Kabar6-Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) secara serentak di buka KPU RI sejak 1-14 Mei 2023 mendatang.

Para Bacaleg dari seluruh partai politik peserta pemilu kini tengah sibuk melengkapi segala berkas pendukung sebagai syarat administrasi untuk pendaftaran Bacaleg ke KPU.

Salah satu partai politik yang mulai menyiapkan berkas administrasi, yakni Partai Gelora Indonesia.

Meski terbilang baru, partai yang dipimpin Anis Matta ini cukup banyak diminati para tokoh muda.

Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Serang Sendi Ardianto mengatakan, pihaknya mengaku saat ini tengah mengurus segala persyaratan sesuai dengan permintaan penyelenggara pemilu sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang- undang.

Sejumlah berkas administrasi yang harus dipenuhi tersebut, diantaranya surat keterangan kesehatan yang meliputi kesehatan jasmani, rohani, bebas Narkoba, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat keterangan dari Pengadilan dan lainnya.

“Alhamdulillah, hari ini kami sudah mulai melakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Drajat Prawiranegara (RSDP). Puluhan Bacaleg dari tingkat DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi sampai DPR RI antusias mengikuti tes kesehatan tersebut,” ungkap Sendi, kepada Kabar6.com, Jumat (05/03)2023).

Pria berperawakan gembul yang kini berniat maju sebagai Bacaleg DPRD Provinsi Banten Dapil Serang A ini menuturkan, tes kesehatan dianggap suatu kegiatan yang positif, karena ke depannya jika ia terpilih menjadi Wakil Rakyat, tentunya harus memiliki kesehatan yang prima baik itu jasmani maupun rohani dalam menjalankan amanah rakyat.

**Baca Juga: Bawaslu Panggil Partai Buruh Kota Tangerang

“Tes kesehatan ini memang harus dilakukan untuk memastikan apakah calon wakil rakyat sehat jasmani rohani atau tidak dan bebas narkoba atau gak. Jangan sampai rakyat salah memilih wakilnya, sehingga tak maksimal menjalankan amanah rakyat,” ujarnya.

Senada dikemukakan Bacaleg DPRD Kabupaten Serang Dapil 1, Hj. Eti Jarniyah, dengan adanya tes bebas narkoba ini dapat menghasilkan para wakil rakyat yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika.

“Yang sama- sama kita ketahui ada beberapa oknum anggota dewan yang tertangkap karna penyalahgunaan narkoba, jadi dengan adanya tes Bebas Narkoba ini, kita diingatkan kembali, betapa pentingnya menjauhi diri dari bahaya narkoba,” katanya.

Diketahui, Partai Gelora Indonesia sendiri dijadwalkan akan melakukan pendaftaran ke KPU secara serentak dari tingkat Kota/Kabupaten sampai Nasional pada Jumat 12 Mei 2023.

Para Bacaleg berharap agar selalu diberi kemudahan pada tahap prosesnya, dari mulai pendaftaran sampai nanti dinyatakan menjadi Daftar Calon Tetap. (Tim K6)

Kabar6- Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendorong Pemerintah Provinsi Banten untuk segera membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pendidikan gratis mulai dari tingkat SMA hingga Perguruan Tinggi.

Perda pendidikan gratis dianggap sangat penting guna melindungi anak- anak yatim dan anak kurang mampu agar mereka memiliki ilmu pengetahuan mumpuni dalam menghadapi persaingan di era digitalisasi.

“Pemerintah Daerah jangan abai terhadap pendidikan anak- anak yatim dan anak kurang mampu. Mereka harus kita lindungi dan berikan jaminan dengan membuat regulasi tentang pendidikan gratis mulai dari tingkat SMA hingga Perguruan Tinggi,” ungkap Sukardin, Kader Partai Gelora Indonesia Kabupaten Tangerang, kepada wartawan, Rabu (03/05/2023).

Tokoh muda pemerhati pendidikan yang berdomisili di Kabupaten Tangerang ini menuturkan, anak- anak yatim dan anak kurang mampu tersebut hanya bisa pasrah serta kerap dihantui rasa ketakutan ketika ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA dan Perguruan Tinggi.

Mereka terpaksa harus menghentikan semangat belajarnya akibat ketidakmampuan keluarga dalam membiayai pendidikan.

**Baca Juga: Diduga Kuasai Ganja 50 Kilo, Oknum Tentara Digerebek di Kelapa Dua Tangerang

“Hal ini seharusnya menjadi skala prioritas Pemerintah Daerah supaya tidak terjadi ketimpangan sosial. Jika ini dibiarkan berlarut- larut dikhawatikan akan muncul masalah baru bagi daerah ini,” katanya.

Sebenarnya, kata Sukardin, Pemerintah Daerah sangat diuntungkan jika membuat Perda pendidikan gratis untuk siswa miskin setingkat SMA dan Perguruan Tinggi tersebut.

Hal itu bisa menjadi sebuah investasi besar jangka panjang yang dapat menguntungkan Pemerintah Daerah setempat.

Dengan kebijakan itu, tentunya Pemerintah Daerah tak lagi kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), karena sudah dipersiapkan sejak awal.

“Pemerintah Daerah tinggal seleksi siswa- siswa kurang mampu yang punya prestasi terbaik. Setelah itu mereka disuruh kuliah ke Perguruan Tinggi ternama di tanah air bahkan di luar negeri, dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Setelah lulus kuliah mereka dipanggil kembali untuk mengabdi dan membangun daerahnya. Dengan begitu Banten dijamin tidak akan kekurangan SDM,” ujarnya.(Red)

Kabar6-Peringatan Nuzulul Qur’an bisa menjadi kurikulum diri bagi setiap manusia Indonesia untuk selalu menjaga moralitasnya di dalam kehidupan sehari-hari, baik pada tataran keluarga, masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebab, pada saat Nuzulul Qur’an ini, Al Qur’an yang menjadi pedoman hidup manusia untuk selalu melakukan hal-hal positif dalam perjalanan hidupnya, diturunkan.

“Cara mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Qur’an, adalah dengan menjadikan peringatan Nuzulul Qu’ran itu semacam kurikulum diri kita, supaya Al-Qur’an menjadi sumber inspirasi bagi setiap manusia,” kata KH Musyafa Ahmad Rahim, Ketua Bidang Kaderisasi DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia.

Hal itu disampaikan KH Musyafa saat memberikan pengantar Gelora Talks bertajuk “Nuzulul Qur’an dan Aktualisasi Nilai-nilai Al-Qur’an”, Rabu (12/4/2023) sore.

Menurut KH Musyafa, Al-Qur’an telah mengajarkan kepada manusia agar selalu ingat atau eling untuk melakukan hal-hal positif dalam kehidupan sehari-harinya.

“Jadi Al Qur-an diturunkan itu, kalau terjemahan lokal Indonesianya, supaya manusia itu menjadi sabar atau eling siapa dirinya dan hakikat kehidupannya didunia,” katanya.

**Baca Juga: Temuan Ribuan Kartu Indonesia Pintar Berserakan di Lapak Rongsok Harus Diusut Tuntas

Artinya, bahwa Al Qur’an itu, adalah pedoman hidup bagi manusia baik di dalam keluarga, masyarakat maupun kehidupannya di dalam bangsa dan negara.

“Termasuk apa yang dilakukan Partai Gelora, yang membawa cita-cita Arah Baru Indonesia, itu inspirasinya dari Al-Qur’an. Al-Qur’an memberikan petunjuk dan arah bagi kita, kemana tujuan yang harus kita capai,” ujarnya.

Sedangkan Dewan Pembina MUI Jakarta Utara KH Nur Alam Bakhtir mengapresiasi langkah Partai Gelora menggelar diskusi tentang nilai-nilai aktualisasi Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

“Diskusi semacam ini, harusnya dilakukan semua partai, apalagi partai yang mengatasnamakan Islam. Sebab, banyak yang tidak sesuai dengan aktualisasi nilai-nilai Al-Qur’an,” kata KH Nur Alam.

KH Nur Alam mengatakan, Al Qur’an telah mengajarkan kepada manusia mengenai integritas dan kejujuran. Sehingga moralitas setiap manusia itu, apakah dia baik atau tidak, tidak bisa dilihat berdasar pakai yang dikenakan seperti jubah atau jilbab.

“Jubah dan jilbab itu, hanya pakaian biasa yang disebut dengan budaya seperti halnya pakai-pakaian di budaya kita. Tidak ada gunanya pakai jubah atau jilbab, kalau tidak memiliki integritas atau kejujuran,” katanya.

Karena itu, ia mengatakan, maraknya kasus korupsi di tanah air, menjadi suatu kewajaran, karena para pejabatnya tidak memiliki integritas dan kejujuran, bahkan aparat yang seharusnya menjadi penegak keadilan justru ikut terlibat.

“Makanya para koruptor, kalau ditangkap KPK itu berterima kasih, bukannya bersedih karena KPK menghapuskan dosa-dosa mereka,” tegasnya.

KH Nur Alam berharap agar diskusi mengenai aktualisasi nilai-nilai Al Qur’an terus digelar untuk mengingatkan kepada para politisi, pejabat dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan level moralitasnya.

“Saya mengharapkan tradisi membedah Al-Qur’an ini terus dilakukan. Undang pakar-pakar yang berbeda, kalau perlu Partai Gelora bikin diskusinya setiap hari untuk mengingatkan kita semua,” katanya.

Hal senada disampaikan Founder Al Fahmu Institute KH Fahmi Salim. Ia mengungkapkan, masih banyak pihak yang hanya mengambil keuntungan materi dari nilai-nilai Islam dan Al-Qur’an, tapi tidak menerapkan secara sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-sehari .

“Tetapi ketika bicara tentang penegakan hukum tentang pemberantasan korupsi nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Al-Qur’an ditinggalkan. Inilah problem kita, Islam dan Al-Qur’an baru simbol saja, sebatas ritual, retorika, label atau pemanis di bibir saja,” kata KH Fahmi.

Namun, ia mengaku akan terus berusaha untuk menyakinkan agar semua pihak, terutama pejabat untuk selalu meningkatkan kejujuran, integritas dan moralaritas agar menjadi pemimpin yang amanah.

“Kalau umat sendiri pada dasarnya memiliki fitrah yang baik, sehingga kita tidak perlu menciptakan kotak-kotak atau kultus kepada indvidu, termasuk upaya membenturkan nilai-nilai Pancasila dengan Al-Qur’an,” ujarnya.

Padahal Pancasila itu, katanya, hasil ijtihad para pendiri bangsa yang mengambil intisari dari nilai-nilai Al-Qur’an. Sehingga antara Pancasila dan Al-Qur’an itu, sebenarnya sama atau satu hakekat.

“Yang membenturkan Pancasila dengan Al-Qur’an itu, sebenarnya adalah orang bodoh atau pandir. Padahal kalau kita lihat nilai-nilai Pancasila itu, itu sudah menegakkan Al-Qur’an,” katanya.

KH Fahmi berharap mereka yang terus berupaya membenturkan antara Pancasila dan Al-Qur’an harus terus diberikan pemahaman supaya tidak dicurigai membawa agenda Islamisasi Negara.

“NKRI ini secara syariat sebenarnya sudah Islam, tinggal bagaimana kita mengintensifkan nilai-nilai Pancasila dan Al Qur’an itu betul-betul terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya. (Tim K6)

Kabar6-Ketua DPW Partai Gelombang Rakyat (Partai Gelora) Indonesia Sumatera Selatan (Sumsel) Erza Saladin melaporkan DPW Partai Keadilan Sejahtera ke Polrestabes Palembang, karena diduga telah melakukan penyerobotan dan perampasan aset pribadi miliknya.

Laporan tersebut disampaikan Erza Saladin melalui empat kuasa hukumnya yang diketuai oleh Muhamad Ahsan, S.H pada Minggu (2/4/2023). Kuasa hukum lainnya yang mendampingi adalah Amri Farizal, S.H., M.H. Erwan, S.H dan M. Alwan Pratama Putra, S.H.

Adapun aset pribadi milik Erza Saladin yang dirampas DPW PKS adalah dua buah unit ruko dan satu bidang tanah. Dua ruko tersebut, satu asetnya atas nama Erza Saladin dan satu ruko atas nama Muhamamd Tukul.

Kedua ruko tersebut yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 2599 Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan IB I Palembang, Sumsel yang kini menjadi kantor DPW PKS Sumsel.

Sedangkan satu bidang tanah aset Erza Saladin itu atas nama Muhammad Tukul yang terletak di Jalan Demang Lebar Lebar Daun, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan IB I Palembang dengan luas 1.400 meter persegi.

“Kepemilikan aset ini dibeli dari uang pribadi klien kami. Tidak ada dari uang lain dalam hal ini atau pihak lain turut serta membeli kepemilikan aset ini,” kata Muhamad Ahsan, S.H kepada dalam keterangannya, Senin (3/4/2023).

Ahsan mengatakan, DPW PKS Sumsel dilaporkan ke Polrestabes Palembang dengan pasal 362 KUHP.

“Jadi kami melaporkan DPW PKS Sumsel dengan pasal 362 KUHP, dimana setiap perbuatan mengambil barang milik orang lain dapat dianggap sebagai ‘Melawan Hukum’ dan perbuatan tersebut dilakukan dengan niat jahat, dan kami telah mengadukan tindak pidana tersebut pada November 2022,” katanya.

Sementara terkait pasal 266, kata Ahsan, DPW PKS Sumsel telah mengadukan Erza Saladin ke Polrestabes Palembang, bahwa tiga aset tersebut bukan milik pribadi Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Sumsel, melainkan aset DPW PKS Sumsel.

“Jadi klien kita juga diadukan pihak DPW PKS Sumsel dengan pasal 266 di Polrestabes Palembang. Kita melaporkan balik DPW PKS dengan pasal 362 KUHP” ujar Ahsan yang juga sebagai Ketua Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Bulan Bintang Sumsel ini mengaku sudah mendapat jawaban dari penyidik Polrestabes Palembang, bahwa laporannya akan segera ditingkatkan pada tahap penyidikan pada pekan depan, karena bukti-bukti yang disampaikannya lengkap.

**Baca Juga: Warga Tigaraksa Tarik Uang Kartu ATM Macet Ternyata Saldo Dikuras

Ahsan mengungkapkan, asal mula dugaan perampasan aset milik kliennya berawal ketika Erza Saladin menjadi Ketua DPW PKS Sumsel. Sebagai Ketua DPW PKS Sumsel saat ini, Erza Saladin lantas meminjamkan asetnya sebagai kantor DPW PKS Sumsel tanpa syarat, karena PKS Sumsel tidak memiliki kantor untuk sekretariat operasionalnya.

“Tetapi dalam perjalanan klien kami ini, sebagai Ketua DPW PKS Sumsel tahun 2018, tiba-tiba diberhentikan secara sepihak tanpa prosedur sebagai ketua partai. Maka, wajar kalau kliennya meminta aset yang kini dijadikan Sekretariat DPW PKS Sumsel agar dikembalikan, tapi pihak DPW PKS Sumsel menolak untuk mengembalikan,” katanya.

Ia menilai DPW PKS Sumsel telah melakukan kezaliman dengan merampas aset milik kliennya, Erza Saladin. Ahsan juga tidak habis pikir, bagaimana PKS yang dikenal sebagai partai Islam penjaga moral umat, justru mengambil dan merampas aset yang bukan milik mereka.

“Ini saya kira adalah bentuk kezaliman yang seharusnya tidak dilakukan oleh DPW PKS Sumsel dan kami sebagai kuasa hukum Erza Saladi, kami akan lawan bentuk kezaliman ini dimanapun dalam koridor hukum yang berlaku,” katanya.

Ahsan mengatakan, usai dipecat dari PKS pada 2018, Erza Saladin kemudian bergabung dengan Partai Gelora pimpinan Anis Matta dan Fahri Hamzah pada 2019. Erza Saladin lantas mendirikan Partai Gelora di Sumsel dan ditunjuk sebagai Ketua DPW.

“Pada tahun 2019 kliennya masuk Partai Gelora dan beliau ditunjuk sebagai Ketua DPW Partai Gelora Provinsi Sumsel. Karena itu, klien kami minta agar aset miliknya yang dirampas DPW PKS Sumsel agar dikembalikan, karena aset tersebut hanya dipinjamkan,” pungkasnya. (Tim K6)

Kabar6-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai benturan ideologi politik antara Islam dan nasionalis, seperti Islam melawan komunis, dan Islam melawan sosialis yang sudah ada sejak era Presiden RI Soekarno, masih terjadi hingga kini. Benturan ideologi politik tersebut, semakin tajam menjelang Pemilu 2024.

“Seharusnya, benturan ideologi ini tidak harus terjadi. Karena sejatinya Islam dan nasionalis bukanlah sesuatu yang perlu dibenturkan. Seharusnya saling menguatkan,” kata Tengku Zulkifli Usman, Juru Bicara (Jubir) Nasional Pemenangan Pemilu Partai Gelora dalam keterangannya, Selasa (28/3/2023).

Menurut dia, masalah Islam dan nasionalis sudah selesai, ketika Indonesia ditakdirkan menjadi negara muslim terbesar di dunia. Seharusnya Islam dan nasionalis harus jalan berdampingan secara elegan.

Partai Gelora, partai nomor 7 di Pemilu 2024 ini berpandangan ada upaya terus menerus yang dilakukan kelompok tertentu untuk membenturkan Islam dengan nasionalis pasca reformasi.

“Golongan yang mengaku nasionalis takut kepada Islam. Dan kalangan Islam juga mencurigai kalangan nasionalis. Seharusnya ini tidak boleh terjadi,” kata Tengku Zulkifli

Salah satu faktor utama benturan itu, katanya, adalah ketidakmampuan melakukan rekonsiliasi ideologi dan konsolidasi demokrasi secara tepat.

Faktor lainnya, adalah faktor luar, dimana rezim di Indonesia banyak mendengar bisikan luar tentang islamphobia, sehingga menimbulkan ketegangan yang terus menerus antara Islam dan nasionalis, Islam dan negara.

Partai Gelora termasuk yang merasa prihatin dengan realitas ini. Oleh sebab itu, Partai Gelora mengusulkan upaya rekonsiliasi dan konsolidasi demokrasi, sehingga upaya persatuan akan tercapai.

“Karena pada dasarnya, apapun ideologi penguasa, baik itu Islam ataupun nasionalis. Jika basisnya adalah gotong royong dan ada rasa saling berkolaborasi. Maka benturan seperti ini tidak harus terus berlanjut,” ujarnya.

Pasca reformasi, lanjutnya, upaya untuk membenturkan ideologi juga terus berjalan. Hal ini sebenarnya sudah tidak relevan, mengingat zaman yang sudah berubah dan tantangan Indonesia juga yang sudah berubah.

“Partai Gelora tidak punya masalah dengan nasionalis dan juga tidak punya masalah dengan Islam, karena sebenarnya keduanya adalah khazanah kekayaan kita. Tidak seharusnya dijadikan sebagai alat untuk saling membenturkan. Inilah yang kami sebut nasionalisme baru yang kita butuhkan,” tegasnya.

Karena itu, kata Tengku Zulkifli, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menawarkan sebuah semangat baru dan narasi baru dalam bernegara. Sebab, Indonesia sebagai bangsa saat ini harus mampu menjawab tantangan masa depannya yang tidak menentu saat ini.

Sebab, kondisi dunia saat ini tidaklah sama dengan masa lalu. Tidak sama dengan era dimana dunia baru selesai Perang Dunia II dalam iklim bipolar atau era pasca perang dingin dengan iklim unipolar.

“Dunia saat ini ada dalam kondisi multipolar. Dimana lahir banyak kekuatan baru yang menantang posisi aman dan status quo Amerika,” jelasnya.

Yakni ada Rusia yang menantang adidaya dengan militer nya, dan ada China yang menantang adidaya dengan size ekonomi nya. Titik keseimbangan Dunia sudah berubah total.

“Partai Gelora menawarkan jalan tengah, jalan kolaborasi, jalan rekonsiliasi sesama anak bangsa untuk menatap Indonesia baru dengan arah baru yang lebih naratif,” ujar Tengku Zulkifli Usman

Ia menegaskan, tidak ada keuntungan sama sekali dengan adanya benturan benturan ideologi tadi di dalam negeri kita. Kecuali kita akan kalah dan masuk jebakan musuh.

Partai Islam dan partai nasionalis sudah seharusnya melihat kepentingan bangsa yang lebih luas dan berhenti untuk saling berbenturan. Karena hanya dengan modal persatuan ini, kita akan selamat dalam meniti langkah kedepan.

Bahkan, menurutnya, tidak ada artinya jika partai nasionalis dan lebel pancasilais, apabila tidak menegakkan konstitusi. Masih rajin memelihara feodalisme, rajin pencitraan namun nihil kerja kerja nyata yang bisa dirasakan oleh rakyat.

“Apa artinya lebel partai Islam, jika Ketuanya masuk penjara dan ditangkap KPK. Regenerasi yang tidak berjalan, dan demokrasi yang gagal di dalam tubuh partainya sendiri,” tegasnya.

Fondasi Berpikir

Dalam kesempatan ini, Jubir Nasional Pemenangan Pemilu Partai Gelora Tengku Zulkifli Usman mengatakan, nasionalisme seharusnya dipakai untuk fondasi berpikir untuk memperbaiki bangsa. Bukan sebaliknya untuk politik praktis semata.

Agama juga seharusnya dipakai untuk memperkuat sendi sendi negara. Memperkuat pertahanan dan kedaulatan dalam negeri untuk persiapan menuju negara maju.

“Agama jangan hanya dipakai untuk mencari dukungan suara demi pemilu semata. Seharusnya agama tidak dipakai untuk menipu rakyat 5 tahunan demi ambisi ketua umum partai untuk sekedar berkuasa dan menunggangi suara umat,” katanya.

“Nasionalisme dan agama seharusnya juga bukan untuk dipakai hanya demi kepentingan politik sesaat. Bukan untuk ambisi rendah para politisi hanya demi mengejar target elektoral semata,” imbuhnya.

Wakil Ketua Bidang Narasi DPN Partai Gelora ini menegaskan, Partai Gelora tidak mau sibuk dengan isu pro kontra partai Islam atau partai nasionalis.

Sebab, Partai Gelora bukan partai yang sibuk mengurus ceruk ceruk pemilih, apakah ceruk kanan apa ceruk kiri, apakah pemilih kanan atau pemilih kiri.

“Bagi kami, siapapun anak bangsa yang ingin melihat Indonesia menjadi negara bersih dari korupsi, negara yang kuat militernya, canggih teknologi nya, makmur rakyatnya, sejahtera penduduk nya, matang demokrasi nya, tegak konstitusi nya. Maka bergabunglah dengan Partai Gelora,” ajaknya.

**Baca Juga: Jika Diberikan Mandat di 2024, Partai Gelora akan Jadikan Istana Negara sebagai Rumah Rakyat

Partai Gelora tidak mau terjebak, apakah masuk partai Islam atau partai nasionalis, partai agamis atau partai pancasilais, tidaklah penting. Karena Partai Gelora punya cita-cita untuk menjadikan Indonesia jauh lebih baik dan memiliki daya tawar tinggi di level dunia.

Tengku Zulkifli menegaskan, Partai Gelora ingin mengakhiri konflik konflik yang tidak perlu dan menguras tenaga. “Kita ingin melangkah jauh mempersiapkan Indonesia agar siap menghadapi tantangan tantangan global di depan mata yang berpotensi mengancam Indonesia,” katanya.

Indonesia saat ini, lanjutnya, perlu narasi kolaborasi atau kerjasama sesama anak bangsa. Sehingga perbedaan yang ada harus dikelola dengan baik agar bisa diperjuangkan bersama-sama.

Adapun hal utama yang mendesak untuk dilakukan adalah mendidik generasi sekarang menjadi lebih baik dari generasi sebelumnya. Sehingga diharapkan akan muncul konsensus bersama sebagai bangsa yang serius untuk memajukan Indonesia ke depan.

“Kita lebih baik mengajak generasi sekarang untuk berpikir memiliki nasionalisme baru. Melihat Indonesia dengan penuh kebanggaan sebagai negara besar, dan berani mencita citakan Indonesia menjadi negara yang sejajar dengan negara superpower dunia lain,” pungkasnya. (Tim K6)

Kabar6-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta pemerintah membolehkan acara buka puasa digelar selama Ramadhan 1444 H. Sebab, buka puasa bersama justru dinilai bisa membantu warga yang kurang mampu.

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Keumatan DPN Partai Gelora Raihan Iskandar menanggapi arahan pemerintah agar momen buka puasa bersama selama Ramadan 1444 H ditiadakan untuk kalangan pejabat hingga pegawai pemerintah, Jumat (24/3/2023).

“Ramadhan kesempatan untuk kumpul bersama saling berbagi dan membantu. Buka puasa justru bisa membantu warga tidak mampu,” kata Raihan Iskandar dalam keterangannya di Jakarta.

Seperti diketahui, Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Selasa Selasa (21/3/2023) meneken arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. Arahan tersebut, berkop surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023.

Arahan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi penularan Covid-19. Sebab, penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.

Surat tersebut, ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan/Lembaga.

Dalam surat itu, Menteri Dalam Negeri diminta untuk menindaklanjuti arahan tersebut kepada para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.

“Jika ada pertimbangan cegah pandemi, bisa dengan himbauan penerapan prokes saja. Tidak perlu sampai ada arahan peniadan buka puasa bersama,” kata Raihan.

**Baca Juga: Jika Diberikan Mandat di 2024, Partai Gelora akan Jadikan Istana Negara sebagai Rumah Rakyat

Menurut Raihan, dalam situasi pemulihan ekonomi pasca pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia pada akhir Desember 2022 lalu, buka puasa bersama selama Ramadhan 1444 H adalah cara yang baik untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat.

“Dalam situasi pemulihan ekonomi, perlu didorong semangat berbagi dan membantu antar warga. Buka puasa bersama jadi cara yang baik dalam pemulihan ekonomi masyarakat,” ujar Raihan.

Namun, pemerintah akhirnya membolehkan kalangan pejabat hingga pegawai pemerintah dan masyarakat untuk menggelar momen buka puasa bersama selama Ramadan 1444 H dengan beberapa syarat.

Melalui Juru Bicara Satgas Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito, kegiatan berkumpul bisa dilakukan asal mematuhi protokol kesehatan (prokes) seperti menjaga jarak dan tidak berbicaara saat makan. (Tim K6)

Kabar6-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia bertekad akan mengubah Istana Negara sebagai rumah rakyat, tidak hanya DPR RI, apabila diberikan kepercayaan atau mandat dari rakyat untuk memimpin bangsa ini.

Partai Gelora, partai nomor 7 dalam Pemilu 2024 ini, akan membawa ruh masjid ke istana, sehingga pintu istana akan selalu terbuka dan siapa saja boleh masuk.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Ramadhan 1444 H di Tahun Politik, Menggelorakan Spritualitas Bangsa’, Rabu (22/3/2023) sore.

“Kita harus mengubah istana itu, sebagai rumah rakyat, jangan cuma DPR saja yang dijadikan rumah rakyat. Rumah rakyat yang paling penting itu adalah Istana,” kata Anis Matta.

Menurut Anis Matta, perbedaan antara masjid dan istana itu, terletak pada pintunya. Masjid itu, pintunya tidak pernah tutup, sementara istana pintunya selalu tertutup, penjagaanya ketat dan tidak boleh sembarangan orang masuk.

“Tetapi kenapa sebagain besar kejahatan itu, dilakukan dari istana, bukan dari masjid yang pintunya tidak pernah tertutup. Karena masjid itu punya orang kebajikan, dan orang masuk ke sana itu tujuannya untuk berbuat baik,” katanya.

Sementara orang yang masuk istana adalah untuk merebut kekuasaan, sehingga pintu tersebut langsung ditutup ketika orang itu, sudah berhasil masuk ke istana.

“Karena di dalamnya sedang terjadi proses distribusi, sedang bagi-bagi kekuasaan, yang boleh masuk temennya saja, yang lain tidak boleh masuk,” katanya.

Namun, Anis Matta mengingatkan di tengah kompetisi menuju 2024 mendatang, dunia saat ini dilanda krisis global yang sistemik dan ancaman Perang Dunia III, yang membutuhkan perhatian serius agar Indonesia tidak masuk jurang resesi.

“Daripada kita berkelai sebelum masuk istana, mendingan kita bikin janji. Partai-partai yang ada kita sepakati saja, kalau nanti ada yang masuk ke istana, pintunya jangan ditutup. Tetap dibuka seperti masjid, dan ajak orang lain masuk Istana,” katanya.

Hal itulah, kata Anis Matta, cara membawa ruh masjid ke istana, dimana antara masjid dan istana pintunya sama-sama terbuka. Sehingga simbolisasi antara istana dan masjid itu tersambung.

“Kenapa Masjid Istiqlal itu didirikan dekat Istana Negara, tidak jauh-jauh amat. Itu karena antara masjid dengan istana itu, semestinya tidak ada jarak,” jelas Anis Matta.

Anis Matta menegaskan, DNA Indonesia adalah agama, adanya yaitu penyatuan kesultanan dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara menjadi republik. Sehingga antara agama dan politik tidak bisa dipisahkan, begitu pula halnya dengan masjid dan istana.

“Jadi fitrahnya Indonesia atau DNA-nya adalah agama. Tetapi, ini sekaligus ini menjadi tantangan bagi partai-partai yang membawa-bawa agama, seharusnya meningkatkan performanya, meningkatkan kualitasnya dan membawa ruh masjid ke Istana. Itulah yang akan diperjuangkan Partai Gelora,” papar Anis Matta.

Anis Matta mensyukuri kesadaran beragama masyarakat kita saat ini semakin meningkat bersamaan dengan kesadaran politiknya. Namun, hal itu saja ternyata tidak cukup, terbukti dari hasil Pemilu 2019 lalu.

Dimana mobilisasi luar biasa umat Islam dalam Pilpres 2019 lalu, ternyata menyebabkan empat partai Islam di parlemen justru kehilangan lima kursi dibanding Pemilu 2014 sebelumnya.

Artinya, mayoritas masyarakat setuju bahwa Indonesia yang berasaskan Pancasila, dan bisa diisi dengan nilai-nilai keIslaman, bukan berazaskan Islam.

Sehingga banyak pihak yang mencegah terjadinya politisasi agama dalam berpolitik, sebagai bentuk kesadaran beragama masyarakat Indonesia.

“Jadi masyarakat sekarang sudah bisa membedakan antara performa partai-partai Islam dengan isu agama dalam politik. Kalau negaranya sekuler, maka agama tidak akan diberi ruang sama sekali, sementara DNA Indonesia adalah agama,” ungkapnya.

Jika DNA-nya Indonesia adalah agama, maka tidak yang ada memisahkan agama dan politik, namun jika performa partai Islam itu tidak bagus dan tidak bisa menjadi pemenang, itu adalah kesalahan partai Islam itu sendiri.

**Baca Juga: Anis Matta : Ramadhan adalah Saat yang Tepat untuk Bicarakan Koalisi Rekonsiliasi

“Memangnya siapa yang bisa membawa bendera agama, bisa membuat Indonesia jadi lebih baik, tidak ada. Rezim di Indonesia jatuhnya juga tidak bagus seperti Bung Karno (Soekarno), Pak Harto (Soeharto), meski keduanya sangat berjasa. Mengenerasilasi itu sangat fatal, menurut saya,” tegas Anis Matta.

Namun, ia dapat menerima adanya pendapat yang mengatakan, bahwa politik identitas itu adalah stigma satu arah yang diberikan oleh kelompok tertentu.

Namun, ketika ada orang berdandan religius kemudian menyerang kelompok lain dibolehkan. “Jadi inilah sebenarnya agama hanya dijadikan alat saja,” katanya.

Anis Matta kemudian mencontohkan partai yang dianggap sekuler seperti Partai Golkar dan PDIP, yang juga memakai agama dan politik secara bersamaan. Hal itu terlihat dari organisasi sayap yang berbasis agama yang dimiliki kedua partai tersebut, maupun partai politik lainnya.

“Artinya, antara agama dan politik di Indonesia itu, tidak bisa dipisahkan, karena fitrah atau DNA-nya Indonesia adalah agama. Jadi yang perlu kita tingkatkan adalah kualitas dan performanya agar kita menjadi pemenang politik. Hal ini yang harus disadari oleh partai-partai Islam,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6-Ribuan kader dan simpatisan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia tumpah ruah di Lapangan Tugu Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (19/03/2023) siang.

Mereka menghadiri acara konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah.

Anis Matta dan Fahri Hamzah dinobatkan untuk menyampaikan orasi kebangsaan. Dalam orasinya, Anis Matta dan Fahri Hamzah membakar semangat dan menggelorakan massa di tengah teriknya matahari.

“Saya sengaja memilih berdiri di tempat yang panas, di sini saya berdiri, bukan di belakang sana yang lebih dingin. Supaya saya memberikan contoh kepada saudara sekalian, bahwa siang ini kita semuanya berdiri di bawah matahari,” kata Anis Matta saat memulai orasinya.

Anis Matta meminta semuanya agar meninggalkan kursi yang dudukinya, karena bukan kursi itu yang dikejar, tetapi kursi di Senayan.

“Yang masih duduk di kursi, sekarang tinggalkan, datang ke depan sini, maju semuanya, tinggalkan kursinya. Karena bukan kursi itu yang kita kejar, kursi itu bisa kita dapatkan di toko. Tetapi kursi yang sebenarnya, kita ingin mengejar kursi yang ada di Senayan,” ujar Anis Matta.

Menurut Anis Matta, satu kursi di Senayan identik dengan satu tanda tangan yang bisa mengubah kebijakan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, Partai Gelora yang menempatkan orang-orang terbaik di NTB untuk menjadi Anggota DPR.

“Jadi kita ingin mengirimkan kembali orang-orang terbaik dari NTB menjadi para penyusun kebijakan di Senayan. Supaya mereka bisa membuat tanda tangan, yang akan mengubah kehidupan seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Anis Matta berharap agar tokoh-tokoh NTB tidak sekedar menjadi Anggota DPR saja, tetapi juga menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Anis Matta lantas memperkenalkan Fahri Hamzah, Rofi’ Munawar dan Lalu Fahrurrozi sebagai calon anggota (caleg) dari Nusa Tenggara Barat. Selain itu, Anis Matta juga memperkenalkan pengurus dan bacaleg di dapil NTB II.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yakin Partai Gelora akan memenangi Pemilu 2024 di NTB. Karena Partai Gelora merupakan satu-satunya partai di NTB yang tidak ada perbaikan sama sekali dalam proses verifikasi partai politik beberapa waktu lalu.

“Apakah saudara-saudara siap mengantarkan partai ini sebagai pemenang Pemilu? Saya percaya, karena saya pernah diberikan amanah selama tiga periode dari daerah ini,” kata Fahri Hamzah.

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, lanjut Fahri Hamzah, memiliki komitmen untuk menghantarkan orang-orang terbaik di seluruh Indonesia menjadi pemimpin negeri ini.

“Saya ini lahir di Sumbawa di tempat yang tidak ada listriknya. Ada listrik baru saya umur 13 tahun. Tidak ada TV, kalaupun ada itu di kecamatan, TV-nya hitam putih. Lalu, mandinya juga di sungai seperti orang Lombok pada umumnya. Tetapi suatu hari, saya bisa tampil memimpin lembaga negara,” ujarnya.

**Baca Juga: Gelorakan Lombok, Anis Matta : NTB Titik Penting Kemenangan Partai Gelora Indonesia pada Pemilu 2024

Ia menegaskan, seorang pemimpin itu harus berasal dari rakyat yang punya pemikiran dan analisis yang tajam, serta mampu menggalang kekuatan rajyat untuk memenangkan Pemilu. Bukan sebaliknya, ujug-ujug ditempatkan dari Jakarta, karena memiliki modal besar, tapi tidak bisa merebut hati rakyat di daerah.

“Kita memilih titik ke-7 ini di Lombok Timur sebagai tempat konsolidasi sebagaimana nomor urut 7 Partai Gelora menjelang Ramadhan ini. Karena masyarakat NTB akan mengantarkan Partai Gelora menjadi pemenang Pemilu mendatang,” katanya.

Dalam acara konsolidasi kader daerah pemilihan (dapil) se-NTB ini Anis Matta dan Fahri Hamzah juga diperkenalkan sebagai bakal calon presiden (capres) dan wakil presiden dari Partai Gelora pada Pemilu 2024 mendatang.

Acara ini dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora Deddy Miring Gumelar, komedian senior yang kini bergabung dengan bernomor 7 ini.

Konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 di Lombok Timur, NTB ini merupakan konsolidasi ke-7 dari 84 dapil pusat atau DPR RI. Sebelumnya telah digelar konsolisasi di Tangerang (Banten), Bandung (Jawa Barat). Kemudian di Makassar, Parepare, Palopo di Sulawesi Selatan dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. (Tim K6)

Kabar6-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, situasi global saat saat ini dalam keadaan yang serba tidak pasti karena krisis sistemik dan konflik geopolitik.

Sayangnya, kata Anis Matta, masyarakat dan para elite Indonesia tidak menyadari bawah kita sedang berada di bibir jurang krisis yang dalam. Bukan tidak mungkin eskalasi situasi konflik ini dapat memici perang terbuka.

“Situasi global ini, dampaknya akan ke mana-mana. Pemimpin Indonesia harus waspada mengenai kemungkinan terjadinya perang terbuka,” kata Anis Matta saat bincang hangat dengan pemimpin media di Tuwa Kawa Cafe Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (18/3/2023) sore.

Dalam bincang hangat bertajuk ‘Menakar Peluang Indonesia Menjadi Superpower Baru Dunia’ itu, Anis Matta berharap Indonesia bisa menjadi penyelamat dalam konflik global saat ini.

Untuk itu, Indonesia harus menjadi superpower baru. Sebab, situasi global saat ini sedang dalam keadaan yang serba tidak pasti. Partai Gelora ingin membawa Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa.

Karena itu, papar Anis Matta, kehadiran Partai Gelora adalah untuk menjawab krisis global yang terjadi saat ini dan yang akan datang. Ia mengatakan, hadirnya Partai Gelora untuk memberi peringatan, sekaligus sebagai gerakan penyelamatan Indonesia dari komflik global.

Anis Matta berpandangan kemenangan Partai Gelora di 2024 nanti akan menjawab segala permasalahan yang ada di Indonesia. Sebab, dalam melihat persoalan, Partai Gelora akan menyelesaikan secara fundamental agar kesejahteraan rakyat Indonesia bisa tercapai.

Partai Gelora yang mendapat nomor urut 7 di Pemilu 2024 ini, akan mendorong Indonesia bisa menjadi superpower baru dunia. Ia yakin Pemilu 2024 akan menghasilkan pergantian generasi kepemimpinan baru

“Saat ini sudah masuk ke siklus perubahan global. Partai Gelora datang dengan pikiran superpower baru dunia,” ujar Anis Matta.

**Baca Juga: Gelorakan Lombok, Anis Matta : NTB Titik Penting Kemenangan Partai Gelora Indonesia pada Pemilu 2024

Ketua Umum Partai Gelora ini mengatakan, gagasan Indonesia superpower baru adalah suatu langkah atau proses perubahan yang fundamental bagi kemajuan Indonesia.

“Jadi, mengapa indonesia harus jadi superpower baru, karena ini sudah darurat sejarah dan darurat politik Begitulah awalnya kita bicara tentang superpower baru ini,” jelasnya.

Anis Matta mengaku optimistis Partai Gelora akan membuat Indonesia naik kelas melalui superpower baru tersebut. Selain itu, kehadiran Partai Gelora juga akan menjawab permasalahan krisis global berlarut saat ini.

“Kami yakin kemenangan Partai Gelora 2024 akan bisa menaikkan Indonesia ke kelas yang lebih baik,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah berharap kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera bertindak, dan bila perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu untuk mengeluarkan Peradilan Pajak dari Eksekutif kepada Yudikatif, yaitu di bawah Peradilan Tata Usaha Negara/PTUN, sesuai UUD 1945.

“Saya percaya Pak Jokowi, sedang fokus menyoroti berbagai masalah di Kementerian Keuangan. Saya kira masih cukup waktu masa jabatan Bapak untuk mengajukan revisi UU 14/2002. Mari kita benahi problem hulu yang membuat pegawai pajak full power,” kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/03/2023).

Harapan ini disampaikan Fahri Hamzah, terkait merebaknya kasus kejahatan perpajakan di Indonesia, mulai kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pajak, gaya hidup hedon Dirjen Pajak dan jajarannya, sampai bocoran tentang data transaksi mencurigakan sebesar Rp300 Triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang diungkap Menko Polhukam Mahfud MD, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Fahri mengatakan, Partai Gelora yang memiliki nomor urut 7 dalam Pemilu 2024 ini berpandangan, bahwa pengadilan pajak jelas bagian dari kekuasaan kehakiman berdasar Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yaitu pengadilan khusus di lingkungan PTUN yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung (MA).

Sayangnya, dengan adanya lembaga pengadilan pajak di Kemenkeu telah menimbulkan dualisme sistem pembinaan terhadap Badan Peradilan yang berada di bawah MA.

“Logika hukum apa yang membuat kita bisa menerima selama ini mentolelir penyelenggaraan peradilan pajak berada di kamar eksekutif (Kemenkeu). Pasal 24 UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman itu berada di Mahkamah Yudikatif. Saya membaca dengan teliti apa yang membuat UU No. 14 Tahun 2002 meletakkan peradilan pajak di kementerian Keuangan. Saya juga membaca dengan teliti seluruh risalah sidang pembentukan UU tersebut. Risalah sidang dalam pembentukan UU adalah bagian tak terpisahkan dari UU itu sendiri,” bebernya.

Dualisme ini, menurut Fahri yang juga mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, mengakibatkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak berada di Departemen Keuangan (eksekutif).

Hal itu secara langsung berdampak terhadap tidak adanya kewenangan MA melakukan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan terhadap pengadilan pajak.

“Ketentuan tersebut telah men-down grade MA dalam kedudukannya sebagai peradilan tertinggi atas badan-badan peradilan dibawahnya. Logika hukum apa yang membuat kita bisa menerima selama ini mentolelir penyelenggaraan peradilan pajak berada di kamar eksekutif (Kemenkeu). Pasal No. 24 UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman itu berada di Mahkamah Yudikatif,” tegas Fahri.

Padahal pandangan pemerintah yang dibacakan oleh Boediono sebagai Menkeu kala itu, dengan tegas menyebutkan bahwa dalam jangka waktu 5 tahun setelah UU disahkan, peradilan pajak akan berangsur angsur akan sepenuhnya dialihkan ke Mahkamah Agung.

**Baca Juga: Partai Gelora : Penundaan Pemilu Melanggar Konstitusi, UU Pemilu dan UU Kekuasaan Kehakiman

Bahkan dalam berbagai pandangan fraksi saat pengesahan UU itu menyadari ada yang salah dari sistem peradilan pajak di Kemenkeu.

“Akan tetapi karena perangkat yang dibutuhkan di Mahkamah Agung belum sepenuhnya memadai, maka hal itu ditolelir untuk sementara. Sehingga berbagai fraksi menyampaikan pendapatnya kala itu bahwa proses peralihan peradilan pajak ke Mahkamah Agung harus dilakukan lebih cepat lagi dari 5 tahun. Namun kini sudah 21 tahun setelah UU 14/2002 disahkan, peradilan pajak masih di kamar eksekutif,” katanya.

Menurut Wakil Ketua DPR Periode 2009-2014 ini, pengadilan pajak di tangan eksekutif menyebabkan masuknya kekuasaan pemerintah in casu (dalam hal ini) Menkeu, hingga ke dalam sendi-sendi pengadilan pajak yang secara nyata-nyata telah menabrak prinsip-prinsip kekuasan kehakiman yang merdeka.

“Ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 nyata-nyata bertentangan baik dengan Ketentuan Pasal 24 UUD 1945 sebelum Amandemen maupun dengan Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945 pasca amandemen, karena menempatkan badan peradilan di bawah eksekutif,” pungkas politisi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. (Tim K6)