Kabar6-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang menyoroti urusan permasalahan sosial dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tangerang tahun 2019.

Untuk penanganan penyandang masalah sosial secara lebih mendasar, yakni memaksimalkan pendataan basis data terpadu (BPT) agar dapat dilakukan perubahan minimal setahun dua kali.

Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Kosasih saat membaca surat Keputusan DPRD terkait Rekomendasi LKPJ Walikota Tangerang 2019 mengatakan, meminta Dinas Sosial melakukan pengawalan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Yang mana masih sering terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh oknum Pekerja Sosial Masyarakat (PSM),” kata Kosasih saat rapat paripurna DPRD Kota Tangerang belum lama ini.

Dirinya pun meminta agar tidak terjadi penyelewengan oleh oknum PSM tersebut, Pemerintah Kota Tangerang dapat memperhatikan kesejahteraan PSM itu.

Selain itu, DPRD juga menyoroti program rehabilitasi PMKS. Dinas Sosial diminta untuk kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM program sampai benar-benar tuntas. Mulai dari pelatihan, pembangunan usaha sampai dengan pemasarannya.**Baca juga: Lagi Joging di Situ Gintung, Seorang Pria Terkapar Dibacok Jambret.

“Sehingga rehabilitasi PMKS ini benar-benar terwujud dalam bentuk program KUBE (Kelompok Usaha Bersama,red) serta perlu adanya peningkatan penanganan, pembinaan penyandang disabilitas, agar mereka bisa produktif dan mandiri,” tandasnya.(Oke)

Kabar6-DPRD mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang segara membangun dua Rumah Sakit (RS) bertipe D diwilayah Barat dan Timur.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua II Kosasih saat membaca surat Keputusan DPRD terkait Rekomendasi LKPJ Walikota Tangerang 2019. Sebab, kata Kosasih, urasan kesehatan dilihat dari susahnya mendapatkan ruang inap bagi pasien terutama pengguna BPJS dengan alasan penuh.

“Pansus merekomendasikan agar pemerintah Kota Tangerang membangun 2 Rumah Sakit tipe D diwilayah timur dan barat,” ujar Kosasih saat Rapat Paripurana di Gedung DPRD Kota Tangerang, Rabu (15/4/2020).

Selain itu, kata dia, tidak updatenya simpati rumah sakit. Bahkan hal tersebut terjadinya penolakan pasien dan kurang responnya ketika ada rumah sakit memerlukan bantuan rujukan mengakibatkan masalah pelayanan tidak maksimal cenderung terganggu bagi masyarakat.

Kosasih mengatakan, seharusnya Dinas Kesehatan dapat memberikan pembinaan, pengawasan dan teguran bahkan hukuman terhadap rumah sakit yang tidak mengindahkan kesepakatan dengan pemerintah Kota Tangerang.

“Karena pelayanan kesehatan ini merupakan hak dasar bagi masyarakat,” tegasnya.

Kosasih pun mendorong program Tangerang sehat dan program pola hidup bersih dan sehat (PHBS) untuk ditingkatkan. “Bukan sebatas program musiman dan ajang lomba semata, tapi sebagai bentuk karakter masyarakat pola hidup sehat,” tegasnya.

**Baca juga: Serapan Anggaran Turun, DPRD Soroti LKPJ Walikota Tangerang 2019.

Meski demikian, dalam masalah anggaran jangan sampai tumpang tindih dengan program yang dibuat CSR dan memaksimalkan program home care.

“Mendorong Walikota untuk menetapkan Peraturan Walikota tentang tarif layanan ambulance bagi peserta BPJS,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo menyoroti serapan anggaran yang tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Serapan anggaran tahun 2019 terserap hanya 78,59 persen. Sedangkan tahun 2018 mencapai 81,41 persen.

“Ini menjadi perhatian,” ujarnya usai Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Tangerang 2019, Rabu (15/4/2020).

Gatot berharap perencanaan lebih matang dalam persiapan perencanaan pembangunan. Karena, kata Gatot, tahun depan Kota Tangerang lebih fokus pembangunan fisik seperti sport center, waduk-waduk sehingga perencanaan harus matangkan. ” Jangan sampai karena perencanaan tidak matang aktualisasi akhirnya tidak digunakan,” ujarnya.

Gatot menyebutkan lemahnya serapan anggaran tersebut diantaranya di Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kecamatan – Kecamatan.

“Karena ada bisa menyerap anggaran kelurahan itu. Ada yang 40 persen, 30 persen bahkan ada 20 persen. Termasuk pembebasan lahan juga,” kata Wakil Ketua I DPRD Turidi Susanto mendampingi Gatot Wibowo.

**Baca juga: Pemprov Banten Kebut Pergub PSBB Tangerang Raya.

Sementara itu, Wakil Ketua II Kosasih saat membaca Keputusan DPRD terkait Rekomendasi LKPJ Walikota Tangerang 2019 sejumlah rekomendasi. Rekomendasi tersebut diantaranya urusan Pendidikan, urusan Kesehatan, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), urusan Kesatuan Bangsa, urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Urusan Ketenagakerjaan, urusan Lingkungan Hidup, urusan Perizinan, urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa, urusan Perhubungan, urusan sekretariat pemerintah, urusan komunikasi dan informasi, urusan keuangan dan aset, urusan sosial, urusan kearsipan, urusan pemuda dan olahraga. (Oke)

Kabar6-Antisipasi penyebaran virus corona, Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang dalam agenda penyampaian Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Tangerang tahun 2019 tanpa dihadiri camat dan lurah.

Sementara berdasarkan absensi, sebanyak 32 dari 50 anggota DPRD Kota Tangerang hadir dalam rapat yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Kota Tangerang, Kamis (19/3/2020).

Berdasarkan pantauan rapat paripurna yang dijadwalkan pukul 14.00 WIB ini mundur dan akhirnya berlangsung pada pukul 15.00 WIB. Tanpa kehadiran sejumlah pejabat Forkopimda Kota Tangerang, ruang Paripurna nampak sepi.

Pejabat setingkat sekretaris OPD, camat, kepala bidang, dan lurah tak hadir. Selain itu, elemen masyarakat juga tidak hadir. Namun, mereka yang tak hadir menyaksikan streaming di kantor-kantor kelurahan dan kecamatan masing-masing. Sejumlah legislator tampak mengikuti rapat sambil mengenakan penutup mulut.

**Baca juga: Waspada Corona, Gate 2 dan 4 Terminal 3 Soekarno-Hatta Ditutup.

Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo dalam kesempatan rapat paripurna menyampaikan harapan agar wabah virus corona (Covid-19) tidak semakin menyebar.

“Negara kita jadi dampak corona. Virusnya menyebar cepat. Kami mengimbau kepada seluruhnya terutama masyarakat untuk tetap tenang, tidak panik dan tetap produktif, agar waspada sehingga Covid-19 bisa kita hambat dan stop,” paparnya. (Oke)

Kabar6-Rapat paripurna DPRD Kota Tangerang yang diagendakan digelar pada Rabu (18/3/2020) besok ditunda. Penundaan lantaran untuk mengantisipasi penyebaran wabah virus corona atau Covid-19.

“Untuk rapat paripurna besok ditunda sampai waktu yang belum ditentukan,” ujar Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Tangerang, Deni Koswara, Selasa (17/3/2020).

Adapun rapat paripurna besok beragendakan penyampaian LKPJ Walikota Tangerang tahun 2019.

Koordinator Badan Musyawarah DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto mengatakan, saat ini pihaknya masih mempertimbangkan penundaan agenda rapat paripurna tersebut.

**Baca juga: Waspada Corona, Pemkot Tangerang Batasi Perjalanan Dinas dan Kunjungan Kerja.

“Kami sedang konsultasikan untuk merencanakan paripurna digelar dengan tele conference,” katanya.

Sekretariat DPRD Kota Tangerang saat ini sedang menggalakan pencegahan wabah virus corona. Cairan pembersih tangan, hand sanitize j telah disediakan di pintu masuk gedung DPRD Kota Tangerang. Bahkan kemarin, area gedung termasuk ruang rapat paripurna telah disemprotkan disinfektan. (Oke)