan yang dilakukan Disnaker justru hanya menghambur-hamburkan anggaran asal dana untuk pelatihan kerja bisa terserap.

“Mau mereka peserta kerja ke mana enggak masalah, kan salah juga, ngapain diadain pelatihan. Kalau udah begini nanti kita cek nih berapa anggarannya, nanti kami dalami juga,” tutur Imad.

Komisi III kata dia sudah menyampaikan ke Disnaker bahwa tidak perlu ada pelatihan lagi di tahun 2022. Pihaknya lebih mendorong agar Disnaker mengupayakan dulu ratusan peserta pelatihan tahun sebelumnya yang belum bekerja.

“Tapi kata mereka sudah dilakukan sudah beres untuk 32 orang sekitar Rp120 juta, pelatihan komputer. Saya tanya ini pelatihan terus peserta mau dikerjakan di perusahaan mana, kata Pak Kadis nanti siapkan ke perusahaan yang butuh, tapi buktinya enggak perusahaan yang terima kok,” sebut Imad.

“Saya cek beberapa peserta, mereka bilang hanya pelatihan saja dan enggak ada itu tujuan kerja ke perusahaan mana. Jadi kami berfikir ini ngehabisin uang untuk pelatihan aja, yang penting ada pelatihan masalah kerja ya terserah, rusak lah APBD kita,” tegas Imad.

Kepala Disnaker Lebak, Tajudin, hingga Selasa (29/3/2022), belum merespon konfirmasi Kabar6.com lewat WhatsApp.

**Baca juga: Mantan Kades Tersangka Kasus Korupsi BLT COVID-19 di Lebak Kembalikan Uang Rp92 Juta

Sementara Kabid Penempatan Pelatihan dan Perluasan Tenaga Kerja Rully Chaeruliyanto mengaku, penjelasan akan langsung disampaikan Tajudin.

“Nanti ada rilisnya langsung dari Pak Kadis, sekalian nanti disampaikan sama beliau,” kata Rully.(Nda)