Kabar6-Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 4 orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022, yaitu:

1. R selaku pihak PT Tinindo Inter Nusa, Kawasan Industri Ketapang Jl. TPI, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang.
2. TA selaku Owner CV Venus Inti Permata.
3. AP selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk tahun 2020.
4. EZS selaku Staf Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Dr. Ketut Sumedana, di Jakarta, Selasa (9/01/2024).

Adapun keempat orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud. (Red)

Kabar6-Mantan asisten Pidana Khusus ( Aspidsus) Kejati Banten Ricky Tommy Hasiholan, kini resmi menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang.

Dia menggantikan Ferry Herlius yang mendapatkan promosi sebagai Subdirektorat penindakan perkara koneksitas pada Direktorat Penindakan Jaksa Agung muda bidang pidana militer Kejaksaan Agung.

Serah terima jabatan dari Kajari lama ke Kajari Kabupaten Tangerang baru dilaksanakan di aula Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang pada Jumat (27/10/2023).

Pada acara tersebut hadir Forkopimda Kabupaten Tangerang, diantaranya Pj Bupati Tangerang Dr Andy Ony Prihartono, Kapolresta Tangerang Kombes Pol Sigit Dany Setiyono, Dandim 0510 Tigaraksa Letkol Arh Sarip SB, serta para Pejabat Pemerintah Kabupaten Tangerang, diantaranya Camat Balaraja, Camat Sukamulya, Camat Rajeg, Camat Sepatan Timur, Camat Teluknaga, dan Sekcam Sepatan.

Dalam sambutanya mantan Kepala Kejari Kabupaten Tangerang Ferry Herlius mengatakan bahwa, dirinya sangat berterimakasih atas kekompakan pegawai Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang selama dirinya menjabat. Dia berpesan kepada seluruh pegawai untuk menjaga kekompakan yang telah terjalin selama ini. Dirinya pun berharap agar penggantinya yang merupakan mantan Aspidsus Kejati Banten ini bisa meneruskan program kerja saat dirinya menjabat.

**Baca Juga: Ricky Tomy Hasiholan Resmi Jadi Kajari Kabupaten Tangerang

“Mutasi, rotasi jabatan hal biasa dalam organisasi, dimana pun kita bertugas kita harus tetap patuh terhadap pimpinan,” terangnya.

Sementara Kepala Kejari Kabupaten Tangerang Ricky Tommy Hasiholan menyampaikan rasa terimakasih yang amat dalam kepada mantan Kajari Kabupaten Tangerang. Dirinya akan melanjutkan program yang telah digagas oleh Kajari lama.

Ricky mengajak kepada pegawai Kejaksaan Kabupaten Tangerang, untuk bersama- sama membangun kekompakan, agar program-program kerja bisa dituntaskan.

“Sebagai pejabat baru tentunya saya siap menerima masukan yang sifatnya membangun.  Saya berharap agar Kejaksan Kabupaten Tangerang lebih maju lagi,” pungkasnya.(Red)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta semua pihak agar terlibat dalam proses sirkulasi kepemimpinan di 2024.

Hal ini mengingat waktu pendaftaran dan masa kampanye calon presiden (capres) sangat pendek, maka harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar tujuan dalam transisi kepemimpinan bisa tercapai.

“Kita harus memanfaatkan situasi saat ini, dimanfaatkan sebaik-baiknya agar tujuan proses kepemimpinan yang baik ini, dengan waktu paling transisi yang pendek bisa tercapai,” kata Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Jelang Final Terbentuknya Koalisi Capres 2024’, di Jakarta, Rabu (20/9/2023) sore.

Fahri mengajak semua pihak untuk terlibat dalam proses sirkulasi kepemimpinan saat ini, yang mengusung tema penting, yaitu politik rekonsiliasi dan politik legacy.

“Karena waktu yang sangat pendek ini, kita sebelumnya sudah mengusulkan agar koalisi besar dipertahankan dengan platform politiknya sangat positif, yaitu rekonsiliasi dan legacy,” katanya.

Menurut Fahri, politik rekonsiliasi adalah ikhtiar dalam membangun rekonsiliasi nasional yang telah digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto harus dilanjutkan, meskipun masih tetap ada kubu-kubuan.

“Pemerintahan Jokowi (Jokowi) yang 10 tahun sudah berhasil mengelola pemerintahan dan sukses dalam bidang ekonomi bisa diteruskan dan tidak boleh ditinggalkan begitu saja, siapapun pemimpinnya. Itu legacy yang harus dilanjutkan,” tegas Fahri.

Sebab, dalam proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung dan Ibu Kota Nusantara (IKN) misalnya, pembangunannya telah menghabiskan uang rakyat yang nilainya mencapai ratusan triliun.

“Jadi tidak boleh ditinggalkan begitu saja, karena ongkosnya mahal sekali, itu adalah uang rakyat. Ini yang harus dipahami semua, bahwa berpikirnya itu tetap harus kepentingan nasional,” ujarnya.

Fahri Hamzah menyebut bahwa Prabowo sepakat untuk melanjutkan dua tema penting bangsa saat ini, yaitu rekonsiliasi dan legacy yang telah dilakukan Presiden Jokowi dengan membentuk Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Prabowo, kata Fahri, merupakan satu-satunya figur dalam kabinet Jokowi yang paling siap meneruskan pemerintahan dan rencana kerja pemerintahan Jokowi.

“Kami optimis, Pak Prabowo akan memenangkan Pilpres 2024 ini, sebab elektabilitas Prabowo tinggi, yang didukung suara pendukung Jokowi,” katanya.

Fahri menilai Prabowo sudah berada di dalam rel yang benar yaitu baik secara rekonsiliasi maupun legacy, sementara kandidat lain tidak memenuhi syarat. Tinggal menentukan calon wakil presiden yang akan dibahas para pimpinan partai politik dalam waktu dekat.

**Baca Juga: Siap Menangkan Prabowo, Partai Gelora Yakin Dapat Efek Ekor Jas di Pemilu 2024

Anggota Dewan Pembina DPP Gerindra Andre Rosiade menegaskan, Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto akan melanjutkan pemerintahan Jokowi, apabila terpilih sebagai Presiden RI ke-8 di 2024. Sebab, Prabowo sudah menegaskan, bahwa dirinya bagian dari tim Jokowi.

“Jokowi selama ini sudah meletakkan fondasi dan percepatan program-program yang sudah dilakukan Jokowi. Intinya kita di Koalisi Indonesia Maju ingin melanjutkan pemerintahan Jokowi,” ujar Andre.

Sedangkan menyangkut cawapres akan ditentukan bersama para pimpinan parpol, setelah Partai Demokrat mengumumkan secara resmi dukungannya ke Prabowo pada Rapimnas, Kamis (21/9/2023).

“Jadi cawapres Pak Prabowo itu syaratnya bisa meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo. Lalu, membantu Pak Prabowo dan bisa bekerjasama dalam rangka melanjutkan keberhasilan Jokowi dan cawapres yang disetujui didukung oleh partai pendukung dan pengusung Pak Prabowo,” katanya.

Jokowi Penentu

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan, ada tiga bakal cawapres yang mendampingi Prabowo Subianto, yakni Erick Thohir, Airlangga Hartarto dan Gibran Rakabuming Raka.

Qodari membeberkan analisis mengapa cawapres Prabowo tak kunjung diumumkan. Menurutnya, Prabowo masih mempertimbangkan beberapa hal.

“Problem nomor satu di kubu Prabowo, bersifat kualitatif, artinya masing-masing ada kelebihan, misal ET disurvei cawapres tertinggi sekarang. Tapi suara PAN relatif kecil hasil Pemilu 2019 dan survei. Sementara Golkar kursi besar tapi elektabilitas Airlangga kecil. Jadi ini mau ambil yang mana? Masing-masing ada lebih dan kurangnya,” kata Qodari.

Karena itu, kata Qodari, ada satu variabel terhadap kasus cawapres Prabowo yaitu mencari jalan tengah di antara PAN, Golkar dan Demokrat. Gibran bisa menjadi alternatif karena dia bukan kader Golkar, PAN dan Demokrat.

“Kelebihannya, dia (Gibran) dari Jateng di mana suara Jateng basis PDIP tapi juga basis Jokowi. Jadi ada harapan kalau Gibran dipilih, separuh suara Ganjar bisa direbut,” kata Qodari.

Namun, Gibran terganjal syarat capres-cawapres yang minimal berusia 40 tahun karena masih berusia 35 tahun. Akan tetapi, syarat ini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi sehingga Prabowo diperkirakan akan menunggu bagaimana putusan MK.

“Dalam kasus Prabowo ini, ada lagi satu variabel yakni menunggu masalah MK. Kalau MK sudah keluar, saya rasa sudah dekat dengan pengambilan keputusan. Yang paling cepat Ganjar dengan Mahfud MD, paling akhir kubu Prabowo entah Gibran, Erick, Airlangga atau nama lain,” jelas dia.

Qodari mengatakan, jika MK memutus mengabulkan syarat batas usia capres dan cawapres, maka akan menimbulkan gempa politik. Putusan MK ini akan langsung mengubah peta politik.

“Keputusan MK keluar, ini bisa timbulkan gempa, Gugatan soal Gibran dikabulkan, akan menimbulkan gempa politik 9 magnitudo karena sangat mengubah konstelasi,” katanya.

Pertama, Gibran dinilai mampu mengambil separuh suara Ganjar dan kedua berpengaruh pada pemenangan capres.

“Kalau peta suara sebenarnya bukan 3 kandidat capres tapi Jokowi. Peta dari opini publik yang puas atau tidak dengan Jokowi. Mereka yang puas sekitar 80 persen dan yang tidak 20 persen,” kata Qodari.

“Karena itu, pasar suara Anies itu ya cuma sekitar 15-20, sisanya diperebutkan Ganjar dan Prabowo, makanya angkanya beda tipis,” tutur dia.

Lebih jauh, Qodari memprediksi capres yang mempunyai aura Jokowi paling kuat yang akan menang di 2024.

“Yang akan menang yang aura Jokowinya paling kental, makanya itu berusaha direbut dengan gambar dan momentum. Saya bayangkan kalau Gibran maju jadi wapres, Ganjar dan Prabowo itu yang 80 persen suara Jokowi akan melimpah, banjir ke suara ke pasangan yang ada Gibrannya,” kata Qodari.

“Makanya penentu Pemilu Indonesia tetap Pak Jokowi baik dari elektoral, dan baik dinamika,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti. Ia mengatakan, untuk menetapkan cawapres saat ini diperlukan lima syarat, dimana empat syarat bersifat umum dan satu syarat tambahan.

Pertama adalah elektabilitas, kedua isi tas, ketiga punya asosiasi kuat dengan organisasi keagamaan di Indonesia seperti Nahdatul Ulama dan Muhammdiyah, dan keempat adalah bagian dari elite politik.

“Nah, kalau syarat kelima itu tentatif harus ada restu dari Jokowi. Ini menentukan banget kali ini, di koalisinya Pak Prabowo. Menurut saya, derajatnya yang pertama itu restu Pak Jokowi. Jadi 40 persen restu Pak Jokowi, dan 10 persen, 10 persen itu lagi restu yang lain. Tetapi yang paling penting restunya Pak Jokowi,” tegas Ray Rangkuti.(Tim K6)

Kabar6-Suparman kembali dipercaya menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lebak periode 2020-2025.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Banten ini terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) X di Warunggunung.

Sementara itu kursi Sekretaris DPD Golkar Lebak Rully Sugiharto Wibowo.

“Agenda kita ke depan menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan Pemilu 2024. Karena itu, kita siapkan kader-kader terbaik untuk mengikuti kontestasi politik,” kata Suparman kepada wartawan, Minggu (5/7/2020).

Dia mengatakan, sebagai kader partai beringin selalu siap ditugaskan oleh partai untuk maju dalam perhelatan Pilkada

“Sebagai kader partai, sebagai insan politik, dan pelaksana politik, saya harus selalu siap. Tapi jangan harap bisa maju dan menang kalau tidak ada rekomendasi dari partai,” jelas Suparman.

Konsolidasi dalam waktu dekat akan dilakukan sesuai instruksi DPP Partai Golkar agar menggelar musyawarah kecamatan dan desa hingga akhir 2020.

“Tugas terdekat kami menyelenggarakan muscam dan nusdes. Targetnya, akhir Desember 2020 harus selesai semua,” kata dia.

**Baca juga: Pelaku Gagahi ABG di Lebak Dijerat UU ITE.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Banten Bahrul Ulum, meminta konsolidasi organisasi agar dituntaskan. Ia berharap, kader melakukan pemetaan basis di 28 kecamatan.

“Terkait raihan suara Golkar yang menurun di Pemilu 2019, DPD sudah melakukan evaluasi secara komprehensif. Salah satu penyebabnya, karena Pileg dan Pilpres disatukan, maka itu kami ingin pemilu yang akan datang ini dipisah,” tuturnya.(Nda)

Kabar6-Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) kembali melakukan uji coba masa evaluasi pengaturan operasional kendaraan angkutan barang tambang Tahap III di wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang.

Hal itu diungkapkan Bambang Prihartono selaku Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dalam surat bernomor UM.006/3/14/BPTJ-2019.

Dikatakannya, pada masa evaluasi Tahap III ini akan dilaksanakan uji coba pengaturan operasional kendaraan angkutan barang tambang di wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang dengan beberapa ketentuan.

“Pelaksanaan uji coba masa evaluasi Tahap III dilaksanakan mulai 12 Maret 2019 hingga 18 Maret 2019,” jelas Bambang, Selasa (12/3/2019).

Bambang bilang, truk bermuatan dan tidak bermuatan dilarang melintas di keduah wilayah sebelum jam operasional berlangsung dan wajib berhenti pada tempat yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan setempat.

**Baca juga: Masalah Infrastruktur di Kabupaten Tangerang, Komisi V DPR RI: Kami akan Sampaikan ke Kementerian.

Diinformasikan, jam operasional truk bermuatan dan tak bermuatan di Kabupaten Tangerang mulai 22.00 WIB hingga 05.00 WIB. Sedangkan di Kabupaten Bogor dari pukul 20.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB. (jic)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) harus dapat bersinergi dalam melaksanakan program pembangunan yang kongkrit dan menyeluruh bagi masyarakat.

Hal itu diungkapkan Walikota Tangerang Arief R Wismansyah saat membuka kegiatan Pelatihan Penguatan Kapasitas Masyarakat Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), yang diikuti 230 peserta dari jajaran lurah, camat, anggota BKM serta Korkot se-Kota Tangerang.

“Saya berharap sinergitas teman – teman BKM bisa terus terjaga dan bisa mengikut sertakan dari kelompok – kelompok lain seperti pemuda dan pelajar sekolah,” kata Arief melalui teleconference di Hotel Narita, Cipondoh, Tangerang, Kamis (30/8/2018).

Dalam kesempatan itu, Arief menyampaikan kalau program Kotaku yang dilakukan pemkot bersama BKM tidak dapat dikatakan berhasil, jika yang dilakukan hanya pembagunan fisik infrastruktur saja.

“Selain itu perlu juga ditumbuhkembangkan pembangunan dari segi mental masyarakatnya. Tugas masyarakat juga untuk menjaga dan merawat pembangunan yang sudah dilakukan, baik oleh BKM maupun pemerintah kota,” imbuh Arief.

Ke depannya Arief berharap, program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dapat berjalan dengan baik dengan bersinerginya BKM dan pemkot dalam menjalankan pembangunan yang kongkrit dan menyeluruh bagi masyarakat. **Baca juga: Tawuran di Kota Tangerang, 91 Pelajar Diamankan.

“Teman – teman BKM harus bantu komunikasikan dan kordinasikan kepada masyarakat agar program Kotaku di kota Tangerang bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (fit/hms)

Kabar6-Normalisasi Sungai Cisadane, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang meminta Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) untuk melanjutkan proyek normalisasi. Mengingat, pentingnya peran sungai Cisadane dalam pengendalian banjir dan sebagai penyuplai air baku bagi wilayah Kota Tangerang dan sekitarnya.

“Ada empat hal yang kita usulkan kepada balai besar. Yang pertama terkait dengan penanganan banjir, kemudian penataan sepadan sungai Cisadane, terus revitalisasi situ-situ dan juga terkait air baku,” kata Taufik Syahzeni, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tangerang.

Taufik menceritakan, dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Asisten III Tatang Sutisna, dan juga Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Nana Trisyana bersama dengan Kadis Permukiman Dafyar Eliadi, Walikota Tangerang mengusulkan kepada BBWS agar proses pengerukan atau normalisai Cisadane bisa terus dilanjutkan.

Kata Taufik, pihaknya berharap diadakannya progam yang dapat menambah debit air di sungai Cisadane, seperti pengerukan pada sedimennya.

“Tadi juga kita minta untuk Kali Sabi dan Kali Cirarab juga bisa menjadi prioritas, kita ingin ada bypass dari kali Sabi ke Cisadane untuk menangani banjir di wilayah Priuk, termasuk juga penambahan pintu air. Sedang untuk Cirarab proses normalisasinya dilanjutkan sampai ke Sarakan,” paparnya.

Selain itu, lanjut Taufik pihak pemkot juga meminta kepada pihak BBWSCC untuk melakukan penataan di kawasan Pintu Air 10. “Termasuk juga penataan promenade di pinggir Kali Cisadane, jadi nanti bisa jadi kawasan wisata,” tandasnya.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala BBWSCC Bambang Hidayah berjanji untuk segera mengkajinya, dan merealisasikan usulan dari pemkot Tangerang.**Baca juga: Digerebek, Pasangan Selingkuh di Ciledug Diperiksa Polisi.

“Kita ingin ada sinergitas antara Pemkot dan Balai Besar, makanya ini menjadi preseden yang bagus bagi pengelolaan sungai sekaligus penanganan banjir,” tutur Bambang Hidayah. (fit/hms)