Kabar6-Paket bantuan untuk korban banjir di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ditemukan sudah lewat waktu masa berlakunya alias kedaluarsa. Produk yang sudah terlanjur diterima warga itu adalah paket perlengkapan mandi bayi.

Herdiansyah, ketua RT di perumahan Rooswod Garden, Serua, Kecamatan Ciputat, mengungkapkan, masa berlaku produk bantuan yang diberikan berakhir pada Agustus dan September 2023.

“Karena ada pasta gigi udah penyok-penyok,” ungkapnya kepada wartawan , Senin (8/1/2024).

Dijelaskan, paket bantuan peralatan mandi bayi itu belum sempat digunakan. Warga yang curiga lantas periksa masa berlaku produk bantuan tersebut.

Herdiansyah pastikan ada empat paket tas bantuan yang ditemukan kedaluarsa. Warga ada langsung membuang ke bak sampah setelah mengetahui bntuan yang diterima kedaluarsa.

**Baca Juga: Banjir di Pamulang, Warga Korban: Pejabat Mending Gak Usah Datang

“Ada yang dikembalikan,” terangnya. Ia bilang bantuan diberikan oleh dinas sosial Kota Tangsel. Ada 14 titik lokasi terdampak banjir yang diberikan bantuan paket peralatan mandi banjir.

Herdiansyah bilang, pada Sabtu kemarin semua produk bantuan yang kedaluarsa langsung ditarik. Rombongan humas kementerian sosial Republik Indonesia juga sudah datang menumpangi tiga mobil.

“Menyampaikan permohonan maaf karena keteledoran akhirnya diganti dengan empat tas yang sama masa berlaku lama 2026,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kota Tangsel, Yasir Arafat mengakui ada paket bantuan kedaluarsa didistribusikan kepada warga korban banjir. Pihaknya kurang teliti di masa tanggap darurat.

“Jadi intinya bahwa kita mengakui ada semacam sabun, minyak telon kidware itu yang kedaluarsa. Tapi sebenarnya tidak ada unsur kesengajaan dalam hal ini,” ungkapnya saat dikonfirmasi kabar6.com.

Yasir pastikan seluruh paket bantuan yang kedaluarsa telah ditarik dan dimusnahkan. Masalah ini menjadi pembelajaran pihaknya untuk kedepannya lebih teliti sebelum menyalurkan bantuan kepada warga korban bencana.(yud)

Kabar6-Pembangunan hunian tetap (huntap) korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak yang terjadi pada awal Januari 2020 lalu sepertinya akan segera dilakukan dalam waktu dekat.

Lahan di kawasan TNGHS (Taman Nasional Gunung Halimun Salak), di Kecamatan Lebakgedong, Lebak, telah resmi diserahterimakan oleh Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak.

“Betul lahan sudah resmi dilepas sudah diserahterimakan, dan dari hasil rakor pun BNPB memang ingin dilakukan percepatan terhadap pembangunan hunian tetap termasuk fasilitas umumnya,” kata Kepala BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama kepada Kabar6.com, Kamis (2/3/2023).

Menindaklanjuti itu, pemerintah daerah melakukan peninjauan kembali terhadap DED-nya (Detail Engineering Design). Ini untuk memastikan jika DED sudah disepakati oleh berbagai pihak.

“Tapi ada beberapa catatan ya karena topografi kontur tanah di wilayah tersebut cukup miring maka perlu ada survei lagi agar pembangunan jalan menjadi mudah dibangun, dan kemarin itu teman-teman dari Dinas PUPR juga survei untuk kajian teknis pembangunan jalan nya,” terang Febby.

Kata Febby, pembangunan hunian dan juga fasilitas umum akan memperhatikan saran-saran dari Badan Geologi Kementerian ESDM dan Kementerian PUPR.

**Baca Juga: Mafia Tanah di Tangerang Raya, Kajati Banten: Silahkan Laporkan

“Badan Geologi memang sudah mengeluarkan laporan bahwa lahan itu layak dijadikan permukiman dengan syarat teknis tertentu yang harus kita patuhi dalam membangun rumah. Secata umum, Lebakgedong masuk dalam rentan pergerakan tanah menengah, sementara hampir 28 kecamatan itu menengah tinggi. Tetapi ini masih bisa disiatai melalui rekayasa teknis, makanya perlu mengikuti saran dari Geologi dan PU,” papar Febby.

Pemkab Lebak berharap, anggaran dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan hunian dan fasilitas umum bisa turun di tahun ini sehingga pembangunan bisa dimulai pada awal tahun 2024.

“Sudah dapat atensi beberapa pihak untuk mempercepat usulan dari kita. Jumlah rumahnya sesuai SK awal sebanyak 219, ada usulan penambahan tapi harus diverifikasi dan validasi lagi,” katanya.(Nda)

Kabar6- Pengurus Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Pandeglang salurkan bantuan untuk banjir di Kecamatan Patia.

Bantuan yang disalurkan itu berupa puluhan dus mie instan, makan siap saji dan bantuan lainnya, dengan harapan agar meringankan beban para korban banjir tersebut.

Ketua Apdesi Pandeglang, Cecep Muhidin mengungkapkan, bantuan yang disalurkan tersebut merupakan hasil dari sumbangsih para anggota Apdesi Pandeglang, untuk para korban banjir yang ada di Pandeglang.

“Kami menyisihkan sebagian dana untuk membantu saudara kita yang terkena bencana banjir. Semoga melalui bantuan ini beban kebutuhan mereka bisa teringankan,” ungkap Cecep saat menyerahkan bantuan, Kamis (29/12/2022).

Dikatakannya, masyarakat yang terkena dampak banjir di wilayah Kecamatan Patai hingga saat ini belum bisa melakukan aktivitas, lantaran kondisi banjir di sana masih tinggi.

“Maka kami dari jajaran Apdesi Pandeglang hadir untuk membantu mereka yang terdampak banjir,” katanya.

Selain di Patia lanjut Cecep, pihaknya pun akan menyalurkan bantuan kepada warga korban banjir di wilayah yang lain di Pandeglang ini, seperti Sobang, Panimbang dan wilayah lainnya.

“Hari ini ada sebanyak 50 dus mie instan yang kami distribusikan kepada korban banjir di Patia, kemudian setelah ini kami juga akan lanjut ke Sobang, Panimbang dan Sukaresmi,” ujarnya.

**Baca juga: Satu Keluarga di Pandeglang Tertimpa Reruntuhan Rumah Usia Terbawa Longsor, Begini Kondisinya

Salah seorang Kepala Desa di Kecamatan Patia, Sobur mengucapkan banyak terimakasih kepada jajaran Apdesi Pandeglang yang sudah peduli terhadap warganya yang dilanda bencana banjir.

“Alhamdulillah bantuan dari Apdesi sudah kami terima dan siap untuk didistribusikan kepada para korban banjir. Melalui bantuan ini warga kami yang terdampak bencana sangat terbantu,” tuturnya.(aep)

Kabar6-Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lebak, Febby Rizki Pratama, mengatakan, calon lahan relokasi untuk korban banjir pada tahun 2020 lalu sudah diperiksa oleh Badan Geologi.

Dari luas lahan 46 hektare yang kini masih menunggu berita acara pelepasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), sekitar 8 hektarenya akan digunakan untuk pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi 219 keluarga yang masih tinggal di hunian sementara (Huntara) Cigobang, Lebakgedong.

“Pemda bersama Badan Geologi sudah mengecek kesiapan lahan. Ada catatan-catatan dari mereka (Badan Geologi-red) perlunya struktur yang baik dalam pembangunan pemukiman dan infrastruktur lainnya,” kata Febby kepada Kabar6.com, Sabtu (25/6/2022).

Febby menyampaikan, ada satu rekomendasi yang perlu dilakukan yakni kajian lanjutan oleh Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan.

“Nanti kan di sana akan banyak permukiman yang pastinya ada pengambilan air tanah dan drainase, kalau tidak dipetakan dari sekarang akan terjadi pembebanan terhadap tanah di atasnya yang lama-lama bisa terjadi pergerakan tanah,” terang dia.

Proses pengkajian yang akan dilakukan secara menyeluruh disebut mirip dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Hampir sama prosesnya dengan IKN, ada Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi melakukan kajian komperhensif, ini pun yang Lebakgedong memerlukan itu. Senin kami ke Bandung meminta mereka untuk turun,” ungkap Febby.

**Baca juga: PUPR Lebak Perpanjang Penutupan Tanjakan Tajur

Febby menjelaskan, proses pengkajian calon lahan relokasi di Lebakgedong memang berbeda dengan lahan-lahan relokasi di tempat lain yang memiliki tingkat kerentanan rendah-menengah.

“Nah kalau yang di Lebakgedong memiliki kerentanan tanahnya risiko menengah-tinggi, lalu berada di bukit, dan akan jadi komplek permukiman yang ke depan tidak hanya akan diisi oleh 219 keluarga pasti akan bertambah penghuni baru. Jadi kalau tidak diatur dan dianalisa sekarang khawatir kejadian seperti di Bogor, lahan relokasi terdampak bencana,” papar Febby.(Nda)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar difasilitasi terkait lahan di kawasan TNGHS untuk relokasi korban banjir bandang di Lebakgedong.

Pasalnya, sampai saat ini, belum ada juga kejelasan mengenai progres lahan tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) kabarnya belum juga menandatangani berita acara penyerahan lahan yang luasnya sekitar 46 hektare.

“Dari kapan kan itu tinggal ditanda tangan, tapi sampai sekarang belum jelas,” kata Asda II Pemkab Lebak, Ajis Suhendi, kepada Kabar6.com, Jumat (10/6/2022).

Ajis menjelaskan, tanpa salinan berita acara pelepasan lahan, maka proses hunian tetap bagi ratusan keluarga yang kini masih tinggal di pengungsian tidak akan bisa dilakukan pembangunannya.

“Makanya kami minta difasilitasi, mudah-mudahan kalau difasilitasi KPK bisa segera ada kejelasan,” harapnya.

“Insya Allah hari Senin, 13 Juni, nanti hasil dari KPK kami update,” sambung Ajis.

**Baca juga: Warga Binaan Lapas Rangkasbitung Dilatih Budidaya Ikan Nila, Dinas Perikanan: Punya Prospek Bagus

Jika pun nantinya akan ada skema tukar menukar atau ruislag. Pemkab Lebak telah menyiapkan calon lahannya, yakni eks hutan pertiwi lestari di wilayah Cigemblong/Cijaku.

“Infonya dari Kanwil BPN Banten sampai 90 hektare luasnya,” katanya.(Nda)

Kabar6-Sebanyak 148 unit rumah bagi warga korban banjir bandang di Kabupaten Lebak pada awal
tahun 2020 lalu bakal dibangun tahun ini.

Kepala BPBD Lebak Febby Rizki Pratama, menyebut, 148 rumah yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR tersebut untuk masyarakat korban banjir di dua kecamatan yakni Sajira dan Cipanas.

“Lahannya sudah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, sudah oke. Jadi hanya tinggal menunggu pembangunannya oleh Kementerian PUPR tahun ini,” kata Febby kepada Kabar6.com, Senin (6/6/2022).

Febby berharap, pembangunan pembangunan 148 rumah tapak bagi korban bencana di awal tahun itu
dapat secepatnya dilakukan sehingga bisa segera ditempati sebagai hunian tetap.

“Kalau rumah untuk warga korban banjir yang sama di Maja dan Curugbitung itu dibangun Pemprov Banten, ada totalnya 11 rumah berkonsep RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat). Sudah selesai
dibangun, hanya belum diserah terima, insya Allah tahun ini juga,” tutur Febby.

Sementara terkait dengan relokasi warga yang juga korban banjir di wilayah Lebakgedong masih menunggu tanda tangan berita acara penyerahan lahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (LHK).

Pasalnya, lahan yang akan dipakai untuk merelokasi 219 keluarga adalah milik TNGHS (Taman Nasional Gunung Halimun Salak) yang luasnya 46 hektare.

**Baca juga: Jalan Berlumpur dan Licin, Satpol PP Lebak Beri Surat Peringatan Pemilik Galian Tanah di Citeras

“Hanya tinggal menunggu tanda tangan KLHK saja, karena kalau belum ada tanda tangan kita tidak bisa melakukan apa-apa,” kata dia.

Banjir bandang dan longsor menerjang 6 kecamatan di Kabupaten Lebak pada 2020 lalu. Sebanyak 1.529 rumah terdampak, dan 807 di antaranya harus direlokasi karena sudah tak bisa ditempati. Banjir dan longsor juga menyebabkan sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan rusak.(Nda)

Kabar6-Cuaca ektrim diiringi angin kencang yang terjadi beberapa waktu lalu, berdampak kepada masyarakat yang mengakibatkan beberapa rumah roboh dan banjir di beberapa wilayah.

Pasca bencana terjadi, Dinas Sosial langsung menurunkan bantuan bagi warga yang terdampak baik rumah roboh maupun banjir.

“Kemarin kami langsung turun memberikan bantuan sosial untuk warga di beberapa kecamatan terdampak diantaranya Kecamatan Munjul, Pandeglang, Picung, Sukaresmi, Sindangresmi, Panimbang, Patia dan Cikeusik”, kata Kepala Dinas Sosial Pandeglang Nuriah, Selasa (31/5/2022).

Agar efisiensi waktu dan lebih cepat sampai kepada masyarakat, dikatakan Kadis Sosial jika bantuan yang diberikan dibagi dua yaitu pengajuan melalui lumbung sosial dan Dinas Sosial.

“Yang ada lumbung sosial nya bisa langsung mengajukan seperti Panimbang, Sukaresmi, Patia dan Cikeusik. Nanti pengelola lumbung sosial membua laporannya kepada kami”, terang Nuriah

Nuriah menjelaskan, bantuan yang diberikan diantaranya kasur lipat, tikar gulung, selimut, paket makanan anak, paket sembakò, dan terpal.

**Baca juga:Tahun 2022 Kuota Haji di Pandeglang Turun Drastis Lebih dari 50 Persen

“Kecamatan Munjul 8 kasur lipat, 8 tikar gulung, 8 terpal, 8 selimut, 7 paket makanan anak, 8 paket sembako. Kecamatan Pandeglang 1 ķasur lipat , 1 tikar gulung, 1 terpal, 1 selimut, 1 paket sembako. Kecamatan Picung yaitu 10 paket sembako, 3 terpal, 3 tikar gulung, 3 kasur lipat, 3 selimut”, jelasnya.

“Untuk bantuan banjir sementara ini ada lima belas kepala keluarga, karena belum ada laporan lengkapnya dari lumbung sosial jadi masih dalam proses perekapan,”tutupnya.(Aep)

Kabar6-Masyarakat terdampak banjir di Desa Barugbug, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, yang rumahnya terendam pada 01 Maret 2022 silam, mendapatkan pengobatan gratis dari Keluarga Alumni Universitas Pancasila (KAUP) Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB).

“Kegiatan pengobatan gratis di Desa Barugbug ini dilaksanakan karena berdasarkan laporan, daerah ini menjadi salah satu daerah yang terdampak bencana. Biasanya paska bencana Banjir, masyarakat mulai terserang penyakit. Disamping itu, desa ini sangat jauh dari fasilitas kesehatan,” kata Laili Savitri Noor Kabid Sosial Kemasyarakatan KAUP Komisariat FEB, dalam rilisnya, Minggu (20/03/2022).

Kemudian untuk masyarakat Desa Cikedung, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten, alumni Universitas Pancasila itu melakukan bakti sosial (baksos) berupa pembagian sembako.

“Sembako diserahkan langsung melalui Kepala Desa Cikedung Kecamatan Mancak, beliau yang akan mendistribusikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan,” terangnya.

**Baca Juga: Pemulung Kota Serang Temukan 16 Butir Peluru Kaliber 9mm di Tempat Sampah

Pemilihan kedua desa di Kabupaten Serang sebagai lokasi pengobatan gratis dan baksos, berdasarkan laporan yang diterima oleh pengurus KAUP Komisariat FEB.

Dimana, Ketua Alumni Universitas Pancasila FEB dikepalai oleh Prof. Dr. Achsanul Qosasi, CSFA, CFPA, yang merupakan anggota III BPK RI sekaligus Presiden Direktur (Presdir) Madura United.

“Sebagai alumni dan sebagai masyarakat Kabupaten Serang, mengucapkan terimakasih banyak kepada teman-teman, pengurus alumni, terkhusus Ketua KAUP Komisariat FEB bapak Prof. Dr. Achsanul Qosasi yang sudah mau membantu meringankan beban masyarakat di Kabupaten Serang ini,” kata Ida Rosida Lutfi, anggota dewan pengawas KAUP FEB, Minggu (20/03/2022).

Para jaro, sapaan akrab kepala desa, mengucapkan terima kasih atas pengobatan dan baksos yang dilakukan alumni Universitas Pancasila di Kabupaten Serang. Seperti yang dikatakan oleh Sulhi Mahesa, Kades Barugbug.

“Kegiatan pengobatan gratis ini sangat membantu masyarakat Desa Barugbung, karena akses masyarakat ke fasilitas kesehatan sangat Jauh. Saya juga ucapkan terimakasih kepada para rombongan keluarga alumni Universitas Pancasila,” kata Sulhi Mahesa, Minggu (20/03/2022).

Begitupun yang dikatakan oleh Herman, Jaro Cikedung, Kecamatan Mancak. Dia mewakili masyarakat di desanya, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh keluarga alumni Universitas Pancasila.

“Terimakasih sebesar-besarnya kepada keluarga Alumni Universitas Pancasila Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sudah melakukan baksos, penyerahan bantuan Sembako,” ujarnya.(Dhi)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) salurkan bantuan logistik pangan untuk warga terdampak banjir. Pemukiman sekitar 65 kepala keluarga di Kampung Bulak, Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, terendam banjir 1,2 meter.

“300 nasi box sudah kami salurkan,” kata Kepala Mitigasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Essa Nugraha kepada kabar6.com, Kamis (17/3/2022).

**Berita Terkait: 65 KK di Kampung Bulak Tangsel Terendam Banjir 1,2 Meter

Menurutnya, 200 nasi box berasal dari BPBD sedangkan sisanya bantuan Dinas Sosial Kota Tangsel. Kini debit banjir berangsur surut, cuaca sudah tidak lagi turun hujan.

“Kondisi ketinggian air saat ini pada posisi 50 sampai dengan 80 centimeter,” jelas Essa.

Terpisah, Tuti, warga RT 004 RW 002, mengaku senang mendapat bantuan logistik siap saji. Ia mengaku sudah bosan menghadapi banjir yang kerap melanda pemukimannya setiap tahun.

“Makin parah ini banjir, jadi sering. Capek sih, tapi mau gimana lagi,” singkatnya.(yud)

Kabar6-Polres Serkot akan membuka posko khusus pembuatan laporan surat berharga yang hilang maupun rusak, untuk korban banjir di Kota Serang, Banten.

Posko itu akan mulai dibuka besok, Jumat, 11 Maret 2022, di Mapolres Serkot. Di isi oleh berbagai instansi, untuk mengurus segala kerusakan surat-surat penting.

“Bekerja sama dengan Dukcapil Kota Serang, Disdik Kota Serang, Kantor Agama dan Kantor Agraria, membuka posko laporan kehilangan, kerusakan berkas, surat, ijazah, sertifikat dan lain-lain,” kata Kapolres Serkot, AKBP Maruli Ahiles Hutapea, dikantornya, Kamis (10/03/2022).

Perlu diketahui banjir di Kota Serang yang terjadi hari Selasa, 01 Maret 2022 merendam sekitar 2.413 rumah dan menyebabkan 3.500 warga mengungsi.

Banjir yang merendam 16 desa itu disebabkan banyak hal, seperti hujan yang turun sejak tanggal 28 Februari malam hingga 01 Maret 2022 yang menyebabkan Bendungan Sindangheula meluap dan membuang air sebanyak 2 juta meter kubik.

Air itu mengalir ke Sungai Cibanten yang melewati pusat kota, perkampungan warga dan hulunya ada di pantai Karangantu, Kasemen, Kota Serang, Banten. Bahkan banjir juga merendam Masjid Agung Banten, makam Sultan Banten, benteng dan keraton Kesultanan Banten.

Perlu diketahui bahwa, Bendungan Sindangheula baru satu tahun diresmikan Presiden Jokowi, tepatnya 04 Maret 2021. Saat itu, Jokowi mengklaim bendungan mampu menanggulangi banjir dan menyediakan air bersih di Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Serang.

Posko akan dibuka setiap hari selama dua pekan kedepan, atau hingga Jumat, 25 Maret 2022. Laporan surat kehilangan atau kerusakan akan diproses cepat oleh personil Polres Serkot.

**Baca juga: Polisi Ungkap 7 Identitas Penyelundup 23 kilogram Sabu di Pandeglang

**Cek Youtube:  Pedes! Bahas Rencana Pemekaran Tangerang Utara

AKBP Hutapea mengaku jika warga masih membutuhkan surat kehilangan, maka posko khusus korban banjir akan diperpanjang.

“Kita buka dua minggu. Apabila masih banyak yang laporan akan kita perpanjang,” jelasnya.(Dhi)