Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, pemilihan presiden (pilpres) 2024 penuh dengan misteri dan membingungkan, yang telah memunculkan tiga nama kandidat calon presiden (capres), yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

“Sekarang ini kita agak terpaksa membicarakan tiga nama calon presiden lebih kepada pribadinya, figurnya. Bukan pikiran-pikirannya yang berkembang, tapi like and dislike. Ini yang kita sayangkan. Misterinya akan banyak,” kata Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Ganjar, Prabowo, Anies : Memotret Survei Capres 2024’, Rabu (30/8/2023) sore.

Dalam diskusi yang dipandu Ketua Bidang Narasi Partai Gelora Dadi Krismatono ini, Fahri berharap agar semua pihak berpikir negarawan dan rasional, tidak mengedepankan sentimen dan memelihara konflik di tengah situasi sekarang.

“Kami ada dalam posisi menjaga kepentingan lebih besar ke depan supaya tidak ada konflik, agar bisa lebih bermanfaat dan semua bisa bersatu,” katanya.

Fahri meminta semua pihak untuk melihat peluang & celah di tengah krisis saat ini, agar Indonesia bisa maju ke depan. Sebab, perang Rusia-Ukraina diprediksi akan terus berkepanjangan.

Sehingga politisi Indonesia perlu menyiapkan sebuah transisi yang tidak memunculkan konflik 5 tahunan lagi ke depan.

“Saya ingin ada transisi yang terorginasir, menciptakan satu pemerintahan yang terkonsolidasi, siapapun yang terpilih nanti. Parlemennya difasilitasi sebagai alat oposisi yang kritis, dan pemerintahan dengan koalisi yang ada juga tidak perlu mengkhawatirkan,” katanya.

Karena itu, Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini sudah mengusulkan adanya perdebatan-perdebatan antar ketua umum (parpol) partai politik, calon legislatif (caleg), termasuk capres.

Namun usulan tersebut, tidak pernah direspon oleh KPU dan sekarang tidak menjadi relevan lagi usulan ini dilanjutkan, karena sudah semakin dekat Pemilu 2024.

“Karena mata kita semua tertuju kepada tiga orang ini, maka kami harus memilih seseorang yang kira-kira menjamin bahwa masa depan kita itu, akan terkonsolidasi dengan baik. Dan itulah pertimbangannya, kenapa kita memilih Prabowo,” ujarnya.

Namun, Fahri menilai munculnya tiga nama capres dari proses kandidasi yang membingungkan, dan tidak melalui proses demokrasi yang prosedural, tapi muncul karena dorongan elektabilitas dari hasil lembaga survei.

“Harusnya kalau kita bicara nominasi normal adalah ada proses di dalam partai itu, final dulu, baru setelah itu orang itu disurvei, diserahkan kepada market,” kata Fahri.

Menurut dia, hasil survei yang memaksa PDIP mengusung Ganjar Pranowo ketimbang Puan. Padahal sebelumnya juga sudah ada perjanjian Batutulis, antara Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto.

“Dalam analisa saya tadinya akan ada pasangan Prabowo-Puan. Tapi tiba-tiba mendukung Ganjar, semua argumen-argumen ditolak, padahal beberapa bulan lalu beliau dikritik dan muncul Dewan Kolonel,” ungkapnya.

Demikian pula dengan Anies Baswedan, yang jauh-jauh hari sudah didukung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS, tetapi kesulitan dalam menentukan calon wakil presiden (cawapres).

“Sementara Prabowo dianggap yang paling kuat dibandingkan ketua umum Golkar, PKB dan PAN. Ini kenapa Pak Anis Matta menyebut Prabowo itu ‘man of the moment’, karena ini momentum Prabowo,” katanya.

Hal ini, lanjut Fahri, merupakan bagian dari misteri penetapan kandidasi capres, disamping tidak adanya regulasi soal debat capres, karena memang tidak menarik.

Justru lebih menarik ketika para capres datang ke basis massa tradisional seperti pesantren ketimbang menfalitasi debat. Sehingga Pilpres 2024 akan lebih asyik dan menarik, karena penuh dengan misteri.

“Karena miskinnya regulasi, maka jurus-jurus yang akan keluar di dari ketiga kandidat di pemilihan presiden ini lebih banyak merupakan jurus-jurus misterius yang bisa memenangkan pertarungan,” tegasnya.

Tiga Sekrenario

Sementara itu, pengamat politik Universitas Paramidana Hendri Satrio memprediksi akan ada tiga sekrenaio yang terjadi dalam Pilpres 2024 ini.

Pertama, Pilpres berlangsung baik-baik saja, kedua hanya akan ada satu pasangan calon yang maju, dan ketiga perpanjangan jabatan Presiden Tiga Periode

“Jadi skenario pertama itu, Pemilu dan Pilpres akan berlangsung baik-baik saja, baik satu putaran atau dua putaran sesuai dengan jadwal yang dibuat KPU. Dan yang menang akan dilantik pada 20 Oktober,” kata Hendri Satrio (Hensat).

Skenario kedua dikhawatirkan terjadi, apabila tiga capres saat ini, hanya tinggal satu yang bisa maju, sementara dua lain terganjal berbagai sebab, sehingga Pemilunya harus diundur.

“Anies Baswedan sampai hari ini belum bisa mendapatkan Wapres, meskipun telah diberikan kekuasaan menentukan, tapi cawapresnya masih ada dikantong. Kalau dia terlena, tidak bisa segera diumumkan dia akan gagal maju. Sementara Prabowo akan terganjal gugatan di Mahkamah Konstitusi. Jadi hanya Ganjar yang bisa maju, tetapi undang-undangnya tidak memungkinkan, sehingga Pemilu diundur dan pendaftarannya diperpanjang,” katanya.

Jika Pemilunya sudah diputuskan diundur dan dilakukan perpanjangan pendaftaran capres, ternyata tetap saja hanya satu capres saja, maka tidak akan ada Pilpres.

“Jadi skenario ketiga, setelah pendaftarannya diundur, dan Pemilunya ditunda, dan perpajangan jabatan Presiden, tetap tidak ada yang mendaftar, maka akan ada perpanjangan jabatan Presiden Tiga Periode,” ujarnya.

**Baca Juga: Kalau Terjadi Kebuntuan soal Cawapres, Partai Gelora Usulkan Cawapres Perempuan

Perlu Narasi Merangkul Semua

Sedangkan Manajer Program Saiful Mujani Research & Consultant (SMRC) Saidiman Ahmad mengatakan, dari hasil survei yang dilakukan SMC dari tiga calon menempatkan populatitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto terjadi persaingan yang ketat, dan terakhir Anies Baswedan.

“Tetapi yang menarik di 2023 ini, ada peningkatan suara Prabowo naik signifikan, terutama dalam sebulan terakhir. Dan dari simulasi kita antara Prabowo dan Ganjar, tidak ada bedanya dengan margin error sekitar 3 persen, sehingga kita tidak bisa mengatakan siapa yang lebih unggul,” kata Saidiman Achmad.

Namun, keunggulan Prabowo dibandingkan dengan Ganjar, adalah Prabowo lebih populer dibandingkan dengan Ganjar, hampir semua masyarakat Indonesia mengetahui Prabowo, sementara Ganjar bisa dianggap sebagai pendatang baru.

Saidiman sependapat dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengenai gagasan atau narasi, terutama yang bersifat merangkul semua agar terus dikemukakan oleh para kandidat capres.

“Ini sangat penting dilakukan oleh teman-teman presiden, karena ini bagian dari kualitas personal yang bisa dianggap penting tentang platform apa yang akan dilakukan ke depan,” katanya.

Manager Program SMC ini menilai, gagasan atau narasi itu akan membentuk persepsi publik terhadap para capres, terutama menyangkut integritasnya.

“Saya kira debat capres seperti di Makassar yang dilakukan APEKSI harus terus dilakukan, karena hal itu jadi salah satu alasan pilihan dalam menentukan pilihan-pilihan bakal calon presidennya seperti apa,” ujarnya.

Jangan Dianggap Remeh

Ketua Bappilu DPN Partai Gelora Rico Marbun mengingatkan, bahwa situasi geopolitik global saat ini jangan dianggap remeh oleh para kandidat, pasca perang Rusia-Ukraina.

Sebab, ada ancaman perang antara Taiwan-China yang juga akan melibatkan Amerika Serikat. Kondisi ini dikhawatirkan mempengaruhi ekonomi Indonesia dan ketersediaan bahan pokok, termasuk lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

Selain itu, isu pembelahan di masyarakat juga harus menjadi perhatian capres, sehingga diperlukan politik jalan tengah dan diperlukan tokoh yang bisa menyatukan semua.

“Dari dua kegelisaan ini, siapa yang tokoh yang bisa menjadi jalan tengah menangani dua problem tersebut. Sehingga Indonesia tidak hanya kuat dalam melindungi dirinya sendiri, tapi juga menjadi tokoh problem solveing dari situasi pembelahan itu, yaitu ada di Pak Prabowo,” ujar Rico.

Rico dapat memahami jika lembaga survei menempatkan Prabowo dalam peringkat popularitas dan elektabilitas berbeda-beda, satu dengan yang lainnya. Tetapi faktanya, Prabowo akan mendapatkan limpahan besar dalam perolehan suara.

“Apalagi jika Pemilu dilakukan dua putaran, dari data yang kami miliki Pak Prabowo yang paling besar mendapatkan limpahan suara, maka Pak probowo yang akan menjadi posisi nomor 1” pungkas Rico.(Tim K6)

Kabar6-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengusulkan calon wakil presiden (cawapres) perempuan, jika terjadi kebuntuan dalam penentuan cawapres yang hingga kini masih alot.

Hal itu berdasarkan hasil riset digital yang dilakukan Partai Gelora, yang berhasil memotret pendapat warganet mengenai kemungkinan cawapres perempuan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sebab, ketiga bakal calon presiden (capres), yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, tampaknya kesulitan dalam menentukan siapa cawapres yang akan mereka pilih, karena melakukan kalkulasi hitung-hitungan politik.

Sehingga cawapres ketiga capres tersebut, terlihat masih menggantung hingga kini dan kemungkinan baru diputuskan pada saat-saat akhir menjelang pendaftaran pasangan Capres-Cawapres pada bulan Oktober 2023 nanti.

“Dari hasil riset Gelora Petamaya bekerja sama dengan Lembaga Riset Digital Cakradata, warganet menyarankan agar cawapresnya berasal dari perempuan saja, banyak yang memiliki rekam jejak dan popularitas cukup tinggi,” kata Endy Kurniawan, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam keterangannya, Rabu (30/8/2023).

Hal itu disampaikan Endy Kurniawan saat memaparkan hasil riset digital Gelora Petamaya Edisi ke-8 tentang ‘Pandangan Warganet terhadap Cawapres Perempuan’ yang ditayangkan di kanal YouTube pada Minggu (27/8/2023) malam.

Menurut Endy, warganet mulai memotret tentang perimbangan suara perempuan dan suara laki-laki dalam daftar pemilih Pemilu 2024, ternyata diketahui cukup berimbang.

“Suara perempuan dan suara pria dalam daftar pemilih pada pemilu 2024, itu cukup berimbang tinggi. Makanya warganet menyarankan agar cawapresnya perempuan untuk menjaga keseimbangan tersebut,” katanya.

Karena itu, kata Endy, Partai Gelora merasa terpanggil untuk membahas secara khusus tentang bakal cawapres perempuan, dengan menyorot persepsi warganet menjadi perhatian utama agar posisi wakil presiden (Wapres) tidak sekedar menjadi ban serep.

Sebab, Wapres tupoksi utamanya adalah menjadi pembantu Presiden, menjadi pengganti saat Presiden berhalangan. Sedangkan Di masa pemilihan presiden seperti 2024 sekarang, cawapres bisa menjadi ‘modal’ elektoral yang bisa mendongkrak elektabilitas capres.

“Data riset digital kami ambil dari data digital pada 1 Januari-15 Agustus 2023. Dan dari simulasi yang kami lakukan, muncul nama cawapres perempuan di sana,” katanya

Dalam melakukan riset ini, Gelora Petamaya dan Cakradata memasukan keyword nama-nama beberapa bakal cawapres perempuan.

“Misalnya muncul yang tertinggi itu nama Khofifah Indar Parawangsa diusulkan menjadi nama cawapres untuk mengamankan suara Nahdatul Ulama sebesar 25 persen. Dan yang kedua, adalah Susi Pudjiastuti sebesar 24 persen, karena dianggap layak sebagai bakal cawapres,” ungkapnya.

Sedangkan yang ketiga, bukan memunculkan nama, tetapi suara 24 persen warganet mengusulkan, kenapa tidak Wakil Presiden perempuan, karena akan mencetak sejarah Indonesia.

**Baca Juga: Jaring Aspirasi Warga, Gelora Kabupaten Tangerang Buka Hotline 24 Jam

“Keempat, pendapat dari warganet sebesar 17% mengatakan, cawapres perempuan akan punya peran penting terhadap isu lingkungan. Dan yang terakhir, kelima sebesar 9% ada keinginan warganet untuk mendapatkan bakal cawapres yang membawa menginspirasikan kaum perempuan,” paparnya.

Ada beberapa nama cawapres perempuan yang diusulkan mendampingi capres Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pertama adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa sebesar 63.177 suara warganet.

Lalu, yang kedua mantan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti sebasr 48.361 suara. Kemudian ketiga mantan Walikota Surabaya yang kini menjadi Menteri Sosial Tri Rismaharini sebesar 46.830 suara.

“Riset ini setidaknya ini menggambarkan perbincangan yang terjadi di dunia maya dan referensi warganet terhadap siapa yang cocok dianggap sebagai cawapres perempuan yang mewakili kepentingan tertentu dan merepresentasikan mereka,” katanya.

Endy berharap cawapres perempuan bisa menjadi pertimbangan bagi ketiga capres dalam menentukan cawapresnya. Karena elektalibtas para capres saat ini masih berkisar dianatara 36-38 persen.

“Dengan masuknya capres perempuan ini perlu dilihat sebagai sebuah kemungkinan untuk menaikkan elektabilitas capres tersebut di atas 50%. Partai Gelora sendiri telah menentukan dukungannya ke Prabowo Subianto, dan tidak mengusulkan cawapres, tetapi kami ingin memberikan pemahaman inspirasi kepada masyarakat,” tegas Endy.

Menanggapi usulan cawapres perempuan, Ketua Bidang Gaya Hidup, Hobi dan Olahraga (Gahora) DPN Partai Gelora Kumalasari Kartini mengatakan, peran perempuan tidak bisa dipandang sebelah mata dalam membangun bangsa Indonesia.

Sebab, kaum perempuan tidak hanya memikirkan nasib generasi bangsa setiap 5 tahun sekali seperti yang dilakukan para politisi, tetapi selamanya.

“Tidak ada yang lebih tepat dalam memikirkan generasi bangsa itu selain di tangan para ibu atau perempuan. Di tangan para ibu-lah kebangkitan masa depan generasi bangsa Indoneisa bisa ditentukan,” kata Kumalasari Kartini.

“Karena itu tepat, Wapres 2024 diisi perempuan. Sebab, jangan pernah anggap remeh peran perempuan dalam membangun bangsa indonesia. Indonesia juga pernah punya Presiden perempuan (Megawati Soekarniputri),” imbuhnya.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, keberadaan cawapres selama ini menjadi hak perogratif dari seorang capres.

“Capres secara sepihak bisa memutuskan siapa cawapres yang akan mendampinginya seperti halnya seorang Presiden mengangkat menterinya, karena pada dasarnya seorang wakil presiden juga adalah pembantu presiden. Memang nggak ada fungsinya, kalau tidak difungsikan,” kata Fahri.

Sehingga ketika masa era Presiden Soeharto, maka Wapresnya adalah orang dekat Soeharto. Ketika BJ Habibie naik menjadi Presiden menggantikan Soeharto, memilih tidak menggunakan Wapres.

“Nah, ketika masa Gus Dur dan Megawati. Yang jadi Presiden bukan berasal dari perolahan suara terbanyak, PDIP. Tetapi justru Gus Dur yang Presiden dan Megawati yang jadi Wapres, karena situasi politik saat itu menjadi jalan tengah agar tidak ada konflik,” katanya.

Fahri menilai posisi Wapres yang dianggap berfungsi dan memberikan warna bagi perjalanan bangsa Indonesia, adalah Wakil Presiden Muhammad Hatta (Bung Hatta) di era Presiden Soekarno (Bung Karno).

“Bung Hatta itu seorang intelektual besar, kalau bicara ilmu administrasi itu tidak ada tandingannya. Dia juga seorang sarjanan hukum yang paham betul ketatanegaran, dan dia juga seorang ekonom,” tandasnya.(Tim K6)

Kabar6-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyatakan, tidak hanya mendorong desain ulang Sistem Pemilu dengan dua daerah pemilihan (dapil), yakni dapil kabupaten/kota untuk DPR RI dan dapil provinsi untuk DPD RI, tetapi juga akan melanjutkan hasil kerja Tim Reformasi dan Implementasi Parlemen Modern yang terhenti di era Ketua DPR Puan Maharani.

“Pada Rapat Paripurna tanggal 27 Agustus 2019, saya sebagai Ketua Tim menyerahkan 6 dokumen, ada dua buku kepada Anggota Dewan waktu itu. Buku pertama tentang Refomasi Parlemen dan buku kedua berisi 6 paket undang-undang yang kami usulkan sebagai hasil kerja Tim Reformasi dan Implementasi Parlemen Modern waktu itu, tetapi sayang di masa Bu Puan tidak diteruskan,” kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 dalam keterangannya, Senin (28/8/2023).

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah, yang kini menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju’ di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2023).

Menurut Fahri, hasil kerja Tim Reformasi dan Implementasi Parlemen Modern pada 2019 itu harusnya diteruskan karena telah melalui serangkain panjang diskusi dengan para pakar, arsitek tua dan designer dari yang membangun kompleks parlemen.

“Jadi dari 6 paket undang-undang itu, tim mengusulkan agar empat lembaga dipecah empat tidak digabung dalam satu undang-undang seperti sekarang, itu terlau besar. Harusnya ada UU DPR, MPR, DPD dan DPRD sendiri-sendiri,” katanya.

Empat UU Kelembagaan itu, kata Fahri, kemudian ditambah dua undang-undang sistem pendukung Parlemen Modern. Pertama UU Sistem Pendukung Lembaga Perwakilan.

“Dan yang kedua itu, Undang-undang Etika Lembaga Perwakilan yang menjadi dasar nanti peradilan etik di lembaga ini. Sebab, di Indonesia lambat laun akan muncul peradilan etik, karena terlalu banyak dan tidak efektif diselesaikan melalui peradilan hukum, cukup peradilan etik,” jelasnya.

Contoh misalnya, ketika memecat atau menegur Anggota Dewan yang diketahui melakukan pelanggaran, cukup diselesaikan di peradilan etik yang dibentuk oleh lembaga perwakilan, tidak perlu diselesaikan melalui peradilan hukum.

“Saya pernah diskusi panjang dengan Pak Indra (Indra Iskandar, Sekretaris Jenderal DPR). Ini kan kita merdeka sebenarnya tanpa visi misi, kita nggak sadar kalau nggak ada gedung yang kita desain khusus untuk lembaga negara. Gedung Istana Merdeka itu, gedungnya Direktur VOC. Dan gedung kita ini bukan Gedung Parlemen, tetapi Gedung Conefo,” ujarnya.

Karena itu, dalam 100 tahun kemerdekaan RI pada 2045 sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045. maka harus dilakukan dua penataan sekaligus agar Parlemen Modern tersebut bisa terwujud.

“Yakni pertama penataan sistem dan aturan-aturannya itu perangkat-perangkatnya, termasuk nanti tentang Pemilu dan yang kedua penataan kelembagaannya, termasuk kelembagaan secara fisiknya,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini.

Fahri mendukung penuh pembangunan kawasan Ibu Kota Baru (IKN) yang membangun Istana Negara, Gedung Parlemen dan Gedung Makhamah Agung saling berdekatan, tidak seperti sekarang berjauhan, ditambah lagi banyak bangunan-bangunan yang mengganggu estetika ketiga lembaga tersebut, yang diizinkan berdiri.

“Jadi kalau anak-anak kita yang mau lihat struktur negaranya dia bisa datang seperti ke Washington DC, Amerika dan ke Canberra, Ausralia. Di situ berdiri tiga bangunan lembaga yang disebut sebagai otaknya negara, otak-otak terbaik ada di situ,” katanya.

Fahri berharap pembangunan IKN mendapatkan dukungan dari semua pihak, termasuk para kandidat calon presiden (capres) dan presiden terpilih.

Sebab, ikhtiar Presiden Jokowi ingin meletakkan lembaga yang menjadi otaknya negara dalam satu komplek dalam IKN menuju Indonesia Emas 100 tahun merdeka pada 2045.

“Saya kira ikhtiar baru kita menuju Indonesia Emas 100 tahun Indonesia merdeka dengan ibu kota baru di IKN. Penataan ini boleh kita mulai sekarang, dan penataan ini juga untuk mewujudkan Parlemen Mordern,” katanya.

Fahri meminta doa seluruh masyarakat Indonesia agar Partai Gelora lolos ambang batas parlemen (parliamentary treshold) 4 persen menimal mendapatkan 24 kursi DPR, sehingga dapat secara efektif mendorong hasil kerja Tim Reformasi dan Implementasi Parlemen Modern teralisasi.

“Doakan kita dapat 24 kursi, supaya jadi fraksi di DPR, karena syaratnya 4 persen, 24 kursi. Jadi mohon doa supaya Partai Gelora dapat 24 kursi,” pungkas Fahri. (Tim K6)

Kabar6-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan menggelar deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 pada Sabtu (2/9/2023) mendatang.

Deklarasi yang akan dihadiri oleh kader partai Gelora tersebut, digelar di Djakarta Theater, di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

“Deklarasi Partai Gelora Indonesia mendukung Prabowo Subianto sebagai capres akan dilaksanakan pada Sabtu, 2 September 2023,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora dalam keterangannya, Senin (28/8/2023).

Menurut Mahfuz, deklarasi tersebut akan dihadiri secara langsung Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan RI.

Dalam deklarasi ini, kata Mahfuz, Partai Gelora juga akan mengundang pimpinan partai koalisi pendukung Prabowo Subianto, yakni Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, PAN dan PBB, serta partai politik yang akan masuk barisan koalisi.

“Deklarasi akan dihadiri langsung oleh Pak Prabowo. Kami juga akan mengundang para pimpinan parpol koalisi,” ujar Mahfuz.

Mahfuz menegaskan, seluruh pemgurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dan seluruh pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari 38 propinsi akan hadir dalam deklarasi dukungan yang akan digelar tersebut.

Sementara 514 pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari kabupaten/kota seluruh Indonesia akan mengikuti acara deklarasi secara daring.

“Seluruh pimpinan pusat dan propinsi Partai Gelora hadir dalam deklarasi, dan diikuti pula oleh seluruh pimpinan kota/kabupaten melalui aplikasi daring,” katanya.

Mahfuz menyatakan keputusan Partai Gelora untuk mendukung Prabowo dilakukan setelah proses komunikasi intensif Partai Gelora dengan Prabowo Subianto dan pimpinan Gerindra lainnya sejak Maret lalu.

**Baca Juga: Jaring Aspirasi Warga, Gelora Kabupaten Tangerang Buka Hotline 24 Jam

Setelah ada kesepakatan prinsip, maka Partai Gelora melakukan sosialisasi ke seluruh pimpinan wilayah (tingkat propinsi) dan daerah (kabupaten/kota) untuk memastikan dukungan sikap yang sama.

“Alhamdulillah, pada pertengahan Agustus lalu, kami sudah menerima surat dukungan dari 38 pimpinan wilayah tingkat propinsi yang mewakili 514 pimpinan daerah tingkat kabupaten/kota. Mereka semua bulat bersepakat mendukung Prabowo Subianto sebagai capres dukungan Partai Gelora Indonesia,” katanya.

Keputusan Partai Gelora Prabowo Subianto sebagai capres, karena memiliki kesamaan ideologi dan narasi, sehingga memiliki pemahaman yang sama terhadap situasi geopolitik dan perlunya Indonesia menjadi negara yang kuat.

Selain itu, Partai Gelora juga memiliki misi bersama Prabowo Subianto untuk menggalang kekuatan tengah untuk menyukseskan Pemilu 2024 dan menguatkan demokrasi Indonesia.

Disamping itu, Partai Gelora akan menjadi jembatan antara Prabowo dengan segmen keumatan.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan para petinggi Partai Gerindra melakukan silahturahmi ke Partai Gelora pada Sabtu (19/8/2023).

Kedatangan mereka diterima oleh Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik di kantor Gelora Media Center di Jalan Patra Kuningan, Jakarta.

Dalam kesempatan ini, Partai Gerindra menyampaikan secara langsung ajakan kepada Partai Gelora untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.(Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua DPR Periode 2019-2014 Fahri Hamzah mendorong adanya desain ulang sistem pemilu, aturan dan perangkat pendukungnya. Sebab, demokrasi sekarang memfaslitasi adanya pertengkaran, sehingga tidak ideal lagi untuk digunakan.

“Orang Amerika dan Eropa saja sudah kewalahan banget soal demokrasi liberal ini, karena terlalu menfasilitasi pertengkaran, semakin nggak efektif,” kata Fahri dalam keterangannya, Sabtu (26/8/2023).

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah saat menjadi nasumber dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju’ di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2023).

Pertengkaran-pertengkaran yang tidak ideal itu, kata Fahri, telah menyebabkan terjadinya politik identitas. Ditambah lagi dengan adanya sosial media, yang menyebabkan pertengkaran itu semakin memanas.

“Akhirnya orang berpikir, kalau demokrasi tidak bisa dipakai lagi untuk mengkonsolidasi kesejahteraan. Justru di negara-negara seperti Rusia, Turki dan China, kesejahteraannya bisa terkonsolidasi dengan baik, ada pertumbuhan. Ini mereka sebutnya demokrasi, tapi kita menentangnya karena sirkulasi pemimpin, terutama di eksekutifnya itu yang tidak lancar,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini menilai Indonesia perlu memikirkan desain pemerintahan yang lebih stabil, dan tidak perlu lagi mengeksplor konflik di tingkat bawah seperti yang terjadi sekarang.

“Terlalu banyak alasan kita bertengkar dalam politik ini, padahal sama sekali tidak rasional. Ini yang saya gambarkan sebagai anak kecil yang bertengkar terus, perlu orang tua yang punya wibawa untuk menyatukan kembali, karena pertengkarannya banyak yang tidak substantif” katanya.

Agar tidak ada lagi pertengkaran dan pemilu jauh lebih murah menurut Fahri, masa depan Indonesia sebenarnya ada di Sistem Distrik, dan jika pemilihan presiden dikembalikan di MPR RI pakai Sistem Electoral Colloge seperti di Amerika.

“Di Amerika itu bukan pemilihan presiden langsung, negara demokrasi juga, dia pakai electoral colloge. Harusnya ada dua dapil, kabupaten/kota dan provinsi,” katanya.

Daerah pemilihan (dapil) kabupaten/kota untuk pemilihan anggota DPR RI, termasuk pemilihan presiden, sehingga tidak akan memunculkan konflik di tingkat nasional.

“Ini juga yang mendasari kenapa saya setuju Ibu Kota dipindah ke IKN, karena Ibu Kota sekarang terlalu dekat dengan konflik. Saya gara-gara demo Ahok (Basuki Tjahaya Purnama) didemo pakai parang di Manado. Sebenarnya nggak ada urusan, tapi karena kita terlalu meng-entertaint konflik, sehingga Ibu Kota itu diganggu konflik seperti ini. Karena itu, IKN sudah betul tidak dipimpin dari hasil Pilkada agar tidak dekat dengan konflik kekuasaan,” paparnya.

**Baca Juga: Jaring Aspirasi Warga, Gelora Kabupaten Tangerang Buka Hotline 24 Jam

Menurut Fahri, sistem pemilu yang tepat untuk Indonesia adalah Sistem Distrik, dimana untuk DPR di kabupaten/kota, sedangkan provinsi untuk pemilihan DPD RI.

Dalam Sistem Distrik ini, provinsi menjadi dapil DPD, sehingga sekaligus untuk memperkuat kelembagaan DPD di tengah desakan untuk membubarkan.

“Jadi mendesain ulang sistem pemilu, inilah yang menjaga demokrasi ke depan. Sebab, tidak bisa hanya memperbaiki DPR, demokrasi jadi baik,” katanya.

Selain itu, sistem kepartaian saat ini agak keliru dalam demokrasi. Sebab, kekuatan itu ada di pejabat publik, apalagi di dalam presidensial tidak boleh ada institusi yang mengendalikan negara dari belakang layar.

“Diatur-atur dari belakang adalah bentuk terpedo dan kudeta terhadap presiden dalam negara demokrasi. Pejabat publik itu harus transparan, kalau terlalu banyak dapurnya yang tidak kelihatan, itu akan mengganggu pertanggungjawaban. Itu yang tidak boleh kita biarkan ke depan, makanya kita kembalikan sistemnya bahwa yang berdaulat itu, adalah orang yang dipilih oleh rakyat termasuk di DPR,” tegasnya.

Karena dipilih oleh rakyat, maka anggota DPR tidak boleh memiliki loyalitas ganda, selain kepada konstituennya. Ia menegaskan, wakil rakyat adalah wakil rakyat, bukan wakil partai, sehingga partai politik tidak bisa semena-semena melakukan pemberhentian terhadap anggota DPR.

“Jadi menurut saya, ke depan itu, yang bisa menjamin adalah adanya satu sistem yang lebih stabil dan dinamis. Jangan sampai kita terkunci, kita terjebak seperti Orde Baru. Reformasi parlemen juga perlu dimatangkan lagi, dulu sudah pernah kita serahkan ke Tim DPR dan MPR. Sehingga masing-masing demokrasi harus ditata dan dikelola dengan satu sistem,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) berpandangan, bahwa polusi udara yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya, disebabkan oleh banyak faktor. Namun, faktor yang dominan yang memperngaruhi, adalah akibat asap kendaraan bermotor dan polusi industri.

“Sehingga masyarakat harus mengeluarkan semacam ongkos yang tidak perlu bagi kesehatan. Hal ini sebenarnya bisa dicegah, apabila pemerintah menerapkan kebijakannya secara konsisten,” kata Rully Syumanda, Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPN Partai Gelora Indonesia di Jakarta, Rabu (23/8/2023) petang.

Hal itu disampaikan Rully saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Polusi Udara Mengepung, Kesehatan Publik Terancam’ yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV.

Diskusi ini dihadiri Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Anas Ma’ruf MKM dan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Zenzi Suhadi.

Rully mengatakan, jumlah kendaraan bermotor yang masuk Jakarta diperkirakan mencapai 24 juta dari 101 juta kendaraan bermotor di seluruh Indonesia.

Kendaraan bermotor yang didominasi oleh sepeda motor tersebut, setiap harinya mengeluarkan gas buangan dan asap yang bisa membahayakan kesehatan.

“Kebijakan terhadap mobil-mobil yang sudah yang tidak memenuhi standar buangan, itu sejauh mana? Kenapa tetap masih bisa masuk ke Jakarta sampai sekarang,” katanya.

Rully juga menyayangkan upaya pemerintah yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membeli sepeda motor, daripada membenahi moda transportasi.

Akibatnya, jumlah sepeda motor meningkat secara signifikan, terutama di Jakarta, hingga menyebabkan kemacetan parah dan polusi udara di Jabodetabek.

“Partai Gelora berharap ada sebuah arah kebijakan, apa yang harus kita lakukan, bukan saling menyalahkan. Kita harus bersama-sama membangun jembatan kolaborasi untuk mencari titik utama kendalanya, itu dimana,” katanya.

Menurut Rully, salah satu supaya yang bisa dilakukan pemerintah, misalnya melakukan uji emisi untuk kendaraan bermotor baik mobil dan motor untuk tahun 2010 ke bawah. Disamping perbaikan kualitas moda transportasi umum harus digencarkan.

Sementara terkait polusi udara yang ditimbulkan oleh industri, terutama terkait keberadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berbahan bakar batu bara, Rully meminta pemerintah mulai meninggalkan batu bara sebagai bahan bakar dan mencari alternatif lain seperti solar.

“Kita berharap pemerintah tidak kecanduan PLTU berbahan bakar batu bara lagi. Ada 146 PLTU tersebar di seluruh Indonesia, 16 PLTU yang mengepung Jakarta. Sehingga polusi udara di Jakarta, bukan dari kendaraan bermotor, tetapi juga dari 16 PLTU ini,” katanya.

**Baca Juga: Fahri Hamzah: Keputusan Dukung Prabowo di Pilpres 2024, Aspirasi Kader Partai Gelora se-Indonesia

Transformasi Kesehatan

Sementara itu, Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dr. Anas Ma’ruf MKM mengatakan, masyarakat perlu meningkatkan kualitas kesehatannya, terutama daya tahan tubuh agar tidak terpapar penyakit yang ditimbulkan oleh polusi udara di Jakarta.

“Misalnya air yang kita konsumsi di sekitar kita, itu sehat atau tidak. Lalu, pangannya juga diatur, lingkungan tempatnya tinggalnya diupayakan tetap sehat, sehingga pada akhirnya menimbulkan gangguan kesehatan,” katanya.

Dalam kaitan ini, Kemenkes telah melakukan transformasi dalam rangka menata pembangunan kesehatan seperti meningkatkan pelayanan kesehatan, serta meningkatkan gizi ibu dan anak. Kemudian mengendalikan penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatkan gerakan masyarakat hidup sehat.

“Transformasi ini memerlukan deteksi dini, melakukan pencegahan sejak awal, sehingga ketika sudah di rumah sakit, baik itu penyakit yang sifatnya kronis atau tidak bisa kita sembuhkan. Nah, puskesmas kita jadikan tempat untuk deteksi dini,” ujarnya.

Anas mengatakan, untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya perlu melibatkan berbagai sektor seperti arahan Presiden Joko Widodo, tidak bisa hanya dilakukan Kemenkes. Sebab, Kemenkes hanya memberikan rekomendasi pencegahan dan transformasi pelayanan kesehatan.

“Misalkan soal pembangunan PLTU di suatu daerah, itu sebaran anginnya sebetulnya sudah bisa diketahui, dan Kemenkes menyarankan adanya filter. Jadi transformasi kesehatan itu, bagaimana di bidang kesehatan supaya terintegrasi,” katanya.

Sedangkan Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Zenzi Suhadi mengatakan, penyebab utama polusi di Jakarta adalah masalah transportasi akibat dari kebijakan ekonomi yang salah.

“Harusnya Indonesia menerapkan standar gas buang Euro 6, bukan Euro 2 atau 4. Sehingga daya tampung dan daya dukung lingkungan ambruk, termasuk mengenai kualitas udara,” kata Zenzi.

WALHI, kata Zenzi, mendorong adanya audit lingkungan di Jabodetabek yang akan mengaudit perluasan pencemaran udara yang ditimbulkan oleh emisi transportasi maupun industri. Apabila hasil audit tersebut ditemukan unsur pidana, bisa didorong ke proses hukum.

“Tapi sebetulnya masalah utamanya, pemerintah Indonesia terkesan enggan untuk berpindah ke energi bersih, sementara di banyak negara energinya sudah energi bersih dan emisi gas buangnya sudah standar Euro 6,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6-Di tengah dunia yang makin tersambung dan konflik geopolitik yang memanas, nyaris tidak ada satu peristiwa politik pun di dunia yan luput dari intervensi asing. Salah satunya, pemilihan umum 2024 yang akan datang di Indonesia.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di Indonesia tidak akan terlepas dari intervensi asing seperti halnya proses pemilihan presiden di berbagai negara, salah satunya di Turki beberapa waktu lalu.

Bahkan, tambah Anis, rumor intervensi asing tersebut sudah lama beredar, namun skala intervensinya tidak akan seperti tahun 1998.

“Nah, ini ada obrolan, kalau ada capres sudah punya dukungan sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Ada yang bilang Anies Baswedan didukung Amerika, Ganjar Pranowo didukung Tiongkok, dan Prabowo Subianto didukung Rusia. Tapi ini kan katanya. Memang pemilu di suatu negara seperti pilkada global saja, bagi kekuatan superpower,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (22/8/2023).

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program ‘Anis Matta Menjawab’ Episode #10 dengan tema ‘Apakah Ada Intervensi pada Pilpres 2024? yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (21/8/2023) malam.

Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar DPN Partai Gelora, Anis Matta menjelaskan, bahwa Pemilu 2024 menjadi momentum yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

“Bertepatan dengan Pilpres 2024 di Indonesia pada 14 Pebruari, pada Januari nanti ada Pemilu di Taiwan, Rusia di bulan Maret dan Amerika pada bulan November. Jadi 2024 ini adalah momentum, pemilu kekuatan global, pertarungan global” katanya.

Menurut dia, tanda-tanda pertarungan kekuatan global dimulai di Pemilu Taiwan pada Januari 2024, Amerika dan China memiliki calon masing-masing, sehingga pembelahannya sangat tajam, karena ancamannya perang atau damai.

“Sementera di Amerika sendiri, Pilpresnya juga berdarah-darah. Tidak pernah kita lihat mantan Presiden Amerika yang dikejar kasus hukumnya supaya tidak bisa mencalonkan diri sebagai capres seperti Donald Trump. Kalau di Rusia, Putin (Vladimir Putin) masih sangat kuat,” katanya.

Artinya, intervensi asing pun terjadi di dalam negara adidaya seperti Amerika Serikat. Sebab, musuh Amerika seperti Rusia punya kecenderungan mendukung salah satu calon seperti Donald Trump yang bisa mengakomodasi kepentingan mereka.

Intervensi dalam merubah kepemimpinan di suatu negara dalam sejarah modern, kata Anis Matta, terjadi pasca berakhirnya Perang Dunia II, yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet.

“Mereka gunakan Doktrin Monroe, bahwa tidak boleh ada kekuatan asing yang masuk selain Amerika, begitu sebaliknya dengan Uni Soviet. Tapi kalau kita lihat hampir semua pergantian kepemimpinannya diintervensi oleh Amerika,” katanya.

**Baca Juga: Anis Matta: Pilpres 2024 Tidak akan Luput dari Intervensi Asing

Modusnya, pertama melalui kudeta secara langsung, kedua melakukan revolusi sosial (social unrest) dan ketiga melalui pemilu.

Namun, sejak Perang Dingin berakhir, Amerika hampir tidak lagi menggunakan upaya kudeta untuk mengganti kepemimpinan di suatu negara.

“Sejak perang dingin berakhir, intervensi lebih banyak dilakukan melalui social unrest seperti revolusi berwarna atau revolusi kuning, serta pemilu. Nah, yang terjadi di Indonesia pada 1998 yang menumbangkan pemerintahan Orde Baru, itulah social unrest,” ungkapnya.

Namun, upaya Amerika juga pernah mengalami kegagalan. Misalnya ketika ingin menggantikan kepemimpinan di Turki. Upaya kudeta dan social unrest untuk menggantikan Presiden Turki Reccep Tayip Erdogan, bahkan melalui modus pergantian normal melalui pemilu juga tidak berhasil.

“Di elite Amerika sekarang terjadi perpecahan sejak era Bill Clinton sampai sekarang. Sehingga ada kekuatan di Amerika sendiri yang kemudian minta tolong keluar. Ketemu hajatnya, ketemu kepentingannya dan bagaimana orang seperti Donald Trump bisa terpilih sebagai Presiden Amerika, kalau tidak ada intervensi dari Rusia,” ujarnya.

Lalu, bagaimana dengan Pilpres 2024 di Indonesia, yang dipengaruhi oleh konflik geopolitik antara Amerika melawan China. Sebab, basis koalisi Amerika di kawasan ini sangat kuat, karena memiliki pertahanan utama yang didukung Jepang, Korea Selatan, Australia dan India.

“Kawasan Asia Tenggara sebenarnya diperuntukkan sebagai kawasan netral tidak ke barat dan tidak ke timur. Karena itu, saya tidak membayangkan akan ada intervensi seperti model intervensi waktu menjatuhkan Pak Harto (Presiden Soeharto). Intervensi tetap ada, tetapi skalanya tidak bisa kita prediksi, tidak seperti tahun 1998” katanya.

Anis global ini menilai Amerika dan China sama-sama memiliki kepentingan masing-masing di Indonesia. Sehingga Indonesia akan tetap diposisikan,sebagai negara netral dengan demokrasi yang tidak terlalu kuat.

Ketika ada intervensi asing, tidak akan dilakukan terlalu terbuka, dan tidak akan terlihat berpihak kepada salah salah satu kekuatan.

“Asia Tenggara sebenarnya relatif lebih lebih bagus diasumsikan sebagai kawasan netral, artinya sebagai di jalan tengah. Sehingga tidak akan ada intervensi asing yang ekstrem,” tegasnya.

Anis Matta justru mengkhawatirkan ada kekuatan di dalam negeri yang meminta bantuan asing agar memenangi Pilpres 2024. Jadi asing secara langsung yang melakukan intervensi, tetapi didahului oleh adanya permintaan di dalam negeri.

“Yang saya khawatirkan itu sebenarnya adalah bahwa kekuatan-kekuatan yang ada di sini justru yang memancing orang lain untuk datang sebagai alat pertolongan. Jadi agresifnya bukan dari luar, tapi karena ada minta tolong seperti saat Donald Trump terpilih,” katanya.

Anis Matta berharap agar para calon presiden (capres) yang menjadi kontestan dalam Pilpres 2024 agar merdeka secara politik, geopolitik, teknologi dan merdeka secara ideologi.

“Juga jangan biarkan orang lain menjadikan negara kita ini sebagai medan tempur mereka. Bung Karno (Presiden Soekarno) mengajarkan kepada kita tidak boleh memberikan ruang kepada negara lain untuk mengintervensi kita, apalagi dalam proses pemilu,” katanya.

Ia kembali menegaskan, bahwa intervensi asing itu datang, sebenarnya bukan hanya karena keinginan asing itu sendiri, tetapi karena memang ada permintaan dari dalam sendiri yang ingin memenangi Pilpres dan menjadi Presiden.

“Jadi jangan nyalahin orang kalau, kita sendiri yang minta diintervensi orang lain. Dengan penjelasan saya mengenai model-model intervensi ini, diharapkan kita dapat memahami bingkai mengenai proses intervensi asing,” pungkas Anis Matta.(Tim K6)

Kabar6-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di Indonesia tidak akan terlepas dari intervensi asing seperti halnya proses pemilihan presiden di Turki beberapa waktu lalu.

Bahkan rumor intervensi asing tersebut, sudah beredar sejak 5 tahun lalu, karena banyaknya kepentingan asing masuk dalam kepentingan negara kita, namun skala intervensinya tidak akan seperti tahun 1998.

“Nah ini ada obrolan, kalau ada capres sudah punya dukungan sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Ada yang bilang Anies Baswedan didukung Amerika, Ganjar Pranowo didukung China dan Prabowo Subianto didukung Rusia. Kita ini kayak pilkada global saja, bagi kekuatan superpower,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (22/8/2023).

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program ‘Anis Matta Menjawab’ Episode #10 dengan tema ‘Apakah Ada Intervensi pada Pilpres 2024? yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (21/8/2023) malam.

Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar DPN Partai Gelora, Anis Matta menjelaskan, bahwa Pemilu 2024 menjadi momentum yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

“Bertepatan dengan Pilpres 2024 di Indonesia pada 14 Pebruari, pada Januari nanti ada Pemilu di Taiwan, Rusia di bulan Maret dan Amerika pada bulan November. Jadi 2024 ini adalah momentum, pemilu kekuatan global, pertarungan global” katanya.

Menurut dia, tanda-tanda pertarungan kekuatan global dimulai di Pemilu Taiwan pada Januari 2024, Amerika dan China memiliki calon masing-masing, sehingga pembelahannya sangat tajam, karena ancamannya perang atau damai.

“Sementera di Amerika sendiri, Pilpresnya juga berdarah-darah. Tidak pernah kita lihat mantan Presiden Amerika yang dikejar kasus hukumnya supaya tidak bisa mencalonkan diri sebagai capres seperti Donald Trump. Kalau di Rusia, Putin (Vladimir Putin) masih sangat kuat,” katanya.

Artinya, intervensi asing pun terjadi di dalam negara adidaya seperti Amerika Serikat. Sebab, musuh Amerika seperti Rusia punya kecenderungan mendukung salah satu calon seperti Donald Trump yang bisa mengakomodasi kepentingan mereka.

Intervensi dalam merubah kepemimpinan di suatu negara dalam sejarah modern, kata Anis Matta, terjadi pasca berakhirnya Perang Dunia II, yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet.

“Mereka gunakan Doktrin Monroe, bahwa tidak boleh ada kekuatan asing yang masuk selain Amerika, begitu sebaliknya dengan Uni Soviet. Tapi kalau kita lihat hampir semua pergantian kepemimpinannya di intervensi oleh Amerika,” katanya.

Modusnya, pertama melalui kudeta secara langsung, kedua melakukan revolusi sosial (social andress) dan ketiga melalui pemilu.

Namun, sejak perang dingin berakhir, Amerika hampir tidak lagi menggunakan upaya kudeta untuk mengganti kepemimpinan di suatu negara.

“Sejak perang dingin berakhir, intervensi lebih banyak dilakukan melalui social andress seperti revolusi berwarna atau revolusi kuning, serta pemilu. Nah, yang terjadi di Indonesia pada 1998 yang menumbangkan pemerintahan Orde Baru, itulah social andress,” ungkapnya.

Anis Matta menegaskan, upaya Amerika untuk mengintervensi kepemimpinan di negara lain, karena ingin menjadi penguasa tunggal dalam menguasai dunia melalui teori ‘Club of Rome’ yang dikembangkan oleh pemikir barat.

“Club of Rome ini meramalkan bahwa masa depan kapitalisme sudah ada diambang mata, sehingga terjadilah revolusi sosial di kawasan Eropa Timur dan Asia seperti Asia Tengah, Selatan dan Tenggara. Semua negara mengalami proses demokratisasi, bentuknya adalah melawan penguasa tirani,” katanya.

Namun, upaya Amerika tersebut, mengalami kegagalan ketika ingin menggantikan kepemimpinan di Turki. Upaya kudeta dan revolusi social andress untuk menggantikan Presiden Turki Reccep Tayip Erdogan, bahkan melalui modus pergantian normal melalui pemilu juga tidak berhasil.

“Di elite Amerika sekarang terjadi perpecahan sejak era Bill Clinton sampai sekarang. Sehingga ada kekuatan di Amerika sendiri yang kemudian minta tolong keluar. Ketemu hajatnya, ketemu kepentingannya dan bagaimana orang seperti Donald Trump bisa terpilih sebagai Presiden Amerika, kalau tidak ada intervensi dari Rusia,” ujarnya.

Lalu, bagaimana dengan Pilpres 2024 di Indonesia, yang dipengaruhi oleh konflik geopolitik antara Amerika melawan China. Sebab, basis koalisi Amerika di kawasan ini sangat kuat, karena memiliki pertahanan utama yang didukung Jepang, Korea Selatan, Australia dan India.

**Baca Juga: Sambangi Kantor DPD Gelora Kabupaten Tangerang, Mahfuz Sidik Beri Pembekalan ke BCAD

“Kawasan Asia Tenggara sebenarnya diperuntukkan sebagai kawasan netral tidak ke barat dan tidak ke timur. Karena itu, saya tidak membayangkan akan ada intervensi seperti model intervensi waktu menjatuhkan Pak Harto (Presiden Soeharto). Intervensi tetap ada, tetapi skalanya tidak bisa kita prediksi, tidak seperti tahun 1998” katanya.

Pakar geopolitik global ini menilai Amerika dan China sama-sama memiliki kepentingan masing-masing di Indonesia. Sehingga Indonesia akan tetap diposisikan,sebagai negara netral dengan demokrasi yang tidak terlalu kuat.

Ketika ada intervensi asing, tidak akan dilakukan terlalu terbuka, dan tidak akan terlihat berpihak kepada salah salah satu kekuatan.

“Asia Tenggara sebenarnya relatif lebih lebih bagus diasumsikan sebagai kawasan netral, artinya sebagai di jalan tengah. Sehingga tidak akan ada intervensi asing yang ekstrem,” tegasnya.

Anis Matta justru mengkhawatirkan ada kekuatan di dalam negeri yang meminta bantuan asing agar memenangi Pilpres 2024. Jadi asing secara langsung yang melakukan intervensi, tetapi didahului oleh adanya permintaan di dalam negeri.

“Yang saya khawatirkan itu sebenarnya adalah bahwa kekuatan-kekuatan yang ada di sini justru yang memancing orang lain untuk datang sebagai alat pertolongan. Jadi agresifnya bukan dari luar, tapi karena ada minta tolong seperti saat Donald Trump terpilih,” katanya.

Anis Matta berharap agar para calon presiden (capres) yang menjadi kontestan dalam Pilpres 2024 agar merdeka secara politik, geopolitik, teknologi dan merdeka secara ideologi.

“Juga jangan biarkan orang lain menjadikan negara kita ini sebagai medan tempur mereka. Bung Karno (Presiden Soekarno) mengajarkan kepada kita tidak boleh memberikan ruang kepada negara lain untuk mengintervensi kita, apalagi dalam proses pemilu,” katanya.

Ia kembali menegaskan, bahwa intervensi asing itu datang, sebenarnya bukan hanya karena keinginan asing itu sendiri, tetapi karena memang ada permintaan dari dalam sendiri yang ingin memenangi Pilpres dan menjadi Presiden.

“Jadi jangan nyalahin orang kalau, kita sendiri yang minta diintervensi orang lain. Dengan penjelasan saya mengenai model-model intervensi ini, diharapkan kita dapat memahami bingkai mengenai proses intervensi asing,” pungkas Anis Matta.(Tim K6)

Kabar6-Dalam rangka menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik, memberikan pembekalan kepada para Bakal Calon Anggota Dewan (BCAD) di wilayah Kabupaten Tangerang.

Kegiatan yang digelar di kantor DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Tangerang yang berada di kawasan perkantoran Bizlink CitraRaya ini bertujuan untuk mempersiapkan BCAD dalam menghadapi tantangan politik yang semakin kompleks.

Dalam paparannya, Mahfuz Sidik menyampaikan pentingnya menjaga integritas, komitmen, dan kualitas kepemimpinan dalam perpolitikan.

Ia mengingatkan para BCAD tentang tanggung jawab besar yang akan mereka emban jika terpilih nanti.

Selain itu, Mahfuz juga menekankan pentingnya pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama bagi para pemimpin yang akan terpilih.

“Pembekalan ini lebih menitikberatkan pada rencana pemenangan berbasis TPS,” ungkap Mahfuz, saat menyampaikan materi kepada puluhan BCAD yang juga dihadiri Ketua DPW Gelora Banten Usman Umar dan sejumlah pengurus DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Tangerang, pada Minggu (20/08/2023).

Menurutnya, para BCAD diberikan pemahaman mendalam tentang isu-isu krusial yang tengah dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Tangerang.

Selain itu, mereka juga diajak untuk mengembangkan program-program inovatif yang dapat memberikan solusi konkret bagi permasalahan yang ada.

Dalam acara tersebut, para peserta juga diberikan wawasan tentang bagaimana meraup suara sesuai target dan menjadi pemenang di dapilnya masing-masing.

“Di tengah iklim politik yang semakin dinamis, para BCAD diingatkan untuk tetap menjaga sikap positif dan bekerjasama dan sama- sama bekerja dalam melakukan sosialisasi di akar rumput,” katanya.

Partai Gelora sendiri telah lama dikenal sebagai partai yang berkomitmen untuk memajukan demokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan memberikan pembekalan kepada para BCAD, partai ini menunjukkan komitmennya dalam menghasilkan pemimpin-pemimpin berkualitas yang dapat melayani masyarakat dengan baik.

Pemilu tahun 2024 diharapkan akan menjadi momentum penting bagi masyarakat Kabupaten Tangerang untuk memilih wakilnya yang dapat membawa perubahan positif.

**Baca Juga: Gelar Deklarasi Bersama, Sukardin : Gelora Kabupaten Tangerang Siap Dukung Prabowo pada Pilpres 2024

“Dengan adanya pembekalan ini, diharapkan para BCAD akan mampu memenangkan pemilu 2024 dan minimal mendapatkan satu fraksi di DPRD Kabupaten Tangerang,” ujarnya.

Terpisah Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Sukardin mengatakan, pihaknya mengaku senang dengan adanya kegiatan pembekalan bagi para BCAD tersebut.

Kegiatan ini dianggap sangat bermanfaat guna menambah wawasan dan pengetahuan para calo wakil rakyat di kota seribu industri ini.

“Alhamdulillah kehadiran Pak Sekjen di kantor DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Tangerang sangat membantu para BCAD, dimana mereka semua hampir mayoritas masih terbilang baru terjun ke kancah politik praktis. Pembekalan itu sangat berharga bagi mereka. Sebagai pengurus DPD kami mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya buat Pak Sekjen, semoga ilmunya bisa bermanfaat dan para BCAD bisa memenangkan pemilu di daerah ini dengan mendapatkan satu fraksi,” katanya.(Tim K6)

Kabar6-Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memberikan tempat spesial kepada Partai Gelombang Rakyat (Gelora) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Partai Gerindra melamar Partai Gelora, mengajak berbesanan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres).

“Kedatangan kami kesini mau ngelamar Partai Gelora. Kalau kami di Betawi, ibaratnya itu kita ngajak berbesanan. Jadi kami mewakili Partai Gerindra untuk meminta Gelora bersama-sama untuk berjuang memenangkan Pak Prabowo sebagai calon presiden di 2024,” kata Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra di Jakarta, Sabtu (19/8/2023).

Hal itu disampaikan Muzani saat melakukan silaturahmi ke Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora, bertempat di Gelora Media Centre Partai Gelora, Kuningan, Jakarta. Dalam silaturahmi membawa rombongan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra berjumlah 16 orang.

Dari rombongan itu, tampak Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Bidang OKK Prasetyo Hadi, Wakil Bendahara Umum Dimas Sahatrio, Ketua DPD DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Anggota DPR Novi Wijayanti, Mohamad Hekal Bawazier, Martina, dan Suir Syam, serta pengurus DPP Partai Gerindra lainnya.

Rombongan Muzani tersebut, diterima oleh Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Ahmad Rilyadi, Ketua Bidang Bangter I Syahfan Badi Sampurno dan Ketua Bidang Banter III Ahmad Zaenudin.

Lalu, Ketua Bidang Banter IV, Rofi’ Munawar, Ketua Bidang Narasi Dadi Krismatono, Ketua Bidang Perempuan Ratih Sanggarwati, Bacaleg DPR RI Dapil Jabar V Hisan Anis Matta dan lain-lain.

Menurut Muzani, Partai Gerindra dan Partai Gelora memiliki chemistry yang sama sejak Pilpres 2014 dan 2019, dimana ketika itu, para personal Partai Gelora masih di partai lama.

“Jadi kami merasa hubungan baik ini, sudah terjalin sejak embrio kelahiran partai ini dari 2024. Bahkan Bang Irel (Ahmad Rilyadi), Bang Fahri Hamzah itu teman diskusi kami sebelum reformasi. Jadi kami ingin menghidupkan kembali emosi dan semangat di tahun 2014 dan 2019 di tahun 2024,” katanya.

Muzani menambahkan, Partai Gerindra merasa terhormat mendapatkan sambutan yang luar biasa dari Partai Gelora, tidak hanya di pusat, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia.

“Kami dapat laporan, sahabat Gelora mendatangi kantor kami di berbagai daerah menyampaikan dukungan kepada Pak Prabowo. Saya merasa masuk ke kantor ini (GMC, red), seperti kantor sendiri. Dan semua yang disini juga sahabat lama saya. Dan terus terang, kami datang kesini, ini rombongan terbanyak kami, dalam sejarah kami silaturahmi dengan partai politik. Karena memang minat dan semangat untuk datang di kantor Partai Gelora,” katanya.

Muzani mengatakan, silaturahmi kali ini untuk membicarakan final pematangan teknis deklarasi dukungan Partai Gelora ke Prabowo, termasuk waktu dan tempat deklarasi, karena komunikasi intens sudah lama dilakukan.

**Baca Juga: Anis Matta: Indonesia Tempuh Jalan Beda dengan Amerika untuk Jadi Superpower

“Apalagi ada kesamaan pandangan dan persepsi tentang Indonesia masa depan antara Partai Gelora dan Partai Gerindra. Dengan adanya kesamaan tersebut, kian memudahkan komunikasi,” ujarnya.

Muzani mengungkapkan, Ketua Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat ini tengah melakukan kunjungan kerja ke Eropa dan Amerika Serikat. Sedangkan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta juga diketahui sedang di Eropa.

“Alhamdulilah kita sudah mencocokkan beberapa alternatif tanggal dan tempat untuk kita jadikan sebagai rencana hajatan untuk Partai Gelora mendeklarasikan calon presiden yang kami usung Haji Prabowo Subianto. Tapi mungkin Insya Allah akhir Agustus,” katanya.

Menanggapi silahturahmi ini, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan. Ia mengatakan, Partai Gelora dan Partai Gerindra sudah melakukan pertemuan sejak Maret 2023 untuk membicarakan dukungan kepada Prabowo di 2024.

“Pertemuan ini memang bukan pertemuan perdana karena komunikasi antara kami, terutama unsur-unsur pimpinan di Partai Gelora dengan pimpinan di Gerindra ini sudah lama terbangun sejak 2014 sebenarnya. Begitu pula tahun 2019. Dalam konteks pemilu 2024, kami juga sebenarnya sudah melakukan komunikasi cukup intens sejak Maret 2023,” kata Sidik.

Berdasarkan pertemuan intens tersebut, maka kata Mahfuz, Partai Gelora secara bulat memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Yakni dari tingkat DPN (Pusat), Dewan Pimpinan Wilayah (Provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (Kabupaten/Kota) dalam bentuk surat dukungan.

Tidak hanya itu, DPW dan DPD Partai Gelora diberbagai daerah juga mendatangi pengurus Partai Gerindra di daerah untuk menyampaikan dukungan serupa.

“Sesuai dengan arahan ketua umum Anis Matta, kami sudah mengkonsolidasikan 38 Dewan Pimpinan Provinsi Partai Gelora Indonesia yang mereka juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan 514 Dewan Pimpinan Daerah di seluruh kota/kabupaten dan sampai tanggal 7 Agustus yang lalu. Kami sudah menerima surat resmi dari 38 Dewan Pimpinan Wilayah yang sepakat buat mengusulkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI 2024-2029 yang didukung Partai Gelora Indonesia,” ungkap Mahfuz Sidik

Mahfuz menegaskan, deklarasi dukungan Partai Gelora ke Prabowo Subianto sebagai capres akan digelar akhir Agustus 2023 ini. “Kami sudah menyepakati deklarasinya tingkat pusat kita lakukan di Agustus 2023 ini. Soal waktunya kapan dan tempatnya, kami menunggu arahan dari Partai Gerindra,” pungkas Mahfuz.

Dengan begitu, partai pendukung Prabowo semakin bertambah. Selain Gerindra tentunya, Prabowo sudah dipastikan didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Parta Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN).(Tim K6)