Kabar6-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan mendorong istilah ‘Superpower’ Baru sebagai kosakata sehari-sehari dan mimpi Indonesia. Sehingga upaya untuk menjadi Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia segera terwujud dan menjadi kenyataan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks Episode #100 bertajuk ‘Merdeka Itu Menjadikan Indonesia Superpower Baru Dunia’, Kamis (17/8/2023) sore.

Diskusi Gelora ini dipandu Ketua Bidang Narasi DPN Partai Gelora Dadi Krismantono. Diskusi yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV ini, dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas 2016-2019 Prof Bambang Brodjonegoro, dan Pakar Hukum & Diplomasi Internasional Prof Hikmahanto Juwana.

“Jadi istilah Indonesia Emas, Superpower Baru, Kekuatan Kelima Dunia, memang harus ada dulu dalam mimpi kita. Harus jadi kosakata, sehingga kalau tidak ada dalam kata-kata, nggak akan terwujud dalam kenyataan, ” kata Fahri.

Karena itu, untuk menjadikan kata ‘Superpower Baru’ tersebut, sebagai kosakata sehari-hari, menjadi sangat penting.

“Kosakata ini akan terbawa dalam tidur kita, akan ada dalam arsitektur di mimpi kita. Kalau itu sudah ada, sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Jadi kosakata Superpower Baru harus kita gelorakan agar segera terwujud,” ujarnya.

Dalam rangka menggelorakan kata ‘Superpower Baru’ sebagai kosakata sehari-hari, maka Partai Gelora memaknai perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-78 dirayakan dengan cara berbeda.

“Jika ada yang memaknai dengan lomba panjat pinang, makan krupuk dan sebagainya yang lucu-lucu. Kita memberikan makna secara berbeda, kita adakan semacam perbincangan kecil untuk men-setup, apa yang kita rancang untuk masa depan Indonesia,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menegaskan, untuk menuju Indonesia Emas 2045 atau menjadikan Indonesia Superpower Baru dunia, dibutuhkan tiga ‘ledakan’ untuk mewujudkan hal itu. Yakni ledakan naratif, kapasitas kolektif, serta politik dan kepemimpinan.

Menurut Fahri, ledakan naratif diperlukan, karena kita tengah mengalami krisis naratif. Artinya, belum ada hal yang disepakati untuk mewujudkan masa depan Indonesia.

“Makanya kita ingin memberikan sesuatu yang bertenaga, yaitu Superpower Baru, bukan sekedar istilah Indonesia Emas. Ini yang harus kita bongkar, kita diskusikan dan rekonstruksikan menjadi arsitektur masa depan Indonesia,” jelasnya.

Sedangkan ledakan kapasitas kolektif diperlukan untuk menghilangkan hal-hal yang intoleran, yang mengatasnamakan kebebasan dan demokrasi.

“Negara harus mengupgrade ruang publik, fokus membangun ruang civic education misalnya, jangan intoleran terus. Nah, civic education ini harus diisi betul-betul supaya ada kesadaran umum tentang ruang bersama itu,” katanya.

Sementara ledakan politik dan pemerintahan diperlukan untuk memberi ruang kepada perencanaan pembangunan jangka panjang. Artinya presiden pengganti harus melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh presiden sebelumnya.

“Menjaga republik sebesar Indonesia ini, tidak gampang, dan alhamdulilah sekarang sudah 78 tahun. Kita ini negara besar, bukan negara kecil. Bagaimana kita memimpinnya, bagaimana kepemimpinannya yang akan datang dalam memimpin, perlu ada keberlanjutan,” katanya.

Partai Gelora berharap hal ini dapat melahirkan kesadaran politik semua pihak, tidak hanya partai politik (parpol) untuk memulai satu kontestasi gagasan besar mengenai masa depan Indonesia.

“Kita berharap akan lahir kesadaran politik dari partai politik sendiri untuk memulai satu kontestasi gagasan besar dan mengkonsolidasi gagasan ini, supaya betul-betul bisa menjadi tangga naik bagi Indonesia,” pungkasnya.

**Baca Juga: Partai Gelora Nilai Sekda Rudi Maesal Layak Jadi Pj. Bupati Tangerang

Lompat Tiga Kali Lipat

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas 2016-2019 Prof Bambang Brodjonegoro mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia secara GDP (Produk Domestik Bruto) sudah masuk ‘trillion dollar club’ atau melampaui 1 triliun dollar, kira-kira sekitar US$ 1,6 triliun.

“Menurut GDP negara-negara di dunia, kita sudah masuk negara G20, persisnya sekitar nomor 15. Kalau di ASEAN kita sudah jelas yang paling besar,” kata Bambang.

Sedangkan jika dilihat dari perkapita, Gross National Income (GNI) per kapita yang menjadi indikator, apakah suatu negara itu, kategorinya lower middle, upper middle, atau high middle.

“Indonesia, tepatnya hari ini 2023, baru naik kelas dari lower middle menjadi upper middle dengan GNI US$ 4.700 per kapita,” ungkapnya.

Jika melihat ukuran Indonesia, menurut Menteri Keuangan 2014-2016 ini, maka termasuk perekonomian yang kompleks, tapi juga penuh dengan prospek.

“Jadi kalau bicara Superpower dari sisi ekonomi, maka mau tidak mau dari GDP total minimal masuk lima besar. Dan waktu itu, kita proyeksikan 2045 masih mungkin tercapai,” katanya.

Namun, menurut Bambang, yang lebih menantang bagi Indonesia saat 100 tahun perayaan kemerdekaan pada 2045, adalah GNI-nya sudah harus diatas US$ 13.000.

“Maka secara gampangnya dalam 22 tahun ini, kita harus lompat tiga kali lipat. Nah, ini yang jadi tantangan berat kita. Kalau melihat sejarah perkembangan ekonomi berbagai negara di dunia banyak yang gagal dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap),” katanya.

Agar tidak gagal, Indonesia harus bisa ‘mengawinkan’ kemajuan teknologi dengan kemampuan kita dalam mengolah sumberdaya alam.

“Kita harus bisa memaksimalkan nilai tambah yang bisa dihasilkan oleh sumberdaya alam tersebut. Jangan sampai istilahnya, kita kembali lagi jadi petani dan penambang. Kita harus jadi produk yang punya nilai tambah tinggi dan kompetitif di pasar internasional,” katanya.

Selain itu, untuk menjadi negara mau di 2045, Indonesia juga perlu memperbanyak enterpreneur atau pengusaha UMKM. Saat ini jumlah UMKM di Indonesia masih sangat kecil, dan dari segi kualitas kalah jauh dari India.

“Indonesia perlu belajar dari India soal UMKM ini, sehingga bisa naik kelas menjadi pengusaha menengah atau besar. Jika kita punya penduduk 320 juta pada 2045, prediksi kami 70 persennya pengusaha menengah dan besar. Maka dia juga akan jauh lebih dewasa paham akan pentingnya politik, serta mapan secara bisnis. Inilah yang akan mendorong kemajuan ekonomi Indonesia,” tegasnya.

Dua Kunci Indonesia

Sebaliknya, Pakar Hukum & diplomasi Internasional Prof Hikmahanto Juwana dari Universitas Indonesia (UI) mengungkapkan Indonesia memiliki modal untuk menjadi negara superpower.

Ia mengatakan ada dua kunci bagi Indonesia untuk menjadi negara yang kuat. Dimana Indonesia harus mampu menawarkan ide-ide atau gagasan pada situasi di level internasional

Hikmahanto menyontohkan langkah Presiden Joko Widodo pada saat pertemuan negara G20. Saat itu, dirinya mengungkapkan Jokowi mampu menawarkan solusi konflik antara Rusia dan Ukraina.

“Pada waktu G20 beliau bisa, mempunyai strategi-strategi. Meskipun belum berhasil mengupayakan penyelesaian perang di Rusia dan Ukraina,” ujarnya.

Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani ini menilai, dalam tempo 22 tahun kedepan merupakan pekerjaan besar Indonesia sebelum menjadi Superpower Baru pada 2045,

Karena itu, ia berharap apa yang ditinggalkan para pemimpin kita agar tidak dinafikan oleh para pemimpin berikut. Jika selalu dinafikan, Indonesia tidak akan pernah punya kesempatan untuk membangun.

“Yang ada hanya memindahkan pendulum jam dari kanan ke kiri, tapi bagaimana kita menata batu bata menjadi bangunan yang kuat,” katanya.

Hikmahanto juga berharap agar para birokrat harus tetap dipertahankan meski terjadi perubahan kekuasaan, karena mereka adalah ujung tombak dalam pembangunan.

Sebab, sebagai aparatur sipil negara (ASN) mereka diminta netral, tidak boleh berpihak kepada partai politik atau pemimpin tertentu.

“Jadi untuk memastikan bahwa 2045, 22 tahun ke depan ke titik itu. Menurut saya para birokrat harus jangan diganggu begitu kan. Kebiasaan misalnya, saya jadi politisi ganti-ganti eselon 1 itu harus nggak boleh, karena mereka yang memegang visi,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6-Bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto akan membentuk kelompok kerja transformasi yang akan diisi putra-putru terbaik di Indonesia. Pembentukan kelompok kerja transformasi ini sebagai bentuk kerja nyata dan aplikatif.

Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, saat berbicara dalam sesi pemaparan strategi transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045 di Seminar Ekonomi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Balroom Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (15/8/2024) malam.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, bahwa Prabowo Subianto mengerti betul saat berbicara tentang ekonomi, karena memiliki garis keturunan dari orang-orang yang berpikir dan belajar ekonomi seperti Prof Margono Djojohadikoesomo dan Prof Soemitro Djojohadikoesomo, meskipun backgroundnya adalah seorang militer

“Karena itulah beliau berani mengajukan komitmen secara nasional untuk kembali ke jalan tengah, karena Pancasila adalah ideologi pertengahan,” kata Fahri saat menjadi panelis dalam seminar tersebut.

Menurut Fahri, Prabowo memiliki pemikiran sama dengan pendiri bangsa Bung Hatta (Muhammad Hatta), serta ekonom Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Mubyarto mengenai koperasi dan ekonomi Pancasila.

“Bahwa ekonomi liberal sekarang tidak sesuai dengan ekonomi konstitusi, tidak sesuai dengan ekonomi Pancasila. Kita perlu mengembalikan jiwa dari perekonomian nasional dengan meningkatkan peran koperasi,” ujarnya.

Untuk itu, Partai Gelora kata Fahri, mengusulkan dua hal prioritas strategi ekonomi kepada Prabowo Subianto apabila nantinya terpilih sebagai Presiden RI di 2024. Yakni pertama adalah perlunya penterjemahan teoritis untuk merekonstruksi ekonomi Pancasila dalam kebijakan moneter yang lebih riil.

“Nah yang kedua adalah menurut saya, ini agak praktis meyakinkan kepada pemain besar, bahwa ekonomi jalan tengah bukan tentang mematikan yang besar, tetapi memberikan porsi permainan kepada yang besar untuk terus menjadi besar. Sehingga memiliki manfaat besar kepada masyarakat umum sambil memperkuat yang berada di bawah untuk menjadi pemain yang lebih kuat,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini meminta para pemain ekonomi besar tidak perlu salah paham atau kwatir terhadap kepemimpinan Prabowo akan kehilangan harta mereka. Sebab, ekonomi Pancasila itu merupakan jalan tengah, bukan untuk mengerdilkan yang besar, tapi untuk menguatkan tulang punggung masyarakat banyak.

“Jadi basis bagi pertumbuhan dan kekuatan nasional kita ke depan, ekonomi kita harus melibatkan sebanyak mungkin orang, jangan ada yang jadi penonton,” katanya.

Fahri mengapresiasi terminologi yang dilahirkan Prabowo, bahwa situasi ekonomi Indonesia yang mulai membaik sekarang sebagai Jokowinomics. Namun, ia juga menyebutnya sebagai Prabowonomics.

“Jadi apa yang dilakukan Pak Prabowo dan Jokowi (Joko Widodo) memutuskan adanya rekonsiliasi nasional, bersatunya dua kekuatan yang berseteru berkali-kali. Alhamduillah dua tokoh ini dapat hidayah, mau duduk bersama dan melakukan rekonsiliasi, sehingga terjadi kekompakan yang luar biasa. Menyebabkan kita lolos dari krisis menghadapi Covid-19, bahkan sekarang ini kita mampu menghadapi ancaman dari adanya instabilitas global,” jelasnya.

**Baca Juga: Fahri Hamzah: Prabowo Punya Reputasi Tingkatkan Peran Indonesia di Internasional

Bisa Jadi Inspirasi

Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, yang mendapatkan nomor urut 7 di Pemilu 2024 ini menegaskan, bahwa apa yang dilakukan Prabowo dan Jokowi bukan sekedar main mata. Sebab, tidak mudah hal itu dilakukan, jika keduanya tidak mendapatkan hidayah dari Allah SWT.

“Kita sebagai bangsa ini punya catatan, bahwa kita kurang menghargai orang seperti yang dikatakan Pak Prabowo. Saya melihat sejarah dari generasi ke generasi, kepemimpinannya selalu terputus, tidak ada keberlajutan. Dari Bung Karno (Soekarno) ke Pak Harto (Soeharto) terputus seolah-olah tidak ada jasa kepemimpinannya. Termasuk di era reformasi, era kebebasannya, semua terputus, yang dilanjutkan justru konfliknya,” tegas Fahri.

Karena itu, Prabowo dan Jokowi berusaha untuk menyatukan semua elite nasional dengan menyudahi konflik, karena ada masalah lebih besar di depan mata yang lebih penting dan perlu dihadapi bersama, daripada memelihara konflik.

“Hei ada masalah besar di depan kita, jangan lagi bertengkar. Mari kita songsong masa depan Indonesia, ini kesempatan Indonesia menjadi bangsa besar. Saya ini, generasi yang suka bertengkar, pemberontak. Tapi kalau pertengkaran ini terus menerus terjadi, maka kita akan dangkal terus, orang lain sudah kemana, kita kemana,” paparnya.

Calon legislatif (caleg) Partai Gelora daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini menilai apa yang dilakukan Prabowo dan Jokowi bisa menjadi inspirasi bagi Presiden selanjutnya untuk melanjutkan kepemimpinan sebelumnya agar tidak dimulai dari nol lagi.

“Selam ini tidak ada pewarisan. Dari Bung Karno ke Pak Harto tidak ada pewarisan, dari Pak Harto ke generasi 98 juga tidak ada pewarisan. Padahal kita perlu ada visi keberlanjutan agar Indonesia Emas 2045 tidak boleh hilang. Itu jalan bagi kita untuk menjadi superpower baru,” ujarnya.

Fahri mengkritik pihak-pihak yang terus bertengkar atas nama kebebasan demokrasi liberal, karena hal itu akan merusak masa depan bangsa dan negara Indonesia. Akibat pertengkaran ini, program pembangunan yang dianggap berhasil pun harus dihentikan, dan Presiden selanjutnya memulai semuanya dari awal lagi.

Indonesia, lanjut Fahri, seharusnya meniru pola kepemimpinan di Singapura, yang terus berlanjut dari Lee Kwan Yew ke Goh Chok Tong hingga Lee Hsien Lonong, sehingga program pembangunannya tidak terganggu, meski pemimpinnya berganti-ganti, bukan mulai dari nol.

“Terakhir, saya ingin bilang begini. Waktu saya kecil, saya suka berantem dan kalau berantem kadang-kadang di pinggir hutan. Saya sampai capek ketika saya berantem dengan teman saya itu. Kadang-kadang saya berpikir sebagai anak kecil, mudah-mudahan ada orang yang lewat melerai kita, karena kita sudah capek berantem. Jadi saya merasa Pak Prabowo ini, ada di depan kita sekarang. Saya ingin Pak Prabowo ini menjadi orang yang melerai pertengkaran kita ini,” tegasnya.

Fahri menegaskan, bukan tidak paham demokrasi, yang memerlukan mekanisme check an balance atau makna oposisi, tetapi situasi global sekarang memerlukan adanya transisi keberlanjutan kepemimpinan di Indonesia dari Jokowi ke Prabowo.

“Jadi kita bukan tidak paham demokrasi, kita bukan tidak paham check and balance, bukan kita tidak paham makna oposisi. Tapi yang sedang terjadi sekarang, adalah di luar sana ada ancaman dunia tidak sedang baik-baik saja. Ada ancaman geopolitik yang besar yang bisa turun ke kita. Satu bangsa harus punya hasrat yang kuat untuk bersatu, sebab tidak ada yang kuat dan menjadi besar, kalau dia tidak bersatu. Insya Allah dibawa kepemimpinan Prabowo, Indonesia menjadi kuat, menjadi superpower baru,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, Partai Gelora sebagai partai baru turut berperan dalam menentukan arah pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Yakni mengajak partai politik (parpol) dan calon presiden (capres) dalam koalisi yang ada agar mengutamakan gagasan daripada mengedepankan kepentingan pragmatis seperti mengumpulkan jumlah ‘tiket’ Pilpres.

“Jadi terkait seberapa besar peran partai baru seperti Partai Gelora dalam Pilpres, kami dari awal terus mengangkat tema ide dalam dalam koalisi. Meskipun hal itu, belum ada fasilitasnya, karena adanya sistem presidential treshold (PT) 20 persen, tapi ini terus kami dorong,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Senin (14/8/2023).

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam program Gelora Petamaya dengan tema ‘Pemilu 2024, Antara Koalisi Parpol dan Koalisi Warganet’ yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV pada Minggu (13/8/2023) malam.

Fahri mengkritik koalisi parpol yang ada saat ini yang lebih mengedepankan pengumpulan ‘tiket’ Pilpres, bukan ide atau gagasan.

“Pertemuan-pertemuan selama ini, bukan pertemuan gagasan. Tapi merupakan pertemuan, kamu punya berapa tiket? Tiketnya bisa digabung atau tidak, serta berbasisnya lebih pragmatis dan transaksional,” katanya.

Menurut Fahri, sistem PT 20 persen menyebabkan parpol berupaya untuk mengumpulkan ‘tiket’ Pilpres agar bisa mencalonkan capres. Sehingga kepentingan pragmatis dalam mengumpulkan jumlah tiket lebih diutamakan daripada gagasan.

“Jadi memang ada kepentingan pragmatis supaya partai-partai mengumpulkan jumlah tiket yang cukup. Karena itu mungkin perubahan akan mungkin terjadi pada saat last minute. Hal Ini akibat persyaratan PT 20 persen,” katanya.

Persyaratan PT 20 untuk mengusulkan capres saat ini, kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019, membuat koalisi parpol sekarang sangat rawan, seperti yang terjadi di Pemilu 2024.

Karena itu, pertemuan elite parpol hanya melahirkan simbolisasi dari figur capres yang didukung, bukan lagi melihat gagasannya.

“Makanya kemudian koalisinya bergantung kepada pengumpulan tiket atau PT 20%. Makanya dia sangat bergantung juga kepada posisi dari calon presiden dan wakil presidennya,” katanya.

Namun, terlepas dari hal itu, kondisi sekarang justru menguntungkan posisi Prabowo, karena dia semakin diperlukan bagi kepemimpinan Indonesia yang akan datang.

Sebab, Partai Gelora melihat dalam situasi seperti sekarang, dimana lingkungan global yang berubah, bahwa figur seperti Prabowo Subianto ini diperlukan secara geopolitik untuk menjadi juru bicara bangsa sebesar Indonesia.

“Secara geopolitik Pak Prabowo diperlukan oleh Indonesia untuk menjadi juru bicara bagi sebuah bangsa besar yang harusnya punya peranan yang lebih aktif dimasa akan datang,” katanya.

Fahri berpandangan, bahwa figur Prabowo adalah sosok yang dikehendaki para pendiri bangsa, karena memiliki reputasi di dalam dan luar negeri. Sehingga bisa ikut menjaga perdamaian dunia seperti apa yang diamanatkan dalam konstitusi.

“Peran global Indonesia dalam pengaturan tata dunia kedepan akan semakin diperlukan, Dan orang yang punya kapasitas atau calon presiden yang punya kapasitas sebesar itu, adalah Pak Prabowo,” katanya.

**Baca Juga: Partai Gelora Nilai Sekda Rudi Maesal Layak Jadi Pj. Bupati Tangerang

Calon legislatif (caleg) Partai Gelora daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini berpandangan, Prabowo adalah capres yang paling kuat dan solid saat ini, termasuk dari sudut pembiayaan, sementara capres lain masih menunggu kepastian.

“Posisi Pak Prabowo sekarang sangat menguntungkan sebagai calon yang sudah akan jadi di hari-hari ke depan. Kita akan lihat stabilitas dukungan kepada Pak Prabowo akan semakin tinggi kita lihat ke depan,” ujarnya.

Persepsi Warganet

Sementara itu, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelora Endy Kurniawan mengatakan, Partai Gelora bekerjasama dengan Lembaga Riset Digital Cakradata berhasil memotret warni-warni koalisi capres di tingkat elit atau parpol dengan apa yang terjadi di dunia maya.

“Kita rekam persepsi warganet terhadap tiga koalisi yang ada. Periode pengambilan data adalah dari 1 Juni sampai 3 Agustus 2023. Kita kupas timeline pada setiap koalisi yang mendukung capresnya masing-masing Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan,” kata Endy saat memaparkan riset Gelora Petamaya.

Berdasarkan riset tersebut, calon wakil presiden (cawapres) wapres terkuat untuk Prabowo Subianto adalah Erick Thohir. Kemudian disusul Airlangga Hartanto, Muhaimin Iskandar dan Khofifah Indar Parawangsa.

Sedangkan cawapres untuk Ganjar Pranowo, namanya yang terkuat adalah Erick Thohir, disusul Agus Harimuti Yudhoyono (AHY). Kemudian Sandiaga Uno dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

Sementara cawapres untuk Anies Baswedan adalah AHY, lalu Menko Polhukam Mahfud MD dan Khofifah Indar Parawangsa.

“Jadi inilah persepsi warganet, kira-kira nama cawapres yang didukung untuk dipasangkan untuk capres Anies Baswedan. Siapa yang akhirnya dipilih kita tidak tahu,” katanya.

Menurut Endy, persepsi warganet menilai koalisi yang paling solid adalah Koalisi PDIP mencapai 83 persen, disusul Koalisi Perubahan untuk Persatuan sebesar 47,890 persen dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sebesar 34,813 persen.

“Kita tidak tahu apakah sampai pendaftaran pada Oktober nanti, apakah koalisinya sesuai dengan persepsi warganet. Sebab, apa yang terjadi di tingkat elite, belum tentu sama yang terjadi di warganet. Semuanya masih cair, belum benar-benar terkonsolidasi antar poros dan partai,” ujarnya.

Dari riset tersebut, kata Endy, juga terungkap, bahwa isu Partai Gelora akan deklarasi mendukung Prabowo Subianto, serta pertemuan Wakil Ketua Umum Partai Gelora dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan menjadi unggahan terpopuler dari warganet.

“Setelah itu baru unggahan PKB terkait Muhaimin Iskandar sebagai calon terkuat bacapres Prabowo Subianto dan kemudian prediksi warganet soal keterlibatan Partai Golkar pada peta koalisi yang ada di manapun,” katanya.(Tim K6)

Kabar6-Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya menggelar deklarasi dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024.

Dengan tambahan dukungan dari Golkar dan PAN, yang sebelumnya telah didukung Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Bulan Bintag (PBB) menjadi capres terkuat pemegang tiket Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, tambahan dukungan dari Partai Golkar dan PAN merupakan keuntungan Prabowo.

“Seperti saya duga Pak Prabowo akhirnya menjadi capres terkuat dukungannya. Di saat capres lain masih sulit karena ‘tiket’ tidak terpegang di tangan sendiri,” kata Fahri dalam keterangannya, Minggu (13/8/2023).

Menurut Fahri, apa yang dilakukan Prabowo bersama partai yang dipimpinnya, adalah sebuah manuver bebas dan tidak takut kebilangan tiket, meski ada ancaman dari PKB untuk menarik dukungan.

Namun, faktanya, Prabowo terus mendapatkan tambahan dukungan dari partai politik (parpol), sehingga koalisinya tidak hanya sebatas Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Karena itu, Fahri Hamzah menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo yang mendapatkan tambahan dukungan dari Golkar dan PAN terkair pencapresannya di Pilpres 2024

“Ini keuntungan beliau sebagai ketum partai yang nyapres. Manuver bebas dan tidak takut kehilangan tiket. Selamat Pak!” ucap calon legislatif (caleg) Partai Gelora daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini.

Ia melihat stabilitas ‘tiket’ Pilpres 2024 sudah dimiliki oleh Prabowo yang masuk dalam bursa capres hingga pendaftaran nanti.

Yakni tambahan bergabungnya PBB, kemudian disusul oleh Golkar, dan PAN yang baru saja mendeklarasikan dukungannya ke Prabowo Subianto.

“Bahkan Pak Prabowo juga bisa menentukan calon wakil presiden (cawapres) di waktu mepet sekalipun. Jadi dia tinggal ngomong misalnya nanti kalau tiba-tiba ada yang kepepet tinggal bilang hei ketua partai ini kamu aja jadi wakil saya. Jadi itu kawin, selesai,” ujarnya.

**Baca Juga: Partai Gelora Nilai Sekda Rudi Maesal Layak Jadi Pj. Bupati Tangerang

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini melihat gerakan Prabowo jelang Pilpres 2024 cukup elegan, dan tentunya hal itu akan dinilai masyarakat secara baik.

“Saya termasuk yang melihat langkah-langkah pak Prabowo itu elegan loh, dia nggak mau masuk terlalu jauh. Ini luar biasa, akan dibaca rakyat paling tidak ambisius,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini.

Seperti diketahui, Partai Gelora juga menyatakan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024. Saat ini Partai Gelora dan Partai Gerindra tengah mematangkan kesepakatan teknis acara deklarasi dukungan kepada Prabowo.

“Partai Gelora dan Gerindra sedang mematangkan kesepakatan teknis acara deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai capres,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dalam keterangannya, Jumat (4/8/2023).

Menurut Mahfuz, Partai Gelora dan Gerindra sudah beberapa kali melakukan pertemuan membahas teknis dan waktu deklarasi dukungan ke Prabowo.

Namun, waktu acara deklarasi masih menunggu kesepakatan bersama antara Ketua Umum Partai Gelora dengan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Artinya, pembahasan teknis deklarasi sudah selesai, tinggal menunggu waktu yang tepat acara deklarasi yang disepakati bersama antara Anis Matta dan Prabowo Subianto.

“Jadi pembahasan sudah dilakukan beberapa kali, tinggal menunggu kesepakatan waktu antara Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto,” ungkap Mahfuz.(Tim K6)

Kabar6-Sekretaris Daerah (Sekda) Maesal Rasyid, mendapatkan sorotan positif dari berbagai kalangan sebagai calon yang layak untuk mengisi posisi Penjabat (Pj) Bupati Tangerang.

Dengan latar belakang pengalaman yang luas dalam pemerintahan daerah dan dedikasi yang terbukti, pria yang karib disapa Rudi Maesal ini dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk mengisi posisi tersebut.

Disamping itu, Rudi Maesal terbilang cukup lama mengabdi dalam berbagai posisi di pemerintahan daerah berjuluk kota seribu industri tersebut.

“Pak Rudi, memiliki rekam jejak yang gemilang dalam memimpin beberapa program kunci pembangunan di Kabupaten Tangerang. Dedikasinya terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat sangat terlihat,” ungkap Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Kabupaten Tangerang Sukardin, kepada wartawan, Jumat (11/08/2023).

Sebagai Sekda yang telah lama berkiprah, kata Sukardin, Rudi Maesal juga memiliki pemahaman yang mendalam terhadap berbagai isu dan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Tangerang.

Dia menganggap hal ini sebagai keuntungan, karena dia akan dapat dengan cepat menyesuaikan diri dan mengambil tindakan yang diperlukan.

“Perlu kita ketahui bersama bahwa diakhir masa jabatan Bupati Ahmed Zaki Iskandar, Kabupaten Tangerang tengah gencar membangun berbagai mega proyek, diantaranya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tigaraksa dan lainnya. Oleh karenanya butuh sosok yang benar- benar mampu dan paham tentang arah dari pembangunan tersebut. Jangan sampai proses pembangunan itu terbengkalai gara- gara salah menunjuk orang,” katanya.

**Baca Juga: Gelar Deklarasi Bersama, Sukardin : Gelora Kabupaten Tangerang Siap Dukung Prabowo pada Pilpres 2024

Tak hanya itu, lanjutnya, untuk menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan dari proyek- proyek itu tak bisa diukur sekarang, karena prosesnya sedang berjalan dan penganggarannya pun masih bersifat tentatif.

Dikhawatirkan, ketika yang ditunjuk sebagai PJ. Bupati Tangerang bukan orang yang memahami tentang kondisi daerah, maka sudah dapat dipastikan proses pembangunan akan terhambat dan korbannya adalah masyarakat itu sendiri karena mereka tak bisa langsung menikmati manfaat dari pembangunan tersebut.

“Ini yang harusnya menjadi perhatian dan pertimbangan khusus bagi kita semua. Jangan sampai pembangunan yang sekarang sedang berjalan jadi terhambat hanya karena Pj. Bupati yang ditunjuk tak paham dengan kondisi kearifan lokal. Ingat sebentar lagi pemilu dan Pilkada akan digelar, dimana suhu politik semakin panas serta tarik menarik kepentingan juga akan sangat kencang, sehingga membuat pengambil kebijakan bingung menentukan sikap,” ujarnya.

Meski demikian, proses penunjukan Pj. Bupati Tangerang masih memerlukan persetujuan dan pertimbangan dari berbagai pihak terkait.

Namun, dukungan yang kuat terhadap Rudi Maesal menunjukkan bahwa dia memiliki potensi untuk membawa stabilitas dan kemajuan dalam kepemimpinan sementara di daerah tersebut.

“Diharapkan, keputusan mengenai penunjukan Pj. Bupati Tangerang akan diambil dengan mempertimbangkan semua faktor, termasuk pengalaman dan kualifikasi yang dimiliki, yakni menguasai kondisi daerah,” tandasnya.(Tim K6)

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Indonesia bisa menjadi kekuatan superpower baru dunia dengan adanya empat perspektif, yakni peluang, kemauan, jarak dan waktu.

“Sekarang pertanyaannya adalah kita mau atau tidak. Kalau bicara peluang menjadi superpower itu ada, sebab dunia sedang sangat kacau dan di tengah kekacauan ini akan lahir kekuatan-kekuatan baru, yang lama akan mati atau runtuh,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (8/8/2023).
Program ‘Anis Matta Menjawab’ ini dipandu oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar.

Menurut Anis Matta, Indonesia bisa sejajar dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan China untuk menjadi kekuatan superpower.

“Jadi kehadiran kita itu tidak mengeliminir yang lain, tapi kita nyelip di situ menjadi yang kelima. Selama ini saya juga suka menggunakan istilah kekuatan kelima dunia. Saya ingin Indonesia duduk bersama empat kekuatan utama itu,” katanya.

Anis Matta mengatakan, untuk melihat peluang Indonesia menjadi superpower baru bisa dilihat dari dua fakta sejarah. Pertama adalah sejarah yang berhubungan dengan Islam dan Barat, terutama perang salib.

“Persinggungan antara Islam dengan Barat adalah perang salib ini yang berlangsung dalam 8 gelombang selama 200 tahun dari abad ke 11-13,” ungkapnya.

Dalam persinggungan antara Islam dengan Barat ini, lanjut Anis Matta, Barat atau Eropa mengalami kekalahan dalam Perang Salib. Namun, hal itu justru menjadi titik awal kebangkitan Eropa.

“Perang salib telah menciptakan guncangan besar di Eropa, tetapi juga menjadi awal abad kebangkitan sains, kebangkitan ilmu pengetahuan. Disinilah kemudian lahirnya renaissance, revolusi industri dan revolusi maritim,” jelasnya.

Persinggungan antara Islam dan Barat selama 200 tahun, meski dimenangkan Islam dengan penaklukkan Konstatinopel oleh Kesultanan Turki Ottoman, dan mengakhiri Imperium Romawi Timur, tapi Islam justru mengalami kemunduran (decline)

“Tapi 40 tahun setelah itu, Andalusia jatuh. Bersamaan dengan itu, Columbus menemukan benua Amerika, dan Vasco de Gama menemukan anak benua India. Begitu ada revolusi maritim, maka justru dia menemukan dunia yang utuh,” katanya.

Sehingga kekuasaan Kesultanan Ottoman yang sebagian besar wilayah daratan dan Laut Mediterania, menjadi tidak relavan, ditambah lagi teknologi yang digunakan juga sudah lama dan tertinggal dari Eropa.

Selain itu, Eropa juga telah menemukan sumber kekayaan baru yang lebih besar. “Eropa butuh setengah abad lebih untuk menemukan dunia yang utuh. Revolusi maritim ini telah mengubah lanskap dunia. Akibat revolusi maritim ini, Indonesia juga dijajah Portugis pada tahun 1511,” katanya.

**Baca Juga: Partai Gelora & Gerindra Matangkan Deklarasi Prabowo sebagai Capres

Sedangkan kedua, jika dilihat dari sejarah modern, Kesultanan Ottoman juga kalah dalam perang dunia (PD) I, sehingga terus mengalami kemunduran. Selain itu, meski Inggris dan Perancis menjadi pemenang, dan menjadi imperium yang menguasai dunia pada abad 18-19 juga terus sama mengalami kemunduran.

“Kemunduran Inggris semakin menyedihkan, sampai tidak punya pemimpin dari dalam negeri sendirinya seperti sekarang. Pemimpinnya orang India (Rishi Sunak, red) sekarang,” katanya.

Sementara pada PD II melahirkan imperium baru, yakni Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet yang merupakan kelanjutan dari peradaban Barat. Namun, kemudian Soviet runtuh, tinggallah AS sendirian sebagai imperium.

Tetapi, hal itu tidak bertahan lama, berjalan sekitar 30 tahun, kemudian muncul kekuatan baru Rusia dan China. Namun, ia tidak tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertarungan ini.

“Tapi dengan dua fakta sejarah ini, saya mau menjelaskan bahwa dimana letak peluang Indonesia untuk menjadi superpower baru. Jika kita menggunakan sejarah, akan berulang lagi. Akan ada benturan-benturan yang panjang, dan kekacauan yang panjang lagi yang melelahkan,” katanya.

Akibat benturan yang panjang ini, kata Ketua Umum Partai Gelora, kekuatan utama dunia yang akan keluar sebagai pemenang, adalah pemenang yang telah banyak kehilangan energi dan sumber daya.

“Apakah kita akan kembali ke sistem bipolar lagi, saya tidak percaya. Tapi apakah kita akan kembali ke sistem multipolar, itu yang diinginkan oleh para pihak atau , pendatang baru. Yang pasti akan terjadi konflik geopolitik dalam waktu yang lama, yang akan sangat melelahkan,” katanya.

Hal ini akan menjadi sebab adanya kebangkitan satu bangsa dan keruntuhan satu bangsa, karena adanya kelelahan dalam konflik tersebut.

“Di tengah keretakan inilah, ada peluang Indonesia menjadi superpower baru. Sebab, begitu berperang dia (kekuatan utama global) perlu kawan untuk membentuk aliansi-aliansi baru di kemudian hari,” ujarnya.

“Jadi begitu ada crash, disitu ada peluang. Dan saya percaya bahwa Indonesia punya peluang itu, karena ada keretakan geopolitik sekarang ini. Dari teori siklus, peluangnya menjadi superpower itu ada, tapi kita punya kemauan atau tidak, ini yang harus kita jawab bersama,” paparnya.

Jika berbicara soal kemauan, Anis Matta berharap adanya perubahan mindset dari bangsa ini. Sebab, bangsa Indonesia punya masalah dengan keinginannya, tidak berani bermimpi besar dan jarang melakukan prestasi hebat.

“Manusia Indonesia lebih suka yang gimick-gimick, apalagi dalam politik, tidak suka kampanye-kampanye yang besar. Ngapain jualan superpower baru dalam politik, itu hanya orang gila, kita yang kongkrit saja,” katanya.

Karena itu, dalam hal pencapaian (achievement), Indonesia kalah dari China, karena memiliki semangat yang rendah dan kemampuanya tidak maksimal, padahal peluangnya ada sebagai superpower baru dunia.

“Ini yang saya bilang, langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Ada gap antara potensi dan pencapaian, karena achievement kita rendah. Ini yang harus kita lawan, inilah tantangan kita sebagai bangsa,” katanya.

Anis Matta berharap ada upaya untuk membangkitkan semangat dan kemauan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita besar. Sebab, peluangnya ada, tinggal didukung kemauan maksimal untuk mewujudkannya.

“Kenapa Partai Gelora ini, kita namakan gelombang, karena kita tidak ingin menjadi ombak di dalam secangkir kopi, sebab hanya bikin gaduh saja, tapi jadilah gelombang. Saya mungkin dianggap sebagai pemimpi, dianggap itu tidak efektif sebagai bahan kampanya. Tetapi tujuan kita mendirikan partai ini, adalah untuk melakukan hal-hal besar,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyayangkan sikap pihak tertentu yang membuat kategorisasi mengenai peran anak muda dalam politik.

Ada upaya melarang anak muda untuk memimpin dan berperan dalam memajukan bangsa, dan terus melanggengkan kekuasaan para generasi tua di politik.

“Sekarang ini ada kategorisasi, bahwa seolah-olah usia anak muda kita ini belum boleh berperan atau atau kalau boleh berperan, berperannya boleh terlalu maksimal,” kata Fahri Hamzah saat memberikan Orasi Keumatan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Islah, Bondowoso, Jawa Timur, Sabtu (5/8/2023) malam.

Padahal dalam sejarah Islam, menurut Fahri, anak muda atau pemuda menjadi pemimpin seperti Muhammad Al Fatih, Sultan Turki Ottoman yang berkuasa selama dua periode, yakni sejak Agustus 1444-September 1446, dan Februari 1451-Mei 1481.

Al Fatih dikenal sebagai penakluk Konstantinopel (sekarang Istanbul, Turki), yang sekaligus mengakhiri riwayat imperium Kekaisaran Romawi Timur.

“Dia diangkat Sultan umur 19 tahun, pada umur 21 tahun memimpin penaklukan Konstatinopel dan mengubah namanya menjadi Istambul. Al Fatih bisa menaklukan sebuah imperium besar, artinya anak muda bisa membuat penaklukan besar,” katanya.

Karena itu, Fahri mengapresiasi kehadiran ribuan anak-anak muda yang tergabung dalam Majelis Bershalawat Al Fatih dalam Orasi Keumatan yang disampaikannya di Ponpes Al Islah Bondowoso ini.

“Malam ini, berkumpul banyak anak-anak muda putra dan putri bersemangat dan bershalawat, serta bergelora. Kalau Al Fatih umur 21 tahun menaklukkan Konstatinopel, maka anak-anak muda di sini juga akan punya penaklukkan baru,” ujar Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

Fahri lantas mengungkapkan, mengenai peran pemuda hebat yang disebutkan di dalam Al Qur’an seperti Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS, serta Rasulullah, Nabi Muhammad SAW.

“Pemuda Ibrahim dikenal sebagai pemuda yang pandai beragumen atau hujjah. Dia berani berdebat dengan Raja Namrud, setelah menghancurkan patung atau berhala-hala,” katanya.

Sedangkan pemuda Ismail dikenal karena ketaatan setelah ada perintah dari Allah SWT untuk menyembeli dirinya dirinya. Karena ketaatan Ismail ini, pengorbanan dirinya saat ini diperingati sebagai Hari Raya Idul Adha, turunnya perintah berhaji dan berkurban.

“Sementara dari garis keturunannya, Rasulullah, Nabi Muhammad SAW telah merekonstruksi sejarah masa lalu dan memproyeksikan sejarah umat dan bangsanya ke depan,” katanya.

Kemudian selama 23 tahun Rasulullah SAW menyusun kekuatan dan akhirnya mendirikan Negara Madinah, serta menaklukan seluruh jazirah Arab dan daerah lain di dunia.,” katanya.

“Rasulullah berhasil merekonstruksi pembangunan peradaban Islam sampai hari ini. Islam menjadi agama paling besar nomor dunia di dunia. Sehingga tidak akan muncul hari kiamat dalam waktu dekat, karena Islam menjadi rahmatan lil alamin,” katanya.

Fahri berharap para generasi Al Fatih di Indonesia bisa menaklukkan jiwa masyarakat Indonesia dan umat manusia dengan menciptakan gelombang baru untuk kemajuan Islam.

Ia menilai maraknya LGBT saat ini, akibat kegalauan jiwa akan identitasnya. Padahal dirinya sudah jelas laki-laki atau perempuan sesuai kondratnya. Semua manusia sekarang murung, serta mengalami kegalauan yang luar biasa.

“Saya ingin gerenasi Al Fatih ini bisa menaklukkan hati dan jiwa manusia dengan mengajak bershalawat kepada Rasulullah SAW. Mari kita galakkan shalawat untuk menaklukkan jiwa yang sombong, angkara murka, menghancurkan kezaliman dan menghilangkan kemunafikan,” katanya.

Fahri meminta tradisi bershalawat harus digalakkan di seluruh Indonesia agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki jiwa dan kecintaan terhadap Islam.

**Baca Juga: Partai Gelora akan Dorong Pemisahan Pileg dan Pilpres Jadi Agenda Bersama Usai Pemilu 2024

Sehingga Indonesia memiliki generasi rabbani (memiliki pengetahuan Al Qur’an dan Hadist) yang bisa menyongsong kebangkitan Islam di masa akan datang.

“Tradisi bershalawat ini harus merata di seluruh tanah Jawa dan seluruh Indonesia. Kita nanti bikin Majelis Bershalawat di New York dan Washington DC agar pesan dan cinta mengenai ajaran Islam bisa sampai kepada mereka semuanya,” tegas Fahri.

Konsolidasi Kader

Sebelum memberikan Orasi Keumatan, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah terlebih dahulu menggelar konsolidasi kader di Ponpes Al Islah, Bondowoso pada Sabtu (5/8/2023) sore harinya.

Konsolidasi ini dihadiri kader Partai Gelora dari tapal kuda atau pantura Jawa Timur, antara lain dari Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso, Jember dan lain-lain.

Dalam orasinya, Fahri Hamzah menjelaskan berdirinya Partai Gelora didasari oleh narasi dan idealisme, bukan berorientasi pada uang, serta dalam kancah politik membawa gagasan rekonsiliasi.

“Alhamdulillah gagasan ini oleh Pak Jokowi (Joko Widodo). Akhirnya kubu Pak Jokowi dan kubu Pak Prabowo (Prabowo Subianto) terjadi rekonsiliasi,” ungkap Fahri.

Partai Gelora, lanjut Fahri, terus memberikan masukan yang konsisten kepada Jokowi dan Prabowo untuk untuk melanjutkan terus melanjutkan rekonsiliasi ini.

Ia berharap masyarakat Indonesia bisa bersatu menjadi superpower baru dunia. Partai Gelora menginginkan agar Prabowo Subianto menjadi tokoh pemersatu di Pemilu 2024.

“Saya berharap dalam pesta demokrasi nanti, rakyat tidak berpecah belah dan berselisih seperti pada Pilpres 2019. Insyaallah Partai Gelora akan mencalonkan Pak Prabowo sebagai calon presiden,” pungkas Fahri.(Tim K6)

Kabar6-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tengah mematangkan kesepakatan teknis acara deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Partai Gelora dan Gerindra sedang mematangkan kesepakatan teknis acara deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai capres,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dalam keterangannya, Jumat (4/8/2023).

Menurut Mahfuz, Partai Gelora dan Gerindra sudah beberapa kali melakukan pertemuan membahas teknis dan waktu deklarasi dukungan ke Prabowo.

Namun, waktu acara deklarasi masih menunggu kesepakatan bersama antara Ketua Umum Partai Gelora dengan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Artinya, pembahasan teknis deklarasi sudah selesai, tinggal menunggu waktu yang tepat acara deklarasi yang disepakati bersama antara Anis Matta dan Prabowo Subianto.

“Jadi pembahasan sudah dilakukan beberapa kali, tinggal menunggu kesepakatan waktu antara Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto,” ungkap Mahfuz.

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora sendiri telah menghimpun usulan dukungan secara resmi dari 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-Indonesia terhadap pencalonan Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024.

Sebelum dukungan resmi disampaikan ke DPN, 38 DPW telah menggelar konsolidasi dukungan setelah mendapatkan rekomendasi dukungan serupa dari 514 kabupaten/kota atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Selain menyampaikan surat resmi dukungan ke DPN, DPW Partai Gelora juga menyampaikan dukungan itu, langsung ke Partai Gerindra, partai pendukung Prabowo Subianto di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Dukungan Partai Gelora tersebut, berdasarkan aspirasi usulan dan dorongan dari struktur, serta kader Partai Gelora di daerah.

“Insya Allah sebentar lagi Partai Gelora akan mendeklarasikan dukungan capresnya ke Pak Prabowo Subianto,” katanya

**Baca Juga: Partai Gelora akan Dorong Pemisahan Pileg dan Pilpres Jadi Agenda Bersama Usai Pemilu 2024

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menegaskan, partainya segera mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 dalam waktu dekat.

“Sebagian besar DPW Partai Gelora sudah mengirimkan surat pernyataan dukungan ke DPN sebagai capres,” kata Anis saat menghadiri Milad PBB ke -25 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Minggu (30/7/2023).

Anis menegaskan, Gelora siap mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto menjadi Presiden pada Pemilu mendatang.

“(Deklarasi) dalam waktu dekat. Sebab, di dalam sudah setuju, tetapi ada kemungkinan akan ada Mukernas,” ungkapnya.

Dukungan Partai Gelora kepada Prabowo, lanjutnya, tidak terlepas dari pengalaman Prabowo yang kini menjabat sebagai Menhan. Sebab hal tersebut yang menjadi modal berharga untuk memimpin Indonesia.

“Pertama karena ada kedekatan ideologi dengan beliau. Karena Gerindra itu, dekat dengan kami. Saya yakin Pak Prabowo lah yang bisa menyatukan kembali,” tuturnya.

Lebih lanjut, Anis mengatakan, dirinya telah melakukan pembicaraan panjang bersama Prabowo Subianto. Menurutnya, diskusi tersebut juga telah mendapat dukungan dari kader Partai Gelora.

“Sudah menyampaikan suratnya Prabowo sebagai Calon Presiden. Kedua, sudah melakukan pembicaraan dengan Pak Prabowo. Nah, (deklarasi) bisa dari Mukernas atau langsung deklarasi. Sebab, surat dukungan sudah ada,” katanya.(Tim K6)

Kabar6-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai Pemilu 2024 adalah pemilu transisi yang sangat penting bagi kita semua sebagai bangsa. Pengalaman pahit terjadinya pembelahan yang begitu luas dan dalam pada 2019 lalu, diharapkan tidak terjadi lagi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik saat memberika pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk Menakar Format Koalisi Capres pada Pemilu 2024, Rabu (2/8/2028) sore.

“Saya kira kita semua telah bersepakat, bahwa Pemilu 2024 ini adalah pemilu transisi yang sangat penting bagi kita,” kata Mahfuz dalam diskusi yang dihadiri Ketua Bapilu Partai Nasdem Effendi Choirie (Gus Choi), Sekjen PPP Arwani Thomafi dan Sekjen PBB Afriansyah Noor.

Menurut Mahfuz, bangsa Indonesia pernah memiliki pengalaman pahit pada Pemilu 2019 lalu, dimana terjadi pembelahanan politik yang begitu luas dan dalam.

“Sampai akhirnya kita setiap hari harus disisipkan dengan kosakata cebong, kampret dan seterusnya. Dan itu saya kira tidak perlu terjadi lagi,” katanya.

Mahfuz mengatakan, ada satu modalitas penting yang sudah kita dapatkan hari-hari ini, yakni dimana partai-partai Islam telah terdistribusi di tiga formasi koalisi calon presiden (capres).

“Walaupun di partai kita ini banyak kejutan-kejutan sampai akhir, tapi mudah-mudahan kejutannya tidak sampai menjauhkan dari proses pemilu yang damai dan harmonis,” ujarnya.

Sekjen Partai Gelora ini berharap agar kepentingan masyarakat secara umum tetap harus diutamakan, dimanapun posisi politiknya. Sebab, pada akhirnya semua pihak akan memiliki titik-titik persamaan demi kepentingan publik yang lebih besar.

“Saya kira ini, satu hal yang ingin saya highlight terus. Tetapi saya mau mengingatkan, bagaimana agar Pileg tetap tidak terleminasi oleh isu Pilpres. Jangan sampai nanti capres kita sukses, tapi target kita di Pileg jadi berantakan, karena perhatian masyarakat begitu dominan dengan isu Pilpres,” katanya.

Partai Gelora, lanjut Mahfuz, sejak awal sudah meminta agar pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dipisahkan.

Namun, hal itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan diputuskan pelaksanaan Pileg dan Pilpres tetap berlangsung serentak pada Pemilu 2024.

“Jadi memang soal Pileg dan Pilpres ini perlu mendapatkan perhatian. Kami setahun yang lalu, meminta untuk meninjau kembali keputusan tentang penyelenggaraan Pileg dan Pilpres secara bersamaan. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi agenda bersama nantinya,” harap Mahfuz.

Mahfuz menegaskan, pelaksanaan Pileg dan Pilpres secara bersamaan tidak menciptakan efiesiensi, malahan sebaliknya. Pelaksanaan Pemilu justru kurang mendapatkan atensi dari pemilih.

“Karena kuatnya perhatian ke Pilpres dibandingkan ke Pileg, maka menyebabkan terjadinya pembelahan di akar rumput. Bahkan sudah 5 tahun berlalu, elitenya sudah terkonsolidasi, tapi sisa-sisa pembelahan di masyarakat ini yang nampaknya belum belum tuntas sampai sekarang,” jelasnya.

“Tapi mudah-mudahan pembelahan politik yang terjadi di 2019 ini tidak terjadi. Karena jika itu terjadi lagi, ongkos terbesar itu ditanggung oleh masyarakat,” kata pungkas Mahfuz.

**Baca Juga: 29 DPC Gelora di Kabupaten Tangerang Kembali Gelar Deklarasi Dukungan Prabowo Capres 2024

Tawarkan Gagasan, bukan Framing

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Nasdem Effendi Choirie berharap agar semua pihak untuk tidak saling mencari kelemahan atau saling menfitnah.

Sebab, kata dia, dari ketiga capres yang ada, baik Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo ataupun Anies Baswedan, sama-sama putra terbaik bangsa.

“NasDem sudah sepakat, Pak Surya Paloh mendoktrin kami, Prabowo oke, Ganjar oke, semua kader bangsa. Anies juga oke. Mari kita tawarkan gerakan perubahan untuk Indonesia ke depan,” kata Gus Choi.

Dengan adanya demokrasi yang bertanggungjawab, maka diharapkan kualitas demokrasi Indonesia akan semakin berkualitas. Gus Choi menyerahkan semua pilihan ke publik untuk memilih siapapun, kandidat yang dianggap terbaik untuk 5 tahun yang akan datang

“Mari kita tawarkan gagasan. Mari kita tampilkan kelebihan masing-masing, bukan saling memfitnah atau saling mencari kelemahan dan kekurangan masing-masing. Kita serahkan kepada rakyat, terserah mau pilih siapa. Siapapun yang terpilih, Insya Allah untuk Indonesia 5 tahun yang akan datang,” katanya.

Karenanya, dia berharap agar politik di Indonesia mengedepankan pertarungan gagasan atau ide ketimbang membuat framing-framing yang tidak benar kepada salah satu kandidat, yang hanya menimbulkan fitnah.

“Karena itu ke depan yang kita inginkan, harapan kita, harapan dari sebuah pergerakan politik, pertarungan politik itu bukan memberi cap yang buruk tapi bagaimana gagasan, bagaimana kita bertarung, bukan saling mencari cap yang buruk, saling mencari kelemahan, (tapi) gagasan. Itu yang kita tawarkan,” kata Gus Choi.

Hal senada disampaikan Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi. Arwani meminta semua pihak bisa memberikan teladan yang baik kepada publik, termasuk juga memperlihatkan ke dunia internasional mengenai kualitas demokrasi Indonesia.

“Ayo sama-sama kita memberikan teladan kepada semuannya termasuk juga memperlihatkan ke dunia internasional, bahwa Indonesia bisa mempraktekkan demokrasi yang indah, demokrasi yang riang gembira,” kata Arwani.

Arwani mengatakan, semua kandidat dan partai poliik peserta Pemilu 2024 telah memiliki catatan sejarah masing-masing. Ia menyerahkan semua pilihan kepada publik dan diharapkan tidak ada tindakan yang bisa mengurangi kualitas demokrasi.

“Kita kembalikan kepada rakyat. Semoga cara kita berdemokrasi yang semakin membaik ini, dengan cara plus minus yang ada, tidak ada tindakan-tindakan yang akan mengurangi kualitas demokrasi yang sama-sama butuhkan,” katanya.

“Insya Allah 2024 akan menjadi ajang bagi seluruh anak bangsa dalam memberikan jawaban yang terbaik, bagaimana kita membangun bangsa, mengisi ruang-ruang kosong untuk kita bangun bersama untuk masyarakat Indonesia,” imbuhnya.

Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor berharap agar Pemilu 2024 yang dilaksanakan secara serentak antara Pileg dan Pilpres bisa berjalan lancar. Sehingga pemilunya menjadi Pemilu yang damai, aman, adil serta bermartabat.

“Partai Bulan Bintang tentunya sangat berharap pemilu ini menjadi pemilu yang damai, aman, adil, serta bermartabat. Pemilu ini kan pemilu serentak, antara Pileg dan Pilpresnya berbarengan, semoga semua berjalan baik,” kata Afriansyah.

Jika semua berjalan baik, kata Afriansyah, maka akan dihasilkan wakil-wakil rakyat yang amanah dalam Pileg, sementara di Pilpresnya didapatkan pemimpin yang bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat agar lebih baik lagi.

“Jika semua berjalan baik, di Pilegnya akan dihasilkan wakil-wakil rakyat yag amanah yang betul-betul bisa mewakili rakyat. Kemudian Pilpresnya, terpilih Presiden yang betul-betul yang bisa membawa kesejaheraan yang lebih baik lagi,” katanya.

Karena itu, Afriansyah meminta semua penyelenggara Pemilu 2024 mulai dari KPU RI dan Bawaslu RI, serta Polri dapat melaksanakan Pemilu secara adil, sehingga tidak menimbulkan gejolak ketidakpuasan puas berlebihan di masyarakat yang bisa mengganggu kualitas demokrasi kita.

“Jadi lembaga-lembaga yang menyelenggarakan Pemilu seperti KPU dan Bawaslu, serta Polri kita minta betul-betul agar melaksanakan Pemilu dengan adil, bersikap arif dan bijaksana, serta betul-betul menjunjung azas jurdil,” pungkas Afriansyah.

Kabar6-Warganet menilai figur calon presiden (capres) Prabowo Subianto memiliki kepedulian terhadap pertahanan dan keamanan Indonesia, dibandingkan dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Prabowo dianggap ide dan gagasan terhadap pertahanan Indonesia, isu pertahanan negara bukan hanya soal keamanan, melainkan juga terkait pangan, energi dan keuangan.

“Berdasarkan percakapan digital warganet banyak menganggap figur Prabowo Subianto memiliki keterkaitan kuat terhadap isu pertahanan dan keamanan,” kata Endy Kurniawan, Ketua Bidang Rekuitmen Anggota DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Selasa (1/8/2023).

Hal itu disampaikan Endy saat menyampaikan hasil riset digital Gelora Petamaya bekerja sama dengan Lembaga Riset Digital Cakradata dengan tema ‘Menyongsong Pemilu dan Pilpres 2024 Isu Pertahanan & Keamanan’.

Dalam pengambilan data yang dilakukan pada 1 Januari-26 Juli 2023, itu terungkap bahwa percakapan warganet terhadap persepsi bakal calon presiden mengenai isu pertahanan dan keamanan, Prabowo menempati posisi teratas, diikuti Ganjar dan Anies.

“Prabowo Subianto paling banyak dibicarakan, percakapannya mencapai 9.254 percakapan. Kemudian Ganjar Pranowo 866 percakapan dan Anies Baswedan 455 percakapan,” jelasnya.

Atas dasar hal itu, warganet beranggapan bahwa gaya kepemimpinan Prabowo Subianto dianggap dapat menjadi kandidat Presiden yang sesuai untuk mengatasi isu terkait pertahanan dan keamanan.

“Prabowo bisa memberikan perasaan aman dan kepastian tentang masa depan Indonesia. Karena ketika bicara ancaman pertahanan dan keamanan itu juga terkait pangan, energi dan keuangan,” ujarnya.

Prabowo juga dinilai sebagai figur yang paling mampu dalam menjaga maritim Indonesia dari ancaman situasi geopolitik di kawasan Asia Pasifik dari potensi konflik antara Amerika Serikat dan China yang bisa berdampak langsung pada Indonesia.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, Indonesia memerlukan capres yang memiliki wawasan geopolitik dan dan diperhitungkan secara geopolitik.

“Artinya jika seseorang diperhitungkan secara gopolitik, maka orang itu akan dipercaya untuk mengamankan kawasan kita ini. Kalau dia memimpin Indonesia, dia akan punya posisi gepolitik yang lebih kuat,” kata Fahri Hamzah.

**Baca Juga: Anis Matta : Partai Gelora Siap Deklarasikan Dukungan ke Prabowo Dalam Waktu Dekat

Menurut Fahri Hamzah, negara tetangga memiliki kecenderungan agar Indonesia tidak memiliki pemimpin yang mengerti betul masalah geopolitik, karena akan merugikan mereka.

“Calon presiden yang mengerti geopolitik akan mendatangkan kecurigaan dari negara-mnegara tetangga, karena ada kecenderungan kalau bisa Presiden Indonesia tidak punya kepedulian geopolitik. Impor pangan, energi pasti akan dihentikan, termasuk ekspor tenaga kerja, karena akan mendorong kemandirian. Jika semua distop, ini akan merugikan mereka,” ujarnya.

Fahri menegaskan, Presiden yang mengerti geopolitik, serta memahami isu pertahanan dan keamanan saat ini diperlukan di tengah situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja.

“Jadi memang kita perlu capres yang memahami isu pertahanan dan keamanan. Ini penting ada capres yang mempunyai visi ketika dunia dalam situasi seperti sekarang, dunia tidak baik-baik saja ada konflik yang terbuka, ekonomi, pertahanan. Jangan sampai kita menjadi korban lagi, jadi collateral damage. Karena itulah perlu orang yang punya pendirian atau pengetahuan untuk memimpin Indonesia,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menambahkan, Prabowo Subianto adalah capres yang juga memiliki kedalaman berpikir mengenai kemandirian, dibandingkan capres lain.

“Prabowo menurut saya capres atau tokoh paling banyak berbicara tentang bagaimana kemandirian baik itu pangan dan energi. Bahkan sebagai Menteri Pertahanan, beliau bisa menyakinkan Presiden, bahwa pangan bagian dari pertahanan. Ini tidak kita dengar dari capres-capres lain,” pungkasnya.(Tim K6)