Kabar6-Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) akhirnya secara resmi membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. FIFA dalam keterangan medianya mengatakan keputusan tersebut diambil karena melihat perkembangan situasi terkini.

Menanggapi hal ini, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat mengatakan, belum jelas sebenarnya apa yang dimaksud FIFA sebagai situasi terkini yang dimaksud. Namun kuat dugaan yang dimaksud situasi terkini adalah terkait penolakan dari sebagian kalangan terhadap delegasi Israel yang yang lolos U20 untuk bertanding di Indonesia.

“Jika alasannya adalah terkait delegasi Israel maka keputusan membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah karena adanya penolakan dari sebagian pihak adalah berlebihan. Karena toh masih banyak jalan keluar terhadap hal tersebut tanpa harus membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah,” kata Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya, Kamis (30/03/2023).

Presiden Jokowi sendiri sudah memberikan pidato terkait hal tersebut. Dimana pemerintah Indonesia akan menjamin keamanan tim Israel untuk bertanding ke Indonesia meskipun Indonesia sendiri tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel namun dalam event olahraga bola FIFA ini Pemerintah Indonesia telah menjamin keselamatan tim sepakbola Israel.

Jadi, sambung Achmad Nur Hidayat, pembatalan secara sepihak FIFA atas Indonesia sebagai tuan rumah U20 ini jelas-jelas telah melecehkan Bangsa Indonesia yang padahal beberapa waktu yang lalu telah berhasil manjadi tuan rumah event G20.

“Jadi jika pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah hanya karena alasan penolakan sebagian pihak di Indonesia terhadap delegasi Israel maka kita Bangsa Indonesia patut mempertanyakan apakah FIFA dibawah pengaruh Israel sehingga terlalu mengistimewakan Israel. Pun jika alasan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah karena tragedi sepak bola Kanjuruhan maka mestinya keputusan pembatalan tersebut dilakukan sudah sejak jauh jauh hari dan bukan saat ini,” paparnya.

Achmad Nur Hidayat mengungkapkan, keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah pertandingan U20 adalah keputusan yang melecehkan martabat Bangsa Indonesia yang seakan tidak mampu untuk menyelenggaran event tersebut dengan baik dan menjaga keamanan seluruh delegasinya.

“Bangsa Indonesia tentu berhak untuk melakukan protes keras terhadap kebijakan yang diambil FIFA tersebut karena apa yang dilakukan FIFA tersebut telah melukai dan minciderai harkat dan martabat Bangsa Indonesia baik di dalam negeri maupun di dunia internasional,” pungkasnya. (Red)

Oleh: Achmad Nur Hidayat (Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute)

Kabar6-Kejanggalan transaksi 300 triliun yang diungkap ke publik oleh Mahfud MD berdasarkan laporan dari PPATK sangat cepat sekali berakhir.

Dimata publik ini sangat tidak natural karena nilai 300 triliun yang terakumulasi selama bertahun-tahun bisa cepat diklarifikasi hanya dengan sedikit pernyataan.

Sri Mulyani tampak defensif mengenai hal ini dan publik menilai seolah-olah Sri Mulyani tidak mempercayai laporan PPATK.

PPATK itu finansial intelegent punya kemampuan untuk mengakses data finansial yang tidak dimiliki oleh alat negara yang lain tentunya datanya lebih akurat karena PPATK lembaga negara dibandingkan kementrian keuangan.

Dalam finansial intelegent PPATK punya peralatan lebih canggih dan otoritas lebih powerfull dibandingkan seluruh kementrian lain termasuk kementrian keuangan.

Publik melihat PPATK selama ini memiliki kredibilitas yang baik sehingga Sri Mulyani tidak mempercayai data PPATK adalah tindakan yang keliru.

Dilaporkan di berbagai media saat konferensi pers bersama Mahfud MD, Kemenkeu Sri Mulyani menantang PPATK dengan mengatakan “Saya juga seizin Pak Mahfud ya, saya tanyakan kepada Pak Ivan ‘Pak Ivan Rp 300 triliun seperti apa? mbok ya disampein saja secara jelas kepada media, siapa-siapa yang terlibat, pohon transaksinya seperti apa, dan apakah informasi itu bisa di-share ke publik, apakah informasi itu menjadi bukti hukum, monggo, makin detail makin bagus,”.

Komentar Sri Mulyani ini menyerang PPATK seolah-olah PPATK lembaga kemarin sore yang bisa salah dan asal tuduh. Padahal PPATK adalah lembaga yang mampu mengungkapkan kasus-kasus korupsi sepanjang reformasi Indonesia.

Daripada menuduh PPATK lembaga yang asal tuduh dan tidak kredibel serta salah data sebaiknya PPATK merilis kepada publik total pegawai kementrian keuangan yang memiliki transaksi jumbo sampai total 300 triliun.

**Baca Juga: Malam Ini Jalan Berlubang di Ciputat Langsung Ditambal

Dengan begitu kredibilitas PPATK tidak terancam karena bantahan ibu Sri Mulyani.

Sebaiknya karena kementrian keuangan dan PPATK ini adalah lembaga negara maka keduanya saling menghormati tugas yang diberikan oleh negara kepada keduanya. Karena 300 triliun itu nominal yang besar dan bisa jadi ini adalah TPPU yang dilakukan oleh oknum kementrian keuangan yang harus diberantas habis oleh kementrian keuangan.

Idealnya kedua belah pihak baik itu PPATK dan Kementrian Keuangan saling menjaga maruah masing-masing lembaga dalam rangka membersihkan prilaku koruptif dari aparatur negara. (*)