Kabar6-Menindaklanjuti video viral yang beredar di media sosial terkait adanya pemasangan spanduk salah satu Paslon Capres dan Cawapres yang tertempel di tembok pagar samping RS Bhayangkara Polda Banten, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Hariyanto berikan penjelasan.

“Pemasangan spanduk tersebut tepat berada di samping rumah kemenangan yang letaknya berdampingan dengan RS Bhayangkara Polda Banten,” kata Didik pada Rabu (20/12/2023).

Lanjutnya, “Saat ini spanduk salah satu Paslon Capres dan Cawapres tersebut telah dicopot kembali oleh relawan yang bersangkutan. Pencopotan itu dilakukan pada Selasa siang, 19 Desember 2023, usai mendapat peringatan dari Bawaslu.”

Didik juga menyampaikan bahwa relawan tersebut telah mengajukan permohonan maaf kepada pihak Kepolisian dan Bawaslu.

**Baca Juga: Libur Nataru, Truk Golongan VIII dan IX Dialihkan ke Pelabuhan Ciwadan

“Relawan tersebut mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui dengan adanya larangan memasang spanduk di pagar rumah sakit. Sehingga dia meminta maaf kepada semua pihak yang dirugikan,” ujar Didik.

Selanjutnya Didik mengatakan bahwa Bawaslu Kota Serang telah menegur relawan Capres Cawapres tersebut agar mencopot sendiri spanduk yang mereka pasang. Lantaran, rumah sakit hingga lembaga pendidikan, harus bersih dari Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2024.

Hal itu tertuang dalam Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 dan perubahannya nomor 20 tahun 2023.

“Ini adalah fasilitas umum yang harus clear dari APK, jadi jelas aturannya adalah tidak boleh. Ini kita imbau, kita cegah, supaya tidak ada pelanggaran selanjutnya, maka sebagai pemasang, relawan tersebut mencabut sendiri sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya,” tutup Didik. (Red)

Kabar6-Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Fahri Hamzah melontarkan kritikan pedasnya ke pasangan calon (paslon) peserta pemilihan presiden (Pilpres) 2024, yang mengusung tema ‘perubahan’ dan tidak abu-abu alias hitam putih, di berbagai pertemuan dengan rakyat.

Sebab di sisi lain, lanjut Fahri, para pendukungnya masih menikmati posisi ‘empuk’ sebagai anggota keluarga besar kabinet Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin yang jelas-jelas sedang mereka kritik.

“Kan kesannya jadi nggak serius pertarunganya, kalau semua masih jadi anggota kabinet koalisi Pak Jokowi,” kata Fahri melalui keterangan tertulisnya, Senin (4/12/2023).

Bahkan, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini menyebut kalau yang dilakukan paslon bersama partai-partai koalisinya, terkesan mengadu domba rakyat dengan tema perubahan dan tidak abu-abu alias hitam putih-nya itu.

**Baca Juga: Gelora Menang Kuliah Gratis, Sarah Azzahra : Ini Program Logis dan Bisa Dieksekusi

“Apa namanya kalau begini? Ingat dong, kalian masih merupakan anggota keluarga besar kabinet Jokowi-Ma’ruf,” sentil Fahri lagi.

Lanjut Fahri, Partai Gelora sebagai yang di luar kabinet, sangat prihatin kalau bertengkar kabinet Jokowi-Ma’ruf,” sentil Fahri lagi.

Lanjut Fahri, Partai Gelora sebagai yang di luar kabinet, sangat prihatin kalau bertengkar yang terlalu keras dalam kontestasi di Pemilu 2024 ini.

“Mendingan kalian ikut aku jadi caleg dan bertempur meminta mandat rakyat, daripada ngomong perubahan ternyata oh ternyata … ,” sindir Caleg DPR RI dari Partai Gelora Indonesia untuk Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I tersebut.(Tim K6)

Kabar6-Lembaga Kajian Politik Nasional (KPN) menggelar survei partisipasi pemilih dan simulasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pada periode 23-27 November 2020, kemudian hasilnya dirilis melalui platform zoom meeting pada Jumat (4/12/2020).

Adapun hasil survei menunjukkan pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan unggul dengan perolehan 30,1%. Diposisi kedua ditempati paslon nomor urut 1 yaitu Muhamad dan Rahayu Saraswati dengan perolehan 17,1%, serta paslon No. Urut 2 yaitu Siti Nur Azizah dan Ruhamaben berada diposisi ketiga dengan perolehan 13,6%.

Hasil ini disebutkan berada pada tingkat partisipasi publik 61,7%, sehingga golongan putih (golput) diperkirakan mencapai 33,4%, dan responden yang masih ragu-ragu untuk datang ke tempat pemungutan suara atau TPS ada 4,9%.

“Survei ini kami lakukan untuk mengukur kerja keras semua pihak selama ini dan memang ada peningkatan dalam hal partisipasi public,” ungkap Miftahul Adib, Direktur Eksekutif KPN dalam press conference usai rilis survei di salah satu cafe Serpong, Kota Tangerang Selatan, Jumat (4/12/2020).

Hasil simulasi ini menunjukan bahwa Benyamin Davnie lolos sebagai Walikota Tangsel. Adib mengatakan, lembaga KPN membedah secara terperinci perilaku pemilih, baik pada segmen responden yang berpartisipasi, golput garis keras, dan yang menyatakan ragu-ragu.

“Ada fenomena baru, di Tangsel ini ternyata ada golput garis keras sekitar 0,2% dan kami membedah semua itu. Jika bercermin dari hasil survei kami, harapan elektoral di basis golput itu masih ada, sehingga masing-masing paslon masih punya peluang untuk merebutnya,” terangnya.

Lebih lanjut Adib mengatakan bahwa walaupun tingkat partisipasi publik meningkat, namun pemenang pilkada Tangerang Selatan masih didominasi oleh Golput. Menurut Adib, hal itu disebabkan karena tingginya angka ketakutan masyarakat pada virus Covid-19, serta adanya antipati masyarakat pada pimpinan pemerintahan di Tangerang Selatan.

“Masalah Covid-19 masih jadi isu sentral, sebab pada responden yang mengaku akan hadir ke TPS pun, persentase yang akan membatalkan kehadiran jika angka Covid terus melonjak cukup besar. Saya kira ini perlu jadi perhatian penyelenggara, sebab beberapa hari ini angka Covid terus memecahkan rekor harian,” tutupnya.

**Baca juga: Tim Azizah – Ruhama Kawal Dukungan di Kertas Suara Pilkada Tangsel

Diketahui bahwa survei simulasi ini dilakukan dengan metode multistage random sampling, dengan jumlah responden 976, sekitar 1% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tangsel, dengan margin of error 3,2% pada tingkat kepercayaan 95%.

Mengunakan metode quality control spotchek sebesar 20%, dan dinyatakan sample dalam keadaan valid. (eka)

Kabar6-KPU Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tidak sepenuhnya menfasilitasi alat peraga kampanye bagi pasangan calon di Pilkada serentak 2020. Padahal lembaga penyelenggara itu dapat dana hibah untuk operasional sebanyak Rp 64 milliar.

“Seharusnya fasilitasi 15 APK. Per paslon lima,” kata Ketua Bawaslu Kota Tangsel, Muhamad Acep kepada kabar6.com, Kamis (19/11/2020).

Ia mengaku sudah pertanyakan minimnya fasilitasi APK paslon. KPU menjawab tidak ada anggaran untuk sewa alat media komunikasi luar ruang.

Acep pastikan bahwa paslon berhak difasilitasi APK karena telah diamanatkan oleh Peraturan KPU. “KPU sosialisasi per kelurahan bisa sampai empat kali,” jelas Acep.

**Baca juga: Pilkada 2020, Perludem Sindir Model Sosialisasi KPU Tangsel

Dihubungi kabar6.com secara terpisah, koordinator Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilih KPU Tangsel, Ade Wahyu Hidayat enggan mengomentari. Ia mengaku pihaknya telah pasang lima titik baliho paslon yang titik-titik lokasinya tidak dihafal.

“Tangsel mending lima. Pandeglang cuma satu,” singkat Ade.(yud)

Kabar6-Serikat buruh di Kabupaten Serang curhat (mencurahkan perhatian) kepada pasangan calon (paslon) Nasrul Ulum-Eki Baihaki. Mereka mengeluh kalau aspirasinya tak pernah didengar pemerintah kabupaten (Pemkab) Serang, Banten.

Buruh yang tergbung dalam FSBC menilai Pemkab Serang tidak pernah mengakomodir aspirasi buruh melalui lembaga tripartite selama lima tahun kebelakang ini.

Ketua FSBC Kabupaten Serang Arizal Peni mengatakan, serikat buruh juga mengeluh akan perhatian pemerintah daerah lima tahun kebelakang, yang tidak memperhatikan nasib mereka. Bahkan, saat melakukan demonstrasi maupun audiensi, tidak pernah ditemui oleh Bupati Serang.

“Kita kan ada tripartit, tugas mereka memantau dan mengawasi, kemudian melaporkan ke bupati, tapi tidak pernah ada tanggapan dari bupati. Kita berharap Nasrul-Eki bisa bersikap atas tripartit ini,” kata Arizal dalam keterangan resminya, Minggu (18/10/2020).

Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) Kimia, Energi dan Pertambangan (KEP) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Serang Ian Septrianto Putra menyebut dalam keterangan pers, Minggu (18/10/2020), selama ini buruh minta audiensi dengan surat tidak pernah ditanggapi, penyampaian pendapat di muka umum oleh bupati pun tidak pernah ditemui.

Keluhan lainnya disampaikan serikat pekerja dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Serang. Dimana, pemerintah daerah dengan kepemimpinan bupati lima tahun kebelakang tidak berpihak kepada buruh dan pekerja.

“Terlebih sejak pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Bupati Serang tidak pernah berpihak kepada pegawai industri. “Karena Kabupaten Serang tanpa perubahan enggak mungkin, kita akan tertinggal selamanya,” ungkap Ibandi, pengurus FSPMI Kabupaten Serang dalam keterangan pers bersama di Serang, Minggu (18/10/2020).

Karena kalau tidak ada perubahan, ancam Isbandi, buruh akan terus seperti itu, terlebih kehadiran Omnibus Law. “Kita berharap kehadiran pemerintah daerah menjadi harapan terakhir. Nasrul dan Eki masih muda, pasti beda pola pandang pikirnya,” kata Isbandi menyebut nama paslon Pemkab Serang di Pilkada Serentak 2020.

Paslon Eki Baihaki merespon buruh dengan mengatakan, dirinya akan berupaya ikut serta memperjuangkan keinginan para buruh dan pekerja di Kabupaten Serang. Dimana, para buruh dan dunia industri menjadi penggerak ekonomi dan kesejahteraan ditengah-tengah masyarakat.

**Baca juga: Road Show Pertama Kompetitor Incumbent di Pilkada Kabupaten Serang.

“Saya bersama Kang Nasrul, semoga bisa ikut terus berada dibarisan para buruh. Terutama memperjuangkan kesejahteraanya. Namun perjuangan itu akan lebih mudah, jika saya bersama Kang Nasrul, berada di pimpinan Kabupaten Serang,” kata Eki Baihaki, dalam jumpa pers itu, Minggu (18/10/2020).

Seperti diketahui, Pilkada Kabupaten Serang kali ini di ikuti dua pasang calon, yakni paslon incumbent Ratu Tatu Chasanah-Pandji Tirtayasa dan paslon Nasrul Ulum-Eki Baihaki. (Dhi)

Kabar6- KPU Pandeglang meminta Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan wakil bupati Pandeglang harus mentaati aturan KPU terkait kampanye pertemuan terbatas dan tatap muka di tengah pandemi covid-19. Ada batas jumlah peserta dalam kegiatan kampanye tatap muka maupun pertemuan terbatas.

“Jadi saya kira bukan hanya penyelenggara dan peserta tapi seluruh pihak yang terlibat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati,”kata ketua KPU Pandeglang Ahmad Suj’ai, Kamis (24/9/2020)

Menurutnya, berdasarkan PKPU nomor 5 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil walikota 2020. Paslon sudah bisa berkampanye dari tanggal 26 September hingga 5 Desember. KPU juga sudah menerima surat izin cuti dari Paslon Intan yang tak lain adalah petahana.

“Yang bersangkutan juga melalui tim pengunjungnya sudah menyampaikan surat izin cuti, dari tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember,”ujarnya.

Sebelumnya, KPU Pandeglang telah menggelar tahapan pengundian nomor pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang. Ada dua pasangan calon (paslon) yang mengikuti pengundian nomor urut ini. Paslon Irna Narulita – Tanto Warsono Arban (Intan) meraih nomor urut 1 dan Thoni Fathoni Mukson – Miftahul Tamamy nomor urut 2.

Sementara, Paslon nomor urut 2 Thoni mengaku peraihan nomor urut 2, adalah keseimbangan dalam kehidupan. Angka dua diyakini Thoni akan mempermudah untuk memenangkan Pilkada Pandeglang. Sebagai calon, Thoni akan mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka penyebaran virus Corona, ia tidak akan mengumpulkan massa dalam jumlah banyak saat berkampanye.

“Kita tidak akan menyelenggarakan kegiatan dengan jumlah massa yang banyak. Kita akan ikuti aturan itu. Karena apa, kemenangan Thoni dan Imat (panggilan akrab Miftahul Tamamy) atas dasar kesehatan dan keselamatan masyarakat,”terang Thoni.

**Baca juga: Dapat Nomor urut 1 di Pilkada Pandeglang, Irna-Tanto Pamit Cuti.

Toat mengaku berkomitmen terkait pencegahan covid-19. Untuk itu, dirinya mengklaim siap menjadi duta politik bagi masyarakat sebab politik itu beradab. Sehingga Pilkada Pandeglang berjalan dengan riang gembira.

“Kami mau masyarakat Pandeglang yang masuk kategori kelas dua dari selatan dan tengah dapat mengikuti semuanya dengan nyaman dan riang gembira,”tandasnya. (Aep)

Kabar6-Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Sujai menegaskan hasil tes kesehatan yang sudah diplenokan bersifat final dan tidak bisa dilakukan pemeriksaan banding oleh bakal pasangan calon. “Kalau hasil pemeriksaan kesehatan, sifatnya final. Tidak ada misalkan lembaga peradilan yang bisa melakukan proses,” katanya.

Dia tegaskan kembali, walau pun Bapaslon melakukan pemeriksaan kesehatan kembali di tempat lain, hal itu tidak bakal dibenarkan dan tidak bisa menjadi rujukan untuk melakukan gugatan.

“Kalau hasilnya A, kami tidak bisa menerima hasil yang dilakukan dengan cara ditempat lain (melakukan pemeriksaan lagi di tempat lain). Karena itu disebut dengan tidak berkepastian hukum karena kami menunjuk pihak-pihak yang sesuai mekanisme yang diatur didalam peraturan KPU,” jelasnya.

Lanjut Sujai, tujuan tes kesehatan itu dalam rangka untuk memastikan mampu atau tidak mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Daerah, bukan sehat atau tidak sehat. Serta ujarnya, pemeriksaan itu juga untuk memastikan positif atau negatif kaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Kaitan dengan masalah hasil tambah dia, nanti bakal diplenokan oleh tim pemeriksaan kesehatan secara keseluruhan disampaikan ke KPU Pandeglang paling lambat pada 12 September 2020

“Hasil dari pemeriksaan kesehatan itu tidak bisa dipublikasikan, karena itu bagian dari dokumen yang dikecualikan. Hal itu sesuai keputusan KPU Nomor 412 dan surat dinasnya bahwa ada dua dokumen yang dikecualikan yakni pertama hasil pemeriksaan kesehatan, dan kedua transkip nilai di ijazah,”katanya.

Sesuai keputusan KPU Nomor 412, Bapaslon harus memenuhi syarat yakni mampu secara jasmani dan rohani serta bebas narkotika.

“Hasil dari pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, ketika ada salah satu harus dilalui baik misalkan yang bersifat fisik atau kaitan dengan narkotika. Kalau dari salah satu itu dinyatakan tidak mampu, maka tidak memenuhi syarat. Bakal kami kembalikan ke partai agar melakukan pergantian bakal calon,” tandasnya.

Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan, dr. Irwan Mulyantara menyatakan, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pihaknya terhadap kedua Bapaslon sudah diselesaikan dengan baik sesuai arahan dan peraturan yang berlaku di KPU.

“Kalau secara rinci kami tak bisa memberikan jawaban, namun secara garis besar bisa kami sampaikan bahwa sesuai petunjuk dari KPU, kami menyediakan 12 dokter spesialis untuk memeriksa kesehatan kedua Bapaslon itu, diantaranya dokter spesialis jiwa, penyakit dalam, jantung dan pembuluh darah, paru, bedah, THT, mata dan dokter gigi,” kata dr. Irwan.

**Baca juga: Bawaslu Pandeglang Sebut Lengah Pengawasan Potensi Terjadi Money Politic.

Dia menegaskan, bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah organisasi yang independen. Maka dari itulah dia menjamin pemeriksaan yang dilakukan oleh timnya itu tidak berpihak ke Bapasalon mana pun.

“Insya Allah, sampai saat ini IDI organisasi yang independen, kami tidak memihak kepada salah satu Bapaslon atau Bapaslon lain. Dokternya pun bukan hanya dari Pandeglang, akan tetapi dari IDI wilayah lain, kami kerjasama disini (RSUD Berkah Pandeglang),” jelasnya.(Aep)

Kabar6-RSUD Tangerang mengerahkan 30 dokter dalam pemeriksaan tes kesehatan bakal calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan.

“Ada 30 dokter karena cukup lengkap hari ini,” ujar Direktur RSUD Kabupaten Tangerang, Naniek Isnaini, Selasa (8/9/2020).

Naniek menjelaskan, dalam pemeriksaan bakal calon tersebut terdapat 3 komponen yaitu kesehatan jasmani, psikologis dan narkotika.

“Meliputi jasmani, psikologis, narkotika. Hari ini jasmani saja, besok psikologi dan narkotika,” jelasnya.

Selain 30 dokter tim medis, nantinya akan melibatkan sebanyak 6-9 orang untuk melakukan pemeriksaan psikologi. Adapun pemeriksaan narkotika akan melibatkan dari tim Badan Narkotika Nasional (BNN).

Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksaan Edison P Saragih menjelaskan, dalam pemeriksaan ini akan dites secara menyeluruh. Dari penyakit dalam termasuk bedah secara umum seperti penyakit telinga, hidung, tenggorokan (THT), mata, paru-paru dan jantung.

**Baca juga: Alasan Kandidat Pilkada Tangsel Jalani Tes Kesehatan di RSUD Tangerang.

“Hampir semua kita pemeriksaan. Baik pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang,” tandasnya.

Ketiga pasangan yang menjalani tes kesehatan tersebut yaitu Muhamad – Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Siti Nur Azizah – Ruhamaben dan Benyamin Davnie – Pilar Saga Ikhsan. (Oke)

Kabar6-Wakil Ketua Gugus Tugas Kota Tangerang Selatan  AKBP Iman Setiawan menyatakan tiga pasangan bakal calon wali kota dan wakil walikota Tangsel melanggar protokol kesehatan Covid-19  saat mendaftarkan diri ke KPU Tangsel.

” Massa pendukung mereka tidak memperhatikan jaga jarak,” ujarnya di Mapolres Tangsel, Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Selasa (8/9/2020).

Semestinya, kata Iman, tiga pasangan calon punya komitmen mengikuti tahapan pilkada. Iman menjelaskan pihaknya tidak memberikan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan di KPU Tangsel tersebut.  Namun, pihaknya lebih memilih memberikan imbauan kepada tim masing-masing bacalon. “Caranya persuasif.”

**Baca juga: Alasan Kandidat Pilkada Tangsel Jalani Tes Kesehatan di RSUD Tangerang.

Gugus Tugas Covid-19 Tangsel, kata Iman, juga berkoordinasi dengan pasangan calon, KPU dan Bawaslu untuk terus menertibkan kegiatan-kegiatan atau tahapan-tahapan pilkada yang tidak mematuhi protokol covid-19.

Iman berharap untuk kedepannya tidak ada lagi protokol kesehatan yang dilanggar oleh tim dari tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangsel.(yud)

Kabar6-Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tangerang akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan pasangan bakal calon wali kota dan calon wakil wali kota yang ikut kontestasi Pilkada Tangerang Selatan.

Tes kesehatan pasangan bakal calon itu digelar selama dua hari mulai besok 8-9 September 2020

Humas RSUD Kabupaten Tangerang, Mohamad Rifki menjelaskan, pihaknya menjadi penyelenggara pemeriksaan kesehatan calon wali kota dan calon wakil wali kota Tangerang Selatan setelah mendapatkan rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Tangsel.

“Benar, Kita jadi penyelenggara setelah ditunjuk KPU Tangsel atas rekomendasi IDI Tangsel,” ujar Rifki saat dikonfirmasi oleh Kabar6, Senin (7/9/2020).

Dalam pemeriksaan tersebut, kata Rifki, tidak ada persiapan yang khusus. Namun demikian, akan menyesuaikan dengan protokol kesehatan.

Selain itu, dalam pemeriksaan itu akan dilakukan sebanyak tiga komponen seperti pemeriksaan medis, pemeriksaan psikologi dan pemeriksaan narkoba. Meski demikian pemeriksaan tersebut akan dilaksanakan satu tempat RSUD Kabupaten Tangerang.

“Pemeriksaan medis oleh tim dokter, bekerjasama dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) besok tanggal 8, Pemeriksaan psikologi oleh HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) dan pemeriksaan narkoba oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) tanggal 9.  Semuanya di RSUD Kabupaten Tangerang,” tandasnya.

**Baca juga: Ketua Gerindra Tangsel Sebut Cuitan Politisi Demokrat Soal Bentuk Tubuh Menjijikan.

Diketahui, calon wali kota dan calon wakil wali kota Tangerang Selatan yang telah mendaftarkan ke KPUD setempat di antaranya pasangan Muhamad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, kemudian pasangan Siti Nur Azizah-Ruhamaben dan terakhir Benyamin Davni-Pilar Saga Ikhsan. (Oke)