Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, narasi pemakzulan atau impeachment Presiden Joko Widodo (Jokowi) sengaja dihembuskan oleh kelompok kiri dan kanan, yakni pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 dan 3.

Mereka marah dan melihat kemenangan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mengusung narasi keberlanjutan dan rekonsiliasi sudah tidak bisa dibendung lagi.

“Jadi intinya, adalah semua yang muncul karena kepepet, sebenarnya itu manifestasi dari kegalauan saja. Bahwa konsepsi yang kita bangun sejak awal, tentang keberlanjutan dan rekonsiliasi itu memang sulit dilawan,” kata Fahri Hamzah dalam diskusi Gelora Talks, Rabu (24/1/2024) sore.

Dalam diskusi yang mengambil tema ‘Narasi Pemakzulan Jokowi, Upaya Menghadang Laju Prabowo-Gibran?’ itu, Fahri mengatakan, bahwa konsep keberlanjutan dan rekonsiliasi tersebut sangat kuat.

Sehingga tidak mungkin dihadapkan dengan konsep-konsep yang tidak jelas, sebagai akibat dari ketidakjelasan sistem pemilu dan mekanisme pembentukan koalisi

“Kami betul-betul mengambil posisi sebagai keberlanjutan dan rekonsiliasi kabinet, yang mendukung perjalanan yang sudah ditempuh oleh para pemimpin sebelumnya untuk menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Menurut Fahri, upaya untuk membangun Indonesia Emas 2045 yang oleh Partai Gelora disebut Indonesia sebagai superpower baru ini susah untuk dilawan oleh paslon yang membawa konsep marah-marah dan konsep kecewa.

“Gagasan ini sudah terlalu kuat, memang susah untuk dibongkar, meskipun kelompok kanan mengambil capres di tengah jalan yang dianggap hero, itu semua konsepnya kemarahan. Terakhir muncul, adanya kekecewaan dari Ganjar dan kawan-kawan, khususnya PDIP, karena Pak Jokowi tidak mendukung mereka. Jadi kelompok kanan itu, konsepnya marah-marah, kelompok kiri ini konsepnya kecewa,” ujarnya.

Karena itu, kata Fahri, tidak mengherankan apabila hasil survei pasangan Prabowo-Gibran sangat tinggi, sehingga dicari berbagai cara untuk menurun elektablitas paslon 02 seperti melempar isu para menteri mau mundur, pemakzulan dan lain-lain.

“Semua cara-cara dan jurus-jurus dipakai oleh 01 dan 03, itulah yang terjadi. Saya tidak tahu, apakah dalam tiga minggu lagi ada lagi yang mereka pakai untuk mematahkan benteng keberlanjutan dan rekonsiliasi,” katanya.

Fahri menilai narasi keberlanjutan dan rekonsliasi yang sudah terbangun solid, karena merupakan kehendak rakyat, tidak mungkin dipatahkan oleh gagasan apapun yang dilontarkan paslon 01 dan 03.

“Karena ini semua kehendak rakyat, maka saya lebih cenderung, kalau rakyat akan memutuskan sekali putaran pada 14 Pebruari 2024. Itu yang saya lihat,” tegas Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

Upaya Hambat Elektabilitas

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Isu pemakzulan atau impeachment terhadap Presiden Joko Widodo yang mencuat belakangan ini sebagai upaya menghambat laju elektabilitas Prabowo-Gibran.

Fadli menyebut, isu pemakzulan yang dihembuskan jelang Pemilu 2024 ini dari sisi timing dan urgensi tidak mewakili kehendak rakyat.

“Ini isu dari elite tertentu. Ini upaya untuk menciptakan situasi kondisi agar kemudian approval rate Jokowi turun,” kata Fadli Zon.

Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu melanjutkan, isu pemakzulan terhadap Presiden Jokowi diharapkan kelompok tertentu agar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berlangsung dua putaran.

“Dengan turunnya approval rate ini menghambat Prabowo-Gibran, sehingga diharapkan Pilpres bisa dua putaran,” tandas Fadli Zon.

Sedangkan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, upaya pemakzulan terhadap Presiden Jokowi yang disuarakan sejumlah aktivis yang tergabung dalam Kelompok Petisi 100 itu, mekanismenya tidak ketemu.

“Kalau dilihat mekanismenya itu tidak ketemu, upaya pengkhianatan berat yang dijadikan alasan untuk pemakzulan tidak ada. Mekanismenya yang harus ditempuh juga panjang, sementara kita semua sekarang fokus Pemilu 2024. Tidak mungkin bisa dilakukan dalam waktu kurang dari satu bulan,” kata Doli Kurnia.

Doli menegaskan, bahwa Presiden Jokowi tidak melakukan pelanggaran apapun seperti yang dituduhkan oleh Kelompok Petisi 100, terbukti tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi mencapai 70-80 persen.

“Masyarakat sangat puas dengan kinerja Pak Jokowi itu sangat tinggi. Saya kira isu pemakzulan ini hanya dipakai sebagai alat politik saja, tapi rasanya itu sulit,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

Ketua Komisi II DPR ini menyayangkan sikap Menko Polhukam Mahfud MD yang juga cawapres nomor urut 3, yang tidak paham mekanisme pemakzulan dengan menerima Kelompok Petisi 100. Doli menilai isu pemakzulan sengaja digunakan untuk menjatuhkan elektablitas paslon lain.

“Harusnya Pak Mahfud tidak menerima pengaduan Kelompok Petisi 100, dan minta mereka langsung diarahkan ke DPR. Tapi faktanya, menerima dan membuat statement. Jadi memang isu pemakzulan ini dijadikan gerakan politik untuk menjatuhkan kontestan lain. Tapi parlemen sampai sekarang tidak ada membahas soal pemakzulan,” tegas Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

**Baca Juga: Gelar Panggung Rakyat, Partai Gelora Sosialisasikan Program Kuliah Gratis

Sekedar Main-main

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai upaya pemakzulan Presiden Jokowi yang dilakukan oleh Kelompok Petisi 100 itu, hanya sekedar main-main. Sehingga tidak perlu ditanggapi, hanya buang-buang waktu saja.

“Itu main-main saja, tinggal tidur saja, buang-buang energi kalau ditanggapi dan direspon. Itu barang akan layu sebelum berkembang, karena tidak ada elemen kunci yang akan melaksanakan,” kata Margarito.

Elemen kunci yang dia maksud adalah tokoh-tokoh politik seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bembang Yudhoyono (SBY) dan lain-lain.

“Kalau mereka semua merespon dan bertemu, baru bisa jalan ini barang, karena ada elemen kuncinya. Tapi ini, tidak ada tokoh partai politik yang merespon, yang bisa meneruskan ke DPR menjadi sebuah laporan,” katanya.

Margarito juga menilai tidak ada tafsir yang bisa dijadikan alasan mereka untuk memakzulkan Presiden Jokowi, sehingga usulan tersebut tidak akan berpengaruh apa-apa.

“Coba tunjukkan ke saya tafsir apa yang dipakai, tindakan kritis mana dari tindakan presiden yang bisa dijadikan alasan, tidak ada. Makanya saya bilang ini main-main, tinggal tidur saja, tidak perlu direspon,” katanya.

Karena itu, sedari awal dia menilai upaya pemakzulan Presiden Jokowi hanya sekedar bikin ramai saja. “Kebetulan saya sedang riset mengenai impeachment itu, sehingga saya paham soal impeach ini,” katanya.

Dalam situasi sekarang, apalagi menjeleng Pemilu 2024 yang tinggal beberapa hari lagi, kata Margarito, upaya pemakzulan menjadi barang mati, yang tidak bisa dimaimkan, sehingga tidak perlu dibicarakan.

“Seperti saya katakan tadi, kalau mau serius bicara impeachment, harus ada elemen kunci impeacment. Apa elemen kunci itu, ya politik, itu senjata politik. Tapi saya melihat elemen kunci tidak tercukupi, tidak tersaji sejauh ini,” katanya.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan pencalonan Gibran sebagai cawapres tidak bisa dijadikan dasar, karena semua sudah selesai dan diterima oleh semua pihak. MK berpendapat putusan MK tetap sah dan final, selain itu Gibran juga tetap ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto oleh KPU RI.

“Putusan MK sudah selesai, mereka harus menjelaskan bla-bla-bla lagi, kan tidak ada. Yang perlu dicari itu dan dijaga itu, harusnya elemen politik. Seperti saya katakan tadi, kalau Ibu Mega, Pak Surya Paloh, Pak SBY, PPP, siapa lagi. Orang jago-jago, bos-bos ini kumpul jadi satu, setuju. Kita baru bicara, kita baru mikir impeachment,” katanya.

“Tapi kalau situasi seperti sekarang, janganlah. Ini Faisal (Faisal Assegaf, Inisiator Petisi 100) itu teman saya, sama-sama Ambon, kita tahu siapa dia. Sudahlah ini cuma ramai-ramai doang, nggak usah terlalu dipikirin, tidur-tidur saja,” imbuhnya.

Margarito menambahkan, partai-partai besar seperti Partai Golkar dan PDIP juga diam. Bahkan Partai Golkar mau pasang badan untuk mengcounter upaya pemakzulan Presiden Jokowi. Sementara PDIP kembali menegaskan, tidak akan keluar dari kabinet.

“Sudahlah, pintunya tertutup untuk melakukan impeach. Kalau Golkar sudah ngomong seperti itu, kita mau apa. Dan saya dengar orang PDIP juga tidak mau ke luar dari kebinet. So, what you do?” pungkas Margarito.(Tim K6)

Kabar6-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, bahwa Indonesia bisa menjadi pemimpin di kawasan Asia Pasifik, apabila Prabowo Subianto yang menjadi Presiden RI berrdasarkan hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Kira-kira diantara semua calon presiden (capres) yang paling mengerti masalah geopolitik adalah Pak Prabowo. Situasi geopolitik sekarang, yang paling diuntungkan adalah beliau. Pak Prabowo adalah man of the moment,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (24/1/2024).

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode 29 dengan tema ‘Maslahat Umat Dalam Pilpres di Tengah Ancaman Disintegrasi’ yang telah tayang di kanal YouTube Gelora TV pada Senin (22/1/2024) malam.

Anis Matta berpandangan, Prabowo capres yang paling memahami dan mengerti pergolakan situasi geopolitik global yang sedang terjadi di seluruh dunia sekarang.

Selain itu, Prabowo juga pernah menjadi korban geopolitik global saat menjadi Pangkrostad di era mantan Presiden Soeharto pada 1998 lalu.

Sehingga hal ini, seperti sebuah siklus kehidupan saja, dimana Prabowo pernah menjadi korban geopolitik, dan sekarang diuntungkan oleh situasi geopolitk.

“Jadi tahun 1998 Pak Prabowo bersama Presiden Soeharto itu adalah korban geopolitik. Jadi ini siklus saja dalam hidup orang, bahwa suatu waktu beliau menjadi korban geopolitik dan sekarang karena situasi geopolitik beliau yang paling diuntungkan dan paling mungkin menjadi presiden,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta ini menilai Prabowo mengetahui bagaimana cara menempatkan Indonesia dalam situasi geopolitik sekarang sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, negara dengan demokrasi terbesar ketiga dan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia.

“Jadi poin pertama yang diperlukan umat Islam sekarang adalah visi masa depan. Kita mengerti pergolakan yang sedang terjadi sekarang di seluruh dunia. Dan mengerti cara menempatkan Indonesia dalam situasi itu,” katanya.

Menurut Anis Matta, Indonesia sebenarnya sudah menjadi pemimpin kawasan, tetapi hal itu tidak disadari, karena kurangnya memahami pergolakan situasi geopolitik global sekarang, yang seharusnya perannya semakin ditingkatkan di forum-forum internasional.

“Karena Indonesia adalah pemimpin kawasan, maka semua perubahan yang terjadi di Indonesia dengan sendirinya akan mempengaruhi kawasan. Sehingga Pilpres 2024 di Indonesia sangat penting, karena akan menentukan arah dunia,” katanya.

Selain di Indonesia, lanjut Anis Matta, Pilpres lain pada 2024 yang akan menentukan arah dunia ke depan, adalah Pilpres di Taiwan yang telah digelar pada 13 Januari lalu, dimenangkan oleh Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik (DPP), yang mendapatkan sokongan dari Amerik Serikat.

“Pilpres lainnya adalah Pilpres Rusia yang akan digelar pada bulan Maret, yang diramalkan akan dimenangkan oleh Putin (Presiden Rusia Vladimir Putin). Dan terakhir adalah Pilpres di Amerika pada bulan November,” katanya.

Empat Pilpres pada 2024 ini, menurut Anis Matta, yang akan menentukan arah dunia ke depan. Sebab, pada 2024 akan ada pendalaman krisis global dari yang sebelumnya.

“Nah, pemimpin yang dihasilkan dari empat Pilpres yang sangat penting di seluruh dunia pada tahun 2024 ini, akan sangat menentukan arah dunia. Insya Allah nanti 14 Februari, Pilpres yang akan berlangsung di Indonesia dimenangkan oleh Pak Prabowo satu putaran,” tegasnya.

Anis Matta berharap agar umat Islam memiliki kesadaran geopolitik, karena hal itu telah diajarkan Al-Qur’an seperti ketika turunnya Surat Ar-Rum, yang mengabarkan bahwa Umat Islam akan berperang menghadapi Imperium Romawi 13 tahun kemudian, pasca tahun ke-7 Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi.

“Rasulullah SAW menjadi nabi itu selama 22 tahun 22 bulan dan 22 hari. Dan tahun ke-7 di Mekkah, beliau diangkat nabi, sudah turun Surat dalam Al-Qur’an, yaitu Surat Ar-Rum. Satu surat yang bicara tentang bangsa lain, yaitu bangsa Romawi. Kenapa Al-Qur’an bercerita tentang bangsa Romawi, padahal umat Islam ketika itu masih buta huruf dan terisolir,” katanya.

Lalu, 13 tahun kemudian, umat Islam terlibat terlibat pertempuran hebat dengan bangsa Romawi, dan Romawi hilang dari peta dunia. Sehingga Al-Qur’an mengajarkan kepada umat Islam agar memiliki pandangan yang luas mengenai kesadaran geopolitik.

Kesadaran geopolitik ini penting bagi Umat Islam untuk memilih pemimpin yang tepat, karena akan berpengaruh pada masa depan Islam dan dunia. Sebab, dunia saat ini diambang perang global, dimana perang sudah terjadi di kawasan-kawasan.

**Baca Juga:  Warga Apresiasi Caleg Partai Gelora Bantu Warga RW 10 Kirana Solear

“Di Afrika sudah, Eropa sedang berlangsung, di Timur Tengah juga sekarang sedang berlangsung. Dan perlu diingat dengan terpilihnya Presiden Taiwan yang didukung Amerika, akan membuat situasi di kawasan kita akan semakin panas. Hubungan Amerika dan China akan semakin tegang dan panas,” ujarnya.

Artinya, Indonesia yang berada di kawasan Asia Pasifik yang bisa saja menjadi salah satu medan tempur (battle ground) diantara negara-negara adidaya di dunia. Hal itu tentu saja menjadi hal yang sulit bagi pemimpin Indonesia ke depan, siapapun yang akan terpilih.

Selain akan menghadapi situasi pendalaman krisis global pada 2024 ini, Indonesia juga bisa saja menjadi medan tempur negara-negara adidaya di kawasan Asia Pasifik.

“Karena itu, apa yang sudah dilakukan Pak Prabowo dan Presiden Joko Widodo yang mengakhiri pembelahan luar biasa dalam dua Pilpres lalu, adalah hal yang tepat. Kemudian mereka berdua bersatu, sehingga bisa menyelamatkan Indonesia,” katanya.

Dengan situasi yang kondusif dan bersatunya dua tokoh, Prabowo dan Jokowi tersebut, membuat Indonesia dapat melalui krisis yang dipicu Covid-19 dan mencegah ancaman disintegrasi bangsa.

“Sehingga rekonsiliasi tersebut harus dilanjutkan di Pilpres 2024, dimana Umat Islam hendaknya mendukung pasangan Prabowo-Gibran, karena mereka berdua yang mampu menghadapi pendalaman krisis pada 2024 ini,” katanya.

Ia mengatakan, memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo-Subianto-Gibran Rakabuming Raka, merupakan bentuk kemaslahatan bagi umat, karena dapat mencegah dari ancaman disintegrasi yang kembali muncul di Pilpres 2024.

“Kita berharap umat Islam mendukung Pak Prabowo seperti dalam dua Pilpres sebelumnya. Kita jangan gampang dipecah belah lagi, dijadikan kambing hitam dan korban seperti tahun 2019 dengan terus menerus diorganisasir menjadi kerumunan,” pungkas Anis Matta.(Tim K6)

Kabar6-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar acara ‘Panggung Rakyat’ di Lapangan MCC, Kabupaten Karangayanyar dalam rangka mensosialisasikan berbagai program partai nomor urut 7 peserta Pemilu 2024 itu, kepada masyarakat Jawa Tengah (Jateng).

Panggung Rakyat diisi dengan berbagai macam hiburan mulai dari senam pagi dan senam gemoy, pertunjukan musik, pembagian doorprize hingga memborong semua dagangan pedagang di lokasi acara untuk dinikmati bersama-sama.

Acara yang digelar di Lapangan Mabes Convention Center (MCC), Karanganyar, Sabtu (20/1/2024) itu, dihadiri ribuan massa dari masyarakat, kader dan simpatisan Partai Gelora di sekitar wilayah Karanganyar, Sragen dan Wonogiri, Jawa Tengah.

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menyampaikan orasi dalam acara Panggung Rakyat tersebut.

Acara ini juga dihadiri para calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari daerah pemilihan di Jateng, antara lain Sutriyono, Ahmadi, Kumalasari Kartini dan Fauzi Wahyu Muntoro.

Juga hadir Ketua Bidang Teritori III DPN Partai Gelora Ahmad Zainuddin, Ketua Bidang Perempuan Ratih Sanggarwati dan Juru Bicara Partai Gelora Tengku Zulkifli Usman.

Anis Matta dalam orasinya mengatakan, Partai Gelora akan memberikan bantuan gizi untuk ibu hamil dan pendidikan gratis hingga kuliah, apabila Partai Gelora memenangi Pemilu 2024 dan lolos ke Senayan.

Anis Matta lantas mengumpulkan tujuh ibu hamil ke atas panggung dan menanyai satu persatu usia kehamilan mereka.

“Kalau Partai Gelora menang, Insya Allah pemerintah akan memberikan bantuan gizi selama masa kehamilan. Kita meminta dukungan dari ibu-ibu semua agar program tersebut bisa terwujud,” kata Anis Matta.

Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, negara bisa mengurus rakyatnya dari sejak dalam kandungan hingga memberikan pendidikan gratis selama 16 tahun hingga kuliah.

“Saya menyadari bahwa bapak-bapak/ibu-ibu yang memiliki banyak anak ada yang 3,4, 5, 6 dan seterusnya tentu akan memikirkan ongkos pendidikannya yang begitu besar. Saya memahami, karena anak saya ada 10. Karena itu , nanti pendidikannya akan dibantu oleh negara secara gratis hingga kuliah,” ujarnya.

Program Partai Gelora ini, lanjut Anis Matta, juga akan didukung program pasangan nomor 2 calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan memberikan makan siang dan susu gratis selama di sekolah atau di pesantren.

**Baca Juga: Warga Apresiasi Caleg Partai Gelora Bantu Warga RW 10 Kirana Solear

“Dan perlu diketahui, semua kebutuhan makan siang gratis akan dipenuhi oleh masyarakat sekitar, sehingga roda ekonomi bergerak. Nanti akan ada dana sekitar Rp 400 triliun yang mengalir ke bawah, sehingga akan memicu pertumbuhan,” katanya.

Anis Matta menegaskan, agenda kuliah gratis ini wajib difaslitasi pemerintah dan negara kepada rakyatnya, karena merupakan perintah agama.

“Di dalam Islam, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Apalagi Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Artinya, negara harus memfasilitasi rakyatnya untuk memperoleh pendidikan gratis,” katanya.

Soal pendidikan gratis ini, kata Anis Matta, menjadi konsen Partai Gelora dan pasangan Prabowo-Gibran. Sebab, hal ini menjadi cara untuk memutus mata rantai kemiskinan, dan menciptakan kehidupan lebih baik di masa yang akan datang.

“Mudah-mudahan dengan konsen Patai Gelora dan Pak Prabowo ini, Indonesia akan lebih sejahtera dan tidak ada masyarakat miskin lagi. Karena angka kemiskinan di kita sekarang masih ada sekitar 9-10 persen, dan itu adalah orang Islam,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6-Dalam upaya mendukung kegiatan positif di lingkungan masyarakat, Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Banten Dapil Tangerang A dari Partai Gelora Indonesia Sukardin SH MH telah merealisasikan pembangunan sarana olahraga di wilayah RW 10 Taman Kirana Surya Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Banten.

Bantuan pembangunan sarana olahraga tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kegiatan olahraga di lingkungan tersebut.

Caleg DPRD Provinsi Banten Sukardin SH MH melalui ketua tim sukses Sutarlan menyampaikan harapannya bahwa bantuan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan kegiatan sosial dan olahraga di lingkungan RW 10 Perum Taman Kirana Surya Solear.

“Alhamdulillah, bantuan sosial dari pak Sukardin terus dilakukan, sebelumnya di RW 11 ada Balai warga dan RW 10 ini sarana olahraga, semoga ini dapat bermanfaat bagi generasi kita, ” ucap Sutarlan.

Menurut dia, bantuan pembangunan sarana olahraga yang dijembatani oleh Caleg Gelora ini merupakan bentuk dukungan kepada masyarakat, khususnya para pemuda dalam memberikan pembinaan di bidang olahraga agar terus meningkat, hingga mempunyai prestasi.

“Kami berharap dengan adanya sarana olahraga ini ,secara umum bisa bermanfaat bagi masyarakat dan secara khusus bagi pemuda nantinya akan muncul bibit baru di bidang olahraga,” kata dia.

Terpantau di lokasi, masyarakat setempat menyambut antusias bantuan sarana olahraga tersebut. Hal itu menandakan masyarakat sangat membutuhkan sarana dan prasarana olahraga.

Purwanto salah satu tokoh masyarakat mengapresiasi atas pembangunan sarana olahraga RW 10 yang telah di jembatani oleh calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Banten, ia mengajak warga di RW 10 untuk memberikan dukungan kepada Caleg tersebut.

**Baca Juga: Sukardin Caleg DPRD Banten Turun ke Dapil Bawa Program Kuliah Gratis

“Saya ucapkan terimakasih kepada pak Sukardin SH MH Caleg DPRD Provinsi Banten Dapil Tangerang A, saya harap warga dapat memilih beliau menjadi anggota dewan, sebab beliau belum menjadi anggota dewan saja sudah bisa berbuat, maka dari itu saya harap kita semua dapat memilih beliau, ” harap Purwanto saat memberikan sambutan apresiasinya.

Roby perwakilan karang taruna RW 10 menyampaikan apresiasi atas terbangunnya sarana olahraga tersebut, ia berharap kehadiran beliau dalam membantu warga bukan hanya saat ini saja namun diharapkan untuk terus menjalin silaturahmi lebih intens lagi.

“Terimakasih pak Sukardin atas bantuan sarana olahraga ini, semoga sukses dan menjadi anggota dewan sehingga silaturahmi kita terus terjalin, ” ungkap Roby Katar RW 10.

Ditempat yang sama Marjuki ketua RW 10 pun mengajak warganya terutama kaum milenial untuk terus berkarya serta merajut silaturahmi.

“Saya mengajak warga semuanya terutama Karang Taruna, generasi muda untuk terus bersilahturahmi, merajuk dan mengembangkan bakat guna masa depan yang lebih baik dan membanggakan orang tua dan lingkungan seperti bapak Sukardin SH MH, ” pungkasnya.(Tim K6)

Oleh: Hepriyadi Zaicily, S.T., M.M. Pendidik dan Sekretaris DPD Partai Gelora Kota Tangerang

Kabar6-Tak dapat disangkal bahwa sektor pendidikan merupakan sarana strategis dalam memajukan bangsa dan negara. Negara-negara maju di dunia dapat dipastikan menaruh perhatian serius pada bidang pendidikan. Sebab, dari pendidikan inilah akan lahir generasi bangsa yang mandiri, dinamis, produktif, terampil, berwawasan luas, berkarakter dan menguasai teknologi.

Para pendiri bangsa ini sudah menyadari betapa pentingnya sektor pendidikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Fakta ini dapat dilihat pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang salah satu tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Atas dasar itulah, maka setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu tanpa memandang status sosial, ras, etnis dan agama.

Untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan haknya di bidang pendidikan, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Dengan demikian, setiap anak usia sekolah dapat mengenyam pendidikan sehingga mereka benar-benar siap menyambut Indonesia emas 2045 mendatang.

Program wajib belajar 12 tahun merupakan program prioritas nasional sebagai salah satu ikhtiar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, hingga saat ini program tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal mengingat rata-rata lama sekolah anak Indonesia masih terbilang rendah.

Kalau merujuk data 2021, rata-rata lama sekolah anak Indonesia hanya sampai kelas 2 SMP. Realitas ini diperkuat dengan meningkatnya angka putus sekolah. Fenomena putus sekolah di usia wajib belajar masih terjadi di beberada daerah. Puluhan ribu anak usia sekolah harus menguburkan cita-citanya untuk belajar karena tidak memiliki biaya yang cukup.

Tren angka putus sekolah di Indonesia semakin meningkat pada tahun ajaran 2022/2023 dari semua jenjang yang jumlahnya mencapai 76.834 orang. Angka putus sekolah tertinggi adalag tingkat SD sebesar 40.623 orang, SMP 13.716 orang, SMA 10.091 orang dan jenjang SMK 12.404 orang (Viva.co.id, 27/6/2023).

Di tingkat Provinsi, Banten memiliki angka putus sekolah yang cukup tinggi di mana tahun 2023 terdapat 25.274 anak putus sekolah. Kabupaten Tangerang dengan jumlah ATS tertinggi, yaitu 7.361 siswa. Selanjutnya disusul Kabupaten Lebak dengan 4.353 anak putus sekolah, Kabupaten Serang dengan 3.022 anak putus sekolah, Kota Tangerang sebanyak

3.161 anak, Kabupaten Pandeglang dengan 2.707 anak, Kota Tangsel dengan 2.271 anak dan terakhir Kota Cilegon dengan angka 669 anak putus sekolah.

Persoalan tingginya angka putus sekolah merupakan masalah serius yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Jika persoalan ini dibiarkan begitu saja tanpa penanganan, maka akan menimbulkan beberapa persoalan sosial seperti pengangguran, kriminalitas, kemiskinan dan anarkisme pelajar.

Menurut Muhammad Iqbal (2022), penyebab tingginya angka putus sekolah di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu kurangnya minat anak untuk sekolah, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor komunikasi internal keluarga, faktor sosial dan faktor kesehatan.

**Baca Juga: Bea Cukai Soekarno-Hatta Gagalkan Paket 8 Kilo Sabu di Monitor LCD dan Bingkai Akrilik

Wajar Enam Belas Tahun

Membaca data angka putus sekolah yang masih tinggi, maka dibutuhkan keseriusan dari pemangku kepentingan agar persoalan ini tidak berkepanjangan. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mengevaluasi penerapan kebijakan program wajib belajar 12 tahun yang oleh sebagian kalangan penerapannya belum maksimal.

Sebagai generasi muda dan calon legislatif DPRD Provinsi Banten, saya berharap kebijakan tersebut dapat ditambah dari 12 tahun menjadi wajib belajar 16 tahun. Kebijakan ini perlu dicoba agar angka anak putus sekolah dapat ditekan diminimal mungkin. Selain itu, program wajib belajar 16 tahun ini diharapkan mampu mencetak generasi unggul sehingga Indonesia bisa naik level dari negara berkembang menjadi negara maju.

Pelaksanaan program wajib belajar 16 tahun dapat terwujud jika pemerintah memiliki political will untuk mewujudkannya. Karena itu, saya sangat berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau menerbitkan Perpres untuk menerapkan wajib belajar 16 tahun. Di samping itu, saya juga mendorong pemerintah Provinsi Banten untuk mengelaurkan peraturan daerah (Perda) wajib belajar 16 tahun sebagai upaya untuk menekan angka putus sekolah di wilayah Banten. Jika langkah ini benar-benar dilakukan, maka mimpi Indonesia untuk memiliki sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas akan segera terwujud.(*/Red)

Oleh: Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia

Kabar6-Kurang dari sebulan, kita akan memasuki satu hari penentuan tentang bagaimana bangsa ini akan dipimpin lima tahun ke depan. Pertanyaan bagaimana watak kepemimpinan dan pemerintahan berikutnya, pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin, akan terjawab.

Secara teoritis, peristiwa 14 Februari 2024 nanti adalah salah satu dari hari-hari terpenting bangsa Indonesia, termasuk hari-hari terpenting setiap warga negara dan kelompok kelompok masyarakat, suku, agama, dan antar golongan, yang artinya, juga hari-hari terpenting umat Islam yang ada di Indonesia.

Mengapa kita harus mendefinisikan kelompok umat Islam? Karena secara historis dan secara faktual, kelompok yang bernama umat Islam ini telah menjadi salah satu faktor terpenting dalam kita berbangsa dan bernegara, sejak awalnya.

Saya sendiri mendorong pendefinisian ini dalam rangka, justru mengakhiri adanya dikotomi yang tidak rasional antara umat dan bangsa, dan juga antara agama dan negara. Sejak awal, saya mendorong adanya integrasi dari apa yang selama ini dipisahkan, sehingga kita memiliki cara melihat yang positif tentang realitas yang bernama agama dan negara, pada saat yang bersamaan.

Saya merasa bahwa semua dikotomi yang dibuat selama ini telah berlaku secara tidak fair kepada umat Islam. Karena akhirnya, seolah-olah bangsa dan umat ini harus dibenturkan dan berhadap-hadapan, padahal tidak harus, dan memang tidak bisa begitu.

Seolah-olah kalau dia umat, maka dia bukan bangsa. Dan kalau dia bangsa, pastilah bukan umat. Padahal seharusnya dia berlaku sejalan dan seiring dalam satu tarikan napas bahwa yang disebut sebagai umat dan bangsa, ada dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Secara etimologi, kata umat, bangsa, dan rakyat itu berasal dari asal kata dan pengertian yang sama, terutama dalam bahasa Arab. Karena itulah pada dasarnya kita tidak mendikotomikan kata-kata itu untuk tujuan melakukan diskriminasi karena pada dasarnya, maknanya adalah sama.

Prabowo Bukan Umat?

Suatu hari, saat Partai Gelora bertemu dengan Pak Prabowo, beliau menceritakan hasil pertemuannya dengan salah satu partai yang menyebut dirinya Partai Islam. Beliau bertanya tentang bagaimana kelanjutan kerja sama politik yang selama ini dibangun bersama, apakah bisa diteruskan dalam Pilpres tahun 2024?

Tiba-tiba Pak Prabowo mendapatkan penjelasan dari pimpinan tertinggi tersebut bahwa Partai Islam itu kini ikut “pilihan umat”. Pak Prabowo terdiam mendengar penjelasan itu, karena tidak mengerti. Saat bertemu kami (Partai Gelora), Pak Prabowo menceritakan peristiwa itu dan bertanya kepada kami, “apakah saya ini bukan umat?”

Kami sambil sedikit terharu dan menahan getir bahwa ada kelompok yang bisa memperlakukan Pak Prabowo dengan cara diskriminatif seperti itu, seolah-olah Pak Prabowo bukan merupakan bagian, bahkan terlepas, dari umat Islam. Ini sulit dipahami.

Lalu, dalam pertemuan dengan Partai Gelora itu, Ketua Umum Anis Matta menjelaskan kepada Pak Prabowo tentang definisi kata-kata yang tadi saya sebutkan. Bahwa pada dasarnya istilah umat, bangsa, dan rakyat memiliki makna yang sama. Karena itu tidak ada dikotomi, apalagi dengan maksud melakukan diskriminasi.

Saya dulu pernah secara keras memberikan penilaian kepada mereka yang terlalu dangkal menggunakan terminologi dalam agama di ruang publik, dengan maksud membuat diskriminasi antar umat beragama. Padahal Konstitusi dan Undang-undang di negara kita tercinta ini mengatur bahwa tidak ada lagi diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Kata-kata yang secara spesifik memiliki makna yang punya implikasi kepada hukum-hukum agama yang berlaku secara privat bagi penganut agama dan kepercayaan masing-masing itu tidak bisa dihilangkan. Karena itu berlaku secara sepihak. Di ruang publik dan di ruang negara yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah hukum publik yang tidak kenal diskriminasi apa pun terhadap seluruh warga negara.

Itulah masalah politik Islam dari waktu ke waktu. Gara-gara sikap yang diskriminatif seperti itulah yang menyebabkan umat Islam gampang dipojokkan untuk menjadi warga negara kelas dua. Karena pada dasarnya mereka sendiri seperti “membuka pintu” bagi adanya diskriminasi terhadap diri mereka sendiri. Lalu dimanfaatkan oleh orang lain dengan maksud lain.

Padahal, ini harus dihentikan dan umat Islam harus peka bahwa kebangsaan adalah identitas di ruang publik yang berlaku bagi siapa saja, apa pun agama, ras, suku, dan golongannya. Mentalitas seperti inilah yang umat Islam harus diambil dengan penuh kepercayaan diri bahwa para pemimpin yang akan kita pilih di ruang publik adalah pemimpin-pemimpin umat dan bangsa sekaligus. Karena pada dasarnya kepemimpinan mereka akan berada di ruang publik dan bukan di ruang privat.

Karena itulah tidak ada alasan untuk tidak melihat Pak Prabowo dari kenyataan bahwa dia adalah pemimpin umat dan pemimpin bangsa sekaligus. Dengan cara seperti itulah umat Islam tetap berada dalam arus utama perubahan politik dan ekonomi dalam negara. Kalau tidak demikian, maka umat Islam mudah sekali dipojokkan atau memojokkan diri di sudut-sudut sejarah yang sepi, bahkan lari dari tanggung jawabnya di ruang publik.

Sebagian dari mereka yang paling ekstrem ada yang berpikir lebih jauh lagi pergi meninggalkan realitas. Bahkan, sebagian lagi digarap untuk menjadi ultra-radikal dan dituduh sebagai teroris serta dipakai oleh intelijen negara asing yang ingin merusak keamanan negara-bangsa yang sudah didirikan oleh para pendiri bangsa kita, termasuk para ulama.

Memobilisasi Kesadaran Baru Umat

Maka, memasuki masa pemilihan 14 Februari 2024 nanti, harus ada mobilisasi kesadaran umat Islam bahwa tidak boleh lagi umat dimanfaatkan oleh kelompok yang mengeksploitir identitas Islam untuk mendukung satu kelompok yang akan kalah, karena pada dasarnya mustahil mentalitas diskriminatif seperti itu bisa menang. Kecil sekali mereka.

Kali ini, umat islam harus memasuki fase kesadaran baru bahwa kita akan memilih pemimpin umat dan bangsa sekaligus dan sejarah telah mempersiapkan pasangan Prabowo-Gibran untuk menjawab tantangan zaman ke depan.

Di sisi lain, kita tahu bahwa Pak Prabowo punya masalah dengan kelompok-kelompok yang pro dengan gagasan kaum globalis. Pak Prabowo ini adalah seorang mantan perwira tinggi militer yang nasionalismenya tidak bisa diragukan lagi oleh siapa pun.

Latar belakang inilah yang menyebabkan Pak Prabowo menjadi sulit diterima oleh sebagian kekuatan asing yang menganggap bahwa kepentingan mereka akan sangat terganggu apabila Pak Prabowo menjadi Presiden.

Padahal mereka juga tahu bahwa Pak Prabowo adalah seseorang yang memiliki latar pergaulan global yang juga luas. Bersekolah di luar negeri sampai pendidikan militer di Amerika Serikat, dan bersahabat dengan banyak orang di luar negeri dari dulu sampai sekarang.

Maka kita, selain mengajak agar pembelahan di kalangan umat Islam tentang siapa yang akan menjadi pemimpin dengan cara mengurangi, bahkan menghilangkan, penggunaan identitas yang sangat primordial dalam Pemilu yang memilih pemimpin di ruang publik ini, tapi juga pada saat yang bersamaan, harus diyakinkan saudara-saudara kita yang bekerja untuk kepentingan asing, bahwa pada dasarnya Pak Prabowo bukan sedang ingin mencari musuh dan ingin menghentikan perdagangan dengan luar negeri. Tetapi Pak Prabowo ingin agar dalam perdagangan itu berlaku asas keadilan bagi umat, bangsa, dan rakyat Indonesia.

Bahwa kalau mereka bebas menjual produk-produk mereka di dalam negeri kita dengan harga yang sangat adil, mengapa kita tidak bisa menjual produk+produk kita yang teknologinya masih rendah dengan harga yang juga adil? Sehingga kita putuskan bahwa produk kita yang umumnya berbahan mentah dikelola dulu di dalam negeri kita. Karena kita memerlukannya sebagai fondasi bagi industri kita di dalam negeri di masa-masa selanjutnya.

**Baca Juga: Anis Matta Dirikan Partai Gelora agar Umat Islam Jadi Kekuatan Politik Nasional yang Real

Indonesia Harapan Umat Islam Dunia

Akhirnya, saya berharap, kali ini umat Islam dan bangsa Indonesia lebih jernih memandang persoalan ini. Bahwa dalam perspektif kepentingan nasional umat dan bangsa harus sama-sama menjadi pemenang. Bangsa Indonesia menjadi pemenang, artinya umat Islam otomatis juga akan menjadi pemenang.

Kemenangan kita adalah apabila kita bisa meletakkan fondasi kepemimpinan yang kuat untuk menghadapi kecenderungan dunia multipolar yang bisa saja akan sangat mengganggu tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan bangsa kita ke depan.

Kita harus sadar bahwa dalam pertarungan global ini, tidak semua kepentingan bangsa lain dan kepentingan bangsa kita, sama. Kadang-kadang untuk kepentingan bangsa lain kita harus dikorbankan, meskipun kita tidak mau mengorbankan negara lain, tetapi kita tidak boleh juga dilarang untuk membela diri.

Indonesia ini adalah aset umat Islam yang terbaik, bahkan untuk seluruh dunia. Maka menjaganya agar tumbuh menjadi kekuatan besar di dunia yang mempunyai implikasi meningkatnya posisi tawar umat Islam secara utuh dalam isu-isu global adalah sebuah tindakan yang sangat strategis.

Kita tahu bagaimana lemahnya posisi umat Islam dalam konflik di Palestina selama ini. Kita juga tahu bagaimana lemahnya posisi umat Islam pada isu Uyghur dan Rohingya. Semua itu memerlukan sebuah negara yang kuat dan karena itulah, Indonesia adalah salah satu harapan bagi umat Islam di seluruh dunia untuk meningkatkan posisi tawar mereka.

Pak Prabowo yang akan dibantu oleh Mas Gibran adalah pilihan yang tidak banyak. Karena di tangan merekalah transformasi besar bangsa Indonesia akan terjadi dan menjadikan Indonesia sebagai superpower baru seperti mimpi dan cita-cita Partai Gelora Indonesia. Mari kita bersatu dan kita tuntaskan integrasi umat dan bangsa, pada Pemilu 14 Februari yang akan datang.(*/Red)

Kabar6-DPD partai Gelora Indonesia Kota Tangerang terus bergerak turun mendampingi para calegnya melalui Tim JURKAM PAGI (Juru Kampanye Partai Gelora Indonesia) untuk memberikan sosialisasi terkait program dari Partai Gelora Indonesia maupun program dari caleg dari setiap dapilnya.

Evi Eni Koesrini, Caleg DPRD Kota Tangerang dari Partai Gelora Indonesia untuk dapil 5 salah satunya yang selalu dikawal dalam melakukan giat Kampanye sosialisasi kepada masyarakat di wilayah kecamatan Periuk, Jatiuwung dan Cibodas.

Dalam kegiatan kali ini, Evi sapaan akrabnya turun ikut senam olahraga menyapa warga yang tinggal di perumahan Garden City dan tepatnya di RW 22 wilayah Kecamatan Periuk Kota Tangerang. Saat dijumpai, Evi mengaku senang dan gembira dalam menghadapi kontestasi Pemilu di 2024.

“Alhamdulillah saya kembali menyapa warga, pada kesempatan kali ini saya diundang untuk ikut senam olahraga bersama, dan saya senang bisa berolahraga sekaligus menyapa warga,” ujar Evi, Jumat (19/1/2024).

“Pesta demokrasi 2024 dan saya menyambut dengan gembira untuk menghadapi 14 Febuari 2024 mendatang,” sambungnya.

**Baca Juga: Lulus dari Amerika, Wanita ini Tolak Banyak Tawaran Perusahaan, Pilih Jadi Lurah di Papua

Hari Minggu (14/1/24) lalu, Evi diundang oleh warga di perumahan Garden City, RW 22, Kecamatan Periuk dan dalam momen tersebut ia juga meminta dukungan serta doa restu untuk kelancaran aktivitas nya sampai dengan selesai masa pemilu 2024 mendatang.

“Saya sama seperti sebelumnya pada kali ini pun sifatnya adalah undangan dan saya hadir memenuhi undangan, hari ini kegiatannya senam bersama ibu-ibu,” tandasnya.

Evi Eni Koesrini menjadi calon Anggota Legislatif dari partai Gelora Indonesia dengan nomor urut 9 untuk dapil 5 (Periuk, Cibodas, Jatiuwung) yang akan ikut bertarung di pemilu Raya 14 Febuari 2024.

Periode masa kampanye yang ditetapkan oleh KPU secara nasional dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Febuari 2024, menjadi proses kampanye singkat sepanjang proses pergelaran pemilihan umum langsung di Indonesia, Pemilu Raya 2024 mendatang akan diikuti oleh 18 partai politik dan akan memilih Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD tingkat Kota/Kabupaten. (Oke)

Kabar6-Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik menegaskan, bahwa narasi pemakzulan dan Pemilu curang yang dikembangkan oleh pasangan calon (paslon) tertentu sangat membayakan negara.

Sebab, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, karena ketika urusan politik kepemilihan dikembangkan sedemikian rupa dalam situasi sekarang, bisa berakibat fatal akan memperluas hotspot peristiwa politik baru di dunia.

“Ketika sekarang dikembangkan narasi hati-hati kecurangan Pemilu, kemudian upaya pemakzulan Presiden Jokowi (Joko Widodo), kita harus mawas betul. Sebab, narasi ini justru membahayakan kita sebagai negara dan bangsa. Dalam konteks kepentingan nasional, dua narasi ini berbahaya, karena kita ini hidup di tengah situasi global sekarang,” kata Mahfuz Sidik.

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik saat menjadi keynote speaker diskusi Gelora Talks ‘Mengapa Arus Balik Dukung Prabowo Terus Mengalir?‘, Rabu (17/1/2024) sore

Diskusi yang dipandu Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPN Partai Gelora Henwira Halim ini menghadirikan Peneliti Senior Indikator Politik Indonesia Kennedy Muslim, dan Praktisi Komunikasi Politik dan Digital Marketing Irfan Asy’ari Sudirman Wahid atau Ipang Wahid.

Menurut Mahfuz, dua narasi ini sengaja dikembangkan oleh paslon 1 dan 3 untuk memainkan emosi masyarakat adalah sebagai bentuk kepanikan, bahwa mereka tidak mungkin bisa mengalahkan pasangan nomor urut Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Ada indikasi paslon nomor 1 dan 3 bersatu dengan mengembangkan dua narasi ini, kecurangan Pemilu dan pemakzulan, itu dituntun oleh kepanikan mereka, apakah bisa mengalahkan pasangan nomor 2 atau tidak, sehingga ingin memainkan emosi masyarakat,” katanya.

Padahal upaya tersebut, justru akan memunculkan simpati balik ke paslon nomor 2, dan tidak akan mempengaruhi opini publik seperti pasca debat calon presiden (capres) ketiga beberapa waktu lalu.

“Pada debat capres ada pandangan performa Prabowo kalah dari paslon lain. Tapi di arus bawah, ada arus lain, ada perpektif lain yang membuat arus balik, dukungan ke Prabowo semakin besar. Kita berharap paslon lagi tidak bikin blunder lagi,” katanya.

Mahfuz berpandangan narasi pemakzulan dan Pemilu curang akan membuat ‘blunder’ baru paslon 1 dan 3, serta menciptakan simpati kepada paslon 2.

Ia menyarankan agar paslon 1 dan 3 lebih baik fokus untuk meningkatkan peforma mereka dalam selanjutnya daripada menciptakan ‘blunder-blunder’ baru.

Mahfuz mengingatkan, dalam situasi dunia yang tidak baik-baik saja, peristiwa politik di suatu negara bisa mempengaruhi di negara lain, termasuk akan mempengaruhi situasi di dalam negeri.

“Dari perang Rusia-Ukraina sudah merembet ke perang Palestina-Israel, sekarang nambah lagi perang antara Amerika dan Inggris melawan faksi Houthi di Yaman. Lalu, Taiwan baru saja selesai Pemilu, yang calonkan dimenangkan dukungan dari Amerika. Dan kita tidak tahu apakah hostpost akan merembet ke Indonesia, paling tidak situasi tersebut telah mempengaruhi situasi di dalam negeri kita,” katanya.

Karena itu, kata Mahfuz, penting bagi Indonesia untuk mengelola agenda Pemilu ini akan berjalan damai dan efisien seperti pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ini diselesaikan dalam satu putaran.

“Kita tidak tahu hotspot, titik ledakan baru ini, akan terjadi di dekat kita atau tidak, tapi itu mempengaruhi stuasi domestik di dalam negeri kita. Lebih baik dana Rp 17 triliun untuk putaran kedua untuk mensubsidi BBM,” katanya.

Jika perang meledak di mana-mana, lanjut Mahfuz, akan mempengaruhi harga minyak dunia dan berpengaruh pada melonjaknya harga kebutuhan pangan masyarakat kecil.

“Jadi banyak alasan kenapa kita perlu Pilpres ini diselesaikan satu putaran, karena banyak faktor yang mempengaruhi situasi dunia saat ini. Kita harus jernih dalam mengambil keputusan agar tepat. Debat sudah tidak berpengaruhi lagi,” katanya.

Tak Bisa Digoyang

Sementara itu, Peneliti Senior Indikator Politik Indonesia Kennedy Muslim mengatakan, elektabalitas pasangan Prabowo-Gibran dalam sisa satu bulan ini, tidak akan bisa digoyang oleh paslon lain, pasca debat ketiga.

Debat selanjutnya, tidak akan berpengaruh signifikan pada elektalitas ketiga paslon, kalau pun ada hanya sekitar 3 persen saja. jika tidak ada ‘blunder’ baru yang bisa mengubah peta perpolitikan jelang pencoblosan pada 14 Pebruari mendatang.

“Kalau isu pemakzulan, justru akan memunculkan kontra produktif dan harus balik dukungan ke Prabowo seperti ketika ada penolakan Gibran jadi cawapres berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Di bawah kita temukan data berbeda, mereka justru mendukung Prabowo. Bahkan dukungan generasi milenial dan gen Z ke Prabowo juga besar, karena mereka tidak suka capres yang suka membully,” kata Kennedy.

Kennedy mengungkapkan, elektablitas Prabowo selama tiga tahun ini sangat tinggi. Data-data survei yang diambil nyaris tidak berubah, karena Prabowo mengambil posisi dan strategi yang tepat, berada di tengah sejak awal.

“Kita akan merilis survei kita dalam minggu-minggu ini. Ini data kita ambil sebelum debat ketiga dan bergabungnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangse ke Prabowo. Elektablitas Prabowo tetap yang paling tinggi dibandingkan capres lain,” katanya.

Peneliti Senior Indikator Politik Indonesia ini mengatakan, peluang Pilpres satu putaran dan dua putaran memiliki peluang ‘fifty-fifty’.

Hal itu tergantung dari dukungan dari Presiden Jokowi dapat dimaksimal dengan baik oleh Prabowo, atau apabila ada ‘blunder-blunder baru dari paslon 1 dan 3 yang akan menjadi ‘game changer’.

“Peluang satu putaran atau dua putaran masih 50 persen, peluang sama, tapi mau satu atau dua yang menang tetap Prabowo. Prabowo juga diuntungkan oleh mesin partai di koalisi yang rata-rata kuat. Saya berharap agar paslon 1 atau 3 fokus masuk ke putaran kedua dengan tidak membuat blunder lagi. Siapa nanti yang masuk putaran dua, apakah paslon 1 atau 3, kita belum tahu,” ujar Kennedy.

**Baca Juga: Anis Matta Dirikan Partai Gelora agar Umat Islam Jadi Kekuatan Politik Nasional yang Real

Arus Balik Dukungan

Praktisi Komunikasi Politik dan Digital Marketing Irfan Asy’ari Sudirman Wahid atau Ipang Wahid mengatakan, pasca debat capres ketiga beberapa lalu, ada arus dukungan yang besar ke Prabowo Subianto.

“Respon terhadap debat ketiga justru menggerakkan arus dukungan ke Prabowo. Ini termasuk ibu mertua saya, setelah menonton debat tidak mau mendukung calon itu, terlalu menyeramkan. Karakter pemilih kita itu berbeda dengan Amerika, dalam konteks di Indonesia, itu berbeda. Tidak bisa apa yang dilakukan Anies Baswedan, itu diterima di kita,” kata Ipang.

Menurut beberapa orang Indonesia, kata Ipang, apa yang dilakukan Anies di luar kepantasan, adat ketimuran kesopanan yang ada di Indonesia. Sehingga Anies dihukum dalam tanda kutip oleh publik.

“Kalau Ganjar ini kasalahan strategi dari PDIP memusuhi Jokowi, meskipun pada akhirnya diralat, tetapi itu sudah terlambat. Pemilih Jokowi sebagian besar beralih ke Prabowo. Salah kalau Ganjar musuhi Jokowi, karena kepuasan publik kepada Jokowi diatas 70 persen,” katanya.

Ipang menegaskan, program ‘Desak Anies’, kasus penurunan video tron dan pemakzulan tidak akan mengubah pilihan pemilih ke Prabowo, apalagi jaket bomber Ganjar Pranowo.

“Ibu-ibu itu justru bersimpati kepada Prabowo yang menahan emosinya di serang sampai begitu, dia sekuat tenaga menahan, itu luar biasa. Faktor ini yang dilihat, kenapa ada arus dukungan ke Prabowo pasca debat ketiga,” katanya.

Putra KH Solahudin Wahid ini menilai Anies atau Ganjar masih punya harapan bisa mengikuti ikut di putaran ke dua, karena upaya Pilpres diselesaikan satu putaran belum 100 persen.

“Jangan putus asa, coba ikut putaran ke dua, keduana berpeluang, punya harapan. Caranya nomor satu menghindari blunder, sikap ideliasme mereka justu menguntungkan pihak lain. Itu yang harus ditimbang sama Anies dan Ganjar,” katanya.

Seperti halnya, Mahfuz Sidik dan Kennedy Muslim, Ipang sependapat, bahwa sisa debat capres-cawapres yang tinggal dua kali lagi, tidak akan mengubah pilihan publik ke Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

“Tetapi karena Pilpres ini bicara lima tahun ke depan, politik itu tidak hanya selesai Pilpres saja, tetapi 5 tahun ke depan juga harus dihitung. Saya sudah 5 kali ngurusin Pilpres, nggak usah dibawa ke perasaan, apalagi bermusuhan antara suami istri, antar keluarga atau lainnya. Saya ini bicara pakai data, bukan perasaan,” pungkas Ipang Wahid.(Tim K6)

Kabar6-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, bahwa umat Islam sekarang perlu peta jalan, bukan provokasi. Peta jalan ini yang akan menuntun umat Islam menuju kebangkitan.

“Tapi dari 5 kali Dialog Keumatan, roadshow kita di Jawa Barat mulai dari Bogor, Bekasi, Bandung, Sukabumi dan Taksimalaya, pertanyaan-pertanyaan yang kita dengar justru lebih banyak provokasinya,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (16/1/2024).

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode 28 dengan tema ‘Umat Perlu Peta Jalan, Bukan Provokasi’ yang telah tayang di kanal YouTube Gelora TV pada Senin (15/1/2024) malam.

Program Anis Matta Menjawab ini, dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedy Miing Gumelar yang juga Caleg DPR RI Dapil Jabar VI Bekasi dan Depok.

Menurut Anis Matta, saat ini di masyarakat tumbuh kesadaran keagamaan yang kuat. Pada saat yang sama juga ada semangat dan keinginan keterlibatan dalam aktivitas politik yang luar biasa.

“Sehingga umat kita ini, memang mudah betul untuk dimobilisasi. Sekarang kita tidak bisa lagi memisahkan lagi antara agama dan negara, antara Islam dan politik. Artinya, soal sekularisasi di Indonesia ini sudah selesai,” katanya.

Masyarakat dalam memandang politisi sekarang, kata Anis Matta, harus religius, karena umat ingin agar agenda mereka diperjuangkan. Sehingga tuntutan menyatukan agama dan negara itu, satu hal yang tidak bisa dipisah-pisah lagi.

“Menurut saya tingkat kesadaran dan kemajuan kognitif di tengah masyarakat Islam sekarang luar biasa. Namun, sayangnya tingkat pengetahuan keislaman masyarakat kita masih rendah, terutama di masyarakat bawah,” katanya

Akibatnya, terjadi kesenjangan antara pengetahuan agama dan tuntutan keterlibatan dalam politik, hal Ini yang menyebabkan, masyarakat gampang di provokasi.

Ujung-ujungnya keterlibatan mereka dalam politik pun terllihat hanya sekedar emosional, seperti dalam mendukung dan menolak calon presiden (capres) tertentu dalam setiap pemilihan presiden (Pilpres).

“Umat jadinya gampang kena provokasi dan gampang dibuat bertengkar sesama mereka, akibat provokasi tersebut. Walaupun menurut saya, Pemilu 2024 ini jauh lebih bagus, tapi sifat emosionalnya masih ada, namun polarisasinya sangat rendah karena ada tiga calon,” katanya.

Anis Matta berharap para pemimpin umat dan pemimpin politik dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat yang tingkat pengetahuan keagamaanya masih rendah.

“Jadi semangat kesadaran beragama yang tinggi dan untuk terlibat juga yang tinggi secara politik ini perlu diberikan peta jalan kebangkitan kepada umat, agar umat tidak gampang di provokasi lagi,” katanya.

Anis Matta mengungkapkan, telah mengumpulkan ribuan orang dari 5 kali roadshow di Jawa Barat (Jabar) untuk memberikan pencerahan. Mereka yang dikumpulkan adalah para tokoh, kiai, ulama dan ajengan yang memiliki massa di akar rumput tersebut.

“Mereka yang nanti pada akhirnya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat ini, karena mereka setiap hari bersentuhan dengan massa di akar rumput. Tugas kita adalah memberikan peta jalan sekarang,” ujarnya.

Kesadaran geopolitik

Dalam kesempatan ini, Anis Matta mengatakan, bahwa peta jalan itu dirumuskan dan dimulai dari kesadaran geopolitik, karena kita hidup dalam dunia yang sangat terintegrasi. Di mana satu krisis yang terjadi di belahan dunia lain, akan dirasakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Sebagai contoh adalah penyebaran kasus Covid-19, dampak perang Rusia-Ukraina dan perang antara Hamas, Palestina-Israel. “Virus Covid-19 misalnya, kita secara otomatis merasakan, sementara dari perang Rusia-Ukraina, perang Palestina-Israel kita juga merasakan dampaknya sekarang,” katanya

Dengan demikian maka, kata Anis Matta, kita tidak mungkin bisa memisahkan diri situasi geopolitik global sekarang. Karena itu, jika ingin merumuskan satu peta jalan kebangkitan umat Islam, harus dimulai dari bacaan yang komprehensif terhadap realitas geopolitik global.

Realitas geopolitik global itu, menurutnya, ada dua relevansi. pertama meningkatkan pengetahuan dari tokoh-tokoh mengenai kesadaran geopolitik yang masih rendah. Padahal kesadaran geopolitik ini yang akan menentukan umat Islam menjadi pelaku atau korban.

**Baca Juga: Anis Matta Dirikan Partai Gelora agar Umat Islam Jadi Kekuatan Politik Nasional yang Real

“Kalau sekarang perang antara Palestina-Israel ini berkembang menjadi perang kawasan, maka harga minyak dunia akan naik. Ibu-ibu rumah tangga kan pasti akan bayar mahal untuk memenuhi kebutuhan pokok. Itu sebabnya kita perlu selalu memulai dari kesadaran geopolitik itu untuk merumuskan peta jalan,” jelasnya.

Relevansi kedua adalah mengubah kerumunan umat menjadi kekuatan politik yang real. Sehingga semangat yang luar biasa di tengah umat sekarang ini, menjadi energi yang akan bekerja secara sistematis supaya umat Islam, bukan hanya menjadi kerumunan, tapi benar-benar menjadi kekuatan politik.

“Kita harus menjadi pelaku utama politik, pelaku ekonomi yang utama dan jadi kekuatan utama lainnya. Sehingga kita tidak terus menerus bicara ketimpangan antara pribumi dan non pribumi, karena kita punya langkah-langkah kongkret untuk menghilangkan gap tersebut,” katanya.

Hal inilah yang mendasari Partai Gelora ingin ada penerjemahan politik dalam membaca peningkatan semangat kesadaran keagamaan masyaraat, dan keterlibatan aktif dalam aktivitas politik agar kerumanan dapat berubah menjadi kekuatan politik yang real.

“Betapa hebatnya kalau nanti anak-anak santri yang berakhlak beradab dan berilmu menjadi tentara, polisi dan menguasai pasar-pasar ekonomi. Itu salah cara memutus mata rantai kemiskinan kita, yang angkanya sekitar 10 persen atau hampir 30 juta. Kalau kita bicara kemiskinan, itu merupakan umat Islam,” ujarnya.

Dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan tersebut, Partai Gelora dan pasangan nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperjuangkan agenda bantuan gizi ibu hamil, wajib belajar 16 tahun ditambah makan siang gratis di sekolah dan pesantrean, serta kuliah gratis.

“Dengan agenda tersebut, negara akan mengubah masyarakat kita menjadi masyarakat yang berpengetahuan. Agenda ini tentu akan mendapatkan tantangan kelompok liberal, mereka menolak negara campur tangan, tapi menurut kita negara harus memberikan fasilitas, termasuk kuliah gratis, sehingga semua orang bisa menuntut ilmu,” katanya.

Anis Matta berpandangan bahwa anggaran yang diperlukan untuk memfasilitasi agenda tersebut, memang sangat besar, namun apabila ada kebijakan keberpihakan dari pemerintah (political will), hal itu bisa dialokasikan.

“Jadi begini cara kita menerjemahkan ajaran-ajaran agama ini dalam kebijakan politik. Kita memang perlu kesabaran waktu berhadapan dengan umat untuk terus-menerus mengulangi penjelasan soal ini,” katanya.

Anis Matta mengaku tidak bosan menjelaskan hal ini secara terus menerus ke masyarakat, agar umat memiliki pengetahuan kesadaran keagamaan dan politik. Partai politik, lanjutnya, harus memimpin gerakan pencerahan pemikiran di tengah masyarakat.

“Partai politik harus menjadi publik educator yang melakukan pembaharuan pemikiran. Kita harus menjalankan langkah-langkah ini, karena umat perlu peta jalan kebangkitan, bukan provokasi,” pungkas Anis Matta.(Tim K6)

Kabar6-Wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang disuarakan sejumlah tokoh yang tergabung di Petisi 100 saat bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD beberapa waktu lalu, terus berkembang di masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Wacana itu menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Menyoroti wacana tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah lewat keterangan tertulisnya, Senin (15/1/2024), mensinyalir wacana tersebut sebagai upaya pengalihan kemenangan mayoritas pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden atau wapres, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

“Bagaimana mungkin umur pemerintahan pak Jokowi yang tinggal 9 bulan lagi, ada upaya pemakzulan. Makanya saya menggaungkan tagar aklamasi (Prabowo-Gibran), sebagai upaya menyelamatkan bangsa ini,” ujarnya.

Apalagi, menurut pendapat Fahri, asing sangat berkepentingan untuk memanfaatkan waktu selama lima bulan jika ada Pilpres 2024 putaran kedua yang akan digelar pada 26 Juni mendatang di tengah ketegangan geopolitik global.

Ia mengatakan, pada 26 Juni nanti, kira-kira 4-5 bulan lagi, ketegangan geopolitik bisa saja di impor masuk ke Indonesia, targetnya untuk mengguncang keadaan supaya terjadi apa yang mereka sebut sebagai perubahan.

“Ini yang harus diselamatkan. Karenanya kita harus bisa memastikan 14 Februari 2024 pintu masuknya gejolak global ke Indonesia tertutup rapat dengan cara menuntaskan Pemilu pada 14 Februari. Maka hari-hari ini kita akan menyaksikan, seharusnya, semakin banyak yang akan datang dan menyatakan diri secara aklamasi ‘kita memilih Prabowo-Gibran’. Ide besar ini lah yang kami sejak awal di di Partai Gelora sampaikan kepada Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan keduanya mendukung,” papar mantan Wakil Ketua DPR RI itu lagi.

Bangsa Indonesia, kata Caleg DPR RI Partai Gelora Indonesia untuk Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I tersebut, adalah bangsa yang besar. Maka dari itu, jangan boleh ijinkan spekulasi terhadap bangsa ini, apalagi melibatkan asing.

**Baca Juga: Anis Matta Dirikan Partai Gelora agar Umat Islam Jadi Kekuatan Politik Nasional yang Real

“Karena, sekali lagi saya katakan, ini adalah bangsa yang bisa kita gunakan untuk perjuangan global. Kita kawal pak Jokowi sampai ujung dengan cara kita menangkan Partai Gelora, Insyaallah Partai Gelora masuk Senayan (DPR RI) dan menjadi mitra koalisi pemerintah,” pungkas Fahri Hamzah.

Seperti diketahui, pertemuan tokoh-tokoh yang tergabung di Petisi 100 dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, pada Selasa (9/1/2024) lalu, meminta agar Presiden Jokowi dimakzulkan.

Beberapa tokoh yang ikut dalam kelompok itu adalah Faizal Assegaf, Marwan Batubara, hingga Letjen Purn Suharto. Mahfud mengungkap isi pembicaraan itu ke publik. Dia menyebut para tokoh ingin Pemilu 2024 berjalan tanpa presiden.

Salah satu alasan Petisi 100, sebagaimana disampaikan Perwakilan Petisi 100 PDR, Rizal Fadillah adalah karena Presiden Jokowi ikut campur dalam mendukung dan menyiapkan penerus presiden melalui Pemilu 2024.

Hal itu merupakan pelanggaran konstitusi dan menginjak-injak asas demokrasi. Jadi contoh perilaku politik otoriter, seolah ‘negara adalah aku.’

“Begitu juga dengan budaya ancaman dan sandera kepada para politisi tertentu, agar seluruhnya dapat dikendalikan presiden. Masih banyak butir pelanggaran etika, perbuatan tercela, KKN, serta pengkhianatan negara, yang seluruhnya tertuang dalam konsiderans Petisi 10O. Semua itu menjadi bukti dan alasan bahwa Presiden Jokowi sudah layak dan berdasar hukum dapat segera dimakzulkan,” tandasnya. (Tim K6)