Kabar6-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengungkapkan, bahwa dirinya banyak mendapatkan pertanyaan dari publik, mengenai kenapa Indonesia harus menjadi superpower baru.

“Apakah Arah Baru Indonesia itu adalah menjadikan Indonesia Superpower baru? sebab ini semua terasa asing. Publik ingin mendapatkan jawaban, kenapa Indonesia harus menjadi Superpower baru,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin (31/7/2023).

Dalam program ‘Anis Matta Menjawab’ Episode #7 dengan tema ‘Mengapa Indonesia Harus Jadi Superpower Baru’ yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (31/7/2023), Anis Matta mengatakan, Indonesia saat ini sedang membutuhkan ruh nasionalisme baru.

Ruh nasionalisme baru, kata Anis Matta, dalam program ‘Anis Matta Menjawab’ yang dipandu oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar ini, bermakna dua kata, yakni pertama ‘Merdeka’ dan yang kedua adalah ‘Pembangunan’.

“Kata Merdeka ini muncul pada abad 19, setelah kita mengalami penjajahan sejak abad 16. Bangsa satu rumpun yang kita sebut sebagai Nusantara ini, pada dasarnya terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil yang satu persatu takluk ke penjajah,” kata Anis Matta.

Diksi Merdeka itu, kata Anis Matta, yang kemudian menavigasikan arah energi kita sebagai bangsa, yang kemudian menjadi cita-cita bersama tentang masa depan Indonesia.

“Jadi itulah momen kolektif kita sebagai bangsa. Kita membutuhkan kompas yang menavigasikan arah dan harapan. Pertama kali diucapkan itu mimpi, tetapi kemudian kata Merdeka seketika menjadi harapan,” katanya.

Artinya, kata Merdeka itu, menjadi ruh nasionalisme yang mendorong orang mencari cara untuk merdeka seperti bebas dari penjajahan dan melakukan lompatan besar sejarah.

“Jadi entitas kerajaan-kerajaan sudah tidak cocok, dan mesti dilebur dalam satu entitas namanya Republik Indonesia. Mulailah menghimpun seluruh energi bangsa, semua etnis disatukan dan dipilihlah Bahasa Indonesia sebagai pemersatunya. Artinya kata Merdeka ini, begitu dashyat telah mengubah kita sebagai bangsa,” ujarnya.

Sedangkan kata Pembangunan dalam konteks ruh nasionalisme baru, ternyata setelah 20 tahun Indonesia merdeka, secara fundamental masih terlibat konflik berdarah selama era Orde Lama, dengan puncaknya terjadinya peristiwa G30S PKI.

Sehingga diperlukan adanya stabilitas politik dalam upaya pembangunan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi secara signifikan, serta terbebas dari kemiskinan.

“Jadi setelah Orde Baru lahir, kita diperkenalkan satu kata yang menavigasi kita sebagai bangsa namanya pembangunan. Kita menyatu sebagai bangsa, menyelesailkan masalah yang fundamental, karena faktanya kita masih hidup sebagai bangsa miskin,” ujarnya.

Dengan kata Pembangunan ini, lanjutnya, tercipta stabilitas politik, tidak ada lagi konflik yang bisa membuat pemerintahan jatuh bangun.

Terbukti pertumbuhan ekonomi yang positif tercipta, investasi modal asing banyak yang masuk dan terdapat transfer teknologi, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan, tercipta daya beli dan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

“Jadi kalau kata Merdeka melahirkan satu entitas baru yang namanya Republik Indonesia, sedangkan kata Pembangunan telah membebaskan kita dari kemiskinan,” jelasnya.

“Tapi semua ada ongkosnya, kalau kata Pembangunan yang dilebur adalah partai-partai dan kalau kata Merdeka yang dilebur adalah kerajaan-kerajaan. Jadi pada setiap kata yang akan menavigasi kita itu ada ongkosnya,” imbuh Anis Matta.

Karena itu, reformasi datang sebenarnya untuk mencari keseimbangan baru, antara kesejahteraan dengan kebebasan atau kemakmuran dan demokrasi. Namun hal itu, tidak sepenuhnya berhasil.

“Lalu, apa bedanya kata Superpower baru dengan kata Merdeka dan Pembangunan itu. Dalam kata merdeka dan pembangunan itu, kita menyelesaikan masalah internal, yaitu penjajahan dan kemiskinan. Kalau kata Superpower baru, itu masalah eksternal, masalah kemanusiaan,” katanya.

**Baca Juga: Anis Matta : Partai Gelora Siap Deklarasikan Dukungan ke Prabowo Dalam Waktu Dekat

Kata Superpower ini, lanjutnya, terkait situasi geopolitik dunia, karena ada ancaman perang global. Perang selama ini menjadikan manusia sebagai korban dalam jumlah yang sangat besar, akibat keserakahan.

“Keserakahan adalah nilai dasar dari kapitalisme, cuma sekarang kita menyadari terjadi perubahan dalam lanskap global. Dimana aktivitas ekonomi dilakukan yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan,” katanya.

Itu artinya, bumi kita saat ini sedang terancam keselamatannya, karena ada perubahan lingkungan dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia.

“Jadi setelah perang dunia, akan pindah ke sistem bipolar, dimana dunia akan memasuki fase kekacauan yang luar biasa. Sehingga gerakan liberalisme itu memicu revolusi sosial, sekarang mengancam eksistensi manusia dan eksistensi keluarga atau anti kemanusiaan,” ujarnya.

Akibatnya, aktivitas ekonomi dan aktivitas sosial saat ini mengancam kepunahan manusia di masa depan atas nama kebebasan dengan makin maraknya aktivitas LGBT.

“Jadi kebebasan ini akan mengancurkan umat manusia, sehingga Indonesia harus menjadi Superpower baru supaya kita mempunyai semua potensi yang kita perlukan untuk menyelamatkan manusia,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, menjadikan Indonesia sebagai Superpower baru bukan untuk gagah-gagahan, tetapi lebih pada alasan kemanusian dan agama.

“Jadi sekarang ini, kita sedang menghadapi gerakan anti sosial. Kita ini sedang merusak diri kita sendiri, dalam bahasa agamanya adalah sifat kita telah melampaui batas dari manusia,” katanya

Ia mengatakan, upaya menyelamatkan umat manusia itu, adalah sebuah misi suci, dimana akan menjadi rahmat untuk seluruh umat manusia dan alam.

“Jadi kita ingin menyelamatkan sejarah manusia dan umat manusia. Jadi Superpower itu, pada dasarnya ada isu kemanusiaannya dan agamanya. Kita bisa menjadi rahmat bagi semua, tapi kita harus kuat agar bisa menjadi rahmat. Kata Superpower itu, mirip dengan kata Merdeka awal abad 19 dan kata Pembangunan awal tahun 1960. Semua dari mimpi,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menghadiri acara puncak Milad ke-25 Partai Bulan Bintang (PBB) di ICE BSD, Tangerang, Banten, Minggu (30/7/2023).

Acara Milad ini juga digunakan PBB untuk mendeklarasikan dukungannya kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra sebagai calon presiden (Capres) di Pilpres 2024.

Teriakan presiden mengiringi kedatangan Prabowo Subianto di lokasi acara Milad PBB. Prabowo tiba sekitar pukul 14.40 WIB dan disambut langsung Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra dan Sekjen Afriansyah Noor.

Prabowo ditemani Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Mochamad Iriawan alias Iwan Bule hingga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

“Prabowo, Presiden. Prabowo, Presiden. PBB, menang,” teriak sejumlah kader dan relawan PBB di lokasi.

Keputusan PBB untuk mendukung Prabowo sebagai Capres 2024 disampaikan langsung oleh Yusril Ihza Mahendra selaku Ketua Umum. Sementara pembacaan deklarasi dukungan disampaikan oleh Sekjen PBB Afriansyah Noor

Anis Matta menegaskan, Partai Gelora juga akan segera mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto Capres di Pilpres 2024 dalam waktu dekat.

“Sebagian besar DPW Partai Gelora sudah mengirimkan surat pernyataan dukungan ke DPN sebagai capres,” kata Anis Matta, Minggu (30/7/2023).

Dia mengaku pihaknya siap mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto menjadi Presiden pada Pemilu mendatang.

“(Deklarasi) dalam waktu dekat. Sebab, di dalam sudah setuju, tetapi ada kemungkinan akan ada Mukernas,” katanya.

Anis Matta mengatakan, dukungan Partai Gelora kepada Prabowo tidak terlepas dari pengalaman Menhan itu yang menjadi modal berharga untuk memimpin Indonesia.

**Baca Juga: 29 DPC Gelora di Kabupaten Tangerang Kembali Gelar Deklarasi Dukungan Prabowo Capres 2024

“Pertama karena ada kedekatan ideologi dengan beliau. Karena gerindra itu, dekat dengan kami. Saya yakin Pak Prabowo lah yang bisa menyatukan kembali,” jelasnya.

Anis Matta mengungkapkan telah melakukan pembicaraan panjang bersama Prabowo Subianto. Menurutnya, diskusi tersebut juga telah mendapat dukungan dari kader Partai Gelora.

“Sudah menyampaikan suratnya Prabowo sebagai Calon Presiden. Kedua, sudah melakukan pembicaraan dengan Pak Prabowo. Nah, (deklarasi) bisa dari Mukernas atau langsung deklarasi. Sebab, surat dukungan sudah ada,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora telah melakukan deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024

Atas dasar hal itu, DPN Partai Gelora kemudian menghimpun usulan 38 DPW yang telah berkomunikasi dengan 514 kabupaten/kota atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Sebagian besar DPW sudah mengusulkan secara resmi kepada Dewan Pimpinan Nasional (DPN) agar Partai Gelora mendukung Prabowo sebagai Capres 2024.

Sisannya DPW secara bergelombang atau bertahap juga akan memberikan dukungan serupa.

Dalam acara deklarasi dukungan PBB kepada Prabowo Subianto sebagai capres ini, Anis Matta terlihat didampingi Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar.

Selain itu, nampak tokoh politik dari partai lain. Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Ketua Umum PKN Anas Urbaningrum, Ketua Majelis Tinggi PKN I Gede Pasek Suardika, Juru Bicara PSI Cheryl Tanzil dan Ketua Relawan Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer atau Noel.(Tim K6)

Kabar6-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Anis Matta pastikan lembaga politik yang dipimpinnya mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pemilu 2024 mendatang. Adanya kesamaan ideologis menjadi pilihan paling rasional.

“Dalam waktu dekat (deklarasi). Karena semuanya di dalam sudah setuju,” katanya menjawab pertanyaan kabar6.com di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Minggu (30/7/2023).

Menurutnya, dewan pengurus wilayah Partai Gelora se-Indonesia telah melayangkan surat dukungan pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Partai Gerindra dan Gelora punya tujuan sama untuk arah Indonesia baru.

**Baca Juga: Gelar Deklarasi Bersama, Sukardin : Gelora Kabupaten Tangerang Siap Dukung Prabowo pada Pilpres 2024

Anis Matta tegaskan, partai Gelora dalam waktu dekat mengagendakan kegiatan musyawarah kerja nasional (Mukernas). Momentum itu sekaligus dijadikan deklarasi mendukung Prabowo Subianto.

“Tapi ada hal yang lebih penting yang mau saya sampaikan adalah, di tengah kekacauan geopolitik sekarang ini, kita benar-benar memerlukan tokoh pemersatu,” tegasnya.

Anis Matta bilang, dua kali pemilihan presiden yang lalu ditengahi Pilkada DKI 2019 telah menciptakan pembelahan luar biasa. Ia yakin Prabowo bisa menyatukan kembali.

Sebagaimana ia melihat Prabowo yang kalah dalam pilpres dua kali dan memutuskan masuk kabinet Jokowi itu sebagai salah satu langkah rekonsiliasi luar biasa bagus.

“Dan saya yakin rekonsiliasi ini yang harus lanjutkan. Kalau itu Pak Prabowo berpengalaman,” tutup Anis.(yud)

Kabar6-Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Banten secara resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden (Capres) pada Pemilihan Presiden 2024, pada Sabtu, (29/07/2024).

Deklarasi yang berlangsung di kawasan Telaga Bestari, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang dihadiri Ketua DPW Gelora Indonesia Provinsi Banten, Usman Umar, Bendahara Mohamad Matin, Wakil Ketua Novis Sugiawan dan seluruh pengurus DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten/ Kota se- Banten.

Para petinggi partai besutan Anis Matta di Tanah Jawara ini menyampaikan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan dan diskusi internal yang mendalam.

“Dengan penuh keyakinan, kami dari DPW Gelora Banten menyatakan dukungan sepenuhnya untuk Pak Prabowo sebagai Capres pada Pilpres 2024. Kami melihat kepemimpinannya dalam berbagai peran publik sebelumnya dan percaya bahwa beliau memiliki visi dan komitmen kuat untuk memajukan Indonesia kedepan,” ungkap Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Banten, Usman Umar, usai deklarasi.

Deklarasi ini menandai langkah awal bagi DPW Gelora Banten untuk menggalang dukungan dari masyarakat Banten dan Tangerang Raya, guna memenangkan Prabowo sebagai presiden pada kontestasi politik yang bakal dihelat pada 14 Februari 2024 mendatang.

**Baca Juga: Pemilu Depan Mata, Sekjen Partai Gelora Indonesia Instruksikan Pengurus Turun ke Akar Rumput

Ada tiga kandidat Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang akan berlaga pada pemilu 2024, yakni Ganjar Pranowo yang diusung PDIP, Anies Baswedan NasDen dan Prabowo Subianto Gerindra,

Berdasarkan kriteria dan hitung- hitungan, dari ketiga Bacapres itu Prabowo lebih rasional dan mementingkan kepentingan bangsa serta kesejahteraan rakyat.

“Dari sisi itu kita harus segera mengambil posisi yang baik dan tepat untuk kemaslahatan rakyat. Prabowo sangat welcome dengan Gelora. Untuk kita perlu melakukan upaya lebih awal untuk memberikan dukungan,”

Senada dikemukakan Wakil Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Banten Novis Sugiawan mengatakan, deklarasi yang dilakukan Partai Gelora Indonesia untuk mendukung Prabowo memang sangat ditunggu oleh warga sebagai konstituen.

“Ini keputusan terbaik yang diambil Gelora, karena banyak manfaat yang bisa diambil untuk kemajuan partai kedepan,” kata Calon Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Banten II ini.(Tim K6)

Kabar6-Menjelang pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia terus melakukan inovasi agar dapat dikenal publik, salah satunya dengan membuat jingle atau lagu pendek berjudul ‘Semua Pilih Gelora’.

Hal ini sangat erat kaitannya dengan branding partai yang sedang dipromosikan. Jingle ini adalah sebuah ilustrasi, dimana dibuat menggunakan iklan yang direalisasikan ke dalam musik. Partai Gelora sendiri ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 dengan nomor urut 7.

Berikut Lirik Jingle ‘Semua Pilih Gelora’ : https://www.youtube.com/watch?v=5llIBegDmJc

Semua Pilih Gelora

Aku GELORA
Kamu GELORA
Kita smua Partai GELORA
Yang nomor tujuh
Warnanya Biru
Partai GELORA yang nomor tujuh

Aku dan kamu, kita semua
Siap menangkan
Pria Wanita
Tua dan Muda
Pilih GELORA

Gelombang Rakyat
Arah baru Indonesia
Jayalah Jaya
Partai Gelora Indonesia

Link Jingle ‘Aku dan Kamu Gelora No.7’:

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/7/2023) mengatakan, pada lagu pendek ini mempunyai tujuan yang erat kaitannya dari produk, dalam hal ini Partai Gelora (seperti visi dan misi) yang sedang dipromosikannya.

Tentu saja sebagai partai baru, lanjut Fahri, Partai Gelora pastinya mau menerima atau mendapat pengakuan dari publik secara instan mengenai kelebihan dari Partai Gelora sendiri.

“Dukung dan gabung Gelora, bergelombang bersama rakyat menuju arah baru Indonesia menjadi superpower baru dunia,” sebut mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019.

**Baca Juga: Peluang Partai Gelora Lolos ke Senayan Terbuka Lebar, Ini Penjelasannya!

VISI dari Partai Gelora sendiri adalah “Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur dan menjadi bagian dari kepemimpinan dunia.”

Sedang MISI nya adalah:
1. Membangun masyarakat yang religius dan berpengetahuan.
2. Membangun pemerintahan efektif.
3. Mengembangkan kekuatan pertahanan nasional.
4. Menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mengedepankan inovasi sains dan teknologi.
5. Menumbuhkan dan memeratakan ekonomi dengan mewujudkan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
6. Mendorong pembangunan yang menopang kelestarian lingkungan.
7. Berperan aktif dalam kepemimpinan nasional dan internasional.

Hal ini, menurut Fahri, juga dapat diperoleh dari media iklan dimana harus dilakukan pemrograman berkala, bukan singkat. Karena, pemicu ketertarikan publik umumnya, ialah saat melihat moto atau juga slogan dari sebuah brand.

“Kini bahkan musik juga mempunyai daya tarik untuk promosi saat orang tidak dapat melihat visualisasi suatu pesan. Nah, manfaat jingle iklan untuk branding, agar bisa membangun image maupun citra positif dari Partai Gelora Indonesia, dimana kekuatannya juga bisa semakin meningkat. Musik yang ringan serta gampang diingat akan membuat pendengar terngiang, serta ikut menyanyikan liriknya saat mendengarkan lagunya,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Fahri Hamzah, untuk biayanya pun lebih efektif, dimana bisa dipakai dalam jangka waktu panjang, dan tidak perlu membayar biaya besar tiap bulannya untuk iklan baru, sebab menggunakan jingle ini akan berjalan terus. Karena lagunya yang nyaman didengar, maka pendengar juga akan terus mengingat dibenaknya.

“Pesan didalamnya punya pola dipikiran pendengar. Setiap orang jika diberikan suatu nada simple namun unik, maka nantinya selalu mengingatnya dengan baik di kepala. Gampang diingat calon pemilih di Pemilu 2024, karena menganggap lagunya menarik untuk didengarkan,” pungkas Caleg Partai Gelora dari Dapil NTB I ini.(Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengkritik calon presiden (capres) Anies Baswedan dan Partai Nasdem, karena terlalu cepat menggalang anasir-anasir pertengkaran di publik. Sebab, politik gagasan dianggap menjadi tidak penting, karena mengedepankan politik perasaan.

“Penggalangan anasir-anasir itu, membuat pertengkaran semakin meruncing secara tidak rasional. Sebab, setiap pertengkaran tidak rasional itu, biasanya gagasan tidak dianggap penting, tapi perasaan yang dianggap lebih penting,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Minggu (23/7/2023).

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah menanggapi hasil riset digital Gelora Petamaya yang memotret gagasan tiga bakal calon presiden (bacapres) dalam acara Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia (APEKSI) yang telah berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan pada 12-14 Juli 2023 lalu.

Menurut Fahri Hamzah, jika masih ada bacapres yang masih mengandalkan politik perasaan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan pemimpin yang baik.

“Ini waktunya move on, kita rekonsiliasi dan kita bangun kekuatan tengah. Membangun kekuatan tengah itu, punya mimpi baru untuk Indonesia, yakni menjadikan Indonesia sebagai super power baru dunia,” katanya.

Dengan rekonsiliasi dan politik jalan tengah ini, lanjut Fahri, maka membuat Indonesia kuat di masa yang akan datang, karena semuanya bersatu membangun Indonesia.

“Kami setuju dengan gagasannya. Apabila gagasan itu diteruskan, Partai Gelora siap menyuarakan bahwa Indonesia masih memerlukan negosiasi, karena krisis belum selesai. Kalau nggak bersatu berbahaya sekali, apalagi dijadikan dasar untuk bertengkar,” katanya.

Fahri menilai dari ketiga bacapres saat ini, yang paling berpeluang menjadi tokoh jalan tengah adalah Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan.

Apalagi sekarang Prabowo sudah menjadi bagian dari pemerintahan Kabinet Indonesia Maju yang mengedepankan rekonsiliasi nasional. Sehingga tinggal melanjutkan upaya rekonsiliasi yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pak Prabowo itu sebenarnya berjuangnya sudah lama, anda tahu waktu kita masih di lapangan dulu. Pak Prabowo itu sudah kita dengar berbeda pendapat dengan Orde Baru. Menurut saya, pidatonya dari dulu dia, itu kan luar biasa. Dia ingin semua partai itu instrumennya demokrasi. Begitu dia pensiun dia buat partai dan begitu setia dia di jalan partai politik, serta sempat menjadi oposisi,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelora Endy mengatakan, Gelora Petamaya berhasil memotret respon warganet terhadap gagasan tiga bacapres dalam kurun waktu 12-17 Juli 2023 usai acara APEKSI di Makassar.

“Percakapan mengenai gagasan bacapres pada APEKSI, secara keseluruhan terpantau memiliki sentimen positif sebesar 64 persen, sentimen negatif sebesar 9 persen dan sentimen netral 27 persen,” kata Endy saat memaparkan hasil riset.

Adapun otal percakapan digital yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 9.549 percakapan. Yakni sebanyak 6.055 percakapan sentimen positif, 897 percakapan sintemen negatif dan 2.500 percakapan sentimen netral.

**Baca Juga: Peluang Partai Gelora Lolos ke Senayan Terbuka Lebar, Ini Penjelasannya!

Sedangkan arah topik yang paling banyak dibicarakan bacapres dalan Rekernas APEKSI adalah masalah infrastruktur (34 %), sosial (33 %) dan pemerintahan (33 %).

Terkait topik infrastruktur yang dibicarakan bacapres Prabowo Subianto yang terpopuler adalah soal hilirisasi sumber daya dan IKN.

Lalu, bacapres Ganjar Pranowo membicarakan masalah transformasi sistem digital pemerintahan, sebaliknya Anies Baswedan bicara seputar pembenahan transportasi umum di perkotaan Indonesia.

Kemudian topik sosial yang terpopuler dibicarakan dari bacapres Prabowo Subianto adalah soal pemindahan makam Pangeran Diponegoro dan masalah tenaga kerja.

Selanjutnya bacapres Ganjar Pranowo bicara soal keterlibatan generasi muda di politik, sedangkan Anies Baswedan membicarakan masalah kemiskinan ekstrem dan ketimpangan sosial di perkotaan.

Di topik pemerintahan bacapres Prabowo mengangkat masalah kerjasama antar pemerintahan. Sedangkan Ganjar Pranowo mendorong pemberantasan korupsi, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Sementara Anies Baswedan bicara perlunya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah.

“Hal ini tentu membantu kita untuk membedah isi kepala mereka, untuk mengetahui gagasan besar mereka tentang indonesia. Tentu akan perlu forum-forum yang lebih spesifik lagi, mungkin forum pemerintahan desa, forum budaya, forum anak muda, dan lain sebagainya,” katanya.

Partai Gelora berharap agar forum seperti APEKSI terus berlangsung, sehingga publik dapat memilih capresnya dengan akal sehat dan mendapatkan informasi yang utuh mengenai gagasan mereka.

“Partai Gelora akan terus mendorong dan memantau waktu demi waktu yang akan mereka sampaikan. Sekali lagi Partai Gelora mendorong politik gagasan, sesuai dengan tagline kami menuju superpower baru dunia,” pungkas Endy.(Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah berharap pemilihan presiden (Pilpres) 2024 menjadi momentum untuk melakukan rekonsiliasi nasional.

Ia pun menilai kalau Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto-lah yang paling mungkin menjadi tokoh rekonsiliasi nasional dibandingkan calon presiden (Capres) lainnya seperti yang terjadi di banyak negara.

“Semangat pada persatuan bangsa, jadi modal penting yang dimiliki Prabowo Subianto untuk bertarung pada Pilpres 2024,” ujar Fahri Hamzah dalam keterangannya, Sabtu (22/7/2023).

Menurut Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini merupakan tokoh sabar dan ikhlas dengan segala macam tuduhan yang pernah dilakukan kepadanya dalam 25 tahun terakhir. Tapi sekarang semua mulai berubah.

“Sebagai contoh, masuknya Budiman Sujatmiko mendukung Prabowo Subianto, menunjukan bahwa adanya niatan untuk menghentikan kecurigaan dan fitnah kepada Prabowo seperti selama ini ,” kata Fahri.

**Baca Juga: Pengamat Dorong Partai Gelora Hadirkan ‘Pemilu Halal’, Apa itu? Ini Penjelasannya!

Bahkan, calon Legislatif (Caleg) Partai Gelora untuk daerah pemilihan atau Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini, menyamakan jalan politik Prabowo Subianto dengan Anwar Ibrahim yang kini menjadi Perdana Menteri (PM) Malaysia dan Nelson Mandela dari Afrika Selatan.

Anwar Ibrahim, dalam perjalanannya menuju pucuk kepemimpinan di Malaysia sebagai perdana menteri, dijegal dengan berbagai tuduhan.

“Ia (Anwar Ibrahim) kemudian dihukum penjara selama bertahun-tahun di bawah kepemimpinan Mahathir Mohamad, yang juga pernah menjadi mentornya,” kata Fahri.

Sementara terkait kemiripan dengan Nelson Mandela, kata Fahri, karena Prabowo termasuk orang yang disalah pahami dan terus menerus untuk coba disingkirkan dari politik, sehingga dia membangun politiknya sendiri.

“Dan sekarang ini, waktunya dia untuk dipilih karena dia memiliki memori sejarah yang kuat tentang politik Indonesia, sehingga menjadi modal dia melakukan rekonsiliasi,” demikian Fahri Hamzah.(Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, tahun 2024 adalah waktunya bagi Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memimpin bangsa Indonesia.

Sebab, tingkat akseptabilitas atau penerimaan terhadap Prabowo semakin meluas. Hal ini menandakan banyaknya dukungan dari berbagai latar belakang masyarakat.

Kondisi tersebut, mengindikasikan bahwa Prabowo merupakan sosok yang tepat untuk menjadi Presiden Indonesia berikutnya. Sehingga berpotensi memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah menanggapi hasil survei beberapa lembaga survei terkait potensi Prabowo memenangi Pilpres 2024 belum lama ini.

Menurut Fahri, khususnya para intelektual cendekiawan termasuk aktivis memang sudah waktunya untuk bersatu dan memulai konsolidasi besar-besaran secara nasional untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres).

“Harus ada waktu bagi kita semua untuk bersatu dan memulai konsolidasi besar-besaran secara nasional. Kita tidak perlu lagi memberikan atau melayani gagasan-gagasan untuk saling melemahkan dan bertengkar tentang soal-soal yang tidak ada dasarnya dan tidak ada ujung pangkalnya,” kata Fahri dalam keterangannya, Jumat (21/7/2023).

Oleh sebab itu, lanjut Fahri, para aktivis, cendekiawan, intelektual, kyai, ulama para tokoh agama sekarang ini, mulai bersatu untuk mengatakan bahwa memang inilah waktunya Prabowo untuk memimpin konsolidasi dan persatuan.

**Baca Juga: Pengamat Dorong Partai Gelora Hadirkan ‘Pemilu Halal’, Apa itu? Ini Penjelasannya!

“Dan saya kira, orang-orang seperti Budiman Sudjatmiko telah sampai pada pikiran seperti itu, yang saya kira akan terus-menerus menjadi arus yang besar di tengah situasi dunia yang tidak lagi menguntungkan bagi ekosistem pertumbuhan,” ujarnya.

Pemikiran seluruh elemen masyarakat tentang Indonesia sebagai negara dan sebagai kekuatan baru, dengan persatuan dan konsolidasi nasional, bisa didapatkan di hari-hari kedepan, demikian tegas calon legislatif (Caleg) Partai Gelora Indonesia untuk daerah pemilihan atau Dapil Nusa Tenggara Barat I tersebut.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara mengatakan Prabowo Subianto merupakan capres potensial pada Pilpres 2024 2024 mendatang. Menurutnya, Menhan memiliki tingkat akseptabilitas yang semakin meluas.

“Tak hanya tingkat akseptabilitas, banyaknya dukungan dari berbagai latar belakang masyarakat, mengindikasikan Prabowo merupakan sosok yang tepat untuk menjadi Presiden Indonesia berikutnya. Semakin banyak dukungan pada Pak Prabowo, seperti Fahri Hamzah hingga Budiman Sudjatmiko menunjukkan bahwa tingkat ‘akseptabilitas’ dari Prabowo sebagai Capres 2024 semakin meluas,” kata Igor, Kamis (20/7/2023)..

Igor melanjutkan, dukungan kepada Prabowo tak hanya ada di kalangan akar rumput relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja, tapi juga dukungan kepada menteri andalan dan terbaik Presiden Jokowi itu mulai diberikan dari para aktivis 98, mulai dari Fahri Hamzah hingga Budiman Sudjatmiko.

“Tidak saja di akar rumput relawan Jokowi, tetapi juga meluas di kalangan para aktivis mulai dari Fahri Hamzah dan Budiman Sudjatmiko. Bahkan, ukungan yang paling mengejutkan tentu datang dari para kader partai PDI Perjuangan yang belakangan ini seperti memiliki kesan kuat mendukung dan memuji Prabowo. Hal itu tentunya, semakin menguatkan bahwa Prabowo memang capres potensial pada Pilpres 2024,” pungkasnya.

Sementara hasil survei yang dikeluarkan oleh Indonesia Network Election Survey (INES) periode 18-30 Juni 2023 lalu, Prabowo memiliki tingkat akseptabilitas tertinggi, yakni sebesar 81,7 persen, diikuti oleh Ganjar Pranowo dengan raihan akseptabilitas sebesar 60,8 persen.

Kemudian, pada posisi berikutnya ada Airlangga Hartarto dengan angka akseptabilitas sebesar 59,8 persen dan Anies Baswedan yang hanya meraup akseptabilitas sebesar 47,9 persen.(Tim K6)

Kabar6-Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran dengan predikat cumlaude Deddy Mizwar (Demiz) yang juga Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengatakan, spirit hijrah telah mengajarkan kepada Umat Islam, bagaimana cara menghindari praktik politik kotor dalam memilih seorang pemimpin.

“Jadi sebenarnya peristiwa hijrah ini, bukan saja untuk menghindari pembunuhan Rasulullah SAW dari kaum Quraish. Tapi sebuah bentuk ketaatan awal dari Rasulullah kepada Allah SWT, bahwa Allah SWT memiliki grand desain mengenai sebuah negara besar,” Deddy Mizwar, Rabu (19/7/2023) petang.

Hal itu disampaikan Deddy Mizwar saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talk bertajuk ‘Tahun Baru Islam: Spirit Revolusi Hijrah dari Politik Kotor’ Rabu (19/7/2023) yang ditayangkan secara live di kanal YouTube Gelora TV.

Diskusi yang dipandu Ketua Bidang Keumatan DPN Partai Gelora Dr Raihan Iskandar ini juga dihadiri Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) sekaligus anggota KPU 2002-2007 Chusnul Mar’iyah dan Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda-Ciamis, Jawa Barat (Jabar) KH. Nonop Hanafi.

Menurut Demiz, dengan mematuhi ketaatan kepada Allah SWT, Rasulullah SAW akhirnya terhindar dari praktik kotor kaum Quraish. Di Madinah, Rasulullah SAW akhirnya berhasil membangun kekuatan dan menjadi negara besar di luar Mekkah, yang kekuasaannya kita kenal luas hingga ke Eropa.

“Lalu, bagaimana dengan situasi demokrasi di Indonesia, apakah kita mungkin menghidari politik kotor di Pilpres 2024. Allah SWT itu sudah memiliki grand desain dan calon pemimpin kita itu, sudah ada namanya di Lauhul Mahfudz,” katanya.

Pemeran Jenderal Naga Bonar ini menilai pentingnya sebuah kesadaran dari para kandidat yang mengikuti kontestasi Pilpres 2024 agar menjadikan spirit hijrah tersebut, sebagai spirit untuk melakukan revolusi dari upaya politik kotor.

“Kepemimpinan itu, sebuah amanah dan sebuah ketentuan Allah SWY yang dimana pemimpin kita sudah ada di Lauhul Mahfudz. Kesadaran atas ketaatan ini, yang akan melahirkan pemimpin yang adil dalam membangun bangsanya. Kalau spririt hijrah ini, tidak ada, bisa kacau bangsa dan negara kita,” tegas Demiz.

Demiz berpandangan, bahwa kekuasaan pada dasarnya mengantarkan seorang pemimpin itu masuk neraka, jika menjadi pemimpin yang tidak amanah. Namun, ketika dia menjadi pemimpin yang adil, pemimpin tersebutlah yang pertama kali akan membuka pintu surga.

“Kalau kekuasan hanya sekedar memilih pemimpin tanpa spirit hijrah, apakah itu memilih Presiden atau memilih wakil rakyat, tujuannya itu adalah ketaatan kepada kepada Allah SWT. Salah satu ketaatan itu, adalah menghidari praktik politik kotor,” ujar mantan Wakil Gubernur Jabar ini.

Demiz mengingatkan, agar bakal calon presiden (bacapres) yang ada saat ini, jangan coba-coba untuk menjadi pemimpin sebuah negara, apabila tidak memiliki spirit hijrah seperti yang diajarkan Islam.

“Pintu surga pertama kali dibuka itu, bukan untuk ulama, tetapi untuk pemimpin yang adil. Kalau pemimpinnya tidak adil dan tidak memiliki spirit hijrah, mungkin pemilihnya juga akan keseret juga, masuk neraka bersama-sama,” paparnya.

Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekraf DPN Partai Gelora ini lantas mencontohkan proses pemilihan Umar Bin Khotob sebagai Khalifah. Dimana semua sahabat mendorong Umar menjadi pemimpin, karena dianggap lebih baik dari yang lain.

“Karena semua sahabat ini tahu beratnya amanah yang akan ditanggung sebagai pemimpin, karena dia akan masuk neraka terlebih dahulu. Kekuasaan itu, hakekatnya memperluas lahan ibadah kita, menyebabkan kita masuk surga atau neraka,” katanya.

Ia menambahkan, kesadaran melakukan ketaatan kepada Allah SWT, ini yang harus ada pada para bacapres, jika ingin menjadi pemimpin. Sebab, proses pemilihan yang kotor, akan menghasilkan pemimpin yang kotor dan akan berdampak tidak baik kepada rakyatnya.

“Jadi Pilpres 2024 ini akan menjadi cerminan atau petunjuk dari seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya yang dihasilkan buruk, pemilihnya atau rakyat pun buruk. Karena itu, spirit revolusi hijrah dari politik kotor harus ditanamkan dalam dirinya para capres kita yang ingin menjadi pemimpin,” pungkas Demiz.

**Baca Juga: Belum Punya Gagasan Kongkrit, Partai Gelora: Ini Lima Harapan dari Warganet untuk Bacapres

Pemilu Halal

Sementara itu, Pengamat Politik UI Chusnul Mar’iyah mendorong Partai Gelora untuk menghadirkan ‘Pemilu Halal’ dalam Pemilu 2024. Dalam konteks Pemilu, bisa dimaknai bahwa hijrah itu dari perang senjata perang suara.

“Dalam perang suara, inilah terjadi perang keuangan atau finansial. Padahal yang perlu kita pahami dalam sejarah mempertahankan kedaulatan NKRI itu, bukan perang finansial, tapi perang ideologi” kata Chusnul.

Sebagai seorang political scientists, kata Chusnul, Partai Gelora adalah partai yang selalu mengedapankan, agama dan politik tidak boleh dipisahkan. Agama tidak boleh dipinggirkan, karena agama memiliki nilai dalam menjaga moralitas.

“Kalau kita bicara ‘why election integrity maters’ seperti dalam paper saya, bahwa agama itu membawa hijrah tentang value atau nilai. Untuk apa anda berkuasa, jika demokrasi ditentukan elite, rakyat dipaksa memilih dari bos yang satu ke bos yang lain,” katanya.

Anggota KPU RI 2002-2007 mengatakan, dalam setiap memberikan Bimtek, ia selalu ditanya, bahwa modal sosial dan kapital itu, akan selalu menjadi pemenang dalam memilih Presiden maupun Anggota Legislatif.

“Mereka selalu percaya duit, duit dan duit yang akan menjadi pemenang. Tapi anda lupa, dari 7.000 caleg misalnya, yang menang itu hanya 575 sampai 580 caleg, apakah mereka nggak pakai duit, pakai duit juga, tapi kalah juga. Sekarang ini bagaimana Pemilu itu menjadi barakah semua harus diawasi, termasuk lembaga survei dan media, karena jadi bagian dari itu,” ujarnya.

Chusnul menilai pentingnya rekuitmen terhadap orang-orang yang akan dipilih sebagi pemimpin, karena sistem Pemilu kita itu meski menggunakan Sistem Pemilu Terbuka, tetapi diwarnai dengan aksi tipu-tipu muslihat.

“Karena itu, mari kita bangun Pemilu kita ini dengan semangat hijrah tadi, Pemilu yang halal. Makanya saya pusing, kalau ada yang pakai ilmu fiqih itu mengatakan, money politic itu tidak apa-apa, karena membeli kebenaran,” katanya.

Sebab, oligarki kekuasan itu, ungkap Chusnul, sudah merancang kekuasaannya agar tetap bertahan mulai dari kekuasan Presiden, kekuasaan politik hingga kekuasaan ekonomi.

“Hasilnya, dampaknya itu ada UU Pendidikan, kesehatan, cipta kerja, industri, kepemilihan tanah, sampai masalah utang dikuasai semua oleh oligarki. Bahkan oligarki ini juga menggunakan DPT sampai hari H dan pengangkatan Anggota KPU-KPU daerah sebagai modal untuk mencurangi Pemilu,” ungkapnya. .

Karena itu, dengan Pemilu Halal yang tidak mengeluarkan agama dari politik dalam menentukan kepemimpinan nasional, bukan didasarkan pada elektablitas yang dibuat oleh lembaga survei, moralitas calon pemimpin akan terjaga.

“Tapi yang utama adalah moraitas. Bagaimana track record, moralitas dia, etika dia, punya kepedulian terhadap kedaulatan dan permasalahan bangsa ngga dia. Jangan hanya dipuja-puji saja, tapi anda tidak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dibalik itu semua,” jelas Chusnul.

Pemimpin amanah itu, menurut pengajar FISIP UI ini, adalah pemimpin yang akan menjemput kemenangan di Pilpres 2024 sesuai dengan qada dan qadar, sesuai dengan sila pertama Pancasila, berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Kalau kita percaya Allah SWT yang memegang kekuasan, Allah yang memberikan kepada siapa kekuasaan itu, bahkan Allah juga yang akan mencabut kekuasan itu. Allah juga akan memuliakan, siapa yang dihendaki atau dihinakan. Oleh karena itu, saya ajak kawan-kawan Gelora, dengan semangat bergelora menghadirkan Pemilu Halal. Mudah-mudahan, dapat berkuasa dengan kategori dimuliakan,” tegas Chusnul.

Chusnul berharap agar para elite politik dan nasional perlu memikirkan kembali mengenai pemikiran para pendiri bangsa dalam pemilihan Presiden lebih memilih di MPR, daripada memilih secara langsung.

Karena pemilih langsung itu, merupakan perwujudkan demokrasi liberal, sementara memilih Presiden di MPR itu, perwujudan demokrasi Pancasila.

“Dalam konteks ini diskursus-diskursus seperti ini harus terus dikembangkan untuk mencari model yang kita praktekkan, apalah instrumen demokrasi Liberal atau demokrasi Pancasila,” tandasnya.

Secara khusus, Chusnul Mariyah mendorong Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto. Mereka akan menjadi pemimpin yang amanah seusai dengan kriteria yang telah disampaikannya.

“Kalau di mana-mana, Prabowo nyari-nyari cawapres, saya katakan sudah ketemu. Saya katakan langsung kepada adinda saya, Fahri Hamzah saat bertemu. Kenapa nggak elu saja sih jadi cawapresnya Prabowo. Ini pendapat saya, tapi mudah-mudahan beliau sudah bekerja,” pungkasnya.

Sedangkan Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda-Ciamis KH Nonop Hanafi meminta semua pihak tidak boleh berputus asa dalam menentukan pemimpin untuk masa depan bangsa Indonesia saat hajatan politik lima tahunan.

“Kita tidak boleh pernah putus asa, karena pada akhirnya akan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa besar. Saya berharap tidak ada politisasi, dan terus bangkit agar kita menemukan pemimpin yang ideal,” kata KH Nonop Hanafi.

Spirit hijrah, kata KH Nonop Hanafi, bisa menjadi perangkat hijrah Indonesia untuk melahirkan pemimpin kelas dunia di Pemilu 2024.

“Sprit hijrah itu berkorelasi dalam upaya menentukan pemimpin, bagaimana kita membangun politik bersih dan meninggalkan politik kotor,” katanya.

Menurut dia, politik kotor terbukti telah menyebabkan polarisasi, pembelahan di tengah masyarakat dan ancaman disintegrasi bangsa pada Pemilu sebelumnya.

“Hijrah itu spiritnya kita harus keluar dari politik kotor menjadi politik bersih agar kita mendapatkan pemimpin ideal. Karena itu, perlunya kita memberikan pendidikan politik di tengah situasi sekarang kepada masyarakat,” pungkas KH Nonop Hanafi.(Tim K6)

Kabar6-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, akan ada fenomena saling bongkar kasus atau ‘dirty job’ menjelang kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Fenomena bongkar kasus tersebut, akan mendominasi pemberitaan politik di semua media selama 6 bulan ke depan hingga Pilpres digelar pada 14 Februari 2024.

“Nanti akan kita lihat dalam sisa waktu 6 bulan ke depan sampai Pilpres, akan ada fenomena bongkas kasus yang terjadi terus menerus. Ini akan mendominasi semua berita politik, itu indikatornya sangat kuat,” kata Anis Matta dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/7/2023).

Pernyataan itu disampaikan Anis Matta dalam program ‘Anis Matta Menjawab’ Episode #5 dengan tema ‘Mengapa Saling Bongkar Kasus Jelang Pilpres 2024’ yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (17/7/2023).

Program ‘Anis Matta Menjawab’ ini dipandu oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar yang bertindak sebagai host.

Menurut Anis Matta, fenomena bongkar kasus jelang Pilpres 2024, karena bakal calon presiden (Bacapres) yang akan mengikuti kontestasi mengalami krisis ideologi, krisis narasi dan krisis kepemimpinan.

“Jadi kira-kira saya punya empat perspektif untuk membaca, mengapa ada fenomena saling bongkar kasus sekarang jelang Pilpres. Pertama itu, ada efek dosa, kedua ada konflik elite, ketiga sedang krisis narasi dan keempat teori Tumit Achilles,” ujar Anis Matta.

Perspektif efek dosa, kata Anis Matta, sebenarnya tidak terkait dengan proses politik atau Pilpres 2024. Sebab, Islam mengajarkan, bahwa seseorang yang melakukan dosa membuat cahaya dalam hatinya menjadi meredup, hatinya gelap dan mengeras, serta menjadi orang yang kasar, kesepian dan ketakutan.

“Sekarang coba bayangan kalau dosa itu dilakukan berjamaah. Ada satu titik dosa itu, tidak bisa ditutupi dan auratnya akan terbuka. Dan waktu Allah SWT ingin menghinakan seseorang, tidak ada yang bisa menghidarkan. Jadi kita lepaskan dulu dari proses politik, bahwa orang yang melakukan dosa pasti akan dihinakan, cepat atau lambat,” katanya.

Anis Matta lantas mengibaratkan hal itu dengan jenazah yang ingin ditutupi dengan kain kafan, ternyata tidak cukup atau tidak bisa ditutupi dengan kain kafan tersebut, karena telah dihinakan Allah SWT, akibat efek perbuatan dosa yang telah dilakukannya.

“Dalam konteks politik, itu maksudnya satu dosa yang ditutupi dengan perlindungan politik atau hukum itu, ada limit waktunya atau limit dosanya terakumulasi, pasti akan terbuka,” katanya.

Di dalam politik, lanjut Anis Matta, harusnya membawa kesadaran bahwa seseorang itu hendaknya takut kepada Allah SWT untuk melakukan perbuatan dosa, bukan takut dikejar aparat penegak hukum.

“Jadi kalau kita bicara soal efek dosa ini, dosa yang bukan diada-adakan, tapi dosanya sudah ada, tapi dikapitalisasikan secara politik. Kalau takut dikejar hukum, ya jangan melakukan dosa dan kita harus lebih banyak takut kepada Allah SWT,” katanya.

Anis Matta menambahkan, ada satu ulama yang menyatakan, bahwa para pendosa yang melakukan perbuatan dosa, hatinya akan dibutakan. Mereka dikategorikan dalam keadaan ‘mabuk’, dan jika dibiarkan akan membuat kehancuran dan kebinasaan.

“Dan ada satu titik, nanti akan diwariskan satu kehinaan oleh Allah SWT. Jadi apakah nanti ada proses politik atau tidak, ada pemilu atau ada pilpres atau tidak, siapa yang melakukan dosa akan dihinakan suatu saat nanti,” katanya.

Sedangkan perspektif terjadinya konflik antar elite ini, lanjut Anis Matta, biasanya terjadi karena tidak adanya kesepakatan antar elite, sehingga membuat mereka saling bertengkar dan membuka rahasia atau membongkar kasus masing-masing.

“Konflik antar elite ini, bukan konflik dengan rakyat seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu, yang menyebabkan konflik horizontal dan polarisasi ideologi, serta menyebabkan pembelahan, makanya banyak orang yang dipersekusi dan dikriminalisasi. Kalau ini, orangnya tidak saling berhadap-hadapan, jumlahnya tidak besar dan konfliknya senyap. Tapi tahu-tahu si fulan ditangkap, si fulan di penjara,” ungkap Anis Matta.

Ketua Umum Partai Gelora ini berpandangan, bahwa upaya saling bongkar kasus yang terjadi di Pilpres 2024, mirip dengan yang terjadi pada Pemilu 2014 lalu, dimana ketika tu muncul kasus skandal Bank Century dan beberapa kasus besar lainnya.

**Baca Juga: Belum Punya Gagasan Kongkrit, Partai Gelora: Ini Lima Harapan dari Warganet untuk Bacapres

“Jadi orang saling bongkar kasus ini sebagai instrumennya untuk melakukan pembunuhan karakter atau menghancurkan sumber daya lawan melalui kasus-kasus,” katanya.

Dalam konflik antar elite ini, menurut Anis Matta, tidak diketahui siapa pelaku sebenarnya, sehingga akan menjadi sekedar gosip belaka.

“Kalau ada konflik di tingkat elite seperti itu, rakyat tidak tahu. Yang tahu elite-elite itu, sebab mereka saling pegang rahasia masing-masing,” katanya.

Sementara perspektif ketiga yang mengindikasikan saling bongkar kasus jelang Pilpres 2024, adalah indikator terjadinya krisis narasi atau ideologi.

“Kalau kita tidak punya senjata ideologi, ya pakai senjata lain, namanya dosa. Karena itu, dalam Pemilu 2024 nanti kita tidak bisa membayangkan akan ada satu pesta demokrasi yang cantik, yang estetika dan kelihatan keindahannya. Tidak akan ada orang yang saling menyampaikan ide-ide atau narasinya dalam perdebatan,” papar Anis Matta.

Fenomena ini, tentu saja sangat menyedihkan, karena kita sedang berada di tengah situasi krisis dunia dan diambang Perang Dunia III antar kekuatan adidaya.

Padahal situasi sekarang telah memaksa setiap negara untuk mencari peta jalan agar bisa bertahan, bahkan bisa melakukan lompatan besar yang akan mengubah tantangan menjadi peluang.

“Semua orang bingung menghadapi situasi seperti ini, karena itu tidak ada pemimpin yang hadir dengan tingkat keyakinan yang kuat. Semua orang gamang, karena orang gamang seperti itu biasanya menghindari perdebatan,” katanya.

Sehingga untuk memenangkan situasi sekarang ini, pilihan senjatanya daripada menggunakan ideologi akan lebih baik memillih dosa (dirty job).

Sebab, calon pemimpin itu tidak ada succes story yang bisa diceritakan, dan juga tidak punya mimpi besar yang bisa menyakinkan orang.

Terakhir, perspektif teori ‘Tumit Achilles’ juga akan digunakan sebagai upaya untuk saling bongkar kasus jelang Pilpres 2024. Teori ‘Tumit Achilles’ ini maksudnya adalah mencari titik kelemahan lawan agar menang Pilpres.

“Achiles itu tidak dibunuh dalam duel, dibunuhnya karena tumitnya dipanah, karena itulah titik lemahnya. Anda tidak bisa membunuh dalam duel, yang dicari itu titik lemahnya. Makanya dia memenangi peperangan, tapi dia mati. Matinya tumitnya dipanah,” jelas Anis Matta.

Jika melihat hasil survei yang dilakukan lembaga survei saat ini, ditemukan fakta bahwa ada emosi dalam setiap proses pemilihan, selain ada harapan.

“Emosi itu ada perasaan takut dan marah. Nah, dari survei-survei politik itu, bahwa di masyarakat itu, memang ketakukan lebih besar daripada harapan. Jadi maksudnya lebih gampang menggunakan efek ketakutan daripada efek harapan,” paparanya.

Efek ketakutan ini, juga digunakan dalam Pilpres di Amerika Serikat (AS). Anis Matta mengatakan, terpilihnya Donald Trump dan Joe Biden sebagai Presiden AS karena menggunakan ketakutan orang dengan pendekatan teori ‘Tumit Archiles’.

“Donald Trump menang itu, menggunakan ketakukan orang, terutama ketakutan kulit putih yang semakin menyusut dan ekonominya semakin marjinal, menjadi kelompok kelas menengah. Biden juga melakukan hal serupa, makanya Donald Trump terus menerus ditimpa kasus. Hal-hal begini tidak pernah terjadi sebelumnya, makanya Pilpres AS sekarang dikenal brutal dan kacau, karena bukan narasi harapan yang ditawarkan seperti Obama (Barack Obama), tapi ketakutan orang,” tegasnya.

Menurutnya, apa yang terjadi di Pilpres AS beberapa waktu lalu, juga akan terjadi di Pilpres 2024 mendatang. Dimana setiap orang akan lebih mencari titik kelemahan lawan, daripada melihat kekuatan narasi yang ditawarkannya.

“Anda tidak akan melihat kesatria atau jagoan Anda berduel dipanggung tinju atau MMA. Yang efektif di sini justru para sniper yang tengah mencari dimana Tumit Achiles itu ada, letak kelemahan lawan. Orang tidak memunculkan kekuatannya, tetapi orang memburu kelemahan lawan,” pungkas Anis Matta.(Tim K6)