Kabar6-Puluhan kepala sekolah (kepsek) swasta yang tergabung dalam Perkumpulan Kepala Sekolah Swasta (PKSS) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendatangi Dinas Pendidikan (Dindik) setempat, Selasa 25 Juli 2023, lalu.

Kedatangan mereka untuk mengadukan dugaan kecurangan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 yang berdampak kepada sekolah swasta, seperti adanya mark up kuota rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri, hingga dugaan jatah kuota siswa untuk oknum Dindik dan DPRD.

Meski awalnya tujuan mereka datang untuk menyampaikan aspirasi kepada Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, namun karena yang bersangkutan sedang tidak ada di tempat, akhirnya mereka menemui Sekretaris Dinas (Sekdis) Pendidikan Tangsel Muslim Nur.

Eni Asmiati, Kepsek SMP Paramarta Unggulan Ciputat Timur mengatakan sejak 3 tahun terakhir, sekolahnya mengalami penurunan jumlah siswa. Bahkan di tahun ajaran 2023 ini, jumlahnya menurun drastis dari 147 menjadi hanya 52 siswa.

“Tahun ini kami kehilangan empat rombel. Akibat tidak transparannya jumlah rombel untuk sekolah negeri, seperti yang sudah ditetapkan SK Dinas Pendidikan, sehingga terjadi mark up dan jumlah siswa yang diterima melebihi kuota,” katanya, Kamis (27/7/2023).

**Baca Juga: Pedagang Pasar Kutabumi Tolak Revitalisasi Ancam Demo ke Istana Negara

Selain itu, ada juga dugaan permainan rekayasa nilai, serta manipulasi kartu keluarga (KK) sehingga siswa bisa lolos jalur zonasi PPDB.

“Lalu katanya juga ada tumpahan siswa (titipan) dari dinas dan dewan, sehingga jumlahnya semakin membludak,” ungkapnya.

Kepsek SMP Muhammadiyah Serpong Jaenudin juga mengalami hal yang sama. Penurunan jumlah siswa di tahun ini merupakan yang terparah. Sebelumnya pihaknya menerima siswa sampai 2-3 kelas, namun tahun ini hanya 1 kelas saja.

Sementara ia mendapati di SMP Negeri 8 Serpong yang berdasarkan SK hanya memiliki daya tampung 5 rombel atau sekitar 150 siswa, namun realisainya menjadi 11-13 rombel atau 589 siswa.

“Jadi siswa tidak lolos PPDB yang harusnya ke swasta, tapi di sisi lain sekolah negeri membuka selebar-lebarnya kuota dengan regulasi akal-akalan, entah bermain melalui oknum dewan atau di dinas pendidikan,” tukasnya.

Karena itu, ia meminta Dindik sebagai pelaksanaan PPDB harus bertanggung jawab terhadap berbagai kecurangan yang terjadi, dengan melakukan penegakkan aturan secara transparan dan adil.

“Kalau ini terus terjadi dan tidak ada perbaikan, kita akan laporkan ke Inspektorat dan Ombudsman. Untuk memperbaiki sistem pendidikan di Kota Tangsel, apapun akan kami lakukan,” tegas Jaenudin.

Paris Prasetya, Kepala SMP AN Nur Pamulang mengatakan dari pertemuan dengan Sekretaris Dindik (Sekdis) Tangsel, pihaknya menuntut agar oknum-oknum yang terlibat dalam kerucangan PPDB ditindak lanjuti secara tegas.

“Pak Sekdis berjanji akan beri sanksi kepada oknum guru yang bermain, termasuk panitia PPDB. Kami juga akan terus mengawal, sampai sejauh mana langkah ini, meskipun hari ini mulai ada perubahan,” terangnya.

Novianty Elizabeth, Praktisi Pendidikan di Tangsel yang juga Pengelola Sekolah Putra Pertiwi menyatakan pelaksana PPDB Tangsel dari tahun ke tahun tidak ada perubahan, seperti lingkaran setan yang berputar tanpa solusi.

Menurutnya, sangat mudah melihat kecurangan dan pelanggaran aturan tersebut, tapi seperti ada pembiaran karena tidak adanya tindakan tegas dari dinas terkait.

“Bahkan sampai hari ini setelah 9 hari masuk sekolah masih ada siswa yang baru mendaftar di negeri karena belum ada kepastian penerimaaan. Padahal tanggal PPDB harusnya sudah tutup,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Sejumlah warga di Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), menyampaikan mahalnya biaya sekolah swasta. Pelaksanaan PPDB yang bermasalah, menyebabkan anak-anak mereka tidak diterima di sekolah negeri, meski termasuk sebagai masyarakat berpenghasilan rendah.

“PPDB kemarin anak saya tidak lolos jalur zonasi, jadi harus ke sekolah swasta yang lebih jauh dan mahal biayanya. Padahal saya yang paling butuh,” kata Sahroni, warga RT01/RW, Kampung Rawalele, Jombang, saat berdialog dengan Caleg DPR RI Dapil Banten III dari Perindo Dr Novianty Elizabeth, Sabtu (15/7/2023).

Untuk itu, ia berharap kepada Novianty agar bisa memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya di Tangsel.

“Pendidikan anak-anak sangat berharga sekali. Kalau pendidikan saja susah, bagaimana kita bisa mengubah nasib ekonomi keluarga kita nantinya. Saya ingin supaya Bu Novianty ini bisa meringankan,” katanya.

Terhadap aspirasi warga tersebut, Novianty mengaku akan memperjuangkan akses pendidikan yang tidak hanya gratis tapi juga bermutu, dari tingkat SD hingga SMA atau selama 12 tahun.

**Baca Juga: Anis Matta Sebut Indonesia Punya Talenta dan DNA sebagai Bangsa Besar

“Pendidikan bermutu akan menjadi modal kuat dalam menciptakan keluarga sejahtera. Kalau bicara pendidikan bermutu pasti biayanya besar, sedangkan banyak warga mengeluh kalau tidak punya uang bakal dikesampingkan. Jadi itu yang kita perjuangan bersama Perindo,” ujar Novianty.

Sebagai praktisi pendidikan yang sudah berkecimpung selama 28 tahun, Novianty tidak hanya modal teori. Ia telah terjun langsung ke lapangan berusaha membantu anak-anak agar dapat merasakan pendidikan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, melalui sekolah swasta yang dikelolanya.

“Saya mengelola Sekolah Putra Pertiwi di Pondok Cabe, Tangsel, dari SD sampai SMA. Kita sediakan beasiswa juga, bagi ibu dan bapak yang anaknya butuh, bisa langsung ke sana,” katanya.

Dosen Pascasarjana di Universitas Jayabaya Jakarta ini juga mengkritisi pelaksanaan sistem PPDB yang amburadul. Menurutnya masih banyak pelanggaran yang terjadi di sana.

“PPDB itu wujud ketidak terbukaan sistem seleksi. Ada aturan tapi diselewengkan, sehingga seleksi jalur afirmasi, zonasi, prestasi tidak sesuai. Ada yang rumahnya dekat dengan sekolah tapi tetap tidak diterima. Jadi perlu evaluasi dan perlu perjuangan juga, sehingga tidak merugikan masyarakat, khususnya menengah ke bawah,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Guna membantu pemenuhan kesehatan dan gizi bayi serta balita, Posyandu RW 04 di Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan bersama praktisi pendidikan Novianty Elizabeth Ayuna menggelar bakti sosial (baksos) berupa penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi pemberian vitamin dan biskuit bayi.

Novianty mengatakan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi anak wajib merupakan salah satu program Pemerintah dalam hal kementerian kesehatan.

“Stunting bisa dicegah jika dilakukan penimbangan dan pengukuran bayi secara berkala di posyandu,” ujar Bacaleg DPR RI Dapil Tangerang Raya dari Partai Perindo, di Posyandu, Pondok Cabe Ilir, Tangsel, Senin (5/6/2023).

Selain untuk bayi dan balita, kata pemilik sekolah Putra Pertiwi itu, kegiatan baksos juga diisi untuk Pos Windu dengan cek kesehatan, antara lain pemeriksaan gula darah, kolestrol dan asam urat buat para lanjut usia (lansia). Mereka juga mendapatkan biskuit dan roti.

Selain itu, Dosen pascasarjana di Universitas Jayabaya Jakarta mengatakan kegiatan di Posyandu harus terus didukung dan ditingkatkan. Sebab, Posyandu adalah gerbang awal dalam memantau tumbuh kembang anak, gizi dan kesehatan anak.

**Baca Juga: Target Tahun Ini Poliklinik RSUD, Jalan dan Jembatan di Tigaraksa Beroperasi

“Posyandu menjadi tempat bagi para ibu untuk menambah pengetahuan dan berbagi pengalaman tentang kesehatan ibu dan anak, baik dengan petugas kesehatan maupun dengan peserta posyandu lainnya. Dengan pengetahuan yang baik, diharapkan kualitas kesehatan ibu dan anak dapat meningkat,” tambah politisi dari Partai Perindo ini.

Menurut Novianty, lewat posyandu penurunan angka stunting pada anak juga bisa dilakukan. Para kader posyandu dan masyarakat bekerja sama melakukan aktivitas-aktivitas dalam penurunan stunting.

Mengutip data dari Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) dan Dinas Kesehatan Tangsel, kata Novianty, sampai tahun 2022 jumlah posyandu di Indonesia sebanyak 213.670 unit yang tersebar di 34 provinsi.

“Di Banten ada 9.153 posyandu, khusus di Kota Tangsel saat ini terdapat 719 posyandu aktif dari 846 posyandu yang ada di 7 Kecamatan,” katanya.

Acara baksos yang dimulai sejak pukul 08. dihadiri oleh Ketua RW, Ketua Posyandu dan Pos Windu dan Pengurus dari RW 04 serta Petugas Puskesmas. Sebanyak 63 bayi dan balita, serta 47 orang lansia yang datang melakukan penimbangan dan pengukuran serta memeriksakan kesehatan. (Oke)