Kabar6-Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi menyerukan agar pemerintah memblokir gim daring yang mengandung kekerasan dengan memblokir gim tersebut.

“Pemerintah harus hadir untuk menegakkan aturan,” kata Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto dalam keterangannya di Jakarta, dilansir Antara Sabtu, (27/4/2024)

Karena, menurut dia, tanggung jawab untuk melindungi anak dari dampak negatif gim daring yang mengandung kekerasan tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada orang tua.

“Kita tidak bisa serta merta menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada orang tua, karena orang tua sering kali kesulitan untuk mengawasi,” katanya.

LPAI pun mendukung langkah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mendesak pemerintah melakukan pemblokiran terhadap gim daring yang mengandung kekerasan, seperti Free Fire.

**Baca Juga: Suka Buat Narasi Mengadu Domba, Partai Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Indonesia Maju

“Iya harus, bentuknya penertiban atau pemblokiran. Karena memang itu sudah ada aturannya,” kata Kak Seto.

Menurutnya, pemerintah harus kompak untuk mengatasi masalah ini, terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Semua jajaran pemerintah terkait harus turun tangan mengatasi masalah ini, terutama dalam hal ini Kemenkominfo,” kata Kak Seto.

Kak Seto menambahkan bahwa pihaknya pernah menggagas program Satuan Tugas Perlindungan Anak Tingkat Rukun Tetangga (Sparta).

Dia berharap program tersebut bisa diberdayakan lagi untuk membantu menanggulangi masalah kecanduan dan dampak buruk gim daring pada anak-anak.

“Ini mencemaskan, makanya dulu saya bersama LPAI membuat Sparta. Sepertinya ini harus digalakkan lagi ya untuk kasus ini,” katanya.(red)

Kabar6-Fenomena anak menghadang truk di Tangerang kian marak. Dalam peristiwa tersebut juga berujung nyawa anak tersebut melayang.

Menanggapi peristiwa itu, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi atau Kak Seto mengaku prihatin dengan maraknya fenomena tersebut yang mencegat truk kemudian berujung maut di Kota Tangerang.

“Sangat memperihatinkan, dalam arti bahwa komunikasi di dalam keluarga tampaknya semakin berkurang. Sehingga anak-anak ini yg tidak dapat perhatian (keluarga), dari temannya, lingkungannya,” ujar Kak Seto kepada wartawan, Rabu (8/6/2022).

Ia mengatakan para remaja melakukan aksi tersebut karena ingin mendapatkan perhatian dari keluarga atau lingkungan tempat tinggalnya, sehingga mencari kesibukan dengan membuat konten-konten berbahaya.

“Akhirnya bikin konten sedikit berbahaya. Karena tidak dapat apresiasi dari keluarga dan juga apresiasi dari lingkungan sekolah,” katanya.

Kak Seto berharap kepada pihak pemerintah daerah hingga RT/RW untuk lebih memperhatikan anak-anaknya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya aksi-aksi yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

“Ibaratnya dulu zaman (Gubernur) Bang Ali Sadikin di DKI, dulu dibuat gelanggang remaja. Di situ anak yang bisa teater, nyanyi, tari, olahraga itu dapat tempat. Jadi, artinya sanggar-sanggar yang bukan hanya berduit saja yang mampu. Tapi semua anak-anak dilimpahnya berprestasi non akademik,” harapnya.

Kak Seto mencontohkan seperti kepimpinan DKI Jakarta, Ali Sadikin pada tahun 1966 yakni menciptakan gelanggang remaja. Hal ini bertujuan untuk menyalurkan bakat anak-anak ke arah positif.

“Jadi, dihidupkan lah semacam gelanggang remaja, artinya sanggar-sanggar yang bukan hanya berduit saja yang mampu. Tapi semua anak-anak dilimpah berprestasi non akademik. Jadi mendapat penghargaan, sehingga tidak lari (anak-anak),” ungkapnya.

**Baca juga:Kota Tangerang Kokoh Dipuncak Klasemen Popda Banten

Selain itu, Kak Seto menyarankan pihak Kepolisian hingga pemerintah daerah untuk membuat lomba-lomba konten dengan tujuan menyalurkan kreativitas anak remaja agar mengarah yang lebih positif.

“Kalau perlu ada penyaluran dengan membuat lomba-lomba konten. Konten-konten ini bangga tetapi ditempat-tempat yang tidak berbahaya. Misalnya konten keterampilan, keterampilan lingkungan dan kreativitas lainnya,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meminta kepada KPU Kota Tangsel membuat pertanyaan kepada para kandidat pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel terkait persoalan anak di Pilkada Tangsel 2020.

Ketua LPA Kota Tangsel Isram menjelaskan, selama ini pihaknya terus mengamati perkembangan kontestasi Pilwalkot Tangsel. Isram berharap, dalam tahapan debat kandidat mendatang, KPU dan panelis membuat pertanyaan kepada para kandidat terkait persoalan anak.

“Kami belum melihat pasangan calon menyampaikan program perlindungan anak, menyampaikan visi misi menyinggung persoalan anak di Tangsel,” ujar Isram melalui dalam jumpa pers di Tangsel, Selasa (3/11/2020).

Bagaimana konsep gagasan dan ide tentang perlindungan anak, lanjut Isram memberi contoh, mengingat Kota Tangsel mendapat penghargaan sebagai kota layak anak (KLA) dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI.

“Tentunya penghagaan itu menambah motivasi Kota Tangsel sehingga bisa lebih menyiapkan ke depan bahwa Kota Tangsel menjadi kota yang peduli dengan hak anak dan menjadi tempat yang nyaman serta ramah bagi semua anak,” ungkapnya.

Isram mengatakan, pihaknya mencatat Tangsel termasuk salah satu kota yang tingkat kekerasan terhadap anak di Banten sangat tinggi. Namun saat ini pihaknya berada pada lembaga sosial seperti LPA dan tidak melihat siapa-siapa, darimana muasalnya.

**Baca juga: Mantan Ketua KPK Antasari Azhar Dukung Muhamad di Pilkada Tangsel 2020.

Namun, Isram mengatakan, hal ini erat kaitannya dengan kampanye bagaimana memutus matarantai kekerasan terhadap anak di Kota Tangsel. “Yang pada pokoknya siapapun pemimpin yang terpilih nantinya mampu mengakomodir kepentingan anak dan lebih pekah terhadap isu anak,” tutupnya. (eka)