Kabar6-Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI menggelar diskusi Empat Pilar dengan tema Keberlangsungan Pembangunan IKN Tanpa Haluan Negara di Media Center MPR/DPR/DPD RI Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu siang (1/3/2023).

Adapun narasumber terdiri dari Anggota MPR RI F-Golkar Muhammad Fauzi, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Achmad Jaka Santos Adiwijaya, Jubir PKB Mikhael Benjamin Sinaga, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKo) Universitas Andalas Feri Amsari, dan Moderator: Irandi Kasmara.

Anggota MPR Fraksi Partai Golkar Muhammad Fauzy mengatakan, keberlanjutan dan keberlangsungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Passer Kalimantan Timur (Kaltim) perlu diikat dengan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
PPHN ini bisa menjawab keraguan pada masyarakat maupun investor terhadap regulasi yang memberikan jaminan kepastian keberlanjutan proyek atau program pembangunan IKN Nusantara. Kerena bukan memindahkan sebuah rumah, ini memindahkan bangunan atau membuat bangunan baru yang diikuti juga pengelolaan pemindahan pengelolaan manajemen negara.

“Kalau kita bicara sebuah proses pembangunan, apalagi pemindahan sebuah ibu kota, bukan sesuatu hal yang mudah. Jadi ini bukan satu hal yang mudah karena itu hal-hal yang kira-kira kemungkinan-kemungkinan yang kelihatannya bisa besar atau kecil menghambat proses ini pelan-pelan harus kita cari jalan keluarnya,” papar Fauzy.
Alasan daripada pemindahan itu lebih banyak kepada ibukota sudah dianggap padat penduduknya. Ada juga beberapa negara yang beralasan ingin memindahkan atau memisahkan antara pemerintahan negara atau pemerintahan suatu daerah dengan dunia usaha.

“GBHN itu menjadi sebuah payung atau guiden atau menjadi rujukan dalam sebuah proses pembangunan di sebuah negara khususnya di di Indonesia, tapi pada waktu itu melalui sebuah amandemen, GBHN ini dihilangkan,” imbuh Fauzy.

Sekarang kita tidak punya pikiran-pikiran haluan negara, lanjut dia, dikhawatirkan pada saat ini tidak ada pembangunan tidak dapat atau tidak maksimal melakukan sinergitas antara pusat dan daerah. Kemudian dikhawatirkan juga ketersambungan pembangunan juga ini jadi masalah tersendiri.

“Jangan-jangan pemerintahan yang akan datang tidak melanjutkan kebijakan ini dengan cara dicari-cari alasan karena kita ini pintar mengotak-atik aturan yang ada. Kalau kita biarkan hal-hal seperti ini, kita akan terhambat dalam proses pembangunan,” tuturnya.

Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara Achmad Jaka Santos Adiwijaya mengatakan, “Progres pembangunan IKN dari satu persfektip yang laksanakan oleh pemerintah dalam hal ini kami selaku otorita ibukota negara. Pertama kami akan menanggapi apa yang diterangkan Bapak Fauzi,” timpalnya.

“Dan menurut kami itulah pertanyaan yang paling banyak kami terima. Baik dari masyarakat maupun investor, yaitu bagaimana kelanjutan IKN setelah 2024. Pada prinsipnya kami ini melaksanakan undang-undang, kebetulan kami bukan pihak yang menjadi pemrakarsa, pembuat atau penyusun dari undang-undang No 3 Tahun 2022,” kilahnya.

“Tapi kami adalah orang-orang yang diangkat untuk mengisi otoritas ibukota nusantara, dengan tugas dan fungsi sebagaimana tertera dalam undang-undang 3/2022 disertai yang sudah ada rencana induknya,” demikian tutur Achmad yang menjadi narasumber juga.

Begitu juga Juru Bicara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mikhael Benjamin Sinaga mengatakan, “Kita sudah banyak kajian ilmiahnya, mungkin dari sisi anak muda melihat bahwa Partai PKB yang partainya anak muda karena banyak menjaring anak muda, bagaimana anak muda melihat IKN ini yang mau dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan.”
Haluan Negara itu merupakan sesuatu yang opsional. “Opsional karena kalau presidennya berpikir secara logis itu akan tetap dilanjutkan. Kalau menurut saya begitu dan kalau dia berpikirnya kurang logis dan kebanyakan berpikir politik ya mungkin tidak dilanjutkan dan membuat proyek baru lagi, proyek baru lagi,” tutur Mikhael.

Mikhael sendiri secara pribadi sangat yakin wacana perpindahan ibukota negara akan dilanjutkan dan diimplementasikan. “Saya yakin, saya optimis dengan iklim politik sekarang yang cukup sejuk saya yakin ibukota negara ini tetap akan dilanjutkan. Itu menurut saya,” pungkas Mikhael Benjamin Sinaga.

Pembicara terakhir Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKo) Universitas Andalas Feri Amsari. Feri mengatakan, kalau dilihat struktur awalnya Undang-undang 25 tahun 2004, itu jauh lebih presisi untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dari pemerintah sebelum ke pemerintah pengganti.

“Bukankah gagasan GBHN yang sangat abstrak itu lalu kemudian dilakukan teknis detail di dalam UU 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Jadi tidak ada soal sebenarnya dengan haluan negara ada atau tidak untuk keberlanjutan, karena kalau dilihat misalnya ya pasal 33 UU N0 25 Tahun 2004,” ujarnya.

Bahwa harus ada dalam upaya perekonomian pembangunan segala macamnya, sambung Feri, itu prinsip kebersamaan dan keberlanjutan. “Jadi bagi saya sebenarnya perdebatan soal haluan negara ini sudah selesai semenjak lahirnya UU No 25 tahun 2004,” paparnya.

“Jadi bagaimana mungkin ini tidak berlanjut kalau sudah diprogramkan, apakah kemudian IKN ini masuk Bappenas dan segala macamnya direncanakan dengan baik-baik dalam rencana pembangunan jangka menengah, itu yang mungkin perlu ditelaah lebih baik. Kalau sudah masuk apa persoalannya?” ujarnya.

Biasanya, kata dia, kalau tidak suka pada seseorang atau lawan politiknya bukan menghalangi programnya, tapi apakah di program itu ada korupsinya? “Nah cenderung dalam berbagai program potensi korupsinya luar biasa besar, maka ini problematika kita yang sudah beranak-pinak, beranak cucu yang kita tidak kita selesaikan sampai sekarang,” sindirnya.

**Baca Juga: Pemkot Tangsel Resmi Berlakukan Sistem Satu Arah pada Ruas Jalan Ini

Kalau kita lihat UU No 25 tahun 2004 dan UU No 17 tahun 2007, kata Feri, maka proyek IKN ini sudah aman. Cuma memang ada masa transisi yang mengkhawatirkan menjelang rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) yang baru akan berakhir 2025.

“Bagaimana posisi IKN dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional yang baru ini. Kalau ketiga calon presiden yang beredar saat ini kemudian ada yang jadi, konsekuen dengan apa yang mereka bicarakan dan kampanyekan, sekali lagi ini tidak akan jadi persoalan. Ini kemungkinan ada yang tidak konsekwen,” ujar Feri.

Inilah yang akan jadi problematika jika tidak konsekwen dan catatan politik kita itu selalu apa yang di kampanyekan mudah sekali dihilangkan ketika sudah jadi pemimpin. “Nah ini problematika tersendiri, kalau masing-masing kita punya catatan politis saya pikir apa yang kita khawatirkan ini sekali lagi tidak terjadi,” harapnya.

Fauzy menambahkan, segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi, kalau bicara apakah pembangunan IKN bisa atau tidak bisa dilanjutkan, maka dalam politik tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Semua kemungkinan bisa terjadi. Karena itu perlu dicari kunci penutupnya sehingga kebijakan pembangunan IKN itu tidak bisa lagi diutak-atik. (Her)

Kabar6-Pertumbuhan ekonomi terbukti belum bisa ikut meurunkan angka kemiskinan dan pengangguran Target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang ditetapkan pemerintah dan DPR merupakan target yang realistis, yakni berkisar di angka 5,1 hingga 5,3%. Bahkan target tersebut akan mudah dicapai.

Itu yang mengemuka dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan judul Membedah Target Pertumbuhan ekonomi di Tengah Isu Resesi yang dilaksanakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di kompel Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis sore (23/2/2023).

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengingatkan, yang menjadi pertanyaan besar adalah sejauh mana kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut. Sehingga kemudian bisa menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Apalagi megutip data BPS (Badan Pusat Statistik) angka kemiskinan naik siginifikan.

“Kalau kita bedah pertumbuhan ekonomi di 2022 yang lima koma sekian persen, dimana 50,8% digerakkan oleh konsumsi rumah tangga, ini yang menjadi pertanyaan besar, dimana peran signifikan program hilirrisasi industri, terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkualitasnya diukur dari mana?” ujar Kamrussamad saat menjadi salah seorang pembicara.

Banyak teori mengatakan bahwa setiap pertumbuhan ekonomi 1% idealnya akan menciptakan 500 ribu lapangan kerja baru. Tapi faktanya angka kemiskinan ekstrem mengalami penambahan 0,3% menurut BPS di kuartal ke-4 Tahun 2022.

“Karena itu kita coba lihat lagi, beberapa provinsi mengalami pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional, maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, di atas pertumbuhan ekonomi nasional,” kutip Kamrussamad bersama pembicara lain Pimpinan MPR RI Syarif Hasan dan pengamat ekonomi Drajat Wibowo.

Namun, penurunan angka kemiskinan dan pengurangan angka penganggguran di sana belum signifikan, tidak sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. “Berarti transmisi kebijakan, hilirisasi industri, belum sepenuhnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” tutur Kamrussamad, politisi Partai Gerindra.

Pimpinan MPR RI Syarief Hasan mengatakan, memang pendekatan di dalam membangun ekonomi itu ada dua pendekatan. Ada yang mengatakan pembangunan untuk manusia dan manusia untuk pembangunan.

“Kalau saya sendiri, kami sendiri ya khususnya dari partai Demokrat, kami kan sudah pengalaman 10 tahun dengan hasil yang cukup lumayan, yang bisa diukur bahwa pembangunan yang kita lakukan adalah membangun yang betul-betul orientasi untuk manusia, sejauh mana manfaat dari pada pembangunan yang dilakukan pemerintah sejauh mana mendatangkan manfaat bagi rakyat,” tutur Syarief.

Ditambahkan Syarief, “Ukurannya, yaitu strateginya apa. Bahwa pembangunan yang dilakukan itu betul-betul yang merata dan berkeadilan, itu yang yang menjadi perhatian kami. Pembangunan yang sifatnya, yaitu orientasinya bagaimana untuk menurunkan kemiskinan. Pembangunan yang bagaimana orientasinya keberpihakan terhadap bagaimana untuk menurunkan tingkat pengangguran.”

Kalau ini dilakukan, terang Syarief, maka pada akhirnya dapat dinyatakan bahwa rakyat kita itu akan mengalami perbaikan dari hari ke hari dan indikasinya adalah rakyat itu sejahtera. Rakyat yang sejahtera dalam memenuhi kebutuhannya, ukurannya adalah income per kapita.

“Jadi gampang saja kita melihat, kalau income per kapita naiknya luar biasa, maka dapat diperkirakan itu rakyatnya sudah menikmati pembangunan itu,” beber Syarief yang mantan Menteri Koperasi dan UKM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

**Baca Juga: Kajari Perempuan Pertama di Kabupaten Tangerang, Nova: Banyak Kesan di Sini

Sebelumnya tentu kita harus mengukur semuanya ini indikatornya. Tapi apa dampaknya, sindir Syarief, pembangunan sekarang pertumbuhannya rata-rata kurang lebih 5%. Padahal di zaman Presiden SBY pernah kontraksi 2% lebih.

“Jadi benar kata sahabat saya (Kamrussamad) bahwa pembangunan ini yang kurang atau bukan tidak berkualitas. Karena dengan APBN kita yang semakin membengkak sampai Rp3000 triliun, itu kalau dibandingkan dengan kami dulu, pasti peningkatannya luar biasa,” tuturnya.
Pengamat ekonomi Drajat Wibowo optimistis bahwa Indonesia tidak akan terkena resesi ekonomi global. “Itu sudah saya sampaikan agak lama, cuma memang waktu itu saya tidak ngomong luas, hanya di beberapa media yang membikin podcast saya sampaikan, tidak ada tanda-tanda kita di 2023 akan resesi,” ujar Drajat.

Apakah ada tanda-tanda global akan resesi? Drajat menjawab sendiri itu masih fifty-fifty. Beberapa negara mungkin akan ada yang terkena resesi, tapi secara global peluangnya tidak terjadiresesi juga. “Resesi itu kan definisinya, kalau dua periode berturut-turut pertumbuhan ekonomi negatif, baru terkena resesi,” paparnya.

Nah, sambung Drajat, Indonesia tidak ada tanda-tanda seperti itu. “Jadi trennya itu, waktu pandemic Covid-19 memang terjadi drop, tapi setelah pandemic terjadi lonjakan besar. Pertumbuhan ekonomi itu memang biasanya seperti itu. Pokoknya kalau ada shock, trennya turun bisa negatif, lalu ada lonjakan tinggi sekali, kemudian baru turun lagi sampai kembali ke normal. Itu sudah mirip sunnatullah ekonomi mungkin,” ujarnya. (her)