Kabar6-Kabar mengejutkan muncul terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Passer Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Pemerintah membolehkan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk bekerja selama 10 tahun dan izin tersebut dapat diperpanjang.

Hal itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

“Ada apa pemerintah tiba tiba mengeluarkan PP No.12 Tahun 2023. Pemerintah memberikan karpet merah bagi TKA dan warga negara asing (WNA) di Proyek IKN,” Achmad Nur Hidayat, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam keterangannya, Jumat (10/3/2023).

Menurutnya, hal ini akan membuka ruang yang berbahaya bagi keamanan dan kedaulatan bangsa Indonesia.

“Ini merupakan karpet merah bagi TKA asing di IKN. Dalam beleid PP tersebut, jelas disebutkan, bahwa TKA diperbolehkan untuk tinggal dan bekerja selama 10 tahun lamanya. Dan Waktu kerjanya pun bisa diperpanjang,” katanya.

Ia menjelaskan, pelaku usaha yang melakukan pekerjaan proyek strategis milik pemerintah di IKN dapat mempekerjakan TKA. Mereka dibebaskan dari kewajiban pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA untuk jangka waktu tertentu tercantum dalam pasal 22 ayat 4.

“Hal ini benar-benar menyerahkan kedaulatan bangsa kita, ibukota negara kepada bangsa lain. Ini adalah betul-betul satu kebijakan yang amat berbahaya yang mengancam kedaulatan bangsa,” katanya.

Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora ini meminta Komisi I DPR segera bertindak cepat dengan memanggil pemerintah untuk meminta keterangan secara utuh tentang PP tersebut.

“PP ini sangat berbahaya dan mengancam kedaulatan Bangsa Indonesia dengan masuknya para TKA ke bumi Nusantara,” kata MadNur, sapaan akrab Achmad Nur Hidayat.

Jika Komisi I DPR tidak segera memanggil pemerintah, lanjut MadNur, maka kedaulatan bangsa Indonesia dipertaruhkan. Bukan tidak mungkin di ibu kota negara yang baru ini, akan memunculkan berbagai gangguan ancaman pertahanan dan keamanan Bangsa, termasuk keselamatan presiden, wakil presiden, jajaran menteri dan pejabat negara lainnya.

“Jika itu sampai terjadi maka Indonesia akan kembali seperti sebelum tahun 1945 dimana bangsa kita dijajah oleh bangsa asing dan Indonesia kembali menjadi negeri terjajah,” tegas MadNur.

**Baca Juga: Waspada RUU Omnibuslaw Kesehatan Menempatkan Pemilik Modal Menguasai Sektor Kesehatan Publik

Pesanan Oligarki

Dalam kesempatan ini, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Achmad Nur Hidayat mengatakan, orang asing nantinya akan mendominasi IKN daripada pribumi.

PP No 12 Tahun 2023 dinilai juga menabrak banyak aturan perpajakan dan insentif pajak dan berpotensi menurunkan pendapatan negara di masa depan.

“PP No. 12 Tahun 2023 ini seolah-olah sedang mengobral insentif pajak kepada investor IKN dan mengabaikan potensi penerimaan di masa depan,” ujarnya.

Padahal aturan UU Perpajakan tidak pernah menyebutkan adanya insentif berupa pengurangan pajak penghasilan (PPh) Badan sebesar 100 persen bagi perusahaan di bidang infrastruktur dan layanan umum.

Namun dalam PP No.12 Tahun 2023 pasal 28 (1) disebutkan bahwa perusahaan yang beroperasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak akan ditarik PPh badannya alias NOL.

Dalam Pasal 28 disebutkan, pemberian fasilitas pembebasan PPh Badan 100 persen ini berlaku untuk perusahaan dalam negeri, bukan untuk investor asing.

“Ini jelas negara akan kehilangan potensi penerimaan negaranya yang sebenarnya rasio pajak Indonesia masih sangat rendah,” ungkapnya.

Syaratnya, pembebasan PPh Badan 100 persen bisa diberikan jika nilai penanaman modalnya minimal Rp10 miliar. Fasilitas ini hanya berlaku untuk bidang usaha yang memiliki nilai strategis untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan IKN, meliputi infrastruktur dan layanan umum, bangkitan ekonomi dan bidang usaha lainnya.

“Namun, publik melihat aturan PP No. 12 Tahun 2023 adalah aturan yang “dipesan” oleh para oligarki nasional dibidang properti agar mereka dapat memperkaya diri sendiri. PP No.12 Tahun 2023 sarat dengan kepentingan mereka dan merugikan kepentingan nasional dan menghilangkan potensi penerimaan negara,” papar MadNur.

Ia berharap jika terjadi perubahan kepemimpinan nasional pada 2024 mendatang, maka presiden terpilih harus mencabut dan membatalkan PP No.12 Tahun 2023 tersebut.

“Bila terjadi perubahan kepemimpinan nasional, ini adalah peraturan yang harus segera dibatalkan karena lebih banyak kerugiaannya bagi publik dan bagi penerimaan nasional,” pungkasnya.( Tim K6)

Kabar6-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengingatkan perlunya format koalisi baru, koalisi rekonsiliasi segera dibentuk dalam proses politik demokrasi Indonesia saat ini.

Pentingnya koalisi rekonsiliasi tersebut, sudah ia sampaikan saat menghadiri konsilidasi pemenangan Pemilu 2024 di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel) beberapa waktu lalu.

Bahkan saat itu, Anis Matta mencontohkan soal politik rekonsiliasi di Kota Palopo pasca Pilkada yang bisa menjadi contoh elite-elite nasional yang selalu bermusuhan usai pemilihan.

“Ketua DPD Kota Palopo Pak Budi Sada ini adalah satu contoh dari rekonsiliasi yang baik dengan Pak Wali Kota (HM Judas Amir) yang pernah jadi lawan di Pilkada, tapi kemudian jadi kawan,” kata Anis Matta, Rabu (08/03/2023).

Menurutnya, koalisi yang sekarang dibicarakan berpotensi memperdalam pembelahan di tengah masyarakat dan membawa ancaman disintegrasi bangsa.

“Koalisi rekonsiliasi mengedepankan persatuan dan kepentingan nasional di atas persaingan politik. Koalisi ini akan mengirim pesan yang kuat ke masyarakat untuk mengakhiri pembelahan yang menjadi residu sosial sejak pilkada DKI 2017 hingga pilpres 2019,” ujarnya.

Anis Matta kembali mengingatkan, bahwa dunia kini tengah dilanda krisis global berlarut yang dipicu oleh runtuhnya sistem lama kapitalisme liberal, namun sistem yang baru belum terbentuk.

Apalagi, pada saat yang sama dunia menjadi ajang konflik supremasi antara Amerika Serikat dan China.

“Krisis yang kita hadapi saat ini merupakan bagian dari siklus perubahan sistem global setiap 100 tahunan. Dimensinya sangat luas dan lama. Perubahan ketika dunia memasuki abad ke-20 saja baru selesai sekitar tahun 1950-an ketika Perang Dunia II selesai dan dunia memasuki tatanan global baru yang dipimpin oleh Barat melalui PBB, Bank Dunia, dan IMF. Sekarang sistem ini sudah berkarat dan goyah,” terang Anis.

Karena itu, lanjut Anis Matta, elite di Indonesia harus berkonsolidasi dalam agenda-agenda besar menghadapi krisis global ini, bukannya larut dalam akrobat politik wacana koalisi yang malah memperdalam polarisasi dan berpotensi membawa ancaman disintegrasi bangsa.

“Indonesia harus berada di tengah pusaran perubahan global yang terjadi. Selama ini kita hanya berada di pinggir dan malah menjadi collateral damage dari berbagai konflik supremasi karena negara kita lemah dan tidak terkoneksi dengan konstelasi politik global yang sesungguhnya tengah terjadi. Ke depan, kita harus duduk di meja perundingan utama dunia dan itu bisa terjadi jika kita menjadi superpower baru di dunia,” paparnya lagi.

Konsolidasi elite itu hanya bisa terjadi jika wacana koalisi yang berkembang menjelang Pemilu 2024 adalah koalisi rekonsiliasi, bukan koalisi yang berujung pada penebalan polarisasi dan disintegrasi.

**Baca Juga: ICW Desak Kejati Banten Segera Tindaklanjuti Dugaan Korupsi Dana Hibah Madrasah di Tangerang

Tanpa elite yang terkonsolidasi dalam agenda-agenda besar, Indonesia tetap akan lemah dan hanya menjadi obyek penyerta dalam setiap perubahan global.

Padahal, kata Anis Matta, dalam situasi transisi seperti inilah, kesempatan Indonesia untuk menyodok menjadi kekuatan utama dunia.

“Kesempatan ini hanya datang 100 tahun sekali. Semua tergantung kita. Apakah kita ingin terus-menerus bertengkar dan terpecah belah, atau kita melakukan rekonsiliasi dan menjadi kekuatan yang solid untuk menghadapi krisis global dan menjadi superpower baru. Inilah tanggung jawab para pemimpin untuk mengambil keputusan yang benar,” pungkas Anis Matta. (Tim K6)

Kabar6-Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) menunda Pemilu 2024 telah mengundang gejolak besar di tengah publik.

Sebab, putusan hakim tersebut, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersalah tidak meloloskan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dalam proses verifikasi partai politik (parpol)

Sehingga KPU dihukum untuk menunda Pemilu 2024 selama 2 tahun 4 bulan 7 hari atau hingga Juli 2025, dan meminta seluruh tahapan Pemilu dihentikan dan diulang kembali.

“Keputusan ini benar benar kontroversial dan sulit diterima akal sehat. Bagaimana Pengadilan Negeri bisa mengeluarkan putusan untuk menunda Pemilu yang diluar kewenangannya,” kata Achmad Nur Hidayat, Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Gelora dalam keterangannya, Senin (6/3/2023).

Menurut dia, ada yang lucu dan aneh dalam putusan PN Jakpus, karena bagaimana partai yang secara persyaratan tidak lolos verifikasi oleh KPU justru dimenangkan oleh pengadilan negeri.

KPU sendiri dalam melaksanakan tugasnya terkait verifikasi parpol baik administratif maupun faktual merujuk kepada aturan UU. Jika ada partai yang tidak lolos, mestinya membawa bukti-bukti yang dimilikinya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Jika bukti yang dimiliki partai Prima kuat bahwa memang dirugikan oleh KPU, maka tentunya partai Prima bisa memiliki argumentasi yang kuat seperti pada partai Ummat. Partai Ummat kemudian lolos sebagai peserta pemilu,” katanya.

MadNur-sapaan akrab Achmad Nur Hidayat mengatakan, akhirnya banyak yang berspekulasi bahwa menangnya Partai Prima terhadap KPU di duga ada kongkalikong.

Diketahui bahwa Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo Priyono adalah sahabat dekat dari Budiman Sudjatmiko, kader PDIP yang pada tahun 1996 sama sama mendirikan PRD Partai Rakyat Demokratik.

Namun, PRD sendiri tidak pernah lolos menjadi peserta Pemilu 1999. Kemudian, kader PRD masuk parpol lainnya seperti Budiman Sujatmiko ke PDIP, Andi Arief ke Partai Demokrat, Faizol Reza ke PKB dan lain-lain.

Sementara Agus Jabo Priyono yang pernah menjabat Ketua Umum PRD mendirikan Partai Prima agar bisa ikut pada pemilu 2024, namun akhirnya gagal lolos verifikasi.

Selain itu, Partai Prima diisi oleh mantan petinggi Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang kini duduk sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai, yakni Majyen Purn TNI R Gautama Wiranegara.

Gautama merupakan mantan petinggi BIN dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Kontra Separatisme Deputi III BIN. Selama menjadi prajurit TNI, Gautama banyak menggeluti bidang intelijen. Gautama juga pernah menjadi Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BPNT)

“Sampai sini kita mendapat satu informasi bahwa meskipun Partai Prima adalah partai baru namun akses kepada kekuasaan saat ini adalah amat dekat,” ujarnya.

Disamping itu, Budiman Sudjatmiko yang merupakan sohib dekat dari Agus Jabo adalah orang dekat dari Presiden Joko Widodo.

ini terbukti dimana Budiman beberapa waktu yang lalu menggalang aksi demo aparat desa ke Jakarta dan bertemu dengan presiden di istana.

Di sisi lain isu perpanjangan masa jabatan, isu penundaan pemilu memang gencar disuarakan rezim saat ini. Mulai dari para menteri, ketua ketua partai getol menyuarakan isu ini.

“Sehingga dengan munculnya keputusan kontroversial PN Jakpus ini semakin menguatkan dugaan bahwa keputusan ini tak lebih dari sebuah orkestrasi tentang upaya menunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang mesti kita lawan bersama,” katanya.

**Baca Juga: Dianggap Memble, Fahri Hamzah Pertanyakan Kinerja DPR

Skenario Chaos atau Kekacauan Hukum

MadNur menegaskan, penundaan pemilu masuk ke ranah pengadilan adalah skenario Chaos hukum. Sebab, proses pengadilan adalah proses yang panjang, berbelit dan membutuhkan waktu.

Apalagi untuk menganulir keputusan hakim PN Jakpus yang menunda pemilu harus dengan keputusan hakim diatasnya yaitu Pengadilan tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA). Sementara Pemilu 2024 tinggal beberapa bulan lagi.

“Apabila KPU mengikuti alur hukum yang ada, maka KPU terjebak pada skenario Chaos hukum dimana tidak ada kepastian hukum karena proses bandingnya berlangsung panjang,” kata Pengamat Kebijakan Publik Narasi Institute ini.

Karena itu, untuk mencegah skenario Chaos hukum perlu ada jalan lain untuk memastikan pemilu tetap berlangsung diantaranya melalui pernyataan Mahkamah Agung, bahwa pihak KPU bisa mengabaikan keputusan PN Jakpus.

Sebab, keputusan tersebut diluar ranah hakim PN karena menyangkut konstitusi yang mewajibkan pemilu diselenggarakan 5 tahun sekali.

“Dengan adanya fatwa MA tersebut, skenario Chaos hukum bisa Indonesia hindari,” tegas MadNur.(Tim K6)

Kabar6- Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari Paguyuban Pasundan Cirebon dalam Pemilu 2024 mendatang.

Paguyuban Pasundan Cirebon mendoakan Partai Gelora yang memiliki nomor urut 7 tersebut, bisa lolos ke Senayan dan mengawal berbagai kebijakan yang pro rakyat.

Hal itu disampaikan Ketua Paguyuban Pasundan Cirebon Hediyana Yusuf saat menerima kunjungan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik di Sekretariat Pasundan Cirebon di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Sukapura, Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, Minggu (05/03/2023).

Hediyana mengatakan sudah lama mengenal Mahfuz Sidik, bahkan dia mengaku kerap bertukar informasi maupun pemikiran mengenai pendidikan di Cirebon dan perpolitikan nasional.

Ketua Paguyuban Pasundan Cirebon pun mengakui bahwa Partai Gelora tersebut, merupakan sahabat karibnya. Karena itu, pertemuannya dengan Mahfuz Sidik dianggapnya sebagai nostalgia antar dua sahabat.

“Pak Mahfuz ini bukan orang lain bagi kami. Tentu kita yakin dan menaruh harapan kepada beliau agar bisa mengawal aspirasi kami di senayan nanti,” kata Hediyana.

“Kami tentu doakan yang terbaik buat saudara saya ini agar banyak memberikan kontribusi bagi warga di wilayah Cirebon, khususnya pendidikan,” imbuhnya.

Hediyana mengatakan, saat ini terjadi pergeseran dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat menjelang Pemilu 2024. Yakni bergeser kearah kepentingan pragmatisme sesaat.

“Sehingga nilai demokrasi kian terkikis dan menghasilkan politisi karbitan. Bukan keilmuan dan kemampuannya mengelola potensi diri dari para kader partai, melainkan para pemilik modal yang lebih dominan untuk bisa merebut suara rakyat,” ujarnya.

Ia berharap agar Partai Gelora untuk bisa mewujudkan harapan masyarakat dengan kemampuan dan segala potensi yang dimiliki serta menghindari pragmatisme semata.

“Saya optimis Partai Gelora mampu mewujudkan harapan masyarakat. Dan ini juga bagian dari tugas Partai Gelora agar menghindari pragmatisme dalam Pemilu. Supaya masyarakat kian cerdas menentukan pilihan para wakilnya nanti. Saya yakin, Pak Mahfuz bisa itu,” paparnya.

Sementara itu, Sekjen Partai Gelora, Mahfuz Sidik mengapresiasi harapan yang disampaikan Ketua Paguyuban Pasundan Cirebon Hediyana Yusuf kepada Partai Gelora.

**Baca Juga: Warga di Lebak Hilang Diduga Tertimbun Longsor saat Menunggu Padi

“Pak Hediyana Yusuf ini sangat luar biasa dedikasi dan pengabdiannya dalam memajukan pendidikan di Cirebon. Ia jelas adalah tokoh yang luar biasa. Makanya, kami ajak kolaborasi untuk kemajuan pendidikan generasi masa depan,” ujar Mahfuz.

Mahfuz mengatakan, kehadiran Partai Gelora di Pemilu 2024 adalah dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai superpower baru dunia. Untuk mewujudkan hal itu, butuh kolaborasi semua pihak, tidak bisa hanya Partai Gelora saja.

“Semoga harapan dan doa-doa Ketua Paguyuban Pasundan bisa terkabul di Pemilu mendatang untuk Partai Gelora. Kami mengajak semua kalangan dan elemen masyarakat agar bersama-sama berkolaborasi mewujudkan apa yang menjadi salah satu cita-cita Ketua Paguyuban Pasundan ini,” pungkas Mahfuz Sidik.(Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengkritisi kinerja DPR RI Periode 2019-2024 saat ini, baik partai politik (parpol) yang pro pemerintah maupun partai yang mengaku sebagai oposisi.

Fahri menilai DPR sekarang memble dalam memberikan kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah.

“Masa saya yang harus begitu, kritik ke Pak Jokowi. Mendingan saya kritik DPR dan DPD RI, eh kenapa kamu enggak kuat, katanya oposisi kenapa memble,” sentil Fahri dalam keterangan tertulisnya, Minggu (05/03/2023).

Menurut Fahri, DPR RI saat ini berbeda dengan periode saat dirinya menjadi Anggota Parlemen, apalagi ketika dirinya menjadi Wakil Ketua DPR.

Fahri lantas menceritakan, saat dirinya menjadi Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019, ia memiliki amanat dan kewajiban untuk kritis terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, ia menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan mengawasi dan mengkritik pemerintah agar semakin sesuai dengan harapan rakyat.

“Karena itu kerjaan saya dan kerjaan itu juga disertai dengan diberikannya imunitas kepada saya. Jadi kalau dulu, orang bilang wah ini Fahri berani banget kritik KPK, kritik Pak Jokowi. Bukan berani, harus. Dan saya oleh negara dikasih kekebalan supaya omongan saya enggak dipidana (saat jadi Anggota DPR RI, red),” ungkapnya.

Karena itu, wakil ketua umum partai nomor 7 berwarna biru ini berharap DPR RI sekarang bisa semakin kritis kepada Presiden dan pemerintah.

“Jangan sampai justru rakyat yang menjadi oposisi pemerintah, sementara DPR RI tidak bekerja menyampaikan aspirasi rakyat,” katanya.

Apalagi, lanjut Fahri, sebagai Anggota Dewan itu sendiri juga sudah dipercayakan rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, mendapatkan gaji, serta kekebalan hukum dalam hal mengkritik pemerintah.

“Kalau di negara demokrasi yang matang itu, rakyat itu setelah nyoblos, kerja. Yang berantem diambil alih parlemen. Nah kita ini engga, kita disuruh berantem, parlemennya tidur. Malah parlemennya cari nafkah lain,” kata Fahri.

Jadi, masih menurut Fahri Hamzah, Anggota Dewan yang memiliki pendapat berbeda dengan fraksinya, seharusnya tidak boleh dihukum.

**Baca Juga: PMI Kota Tangerang Lantik 1.277 Anggota PMR

Fahri berpandangan, hubungan antara anggota dan fraksi adalah hubungan etik, sehingga Anggota DPR RI baru bisa dihukum oleh fraksinya ketika melanggar hukum atau etika jabatan.

“Dewan yang telah dikadernya dan telah memahami ide-ide dan ideologi dalam pemikiran bernegara. Tapi dia enggak punya mekanisme hukuman,” ujarnya seraya menambahkan bahwa seorang anggota parpol yang terpilih menjadi pejabat negara atau Anggota Dewan, maka loyalitasnya harus berubah kepada negara, bukan lagi parpolnya.

“Saat seorang kader partai menjadi pejabat publik, berarti mereka sudah pindah ke dalam ruang negara, diatur oleh hukum publik, dan mendapat gaji dari rakyat. Berbeda dengan anggota partai yang tidak menjadi pejabat publik. Ranah anggota partai yang bukan pejabat publik adalah di internal partainya,” pungkas politisi asal Nusa Tenggara Barat ini.(Tim K6)

Kabar6-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengakhiri roadshow konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulbar, Senin (27/02/2023).

Bertempat di Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Kabupaten Polman, Anis Matta disambut ribuan kader dan simpatisan Partai Gelora yang mengikuti kegiatan Konsolidasi Kader dan Orasi Kebangsaan itu.

Acara dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi, Deddy Miring Gumelar, komedian senior yang bergabung ke Partai Gelora.

Acara konsolidasi ini juga dihadiri Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar, Ketua DPW Partai Gelora Sulbar Hajrul Malik, Ketua DPD Partai Gelora Polman Givan Andra, Ketua DPW Sulsel Syamsari Kitta dan pengurus DPN.

Dalam sambutannya, Anis Matta mengapresiasi kehadiran para kader dan simpatisan Partai Gelora di Sulbar yang luar biasa.

“Terus terang saya kaget, karena ternyata sambutan masyarakat Sulbar atas kehadiran Partai Gelora di Sulbar ini luar biasa besarnya,” kata Anis Matta.

Karena itu, Anis Matta yakin Partai Gelora akan melampaui abang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4 persen.

“Saya punya keyakinan yang kuat, bahwa masyarakat Indonesia sekarang ini memang menanti-nantikan lahirnya partai baru, lahirnya wajah baru, dan lahirnya pemimpin baru,” katanya.

Menurut Anis Matta, masyarakat merasakan hidupnya begini-begini saja, tidak ada perubahan.

“Jadi harus ada lompatan besar, gebrakan besar, bukan sekedar perubahan. Partai Gelora ingin mewakili mimpi sebagian besar rakyat Indonesia yang sekarang ini menginginkan negaranya sejajar dengan negara-negara kuat di dunia,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar mengatakan, sebagai pembina partai politik di Polman mengapresiasi Partai Gelora yang menggelar kegiatan konsolidasi di wilayahnya.

“Cuma Partai Gelora yang berani konsolidasi di Polman. Partai lain tidak ada. Saya setuju Pak Anis Matta maju sebagai calon Presiden. Maju negara ini, kalau Pak Anis Matta Presiden,” kata Ibrahim.

Ibrahim mengungkapkan, masyarakat Sulbar tidak neko-neko, satu kata dengan perbuatan, tidak perlu menggunakan uang (money politics) untuk mengambil hatinya.

**Baca Juga: Anis Matta Dorong Tokoh Lokal Rebut Senayan dan Jadi Elite Nasional

“Mudah-mudahan, kalau Partai Gelora pintar mengelola sifat manusia yang ada di Nusantara, pasti akan menang. Orang Sulbar ini enak sekali, tidak pernah neko-neko, hanya satu kali bicara, satu kata dengan perbuatan. Pandai-pandailah di Sulbar ini, jangan jadikan mereka musuh, tapi jadikanlah mereka teman,” pesannya.

Ketua DPW Partai Gelora Sulbar Hajrul Malik menambahkan, kegiatan konsolidasi ini merupakan pembuktian bahwa Partai Gelora eksis dan diterima masyarakat Sulbar.

“Ini pembuktian kami, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia harus menjadi superpower baru, dan Sulbar tidak boleh ketingalan mendukungnya. Insya Allah kita akan mengirimkan satu wakil kita di DPR,” kata Hajrul.(Tim K6)

Kabar6- Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mendorong elite-elite lokal menjadi elite nasional. Sehingga, elite nasional, termasuk yang duduk di Senaya, adalah kumpulan elite-elite lokal yang memahami kondisi rakyat yang sesungguhnya.

“Saya sudah bilang ke tokoh-tokoh di sini. Kamu sudah lama menjadi tokoh lokal. Indonesia ini akan menjadi kuat, kalau elite nasionalnya adalah kumpulan dari utusan orang-orang daerah di seluruh Indonesia, termasuk di Sulbar,” kata Anis Matta dalam orasinya saat konsolidasi kader Sulawesi Barat di Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulbar, Senin (28/02/2023) petang.

Konsolidasi kader Partai Gelora di daerah pemilihan (dapil) Sulbar ini, dihadiri Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar, Ketua DPW Partai Gelora Sulbar Hajrul Malik dan Ketua DPD Polman Givan Andra.

Menurut Anis Matta, dengan masuknya elite lokal menjadi elite nasional, maka bisa menentukan arah baru Indonesia ke depan, yakni menjadikan Indonesia superpower baru dunia.

Karena itu, Partai Gelora Indonesia tidak mengusulkan orang-orang kaya atau tokoh nasional menjadi calon anggota legislatif (caleg), tetapi mencalonkan orang-orang yang mewakili kaum mustadh’afin (orang-orang miskin/lemah) di daerah.

“Dan saya sudah merasa ini, akan ada aroma kemenangan. Penciuman saya akan ada orang Sulbar yang menjadi elite nasional, tapi kita perlu saling mendoakan,” kata Anis Matta.

Di Sulbar, kata Anis Matta, Partai Gelora mencalonkan Ketua DPW Sulbar Hajrul Malik sebagai caleg DPR, pengurus DPW Sulbar Zainal Abidin sebagai caleg DPRD Provinsi dan sejumlah kader di berbagai kabupaten dan kota di provinsi Sulbar.

“Insya Allah Pak Hajrul ke DPR, Ustaz Zaenal ke DPRD Provinsi, Givan ke DPRD Polman, dan banyak kader Gelora mewarnai DPRD kabupaten dan kota di Sulbar,” ujar Anis Matta.

Anis Matta menjelaskan, pendirian Partai Gelora berawal dari kegelisahan dirinya melihat kondisi Indonesia saat ini, yang seharusnya jauh lebih maju dari sekarang.

“Karena itu, cita-cita Partai Gelora adalah menjadikan Indonesia sebagai superpower baru. Kuat militernya, makmur ekonominya, maju teknologinya, serta rakyatnya sholeh-sholeh dan bahagia,” jelasnya.

**Baca Juga: Gelorakan Dapil Sulsel III, Anis Matta Minta Elite Nasional Contoh Rekonsiliasi Pasca-Pemilu di Palopo

Anis Matta berharap agar Presiden segera membuat tim untuk mendata jumlah penduduk miskin sebenarnya secara langsung turun keliling ke rumah-rumah, untuk mendata, apakah orang tersebut penerima zakat (bantuan) atau pemberi zakat.

Dengan demikian akan diperoleh jumlah penduduk miskin sesungguhnya, tidak seperti sekarang jumlah penduduk miskin masih amburadul, banyak yang tidak terdata.

“Tanda-tanda kalau negara kita itu makmur, adalah kalau nanti seluruh warganya menjadi pembayar zakat, bukan penerima zakat,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta kembali disambut ribuan massa pendukungnya saat melakukan konsolidasi pemenangan Pemilu 2024, di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Ribuan kader dan simpatisan Partai Gelora memadati Gedung Merdeka Convention Hall, Kota Palopo, Minggu (26/2/2023) sore.

Konsolidasi pemenangan di daerah pemilihan (dapil) Sulsel III ini merupakan rangkaian kegiatan roadshow konsolidasi pemenangan Pemilu di Sulsel dan Sulawesi Barat (Sulbar).

Konsolidasi kader di Sulsel dan Sulbar, sebelumnya telah digelar di Kota Makassar dan Kota Parepare.

Usai di Kota Palopo, konsolidasi akan dilanjutkan di Kota Polewali Mandar, Sulbar, pada Senin (27/02/2023).

Kedatangan Anis Matta di Palopo langsung disambut teriakan yel-yel “Anis Matta, Presidenku” oleh massa yang hadir di lokasi acara.

Ketua umum partai nomor 7 disambut kalungan selendang sutra oleh Ketua DPD Partai Gelora Palopo Budi Sada.

Acara yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Deddy Miring Gumelar, komedian senior yang bergabung ke Partai Gelora ini juga dihadiri oleh Wali Kota Palopo HM Judas Amir

Hadir pula Ketua DPW Partai Gelora Sulsel Syamsari Kitta, Ketua DPD dari delapankabupaten/kota se-dapil Sulsel III, serta pengurus DPN.

Dalam sambutannya, Anis Matta menyinggung soal politik rekonsiliasi di Kota Palopo yang bisa menjadi contoh elite-elite nasional yang selalu bermusuhan usai pemilihan.

“Ketua DPD Kota Palopo Pak Budi Sada ini adalah satu contoh dari rekonsiliasi yang baik dengan Pak Wali Kota (HM Judas Amir) yang pernah jadi lawan di Pilkada, tapi kemudian jadi kawan,” kata Anis Matta.

Karena itu, kata Anis Matta, Partai Gelora akan mengusulkan pembentukan Koalisi Nasional Rekonsiliasi.

Sebab, koalisi yang ada hanya memperdalam polarisasi atau pembelahan di tengah masyarakat dan mengancam keutuhan bangsa.

“Dan kita di Palopo ini sudah memberikan contoh, bagaimana kompetisi dalam pemilu akhirnya berujung dalam perkawanan sesudahnya,” papar Anis Matta.

“Kita semuanya bersyukur menyaksikan fenomena rekonsiliasi ini dengan baik. Dan alhamdulillah Pak Wali Kota hadir di acara Partai Gelora diundang oleh Ketua DPD,” imbuhnya.

Anis Matta mengatakan, dunia saat ini sedang dilanda krisis besar yang mengubah masa depan seluruh bangsa di dunia, termasuk di Indonesia.

**Baca Juga: Arief Ajak Pelajar Manfaatkan Gadget untuk Perluas Wawasan

“Jadi, kalau Indonesia tidak siap-siap untuk memasuki masa depan itu, maka kita akan mengalami nasib seperti dulu nenek moyang kita di abad ke-16 hingga abad ke-20 dijajah oleh bangsa Eropa. Belum lagi kita mengalami peristiwa G30S PKI, serta jadi korban Corona dari China, sekaligus konsumen vaksin,” ujarnya.

Di sinilah pentingnya, Indonesia menjadi superpower baru untuk mengantisipasi kejadian tersebut. Selain itu, jumlah penduduk Indonesia terbesar ke-4 di dunia dan terbesar jumlah umat Islamnya di dunia.

“Saya biasa berceramah di Timur Tengah, meski saya bukan alumni Timur Tengah. Saya sering berceramah di Kuwait, Mesir, Maroko Aljazair dan lain sebagainya. Setiap kali saya berceramah di depan mereka, mereka selalu bertanya satu hal, kapan Indonesia menjadi pemimpin-pemimpin kami. Saya bilang, tunggu Partai Gelora menang di 2024,” katanya.

Setelah itu, Anis Matta memanggil empat Bacaleg DPR RI dari dapil Sulsel III, yakni Ja’far Shodding, Amru Saher, Irwan ST, dan Andi Ulung untuk diperkenalkan kepada masyarakat di delapan kabupaten/kota di dapil Sulsel III.

Anis Matta juga memanggil delapan ketua DPD di dapil Sulsel III, yakni Ketua DPD Enrekang, Luwu Timur, Luwu Utara, Pinrang, Sidrap,Tana Toraja, Toraja Utara dan Kota Palopo.

Ketua DPD Partai Gelora Palopo Budi Sada mengaku berbangga Palopo menjadi tempat untuk konsolidasi dapil Sulsel III.

“Mudah-mudahan konsolidasi ini, menjadi titik awal memenangkan Partai Gelora,” kata Budi Sada.(Tim K6)

Kabar6-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengusulkan pembentukan koalisi baru, Koalisi Rekonsiliasi. Sebab, koalisi yang ada saat ini hanya memperdalam polarisasi di masyarakat dan mengancam keutuhan bangsa.

“Partai Gelora ingin menawarkan konsep tentang format koalisi baru tidak seperti yang sekarang ini. Koalisi ini saya sebut sebagai format Koalisi Rekonsiliasi,” kata Anis Matta dalam diskusi dengan media di kantor DPD Partai Gelora Parepare, Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) Sabtu (25/02/2023).

Dengan format Koalisi Rekonsiliasi tersebut, menurut Anis Matta, presiden yang terpilih di 2024 diharapkan mampu mengkonsilidasikan seluruh pemimpin nasional, sehingga dapat membawa Indonesia menjadi superpower baru di dunia.

“Langkah pertama pemimpin Indonesia, yaitu presiden yang akan datang harus bisa mengkonsolidasi seluruh elite komponen nasional baik itu elite politik, militer, ekonomi, para pemimpin sosial, para pemimpin agama, para pemimpin informal, para akademisi dan para pemikir. Ini semuanya harus dikonsolidasi dalam satu arah baru atau babak sejarah baru bagi Indonesia,” katanya.

Koalisi Rekonsiliasi, kata Anis Matta, dapat mendorong satu semangat persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa dan masyarakat.

Sementara koalisi yang disebut-sebut sekarang ini hanya akan memperdalam polarisasi yang ada di masyarakat dan mengancam keutuhan sebagai bangsa.

“Saya mengusulkan ide tentang format Koalisi Rekonsiliasi, karena format koalisi yang ada sekarang ini justru memperdalam polarisasi yang ada di masyarakat dan mengancam keutuhan kita sebagai bangsa. Ini waktunya kita mendorong satu semangat persatuan dengan menggagas ide tentang Koalisi Rekonsiliasi,” katanya.

Anis Matta menilai situasi percaturan politik nasional saat ini masih penuh ketidakpastian, meskipun ide tentang presiden tiga periode atau penundaan Pemilu 2024 sudah tidak ada lagi.

Namun, sampai sekarang, lanjutnya, belum ada satupun calon presiden (capres) yang sudah secara resmi benar-benar mendapatkan dukungan penuh dan solid.

Karena itu, kata ketua umum partai nomor 7 peserta Pemilu 2024 ini, koalisi yang sudah terbentuk terancam bubar di tengah jalan dan akan mengalami perubahan besar secara signifikan.

“Belum ada koalisi yang solid dan calon presidennya mendapatkan dukungan penuh. Bisa jadi semua situasi ini bubar. Dan saya yakin format koalisi yang sekarang ini, yang sepertinya akan terbentuk, masih akan mengalami perubahan-perubahan besar di beberapa bulan ke depan. Jadi, semuanya serba tidak pasti,” ujarnya.

Ia mengatakan, untuk menjadikan Indonesia sebagai superpower baru dibutuhkan pemimpin yang memahami narasi satu arah baru Indonesia.

“Saya sudah menulis tentang hal ini, dalam buku saya Gelombang Ketiga yang saya tulis tahun 2013 lalu. Saya katakan dalam buku itu, Indonesia akan mengalami tiga gelombang. Gelombang pertama, menjadi Indonesia, gelombang kedua menjadi negara dan bangsa yang modern dan kuat. Dan gelombang ketiga menjadi salah satu kekuatan yang memimpin dunia,” katanya.

Narasi besar untuk menjadikan Indonesia superpower baru itu, papar Anis, akan terwujud apabila semua komponen bangsa saling bergandengan tangan, bukan saling bermusuhan.

“Masyarakat Indonesia sekarang ini mengharapkan lahirnya partai baru yang bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa dan harapan terbesar rakyat Indonesia sesuai dengan survei yang kita lakukan adalah mereka ingin Indonesia ini menjadi negara maju yang sejajar dengan negara-negara superpower dunia lainya seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan China,” katanya.

**Baca Juga: Sate Bandeng Kuliner Warisan Kesultanan Banten

Demi wujudkan narasi menjadikan Indonesia superpower baru, maka kader Partai Gelora sepakat mengajukan capres tersendiri dari internal agar bisa mengkonsilidasikan para elite yang ada.

Kader Partai Gelora telah mendeklarasikan Ketua Umum Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang.

“Jadi Partai Gelora akan mengkampanyekan ide dan sekaligus menawarkan kepemimpinan baru. Ada arah baru, juga wajah baru pemimpin Indonesia. Karena itu, kader sepakat untuk mengajukan calon presiden dari Partai Gelora,” pungkas Anis Matta.(Tim K6)

Kabar6-Ribuan kader dan simpatisan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia tumpah ruah di Taman Mattirotasi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (25/02/2023) sore.

Mereka mengikuti dan menyemarakkan acara konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPN Partai Gelora Anis Matta.

Acara konsolidasi daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan (Sulsel) II juga diisi pelantikan pengurus DPD Partai Gelora Kota Parepare Periode 2020-2024. Pelantikan dilakukan oleh Ketua DPW Partai Gelora Sulsel Syamsari Kitta.

Asy’ari Abdullah dilantik sebagai Ketua DPD Parepare periode 2020-2024, sementara Andi Alamsyah dilantik sebagai Sekretaris DPD.

Dalam konsolidasi di Kota Cinta Habibie-Ainun ini, Anis Matta diperkenalkan sebagai calon presiden (capres) dari Partai Gelora pada Pemilu 2024 mendatang.

Anis Matta disambut ribuan kader dan simpatisan Partai Gelora yang hadir dengan membawa di tangan bendera besar-kecil partai tersebut, serta membawa poster bergambar Anis Matta bertuliskan “Anis Matta Presidenku” sambil meneriakkan yel-yel “Salam Gelora” dan “Anis Matta Presidenku”.

Acara tersebut dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora Deddy Miring Gumelar, komedian senior yang kini bergabung dengan bernomor 7 ini.

Konsolidasi pemenangan dapil Sulsel II ini, diikuti oleh DPD Kabupaten Barru, Bulukumba, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Sinjai, Soppeng, Wajo dan Kota Parepare.

Dalam sambutannya, Anis Matta mengajak massa untuk menghadap ke laut yang berada di sisi sebelah kanan panggung. Anis Matta lantas meminta massa yang hadir untuk membuat laut Pantai Mattirotasi yang tenang agar menjadi bergelombang.

“Sekarang saya mau tanya, apakah bisa Partai Gelora membuat laut yang sedang tenang ini, menjadi laut yang bergelombang? Jangan sampai ombaknya cuma ombak yang ada dalam secangkir kopi,” kata Anis Matta.

“Partai Gelora siap mengubah lautan tenang Parepare menjadi gelombang perubahan,” lanjutnya.

Anis Matta mengatakan, Partai Gelora sengaja diberi nama gelombang, karena gelombang artinya tenaga atau kekuatan.

“Dari mana datangnya tenaga itu, dari cinta. Dan dari Kota Cinta ini kita akan ciptakan gelombang perubahan Indonesia menjdi superpower baru,” katanya.

Anis Matta menjelaskan, salah satu syarat menjadi superpower baru adalah kualitas manusia. Karena itu Partai Gelora akan memperjuangkan bantuan gizi dan layanan kesehatan untuk 1.000 hari pertama kehidupan manusia, yakni sejak dalam kandungan ibu hingga berusia dua tahun.

Partai Gelora juga akan memberikan pendidikan gratis dari jenjang SD hingga perguruan tinggi agar semua rakyat bisa menjadi sarjana.

“Kita akan membangun manusia agar Indonesia kuat militernya, makmur ekonominya, dan maju teknologinya. Supaya, Indonesia menjadi superpower baru,” paparnya.

Ketua DPD Partai Gelora Parepare Asy’ari Abdullah mengatakan, bergabungnya dirinya ke Partai Gelora, karena kepincut sosok Anis Matta yang dinilainya seperti figur Presiden RI ke-3 BJ Habibie yang lahir di Kota Parepare.

“Makanya kami yakin dari Kota Cinta Parepare ini, akan lahir pemimpin yang luar biasa seperti Presiden RI ke-3 BJ Habibie. Kita akan mendorong Anis Matta sebagai capres di 2024,” kata Asy’ari.

**Baca Juga: Jika Jadi Presiden, Ini Langkah Anis Matta untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Superpower Baru Dunia

Mantan Ketua KNPI Parepare Periode 2018-2021 ini menjamin Kota Parepare akan menjadi basis kemenangan Partai Gelora di Pemilu 2024.

“Partai Gelora Parepare ini diisi anak-anak muda yang siap bekerja keras untuk menang. Parepare tidak punya target berapa kursi, tetapi kita akan menjadi percontohan kemenangan Partai Gelora di 2024,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Anis Matta memperkenalkan tiga Bacaleg DPR RI dari dapil Sulsel II, yakni Taslim Tamang, Muhammad Yusuf Halid, dan Muhammad Ihsan Idris kepada massa yang hadir.

Kehadiran Anis Matta merupakan bagian dari rangkaian konsolidasi Partai Gelora di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Setelah kemarin di Makassar dan hari ini di Parepare, Anis Matta akan melanjutkan lawatan ke Palopo dan Polewari Mandar.(Tim K6)