Kabar6-Kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Lebak periode 2015-2020 dibekukan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Kadin Provinsi Banten Agus R. Wisas kepada wartawan, di Rangkasbitung, Sabtu (23/6/2019).

“Membekukan kepengurusan Kadin Lebak periode 2015-2020 dengan surat keputusan nomor: SKep-002/DP/Kadin Banten/VI/2019,” terang pria yang akrab disapa AW ini.

**Baca juga: Sidang PHPU di MK, Politisi Gerindra: Pemilu Hari Ini Pemilu Kentut.

Dia menjelaskan beberapa alasan dibekukannya kepengurusan Kadin Lebak yang saat ini dipimpin Khoirul Umam.

“Pertama, keanggotaan Kadin Lebak turun tajam. Lalu, dari kroscek yang kami lakukan ke pengurus lain ternyata tidak pernah ada rapat pengurus anggota seperti terjadi kevakuman, dan yang kami lihat Kadin Lebak tidak mampu meningkatkan efisiensi di dunia usaha,” terang AW.(Nda)

Kabar6-Dari 130 narapidana (napi) di Rutan Klas IIB Rangkasbitung, sebanyak 120 orang bakal mendapat Remisi Khusus (RK) Hari Raya Idul Fitri.

Kepala Rutan Klas IIB Rangkasbitung Ali andra Harahap mengatakan, jumlah napi yang mendapat remisi sesuai dengan usulan.

“(Remisi) diberikan kepada napi dengan kategori pidana umum dan pidana khusus (narkotika),” ujar Aliandra, Minggu (2/6/2019).

Dia menjelaskan, napi yang memperoleh remisi adalah napi dengan catatan mematuhi aturan, dan sudah menjalani pidana kurungan minimal 6 bulan tanpa ada pembantaran.

Sementara, 10 napi tidak mendapat remisi dikarenakan berbagai hal.

“Belum menjalani 6 bulan masa pidana, tidak membayar lunas dan denda uang pengganti untuk kasus korupsi, dan bebas sebelum tanggal pemberian remisi,” terang dia.

**Baca juga: Sistem Pengaturan Masuk Kapal di Pelabuhan Merak Kacau, Pemudik Merasa Dipingpong.

Adapun rincian 120 napi yang mendapat RK Idul Fitri adalah:

Napi dengan kasus pidana umum:
RK1 15 hari 55 orang
RK1 1 bulan 49 orang (2 orang pulang Lebaran)
RK1 1 bulan 15 hari 1 orang

Kemudian napi kasus pidana khusus:
RK1 15 hari 15 orang
RK1 1 bulan 6 orang
RK1 1 bulan 15 hari 4 orang. (Nda)

Kabar6-Kedatangan penumpang di Stasiun Rangkasbitung, Kabupaten Lebak baik dari Jakarta maupun Merak terpantau masih normal, Kamis (30/5/2019).

“Kedatangan masih normal belum, tetapi diprediksi kedatangan penumpang akan mulai meningkat saat sore dan malam,” kata Kepala Stasiun Rangkasbitung, Gun Gun Adinugraha.

Terkait dengan puncak arus mudik, Gun Gun memperkirakan akan terjadi pada H-2 Lebaran.

“Diperkirakan H-3 atau H2 ya. Kalau untuk hari ini masih biasa saja. Kami melihatnya pemudik dari barang bawaan yang mereka bawa, masih normal,” ujarnya.

Pihaknya menyiapkan strategi guna mengurangi kepadatan maupun antrean penumpang baik yang akan masuk maupun keluar stasiun.

Pintu timur akan dikhususkan bagi penumpang yang akan masuk, sementara penumpang yang akan keluar seluruhnya melalui pintu barat.

“Sebelumnya di pintu timur bisa untuk keluar masuk, tetapi untuk mengantisipasi kepadatan di dalam, penumpang yang turun dan keluar melalui pintu barat,” papar Gun.

Pihaknya juga menambah loket KRL dari semula 6 loket menjadi 8. Namun, untuk loket kereta lokal hanya ditambah jumlah petugas dan menyiapkan tenda emergency untuk mengantisipasi antrean.

**Baca juga: Tebar Kebaikan, ITMI Berbuka Puasa Bersama Yatim.

“Lokal hanya 2 loket, 1 loket reservasi. Sebenarnya mulai 1 Maret 2019, KAI sudah melaunching KAI access, jadi masyarakat tidak perlu antre lagi,” terangnya.

Terkait dengan keamanan selama mudik, 66 petugas PAM stasiun dikerahkan yang dibagi dalam 3 shift dibantu aparat kepolisian dan TNI serta petugas lainnya. (Nda)

Kabar6-DPP Demokrat dikabarkan melakukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan tersebut terkait hasil suara Pemilih Legislatif (Pileg) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Banten I yang diduga kuat adanya perselisihan antar Caleg Demokrat di Dapil tersebut.

Mengenai gugatan tersebut dibenarkan oleh salah satu calegnya Vivi Sumanti Jayabaya. “Iya betul di gugat Ke MK melalui DPP,” kata Vivi, Senin (27/5/2019).

Mengenai materi gugatan, Caleg petahana yang juga klan penguasa di Kabupaten Lebak Mulyadi Jayabaya (JB) enggan menjelaskan karena menurutnya hal tersebut kewenangan dari Pengurus DPP. “Untuk menjawab itu kewenanganya DPP,” singkatan Vivi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada sejumlah alasan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku termohon mengajukan gugatan.

Diantaranya, mengaku dirugikan tentang berita acara KPU kabupaten Pandeglang No 55/PL.02.6/BA/KPU-Kab- 5/2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu tahun 2019 terjadi pengurangan perolehan suara pemohon.

**Baca juga: Lebaran 2019, Sopir Bus di Kota Tangerang Jalani Pemeriksaan Urine.

Dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2019 di tingkat kabupaten Pandeglang pada tanggal 6 Mei 2019, saksi Partai Demokrat menyatakan keberatan dan di tuangkan dalam form model DB2-KPU terjadinya penambahan perolehan suara bagi caleg sesama Partai Demokrat.

Kemudian mereka juga menduga adanya manipulasi data berupa penggelembungan suara yang berakibat pada hasil peroleh hasil suara, hal itu berdasarkan hasil pencermatan penyandingan sinkronisasi data C 1 dengan DAA 1 dan DA 1 terdapat selisih yang sangat signifikan. (Aep)

Kabar6-Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Lebak, pada Rabu (22/5/2019) menyebabkan banjir bandang. Akibatnya, puluhan rumah terendam banjir dan mengalami rusak berat.

“Informasinya hujan mengguyur dari pukul 16.00 sampe 19.00 WIB,” kata Andi salah satu petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lebak, Kamis (23/5).

Data sementara yang diperoleh BPBD, terdapat tiga kecamatan yang terdampak bencana tersebut yakni Sajira, Muncang, dan Leuwidamar.

Berdasarkan data sementara, di Kecamatan Sajira terdapat 50 unit rumah terendam dengan kondisi 29 unit rusak berat, dan15 unit rusak ringan. Kemudian 2 jembatan putus, 3 ponpes, dan 2 majelis taklim. Sementara di Kecamatan Leuwidamar dilaporkan terdapat 45 rumah terendam.

“Untuk di Sajira tersebar di dua desa,” ujarnya.

**Baca Juga:Aksi 22 Mei Rusuh, Kapolres Pandeglang Imbau Warga Tak Lakukan Gerakan Berbahaya.

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya bersama Wakil Bupati Ade Sumardi bersama jajaran dinas terkait pagi ini langsung meninjau lokasi terdampak bencana.

Sementara di BPBD terpantau belasan karung berisi bantuan logistik telah disiapkan untuk dikirim ke masyarakat yang terdampak.(Nda)

Kabar6-Penyertaan modal yang akan diberikan ke dua BUMD yakni PD Lebak Niaga dan PDAM Tirta Multatuli serta Bank BJB disorot Fraksi PPP DPRD Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Lebak Djudju Yumiarsih mengatakan, catatan-catatan terkait penyertaan modal ke dua BUMD dan BJB telah disampaikan dalam pandangan umum fraksi beberapa waktu lalu.

“PPP meminta penjelasan kepada Bupati Lebak terkait keberlangsungan PD Lebak Niaga. Fraksi PPP menyarankan agar tidak menyertakan modal karena Lebak Niaga sudah terpuruk,” ungkap Djudju, Jumat (17/5/2019).

Penyertaan modal kepada PDAM Tirta Multatuli juga dipertanyakan mengingat masih banyak aduan dari masyarakat terkait buruknya pelayanan berupa kualitas air dan sering kali penyaluran air yang terhenti.

“Dan masih ada beberapa PDAM yang tidak beroperasi seperti di Kecamatan Cijaku,” ucapnya.

**Baca juga: Sedih, Meski Ada Ribuan Perusahaan Berdiri Kokoh, Dua Kecamatan Ini Tak Miliki SMK Negeri Sendiri.

Kemudian, penyertaan modal ke Bank BJB. PPP mempertanyakan kenapa Pemkab Lebak tak memilih Bank Banten yang sudah beroperasi.

“Kenapa Pemkab Lebak tidak menggunakan bank milik provinsi sendiri?” tanya Djudju.

Menanggapi itu, Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi mengatakan, catatan-catatan PPP bakal menjadi bahan masukan.

“Saya kira itu masukan dan itu sah-sah saja. Semua aspirasi kami pelajari, kalau itu memang baik untuk masyarakat akan kami akomodir,” tandas Ade. (Nda)

Kabar6-DPRD Kabupaten Lebak menggelar rapat paripurna dengan agenda laporan Pansus RPJMD Lebak 2019-2024 dan laporan Pansus tata beracara BK DPRD, di ruang rapat paripurna DPRD Lebak, Senin (13/5/2019).

Dalam laporan yang disampaikan Ketua Pansus Oong Syahroni, Pansus mengapresiasi keberhasilan pemerintah daerah (pemda) dalam pelampauan target dan efisiensi anggaran.

“Beberapa SKPD yang belum mencapai target agar bisa mengoptimalkan realisasi pencapaian targetnya,” kata Oong.

Secara garis besar berdasarkan hasil evaluasi, analisa dan kajian ujar Oong, pihaknya menilai Pemkab Lebak telah melaksanakan program sesuai dengan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2019.

**Baca juga: Jelang Sahur, Kelompok Pemuda Ini Tawuran Depan Transmart Cikokol.

“Program-program yang sudah dilaksanakan harus tetap diawasi dan diperhatikan. Investor yang bermunculan dan berkembang juga harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutur Oong menyampaikan catatan-catatan sebagai acuan pemda dalam menyusun rencana kerja pemda di tahun yang akan datang. (Nda)

Kabar6-Seba Baduy yang merupakan tradisi warga Baduy, Kabupaten Lebak dengan mendatangi Bapak Gede atau Gubernur Banten, akhirnya resmi masuk kedalam kalender of event Indonesia.

Tradisi tahunan di Provinsi Banten yang biasa dilaksanakan pada bulan Safar itu selalu ramai dikunjungi warga yang ingin melihat dari dekat.

Untuk menyaksikan iring-iringan ribuan warga dari suku Baduy, baik luar dan dalam saat tiba di Kota Serang, setelah sebelumnya menempuh perjalanan yang cukup jauh dari daerah Kanekes, Kabupaten Lebak dan berakhir di eks Pendopo Gubernur Banten.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Eneng Nurcahyati mengatakan, pelaksanaan Seba Baduy di Provinsi Banten tahun ini didukung oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Dan saat ini masuk kedalam kalender of event Indonesia. “Seba Baduy masuk dalam kalender of event Indonesia,” kata Eneng, Minggu (5/5/2019).

Menurutnya, sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan seba baduy tahun ini berjalan sangat meriah, kata dia,l, salah satu yang paling ditunggu-tunggu pada pelaksanan acara seba baduy adalah penyerahan laksa kepada Gubernur Banten.

Menurutnya, penyerahan laksa kali ini dilakukan oleh warga Baduy dengan diwakili oleh Ki Jaro Tanggunan 12, Ayah Saidi Putra.

Penyerahan laksa diawali dengan pembacaan mantera berbahasa Sunda peninggalan para leluhur. Laksa sendiri merupakan simbol aspirasi masyarakat Baduy kepada Abah Gede alias Gubernur Banten. Laksa terbuat dari produk hasil panen terbaik waga Baduy.

**Baca juga: Suku Baduy Diberi PHP Pemda Sejak 2007.

Ritual Seba adalah rangkaian wajib setelah rangkaian adat Kawalu, Ngalaksa, dan terakhir Seba. Tradisi ini memiliki makna menjunjung tinggi amanat leluhur serta datang kepada pemerintah.

Sedangkan Seba bagi pihak pemerintah, menjadi saluran warga adat Baduy menyampaikan aspirasi mengenai kondisi masyarakat adatnya. (Den)

Kabar6-Sekelompok pemuda dalam sebuah video berdurasi hampir 1 menit mengaku sebagai santri Kabupaten Lebak menyatakan kesiapannya mengawal perjuangan ulama memenangkan capres dan cawapres 02 Prabowo-Sandi.

Beberapa orang memegang senjata tajam berupa golok, sementara lainnya memegang bambu runcing. Belum diketahui lokasi video tersebut diambil

“Assalamualaikum warahmatullah wabarakatu. Kami segenap santri Lebak-Banten, siap mengawal perjuangan para ulama dalam memenangkan Pilpres Prabowo-Sandi dan kami tidak ridho dunia akhirat apabila dicurangi dan kami siap melawan kecurangan meskipun harus meneteskan darah penghabisan demi agama dan NKRI. Anda curang kami siap perang, berenang di dalam titik darah penghabisan. Takbir…takbir!,” kata salah satu pemuda yang ucapannya diikuti oleh pemuda lain dalam video tersebut.

Dikonfirmasi, Kapolres Lebak AKBP Dani Arianto belum bisa memberikan tanggapan terkait video tersebut.

“Masyarakat mana? Saya cari tahu dulu, belum bisa komentar, apa benar itu masyarakat Lebak,” kata Dani, Minggu (5/5/2019).

Dani meminta seluruh masyarakat untuk menyikapi proses penghitungan suara Pemilu yang kini tengah dilakukan KPU secara dewasa.

**Baca juga: Suku Baduy Diberi PHP Pemda Sejak 2007.

“Serahkan semua proses itu ke KPU sebagai instansi yang berwenang untuk itu,” ujarnya. Dani meminta jika memang terdapat dugaan kecurangan untuk melaporkan kepada Bawaslu.

“Kalau memang ada pidananya akan ditindaklanjuti oleh kepolisian. Jangan memaksakan kehendak karena Indonesia negara hukum bukan negara pribadi atau kelompok,” ucap Dani. (Nda)

Kabar6-Puluhan mahasiswa dari Forum Mahasiswa Peduli Lebak (FMPL) menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), di depan kantor Bupati Lebak, Kamis (2/5/2019).

Aksi sempat beberapa kali diwarnai saling dorong antara mahasiswa yang mencoba menerobos blokade polisi yang berjaga di pintu gerbang gedung Setda Lebak.

Mahasiswa meminta Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya datang menemui mereka. Namun sayang, hanya Kepala Dinas Pendidikan Wawan Ruswandi yang bersedia menemui.

“Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pendidikan seharusnya mencerdaskan anak bangsa, tapi saat ini kami prihatin melihat bagaimana kesejahteraan guru honorer yang justru luput dari perhatian pemerintah,” kata korlap aksi Sahrul Gunawan.

Belum diperhatikannya kesejahteraan guru honorer membuat miris dunia pendidikan di Lebak. Padahal, kerja guru honorer tak beda dengan guru berstatus PNS.

**Baca juga: Ratusan Personil Jaga Rapat Pleno di Pandeglang.

Belum meratanya fasilitas pendidikan juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Tidak terwujudnya pendidikan berkualitas di Lebak dituding karena kegagalan visi Bupati 2014-2019.

“Pada kenyataannya program Lebak Cerdas gagal menciptakan kualitas pendidikan yang unggul,” sebutnya.(Nda)