Kabar6-Kabar hengkangnya kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia cukup menyita perhatian publik di wilayah Banten dan Tangerang Raya.

Pasalnya, kader PKS berinisial WYM saat ini masih tercatat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tangerang.

Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul ketika dimintai pandangannya mengatakan, pihaknya menilai partai baru yang memiliki kans besar untuk lolos ke Senayan adalah partai Gelora. Ini dikarenakan figur seperti Fahri Hamzah, Anis Matta dan Mahfud Sidik menjadi magnet politik. Apalagi, figur senior tersebut dikenal sebagai pembaharu ketika masih berbaju PKS.

Disamping memiliki kader- kader muda berkualitas, partai Gelora juga terlihat mempunyai narasi menarik yang dituangkan dalam visi- misi dengan cara pandang jauh kedepan.

“Saya melihat kedepannya Gelora bisa menjadi partai besar, kansnya cukup bagus dan kemungkinan besar bisa lolos ke Senayan. Makanya jangan heran kader dari partai lain ramai- ramai ingin bergabung ke Gelora, termasuk kader PKS yang kini sedang ramai diberitakan media massa,” ungkap Adib, kepada wartawan, Jum’at (15/09/2023).

Kader PKS yang diduga menyeberang ke Gelora, kata dia, merupakan alarm kuning sebagai pengingat tanda waspada bagi PKS dan partai lainnya.

**Baca Juga: Tanggapi Isu Hengkangnya Kader PKS, Sukardin : Baru Sebatas Rencana

Oleh karenanya, PKS harus segera mengambil tindakan tegas mengganti WYM dengan kader lain.

“Dengan langkah itu, PKS di mata publik memiliki prinsip tegas dalam melindungi kader serta memberikan kepastian hukum. Rakyat sebagai pemilih juga tidak dirugikan oleh politisi kutu loncat yang hanya ingin mencari keuntungan pribadi dengan mengabaikan amanah mereka,” katanya.

Dosen Fisip Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang ini juga mengemukakan, partai Gelora memang sangat diuntungkan dengan adanya kepindahan kader partai lain yang dianggap punya pengalaman.

Namun, dia menyarankan kepada pengurus Gelora agar lebih selektif menerima orang dari luar untuk diusung menjadi bakal calon anggota legislatif.

“Ini sangat berbahaya, dengan masuknya orang baru dari partai lain lalu diberi karpet merah tanpa berjuang maka bisa menimbulkan sebuah gesekan dan kesenjangan di internal partai. Selain itu, Gelora juga harus mengantisipasi adanya agenda terselubung dari partai lain, sehingga membuat Gelora rusak dari dalam,” tegasnya.(Tim K6)

Kabar6-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, bahwa kepemimpinan Prabowo Subianto nantinya akan membawa Indonesia ke dalam babak sejarah baru, jika terpilih sebagai Presiden RI di 2024 .

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam konferensi pers setelah pertamuan pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju
di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (14/9/2023) malam.

Dalam pertemuan ini, bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto gagasanya untuk menjadi agenda bersama ke depan.

“Saya tawarkan suatu agenda bangsa untuk dijadikan suatu acuan, landasan untuk dibahas, dan nanti masing-masing partai akan mengirim pakar-pakarnya,” kata Prabowo

Prabowo mengatakan, dalam pertemuan dibahas langkah ke depan terkait dengan program di koalisi menyongsong pemilu 2024. Yakni membahas 12 program utama yang akan ditawarkan kepada masyarakat.

“Kita berkumpul pimpinan KIM dan kita brainstorming dan tadi dibahas langkah yang akan kita tempuh, dan saya tawarkan suatu agenda bangsa untuk dijadikan suatu acuan, landasan untuk dibahas, dan nanti masing-masing partai akan mengirim pakar-pakarnya,” kata Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan tersebut, Anis Matta menyebut dalam pertemuan Prabowo menyampaikan gagasan kepemimpinan. Ada tiga hal yang ditekankan oleh Prabowo.

“Saya hanya ingin menambahkan tiga kata setelah mendengarkan presentasi calon presiden kita Pak Prabowo,” kata Anis Matta.

Menurut Anis Matta, gagasan yang disampaikan Prabowo merupakan agenda persatuan, dimana memadukan pertumbuhan dan keadilan sosial.

“Yang kedua, saya yakin betul bahwa agenda ini kalau dijalankan secara konsisten Insyaallah akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara super power baru,” sambungnya.

Anis Matta yakin di bawah kepemimpinan Prabowo nantinya Indonesia akan mencetak sejarah baru. Karena itu, ia optimistis kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang.

“Jadi poin yang ketiga adalah bahwa kepemimpinan Pak Prabowo Insyaallah tahun 2024 yang akan datang, akan menjadi babak sejarah baru bagi Indonesia,” tuturnya.

**Baca Juga: Siap Menangkan Prabowo, Partai Gelora Yakin Dapat Efek Ekor Jas di Pemilu 2024

Ketua Umum Partai Gelora ini menambahkan, pertemuan KIM adalah pertemuan politik jalan tengah untuk persatuan Indonesia. Anis Matta mengapresiasi langkah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang telah memfalitasi pertemuan tersebut.

“Terima kasih, Pak Airlangga Hartarto dan rekan-rekan Partai Golkar yang telah menjadi tuan rumah pertemuan yang hangat malam ini. Semoga Allah meridhoi perjuangan kita mewujudkan Indonesia sebagai superpower baru bersama Pak Prabowo Subianto,” tandas Anis Matta.

Dalam pertemuan ini, Anis Matta didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora mengatakan, Prabowo Subianto adalah tokoh pemersatu bangsa. Hal ini sesuai dengan kebutuhan Indonesia dalam menghadapi tantangan ke depan.

Fahri Hamzah mengatakan, tantangan global ke depan kian kompleks. Sehingga, diperlukan tokoh terbaik untuk memimpin langkah Indonesia.

“Kita memerlukan tokoh pemersatu dan Pak Prabowo telah membuktikan dirinya dalam sejarah sebagai tokoh pemersatu,” katnya.

Untuk itu, Fahri tanpa ragu mengajak kepada setiap petinggi partai politik untuk memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk menjadi Presiden Indonesia, melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

“Ini waktunya Pak Prabowo, kita beri kesempatan kepada Pak Prabowo dan kita semua bersatu untuk mendukung Pak Prabowo dalam pemilu 2024,” katanya.

Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini menegaskan tidak ada salahnya para elite politik melakukan rekonsiliasi besar untuk kemajuan bangsa dan negara.

“Tidak ada salahnya satu bangsa itu melakukan rekonsiliasi besar, menyatukan elitnya, sehingga kita bisa melawan apapun tantangan yang akan datang yang tidak mudah di masa yang akan datang,” pungkasnya

Usai pertemuan ini, koalisi pro-Prabowo akan membentuk tim pakar untuk merumuskan program-program yang akan dijalankan Prabowo apabila sukses menjadi Presiden RI nantinya. Intinya, program itu bakal meneruskan prestasi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Intinya landasan kuat yang sudah dicapai pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, landasan ekonominya sudah kuat, diakui seluruh dunia, prestasi yang tercapai. Momentum ini kita akan amanken (amankan-red), pertahanken (pertahankan-red), untuk menjadi suatu landasan untuk meneruskan pembangunan bangsa,” kata Prabowo.

Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra dan Menteri Pertahanan ini optimis melihat masa depan Indonesia. Indikatornya adalah posisi Indonesia menguat terus di kancah global dan rakyat Indonesia segera sejahtera.

Pertemuan ketua umum koalisi parpol yang tergabung dalam KIM ini digelar di kantor DPP Partai Golkar ini juga dihadiri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, serta pengurus parpol KIM lainnya.(Tim K6)

Kabar6-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Kabupaten Tangerang menanggapi isu terkait hengkangnya kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berinisial WYM yang kini menjabat Anggota DPRD Kabupaten Tangerang.

Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Tangerang Sukardin mengatakan, pihaknya secara tegas menampik isu yang tengah ramai beredar di media massa tersebut.

Hingga saat ini, dirinya belum mendapatkan informasi secara pasti terkait hengkangnya WYM dari PKS ke partai Gelora.

“Sampai sekarang saya belum dapat info tentang hal itu. Namun jika memang benar hal itu terjadi, tentunya partai Gelora akan mempertimbangkan dengan sangat matang,” ungkap Sukardin, kepada awak media, Kamis (14/09/2023).

Sukardin menegaskan, kewenangan penerimaan maupun penggantian Bakal Calon Anggota Dewan (BCAD) berada di pusat.

**Baca Juga: Gelar Deklarasi Bersama, Sukardin : Gelora Kabupaten Tangerang Siap Dukung Prabowo pada Pilpres 2024

Gelora Kabupaten Tangerang, kata dia, hanya menjalankan tugas sesuai dengan perintah pimpinan, mengingat saat ini juga tengah berlangsung proses tahapan Daftar Calon Sementara (DCS) di KPU.

“Kami disini hanya mengajukan nama- nama BCAD, adapun untuk keputusan akhir diterima atau ditolak termasuk penentuan nomor urut itu ranahnya pusat. Kalau benar WYM memilih Gelora sebagai kendaraan politiknya untuk maju di Pileg nanti, tentu dengan senang hati kami terima,” katanya.

Ditambahkannya, beberapa waktu lalu pihaknya mengaku memang pernah bertemu dengan WYM bersama Timnya di sebuah restoran yang berada di bilangan CitraRaya, Kabupaten Tangerang.

Dalam pertemuan itu ada sejumlah hal yang dibahas, termasuk rencana WYM yang ingin bergabung di partai besutan Anis Matta ini.

“Hanya saja, rencana itu akan dilakukan pada saat mendekati proses tahapan DCT. Tapi sampai sekarang saya sendiri belum dapat info lagi dari beliau apakah benar gabung ke Gelora atau enggak,” tandasnya.(Tim K6)

Kabar6-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyatakan, siap memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8 pada kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Prabowo dinilai sebagai figur yang akan memberikan efek ekor jas (coattail effect) secara signifikan kepada Partai Gelora dan para calon anggota legislatif (caleg)-nya dalam perolehan suara elektoral di pemilu legislatif (Pileg) 2024.

Hal itu disampaikan lima Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora mewakili lima wilayah pengembangan teritori di seluruh Indonesia dalam diskusi Gelora Talks bertajuk “Efek Deklarasi Prabowo sebagai Capres Gelora”, Rabu (13/9/2023) sore.

Hadir dalam diskusi ini, Ketua DPW DKI Jakarta Triwisaksana, Ketua DPW Jawa Tengah Ahmadi, Ketua DPW Sulawesi Selatan Syamsari Kitta, Ketua DPW Jambi Mahyudi dan Ketua DPW Kalimantan Selatan Riswandi. Diskusi ini dipandu Ketua Bidang Narasi DPN Partai Gelora Dadi Krismatono.

Ketua DPW DKI Jakarta Triwisaksana mewakili Bangter II (DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat) mengatakan, deklarasi Prabowo sebagai calon presiden (capres) Partai Gelora di Jakarta beberapa waktu lalu, telah memberikan peningkatkan elektabalitas Ketua Umum Partai Gerindra itu di Jakarta naik secara signifikan.

“Setelah deklarasi, alhamduillah elektabilitasnya Pak Prabowo di Jakarta sudah mulai naik dari survei yang dilakukan satu pihak. Dari tadinya belasan persen, kini sudah mendekati 30 persen. Jadi ada satu efek, ketika kita deklarasi di Ibukota, opininya langsung menyebar luas dan menaikkan elektabilitas Pak Prabowo,” kata Triwisaksana.

Hal itu tentu saja, kata dia, bukan hanya kerja dari Partai Gelora, tapi juga merupakan hasil kerja kolaborasi dari para relawan Prabowo dan Partai Gerindra.

“Jadi kita ada kolaborasi politik, sebab Jakarta ini menjadi barometer kontestasi politik 2024. Mudah-mudahan kolaborasi ini dapat memberikan manfaat kedua-duanya, yakni elektablitas Pak Prabowo dan Partai Gelora,” katanya.

Ahmadi, Ketua DPW Jawa Jateng yang mewakili Bangter III (DI Yogyakarta, Jateng dan Jawa Timur), mengatakan, bahwa Partai Gelora akan bekerja lebih ekstra di Jateng, karena ada capres yang berasal dari sini.

“Kita sudah melakukan koordinasi DPW dengan DPD-DPD se-Jateng, dan alhamduillah respons masyarakat sangat positif. KIta akan kampanyekan kepada masyarakat, bahwa capres Partai Gelora itu, adalah Bapak Haji Prabowo Subianto,” kata Ahmadi.

Ia mengaku optimistis, bahwa DPW Jateng akan memenuhi target Partai Gelora di Pemilu 2024, serta mempersembahkan hasil terbaik untuk pemenangan Prabowo di Jateng.

“Kita akan melakukan aksi-aksi riil di masyarakat. Kami sangat yakin dengan kerja bersama dari teman-teman akan mempersembahkan hasil yang terbaik untuk capres kita, dan hasil terbaik untuk target Gelora,” ujarnya.

Ketua DPW Sulsel Syamsari Kitta, mewakili Bangter V (Sulawesi, Maluku dan Papua) menegaskan, bahwa Sulsel adalah basis pemilih Prabowo Subianto sejak Pilpres 2019 lalu hingga saat ini, meskipun muncul kandidat capres baru.

Selain itu, Prabowo merupakan seorang pemimpin karismatik, tegas dan satu-satunya tokoh yang dibutuhkan untuk menavigasi Indonesia dalam situasi krisis saat ini.

“Itu adalah modal dasar kita. Semua juga sudah menyaksikan baru-baru ini, ketika Pak Prabowo ke Kota Makassar, kehadiran masyarakat dalam menyambutnya sampai tumpah ruah. Di Sulsel ini, kami tidak terlalu susah untuk mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan masyarakat,” kata Syamsari.

Hal senada disampaikan Mahyudi, Ketua DPW Jambi mewakili Bangter I (Sumatera). Mahyudi mengatakan, kader Partai Gelora di Jambi sangat solid, dan semua turun gunung dalam mensosialisikan Prabowo sebagai Capres 2024.

“Jambi ini segmen pemilih Prabowo, didominasi oleh partai koalisi kita. Artinya, sebagai partai baru, ini peluang buat kita. Selain mengenalkan Prabowo juga untuk mengenalkan Partai Gelora ke masyarakat,” kata Mahyudi.

Mahyudi mengakui ada kader Partai Gelora sebelumnya telah mendukung capres tertentu lebih dulu, karena dukungan partai yang mendapat nomor urut 7 dalam Pemilu 2024 ke Prabowo Subianto belum lama dilakukan.

“Kita ajak diskusi di suatu tempat, dan alhamdulillah dia memahami akhirnya, semua solid untuk memenangkan Pak Prabowo. Jadi intinya memang berkomunikasi, dia memilih capres lain, karena memang Capres itu sudah deklarasi duluan. Kita sekarang siap memenangkan Pileg dan Pilpres,” ujarnya.

Ketua DPW Kalsel Riswandi mewakili Bangter IV (Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan) mengatakan, DPW Partai Gelora Kalsel secara intens telah melakukan sosialisasi Prabowo ke masyarakat, dan mendapatkan sambutan hangat.

**Baca Juga: Anis Matta: Prabowo adalah “Man of The Moment” di Pemilu 2024

“Ini pengalaman pribadi kami beberapa hari yang lalu, ketika kami melakukan komunikasi dengan satu komunitas pedagang, mereka sangat tertarik dengan Prabowo. Akhirnya, komunitas pedagang ini bergabung ke kita, ke Gelora dan mereka semakin kuat dan antusias ketika mengetahui capresnya adalah Prabowo,” kata Riswandi.

Sementara itu, menjawab pertanyaan wartawan dalam diskusi, Ketua Bidang Narasi DPN Partai Gelora Dadi Krismatono menambahkan, Partai Gelora akan mendukung Prabowo untuk memenuhi undangan kampus, ormas keagamaan maupun KPU yang menyelenggarakan debat gagasan antar capres.

“Jika ada undangan debat gagasan, kita merekomendasikan agar Pak Prabowo bisa menghadiri. Kami akan membantu dari sisi konten dan narasi, kita diskusikan apa yang ingin disampaikan,” kata Dadi.

Menurutnya, Partai Gelora tetap konsisten pada ide-ide dan narasi mengenai masa depan Indonesia. Ide-ide ini, lanjutnya, akan disampaikan kepada Prabowo dan partai koalisi, serta mendorong mengenai perlunya debat gagasan antar capres.

“Kami tetap konsisten pada ide-ide untuk agar para pemimpin partai melakukan debat gagasan. Dan tentu kami juga mendukung Pak Prabowo agar menghadiri undangan-undangan dari lembaga tersebut,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, bahwa tidak boleh ada satu calon presiden (capres) yang berhak mengklaim dirinya didukung oleh umat di dalam kontenstasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Saya ingin menegaskan satu hal yang sangat prinsip, bahwa dalam konteks Pilpres kita saat ini, tidak ada satu capres pun, siapapun dia yang bisa mengklaim dirinya, bahwa dia adalah satu-satunya “capres umat”,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (12/9/2023).

Pernyataan itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode #13 dengan tema “Adakah Capres Umat dalam Pilpres 2024?” yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (11/9/2023) malam.

Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar, Anis Matta menilai apabila ada salah satu capres yang mengaku didukung oleh umat, maka dipastikan akan menggunakan politik identitas dalam tema kampanye-kampanyenya.

Hal ini dikuatirkan akan menimbulkan polarisasi poltik dan pembelahan di masyarakat akan semakin dalam lagi. Sebab, akan menimbulkan dampak yang fatal seperti pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019.

“Jadi tidak boleh ada satupun capres yang boleh mengklaim dirinya sebagai capres umat. Ini yang perlu saya garis bawahi, karena kita akan menyaksikan orang akan kembali menggunakan politik identitas untuk melakukan kampanye besar-besaran. Padahal itu sebenarnya, adalah satu penyederhanaan yang bisa punya dampak yang fatal seperti pada Pilpres sebelumnya,” ujar Anis Matta.

Menurut Anis Matta, umat sekarang ini yang justru harus memaksakan agendanya kepada para capres, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan agar diperjuangkan. Bukan sebaliknya dimanfaatkan sebagai pendorong ‘mobil mogok’ oleh satu capres seperti selama ini saat ada hajatan politik.

“Justru umat sekarang ini yang harus memaksakan agendanya kepada seluruh calon presiden agar memperjuangkan agenda umat Islam di Indonesia. Maka kita persilahkan semua capres memperjuangkan agenda umat,” tegas Anis Matta.

Dengan demikian, kata Ketua Umum Partai Gelora ini, tidak ada satu capres yang mengklaim dirinya sebagai satu-satunya representasi umat Islam. “Semua capres bisa memperjuangkan agenda umat,” tandasnya.

**Baca Juga: Deklarasikan Dukungan Partai Gelora, Anis Matta: Prabowo Pemimpin yang Kuat dan Rendah Hati

Anis Matta mengingatkan, bahwa dinamika politik saat ini mengalami perubahan yang cepat, dan terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan seperti yang terjadi dalam Pilpres 2009 lalu.

“Waktu itu, dua organisasi besar Islam di Indonesia jadi pucuk pimpinannya. Ketua MPR-nya Pak Amien Rais itu Muhammadiyah dan Presidennya Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) itu NU (Nahdatul Ulama), ditambah Ketua DPR-nya Pak Akbar Tanjung dari HMI. Itu dianggap mewakili seluruh umat, karena bisa memberikan manfaat ke publik yang terbesar, ” katanya.

Sebab, ketika berbicara tentang Indonesia, maka tidak bisa dilepaskan dari umat Islam. Sebab, umat Islam adalah mayoritas penduduk Indonesia. Sehingga ketika bicara Indonesia, maka juga berbicara tentang umat Islam secara keluruhan, dan bukan mewakili kelompok kecil

“Karena itu kita tunduk pada nilai dasar ini, yaitu manfaat publik. Karena orang yang duduk disitu tidak mewakili kelompok kecil, tapi semua. Maka bahaya sekali ketika mencalonkan seseorang yang menggunakan pendekatan sempit untuk membuat kampanye. Itu bahaya, karena kita akan mengalami benturan demi benturan, dan benturan akan terlalu banyak,” ungkapnya.

Anis Matta berharap agar semua pihak bisa mencari akar persoalan-persoalan yang selama ini terjadi lebih dalam lagi. Ia menilai ada tiga hal yang bisa membuat selama ini, kita menjadi salam paham.

Pertama adalah tabiat agama, kedua adalah tabiat negara dan yang ketiga adalah tabiat politik. “Jadi yang ingin saya jelaskan, bahwa pada akhirnya banyak orang yang justru merusak agama, kalau kita menggunakan pendekatan sempit dalam kampanye. Sebab, kandungan agama adalah kebenaran dan abadi,” katanya.

Karena itu, lanjut Anis Matta, dalam proses politik seperti Pilpres saat ini, perlu upaya untuk mempertemukan agama dan negara.

“Seperti saya jelaskan tadi, kandungan agama itu adalah kebenaran dan abadi, dia akan terus bertumbuh didukung oleh negara atau tidak. Kekuatannya akan sangat dinamis untuk melindungi agama. Tetapi ketika berbicara tabiat politik, kita ingin semua proses politik itu menggunakan negara untuk menciptakan satu lingkungan kehidupan yang membuat orang dekat kepada agama sekarang,” ujarnya.

Namun, Anis Matta tidak bisa mencegah apabila ada satu capres yang ingin menggunakan kekuatan agama untuk mereprestasikan dukungan umat. Tapi publik juga bisa menilai apa tujuan sebenarnya, yakni ingin menghindari manfaat terbesar bagi orang banyak atau umat.

“Semua capres sekarang menjadi sholeh, tetapi kita bisa menilai kemampuan orang untuk mendelivery, apakah dia bisa mendatangkan manfaat lebih besar atau tidak. Meski secara subyektif kita mendukung Pak Prabowo, karena dia kita nilai bisa mendatangkan manfaat lebih besar untuk umat. Tapi kita ingin mempersilahkan semua capres ini untuk memperjuangkan agenda umat. Dan umat harus memaksakan agendanya kepada seluruh capres diperjuangkan, sehingga tidak ada lagi klaim sebagai satu-satunya representasi umat,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai (Gelombang Rakyat) Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengaku jenuh dengan kebisingan politik di tingkat elit, yang selama ini dilakukan para calon presiden (Capres).

Karenanya, ia mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang bakal memajukan jadwal pendaftaran pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden di pemilihan presoiden (Pilpres) 2024, yakni 9 hari lebih awal, dari 19 November 2023 menjadi 10 November 2023.

“Itu berita baik karena seharusnya memang kebisingan para capres itu harus dihentikan, (dengan) masuk kepada prosedur penjadwalan yang lebih real,” ungkap Fahri dalam keterangannya, Selasa (11/9/2023).

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah usai menjadi pembicara dalam sebuah seminar yang digelar Aliansi Pemuda Hindu Bali (APHB) Badung di Puspem Badung, Minggu (10/9/2023) sore.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, KPU RI merujuk UU Nomor 7 Tahun 2023 berkenaan Penetapan Perppu 1/2022 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Hal ini mengatur kampanye Pemilu harus sudah dilakukan 25 hari setelah Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Legislatif ditetapkan. Sementara dihitung dari penetapan DCT Paslon Presiden-Wapres, kampanye digelar pasca 15 harinya.

Untuk itu, KPU RI memajukan tanggal pendaftaran paslon presiden-wapres dari 19 November 2023 menjadi 10 November 2023. Sebab, tahapan final pencalonan anggota legislatif berakhir pada 3 November 2023 dan Presiden-Wapres berakhir pada 13 November 2023.

Lebih lanjut, Fahri Hamzah menyebut kalau masa pendaftaran paslon presiden-wapres tepat tersisa satu bulan lagi. Menurutnya , waktu yang semakin mepet ini mampu mengakselerasi konstelasi politik agar segera menuju ranah politik gagasan alih-alih bising seperti saat ini.

“Kebisingan politik di tingkat elit ini, dipicu oleh ‘kontestasi perasaan’. Dimana para elit saling menyalahkan, menuduh satu sama lain, dan memantik SARA,” ujar Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini.

Penawar dari atmosfer politik semacam ini, kata Fahri, adalah dialog dan debat berbasis gagasan. Kalau seseorang itu mau jadi pemimpin, apa yang mau dia bawa sebagai pemimpin.

“Itu yang penting menurut saya. Itu (jadwal pendaftaran Pilpres dimajukan) justru bagus,” tegas Fahri lagi.

Terkait pemajuan jadwal pendaftaran Pilpres ini, Fahri justru menganggapnya masih tanggung. Lantaran, hal yang sama tidak sekalian dilakukan untuk proses pencalonan anggota Legislatif, baik DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Kita juga mendorong KPU agar menjadwalkan hal yang sama untuk Anggota DPR RI, DPD RI, dan juga DPRD sehingga kontestasi gagasan di antara kandidat lebih diutamakan daripada kontestasi perasaan yang selama ini muncul,” pungkas bakal Caleg DPR RI yang didaftaran Partai Gelora pada Daerah Pemilihan (Dapil) NTB 1/Kota Mataram tersebut.

Kata Fahri, seminar yang paling berkesan yang pernah ia ikuti terjadi di kala masih usia SMA. Ia memastikan seminar dengan subtema ‘Arah Kebijakan, Partisipasi dan Agenda Pemberdayaan Generasi Muda dalam Pembangunan Negara’ berkesan sama.

Fahri menyebut bangsa ini sedang berada di fase ketiga. Dua fase sebelumnya adalah fase kekuatan narasi di era Orde Lama. Kemudian, fase kekuatan institusi di Orde Baru. Kini, generasi muda memiliki kekuatan imajinasi yang bisa mengubah dunia.

Dalam kunjungan ke Bali, Fahri Hamzah menyempatkan mampir ke Puspem Badung, bertemu ratusan pelajar dari berbagai sekolah menengah atas dan kejuruan di Kabupaten Badung.

“Bali tidak jauh dari tempat lahir saya di Sumbawa. Punya darah orang Lombok dan juga orang Bali sebagian, serasa berada di keluarga sendiri,” kata Fahri membuka kuliah singkatnya dalam seminar ‘Membangun Masa Depan Indonesia’.(Tim K6)

Kabar6-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta berharap semua pihak agar tidak memandang koalisi partai politik (parpol) pengusung bakal calon presiden (Capres) 2024 tidak seperti menonton drama percintaan telenovela atau drama korea (drakor).

“Kalau dulu kita suka nonton telenovela, kalau sekarang drakor, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Jadi kita mesti memandang koalisi ini tidak seperti menonton drama cinta dalam telenovela atau drama korea,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (5/9/2023).

Pernyataan itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode #12 dengan tema “Mengapa Ada Perubahan Koalisi?” yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (4/9/2023) malam.

Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar, Anis Matta menegaskan, jika memandang perubahan koalisi sekarang seperti drama cinta, maka ada pertemuan dan ada perpisahan.

“Sebab, jika kita memandanganya seperti drama cinta, nanti ada pertemuan, ada perpisahan, terus ada pengkhianatan. Ada yang pergi, dan ada yang ditinggalkan,” katanya.

Apabila semua orang memandang koalisi seperti drama cinta, maka akan ada penyebutan bahasa pengkhianatan, perselingkuhan, perceraian dan lain sebagainya.

Wakil Ketua DPR 2009-2013 ini menilai perubahan di dua koalisi, yakni di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), adalah peristiwa yang lumrah terjadi di dalam politik.

Anis Matta pun sudah memprediksi hal ini sebelumnya bakal terjadi bahwa akan ada kejutan-kejutan di Pilpres di 2024, dimana salah satu sumber kejutannya adalah pembentukan format koalisi yang ada sekarang.

“Nah, sekarang kita melihat kejutan-kejutan ini terus muncul, koalisinya terus berubah-ubah. Jadi sebenarnya kalau ada yang membentuk koalisi perubahan, itu hanya cita-cita. Tapi perubahan koalisi, itu fakta dan akan terus berubah tergantung realitas politik,” katanya.

Sehingga diperlukan alat baca untuk memahami perubahan koalisi ini, yang dilakukan para pemimpin politik atau ketua umum partai politik (parpol). Partai Gelora, lanjutnya, punya kepentingan agar publik dapat memahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam koalisi ini.

Menurut Anis Matta, ada dua pendekatan yang bisa menjadi tolok ukur dari perubahan koalisi ini, yakni pertama faktor sistem dan kedua faktor aktor, serta dilengkapi oleh faktor agama.

Faktor sistem dikarenakan Indonesia mengenal sistem multipartai, bukan dua partai. Apalagi di dalam pengusungan capres juga harus memenuhi ketentuan presidential treshold (PT) 20 persen.

“Dalam sistem kita sekarang itu, hanya ada satu partai yang bisa mencalonkan presiden seorang diri, sedangkan lainnya tidak cukup, sehingga harus koalisi. Tapi pada prinsipnya, antara parlementer dan presidensial, koalisi itu adalah keniscayaan,” jelasnya.

Perbedaannya, dalam parlementer, koalisi bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan bisa bubar setiap saat apabila tidak ada kesepakatan lagi.

Sedangkan dalam sistem presidensial, berkoalisi hanya bertujuan untuk menetapkan capres dan calon wakil presiden (cawapres).

**Baca Juga: Deklarasikan Dukungan Partai Gelora, Anis Matta: Prabowo Pemimpin yang Kuat dan Rendah Hati

“Jadi kita harus memandang, bahwa koalisi dalam sistem politik itu harus dibentuk sejak awal dan berubah-ubah terus, karena kondisinya memaksa begitu. Sistem multipartai ini memaksa kita berkoalisi, dan kenapa PKB dan NasDem berkoalisi, ya karena cukup secara sistem,” katanya.

Anis Matta berpandangan seluruh partai di parlemen saat ini, memiliki value atau nilai, karena memiliki kursi dan bisa menentukan arah koalisi, berbeda dengan Partai Gelora sebagai partai pendatang baru.

“Secara rasional proses perubahan dalam format koalisi itu hal niscaya, itu fakta. Tapi kalau tidak ada treshold, maka setiap partai politik akan punya capresnya sendiri-sendiri,” kata Ketua Umum Partai Gelora, yang mendapatkan nomor urut 7 sebagai peserta Pemilu 2024

Sedangkan faktor aktor atau pelaku berperan untuk memaksa sistem tersebut berkoalisi, meski koalisi itu suatu keniscayaan. Hal itu bisa terjadi sebelum dan sesudah Pilpres. Artinya, bahwa format koalisi itu sebenarnya adalah tabiat dari para aktor tersebut.

Hal ini dimulai dari penetapan capres hingga pembentukan pemerintahan. Pembentukan pemerintahan juga bukan untuk memenuhi keabsaan, tapi lebih pada pertimbangan politik dari si aktor atau pelaku.

Anis Matta mengungkapkan, bahwa aktor-aktor tersebut dapat memahami aturan dan memahami cara mencapai tujuan dengan baik, serta sangat rasional dalam menentukan pilihan-pilihan langkahnya.

Sehingga diharapkan agar semua orang tidak memandang kejutan-kejutan yang terjadi dari perubahan koalisi ini, sebagai peristiwa luar biasa, tapi peristiwa biasa.

Sebab, para aktor itu tersebut, sebenarnya memiliki masalah tersendiri hingga membuat kejutan-kejutan dengan motif atau spesifik interest yang berbeda-beda.

“Tapi apakah dia benar-benar ingin menjadi presiden dan wakil presiden? Boleh jadi dia punya tujuan lain yang belum terungkap, yaitu berguna untuk perlindungan hukum misalnya, paling tidak sementara, kan bisa begitu,” katanya.

Namun, motif-motif tersebut, menurut Anis Matta, tetap tidak bisa dipahami, karena cara mencapainya sangat rasional. Hingga tindakan yang rasional itu, tampak seperti tidak rasional sama halnya dengan keinginan untuk menjadi capres, cawapres ataupun menteri.

“Tetapi tindakan PKB dan NasDem itu rasional, ya cukup 20 persen seperti sistemnya. Makanya, saya respek dengan Pak Prabowo, mengatakan itulah demokrasi. Ada yang datang, ada yang pergi dan setelah dia pergi mungkin saja kembali lagi. Artinya, kita jangan baperan dalam berpolitik,” tandas Anis Matta.

Fenomena perubahan koalisi ini, sebenarnya sudah dijelaskan oleh Islam. Mengapa orang berperang dan mengapa orang bersekutu. Contoh yang paling terang adalah Piagam Madinah, yang menjdi platform persekutuan kelompok-kelompok yang berbeda yang tinggal di tanah yang sama.

“Jadi dalam negara demokrasi, kepentingan dan ideologinya bisa berbeda-beda, sehingga diperlukan persekutuan atau koalisi dalam perspektif agama. Jadi koalisi itu tidak hanya bergantung sistem, dan aktor saja, tapi juga niat aktor itu sendiri, dimana di dalam agama telah diatur. Lalu, seperti apa kesamaan ideologi dan kepentingannya, anda tentu sudah mendapatkan jawabannya sendiri. Karena koalisi perubahan itu hanya cita-cita, tapi fakta realitas politiknya adalah perubahan koalisi yang diatur aktor atau pelaku,” pungkas Anis Matta.(Tim K6)

Kabar6-Prediksi Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah setahun lalu, yang menganalisis kalau koalisi partai politik dan pencalonan presiden, tidak bisa dipastikan, dan bahkan bisa bubar, sampai pendaftaran resmi di buka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebut saja, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), pendukung Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden (Capres) 2024, yang telah mengalami perpecahan alias bubar setelah salah satu partai pengusungnya, yakni Partai Demokrat angkat kaki dan menarik diri mencalonkan eks Gubernur DKI tersebut.

“Orang tdak percaya dengan omongan saya, hanya karena ada seseorang yang mencalonkan diri begitu dini, lalu dengan pencalonan itu dipakai untuk memaksa orang untuk mendukung dia, baik parpol maupun basis-basis masa,” tegas Fahri hamzah melalui keterangan tertulisnya, Senin (4/9/2023).

Diketahui bahwa KKP yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengusung Anies sebagai Capres di Pemilu 2024.

Sayangnya, peta berubah karena Partai NasDem dan Anies meninggalkan dua partai peserta koalisinya dalam menentukan bakal calon wakil presiden (Cawaspres)-nya, yakni mengusung Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sontak saja, manuver Partai NasDem yang dipimpin ketua umumnya Surya Paloh dan capres Anies itu, membuat Partai Demokrat besutan Susilo Bambang Yudhoyoho (SBY) meradang dengan menegaskan keluar dari koalisi dan menarik dukungannya untuk Anies Baswedan.

Kekecewaan Partai Demokrat ini tentunya sangat beralasan, karena sebelumnya Anies melaui surat yang ditulisnya sendiri telah meminta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketum Partai Demokrat untuk bersedia mendampinginya sebagai Cawapres di Pilpres 2024 nanti.

Oleh karena itu, lanjut Fahri Hamzah yang juga mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 itu, mengatakan, bahwa omong kosong kalau koalisi dan pencalonan presiden sebelum dimulai pendaftaran akan berjalan lancar, khususnya diinternal koalisi.

Karena semua itu, adalah manuver yang motifnya bukan untuk pemenangan, tetapi untuk menaikkan posisi tawar, dan mengambil keuntungan jangka pendek sebelum pendaftaran resmi dilakukan.

“Termasuk rekrutmen partai-partai dalam koalisi untuk mencukupi ‘tiket’ dan sebagianya. Itu semua omong kosong, termasuk kombinasi capres-cawapres yang diiming-imingi kepada ketua umum partai politik, itu semua omong kosong. Karena sekali lagi, pada akhirnya semua itu ditentukan tidak berbasis pada angka jumlah ‘tiket’,” katanya lagi.

Sebab menurut Fahri, kekacauan dari penerapan presidential threshold atau PT 20 persen yang dipaksakan ini, maka pertemuan partai dan koalisi-koalisi itu murni hanya untuk kepentingan sesaat, termasuk adalah kepentingan memenuhi ‘tiket’.

**Baca Juga: Deklarasikan Dukungan Partai Gelora, Anis Matta: Prabowo Pemimpin yang Kuat dan Rendah Hati

Dimana, kalau ada kawan baru yang memenuhi kepentingan ‘tiket’, sementara kawan lama terlalu banyak kepentingan dan keinginan, mereka bisa ditendang.

“Atau kalau ada kemungkinan ‘tiket’ itu dikaitkan dengan komposisi jumlah kandidat dalam kombinasi, maka ada pihak yang bsa dikorbankan atau pada akhirnya kalau para pemberi biaya alias bohir-bohir tidak sepakat dengan kombinasi itu, maka kombinasi itu bisa dibubarkan. Jadi prediksi saya setahun lalu itu murni karena saya membaca keseluruhan sistemnya. Itu sebabnya saya kecewa karena ada pemanfatan identitas di dalamnya, seperti pemanfaatan identitas agama yang seolah-olah orang itu akan seterusnya berjuang sebagai kandidat Islam, karena tidak ada lagi seperti itu,” sebutnya.

Pemimpin itu, masih kata Fahri, seharusnya beradu gagasan, bukan klaim-klaim primordial yang dia halang sejak awal, yang memberikan keuntungan kepada kandidat itu dan juga pada partai pendukungnya yang bermetamorfosa untuk mendapatkan ceruk dari basis-basis yang selama ini tidak akrab dengan dia.

“Anda tahu sendiri yang saya maksud. Tetapi intinya adalah kita sebagai rakyat pemilih jangan mau lagi dibohongi, ditipu-tipu oleh rekayasa para elite, untuk mengambil keuntungan bagi mereka pribadi. Tidak ada hubungannya dengan kepentingan dan perjuangan kita, itu hanya penggunaan simbol-simbol identitas saja. Saya kira harus dicermati dan kita baca secara cerdas untuk menyongsong Pemilu 2024 yang akan datang,” pungkas Caleg Partai Gelora Indonesia untuk daerah pemilihan atau Dapil Nusa Tenggara Barat I itu.(Tim K6)

Kabar6-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia resmi mendukung Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Keputusan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta di sela-sela deklarasi dukungan di The Djakarta Theather, di Jl MH Thamrin, Jakarta, Sabtu (2/9/2023).

Prabowo Subianto terlihat hadir di lokasi acara pada pukul 10.11 WIB. Kedatangan Menteri Pertahanan (Menhan) disambut oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.

Para pimpinan partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM) juga terlihat hadir, tapi minus PKB. Mereka adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua DPP Partai Golkar Tahan Samuel Lomban Toruan.

Lalu, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, dan Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Cheryl Tanzil.

Tampak pula Anggota DPR Andre Rosiade, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Mochamad Iriawan (Iwan Bule) dan politisi senior Partai Gerindra Fuad Fawazier.

Sementara dari Partai Gelora yang hadir, selain Anis Matta dan Fahri Hamzah adalah Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, Ketua Bidang Seni dan Ekraf Deddy Mizwar, Wakil Sekjen Dedi Miing Gumelar dan lain-lain.

Anis Matta dalam sambutannya mengatakan, situasi geopolitik dunia sekarang sudah pada tingkat kekacauan yang hampir tidak terkendali.

Sehingga seluruh komponen bangsa harus bersatu dalam menghadapi dalam situasi ketidakpastian saat ini.

“Di tengah kondisi dunia yang kacau, kita sebagai bangsa harus bersatu. Partai Gelora menilai bahwa Pak Prabowo adalah orang yang tepat untuk mempersatukan kita,” kata Anis Matta dalam pidatonya.

Menurut Anis Matta, keterbelahan masyarakat saat ini, akibat polarisasi politik di Pilkada DKI Jakarta 2017, serta Pilpres 2014 dan 2019 yang residunya masih ada hingga kini, bahkan cenderung naik ekskalasinya menjelang Pilpres 2024, sehingga harus segera diakhiri.

Untuk mengakhiri keterbelahan di masyarakat itu, diperlukan politik jalan tengah, dimana tidak kekuatan kelompok kiri atau kanan.

Adapun figur atau tokoh yang tepat dan konsisten menjalankan politik jalan tengah adalah Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan (Menhan) saat ini.

“Jadi di tengah keterbelahan masyarakat, kita membutuhkan sosok yang membuka jalan tengah, sehingga kita bisa bertemu,” ujar Anis Matta

“Pak Prabowo telah dengan konsisten mengangkat politik jalan tengah agar kita keluar dari polarisasi,” papar Anis Matta lebih lanjut.

**Baca Juga: Partai Gelora Sayangkan Usulan Debat Capres, Ketum Parpol dan Caleg Tidak Difasilitasi KPU

“Prabowo adalah man of the moment,” tegas Ketua Umum Partai Gelora ini.

Anis Matta menilai Prabowo adalah pemimpin yang rendah hati, dan mau belajar dari sejarah kepemimpinan dan politik, serta mau merangkul semua pihak baik lawan maupun kawan.

“Jadi soal kepemimpinan ini, ada pelajaran tambahan tentang kepribadian beliau yang kuat dan rendah hati. Jadi momentum geopolitik dan momentum kepentingan nasional itu bertemu dengan momentum kearifan beliau,” ujarnya.

Karena itu, iya yakin perjodohan antara Partai Gelora dan Prabowo Subianto dengan Koalisi Indonesia Maju akan mengantarkan Indonesia bisa menavigasi situasi transisi geopolitik global ini.

“Mudahan-mudahan di tengah transisi geopolitik yang rumit ini, kita mendapatkan peluang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju,” katanya.,

Usai menyampaikan pidatonya, Anis Matta langsung menyerahkan Surat Keputusan (SK) dukungan Partai Gelora kepada Prabowo Subianto. Anis Matta seluruh pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ke panggung menyaksikan penyerahan SK dukungan tersebut.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih karena telah didukung oleh Partai Gelora, yang digawangi oleh Anis Matta dan Fahri Hamzah yang dikenalnya sudah lama.

“Terima kasih telah diberikan kepercayaan besar. Kita semua di sini ingin memperbaiki kehidupan rakyat dan masyarakat seluruhnya,” kata Prabowo dalam pidato politiknya.

Apabila nanti diberikan kepercayaan oleh rakyat pada 14 Pebruari 2024, Prabowo bertekat akan menghilangkan korupsi dan kemiskinan di Indonesia.

“Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, kita menjamin tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang lapar, tidak bisa minum susu dan tidak ada orang yang tidak bisa berobat,” ujarnya.

Prabowo menegaskan, jika ingin Indonesia makmur, maka para pemimpin tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

“Saya menerima harapan yang begitu besar dari banyak kalangan. Sebagai anak bangsa, saya telah bersumpah untuk memberikan jiwa dan raga untuk rakyat dan bangsa Indonesia,” katanya.

Prabowo berharap agar pembelahan yang telah terjadi selama ini, bisa diakhiri demi kepentingan rakyat, dan semua anak bangsa harus bersatu sekarang.

“Saya dengan Pak Jokowi (Joko Widido) adalah rival politik, tapi saya belajar dari sejarah, bahwa tidak mungkin ada kemakmuran, tanpa perdamaian. Pembelahan dan permusuhan itu harus diakhiri,” katanya.

Kendati begitu, Prabowo menyerahkan semua pilihan kepada rakyat, siapa pada akhirnya putra-putra terbaik bangsa yang akan dipilih.

Namu, jika diberikan amanah sebagai Presiden di 2024, ia telah menyiapkan 12 fokus kebijakan seperti ketahanan pangan, energi, kesehatan, serta melanjutkan program program ekonomi dan kesehatan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini.

“Semua indikator sekarang sudah mengatakan, bahwa nanti 2045 Indonesia akan menjadi negara maju. Kita menjadi negara keempat atau kelima, tapi minimal kita menjadi negara kedelapan dan kesembilan terbesar di dunia,” pungkas Prabowo.

Acara deklarasi ini berlangsung meriah dihadiri ribuan kader Partai Gelora dari DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Deklarasi dukungan Partai Gelora ke Prabowo sebagai Capres 2024 ini, dikemas seperti menonton pertunjukan teater modern yang bertempat di studio di The Djakarta Theather.(Tim K6)

Kabar6-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyatakan siap menggelar deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Sabtu (2/9/2023).

“Insya Allah besok tanggal 2 September 2023, Partai Gelora sudah siap deklarasikan Pak Prabowo sebagai Capres 2024,” kata Taslim Tamang, Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Masyarakat (Humas) DPN Partai Gelora di Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Menurut dia, deklarasi yang akan dihadiri oleh kader Partai Gelora tersebut, digelar di The Djakarta Theater, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

“Masyarakat juga bisa ikut menyaksikan lewat media sosial yang kita siapkan secara live,” kata Daeng Tata, sapaan akrab Taslim Tamang.

Daeng Tata menegaskan, deklarasi ini adalah momentum yang akan menentukan sejarah masa depan Indonesia. Prabowo dianggap memiliki kesamaan ideologi dan narasi dengan Partai Gelora.

“Partai Gelora sudah memperhitungkan secara cermat dan akurat dalam mendukung pak Prabowo sebagai capres 2024,” katanya.

Dukungan Partai Gelora ke Prabowo, lanjut Daeng Tata, sangat mengakar di akar rumput di masyarakat di berbagai daerah, sehingga merupakan representasi suara rakyat dari daerah.

“Dukungan Partai Gelora kepada Pak Prabowo sangat mengakar, karena deklarasi ini dimulai dari deklarasi DPW se Indonesia sejak sebulan lalu. Jadi ini adalah representasi suara rakyat dari daerah juga,” tegasnya.

Ketua Panitia Deklarasi Dukungan Partai Gelora ke Prabowo sebagai Capres 2024, Akhmad Yani mengatakan, deklarasi ini akan dihadiri oleh seluruh pimpinan dan jajarannya Dewan Pimpinan Nasional (DPN), serta Pimpinan DPW se Indonesia.

“Hal ini menunjukan kebulatan tekad yang kuat dan utuh untuk mendukung Bapak H. Prabowo Subianto menjadi Calon Presiden RI 2024,” kata Akhmad Yani.

Dalam deklarasi ini, jelas Akhmad Yani, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta akan menyampaikan pidato politik. Usai memberikan pidato politik, Anis Matta akan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Partai Gelora kepada Prabowo.

“Acara intinya tentu pidato politik dari Ketua Umum Partai Gelora Indonesia bapak Anis Matta dan diakhiri penyerahan SK dukungan secara resmi disaksikan oleh seluruh peserta yang hadir,” katanya.

Setelah menerima SK dukungan, lanjut Akhmad Yani, Prabowo dijadwalkan akan menyampaikan pidato politiknya dihadapan kader Partai Gelora, partai peserta Pemilu 2024 yang mendapat nomor urut 7.

**Baca Juga: Partai Gelora Sayangkan Usulan Debat Capres, Ketum Parpol dan Caleg Tidak Difasilitasi KPU

“Jadi setelah SK diterima, kita akan sama-sama mendengarkan pidato politik dari Capres dukungan Partai Gelora Indonesia, Bapak H. Prabowo Subianto,” jelasnya.

Akhmad Yani menambahkan, secara umum konsep acara deklarasi dukungan Partai Gelora ke Prabowo sebagai Capres 2024 akan dikemas seperti menonton pertunjukan teater modern.

“Secara umum konsep acara yg kita buat seperti kita sedang menonton sebuah peretunjukan teater yg dikemas secara modern dan dinamis. Maka dari itulah kita memilih tempat di The Djakarta Theater,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, dalam deklarasi dukungan ini, Partai Gelora juga akan mengundang pimpinan partai koalisi pendukung Prabowo Subianto.

“Deklarasi akan dihadiri langsung oleh Pak Prabowo. Kami juga akan mengundang para pimpinan parpol koalisi,” ujar Mahfuz, Selasa (28/8/2023).

Keputusan Partai Gelora mendukung Prabowo, karena memiliki pemahaman yang sama terhadap situasi geopolitik dan perlunya Indonesia menjadi negara yang kuat.

Selain itu, Partai Gelora juga memiliki misi bersama Prabowo Subianto untuk menggalang kekuatan tengah untuk menyukseskan Pemilu 2024 dan menguatkan demokrasi Indonesia.

Disamping itu, Partai Gelora akan menjadi jembatan antara Prabowo dengan segmen keumatan.(Tim K6)