Kabar6-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menyoroti dua isu penting yang kerap muncul di tiap gelaran pemilihan umum (Pemilu). Yakni isu keumatan dan isu kebangsaan yang selalu dipertentangkan.

Meski situasi sekarang dirasa jauh lebih tenang dan lebih kondusif, namun kondisi Pilpres 2024 tetap ada bibit ketegangan yang bisa mengancam disintegrasi bangsa.

“Sebenarnya semangat kebangsaan dan keumatan ini tidak perlu kita polarisasi. Kita bisa menyatukannya, kalau kita punya kedewasaan kesadaran berbangsa,” kata Anis Matta dalam Gelora Talks bertajuk ‘Pilpres 2024: Menyatukan Semangat Keumatan dan Kebangsaan’, Rabu (20/12/2023) sore.

Diskusi yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora Dedi Miing Gumelar ini, dihadiri Tokoh Nasional Agum Gumelar dan Pakar Komunikasi Effendi Gazali sebagai narasumber.

“Jadi disinilah peran para tokoh sesepuh bangsa seperti Pak Agum Gumelar ini, memposisikan dirinya sebagai pemersatu bangsa. Karena konsep mereka memang untuk memastikan bagaimana bangsa ini agar on the track,” katanya.

Hal ini menurutnya, menjadi kata kunci dalam kesatuan dan keutuhan sebagai bangsa. Anis Matta menilai pembelahan di kanan, kiri dan tengah merupakan warisan politik jauh sebelum Indonesia merdeka.

“Warisan pembelahan ini diperkuat lagi di zaman Orde Baru, karena partai-partai kanan dilebur menjadi satu, PPP. Sedangkan yang kiri dilebur menjadi PDIP, dan tengah ada Golkar,” katanya.

Persoalan fundamental yang harus diselesaikan dalam jangka menengah dan jangka panjang terkait pembelahan, adalah masalah polarisasi politik. Polarisasi terjadi, pada dasarnya karena tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah.

“Tapi kalau kita lihat dalam masyarakat yang berpendidikan tinggi, rata-rata masyarakatnya lebih toleran, karena mungkin orangnya lebih sejahtera,” katanya.

Karena itu, kata Anis Matta, masalah pendidikan dan kesejahteraan menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Agar dapat memiliki masyarakat yang berpengetahuan dan sejahtera penduduknya secara ekonomi.

“Kalau kualitas masyarakat ada pada sisi pendidikan dan sisi kesejahteraannya sudah kita perbaiki, mungkin masyarakat tidak akan terlalu gampang lagi dipolarisasi dan akan mengedepankan semangat kebangsaan,” katanya.

Selain itu, Ketua Umum Partai Gelora ini, memberikan catatan mengenai perbaikan sistem Pemilu yang bisa menyerap identitas atau keragaman di masyarakat, misalkan dengan menghilangkan threshold atau ambang batas

“Dengan perbaikan sistem ini, supaya energi kita semuanya tersalurkan, semua orang puas dengan pilihan-pilihanya, walaupun tidak akan mencapai tujuannya. Tapi paling tidak akan menjaga kita semua sebagai bangsa,” katanya.

Catatan lainnya adalah mengenai perdebatan soal batas usia capres/cawapres 35 tahun. Hal ini perlu menjadi diskursus dan bahasan ke depan, dimana apa yang sebenarnya menjadi dasar penetapan batas usia tersebut.

“Menarik juga kalau kita bongkar, karena di dalam Islam hanya dikenal soal batas usia, sebelum baligh dan setelah baligh. Begitu orang mencapai baligh, dia punya hak seluruhnya. Kalau di kita gampangnya sudah 17 tahun, itu sudah punya hak memilih dan dipilih. Ini masalah filosofi yang harus kita bahas,” katanya.

Jauh Lebih Konsdusif

Sementara itu, Tokoh Nasional Agum Gumelar mengatakan, untuk menyelesaikan masalah keumatan dan kebangsaan diperlukan kesepakatan yang mendasar tentang kebersamaan kita sebagai bangsa.

“Ada tonggak sejarah yang bisa kita lihat, dimana Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 1945. Setelah itu, para pejuang kemerdekaan mencari kebersamaan bersama setelah kita merdeka,” kata Agum Gumelar.

Yakni mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu. Sehingga ketika ada upaya untuk mengganti Pancasila dengan paham lain, harus diluruskan karena tidak menghargai para pejuang kemerdekaan.

“Janganlah Pancasila ini dipermasalahkan lagi dan dikatakan tidak perlu kebersamaan. Butir-butir Pancasila itu harus dimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Ketua Umum DPP Pebabri ini mengatakan, dua masalah keumatan dan kebangsaan ini akan selalu muncul terutama di dalam momen-momen bangsa seperti Pilpres.

“Kita harus menentukan satu langkah ke depan yang lebih kreatif, karena Pilpres 2019 lalu, adalah Pilpres yang sangat tidak kondusif, membuat masyarakat dan bangsa ini terpecah dan terpolarisasi,” katanya.

Kegaduhan-kegaduhan selama ini, sebaiknya diakhiri dan mulai kembali merajut persatuan. Kemudian menyongsong Pemilu 2024 dengan semangat persatuan, menjadikan pemilu sekarang lebih kondusif dan demokratis.

Menurut Agum, ada tiga unsur utama yang berperan menjaga agar Pemilu 2024 lebih kondusif. Pertama adalah partai politik (parpol) yang menciptakan kaderisasi dan koalisi-koalisi. Dimana lebih dewasa dalam menentukan calon dan membaca aspirasi rakyat.

“Unsur kedua adalah KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Kita berharap agar KPU lebih profesional, lebih netral dan tidak berpihak,” kata Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas ini.

Unsur ketiga, kata Agum, adalah rakyat pemilih punya kewajiban moral untuk mendewasakan dalam proses berdemokrasi. Berbeda pilihan itu merupakan hal wajar, dan sifatnya adalah sementara.

“Dan ini harus berakhir ketika Pilpres selesai, begitu selesai tidak ada perbedaan lagi. Hormati apapun yang menjadi keputusan demokrasi, realita politiknya. Itulah sikap dewasa yang harus kita tonjolkan, Insya Allah Pemilu 2024 tidak akan separah 2019. Itu harapan kami,” katanya.

Namun, Agum berharap agar rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin di 2024, hendaknya memperhatikan kriteria capres yang kecintaannya kepada NKRI tidak diragukan.

Lalu, punya tekad kuat melanjutkan pembangunan yang baik dilakukan pendahulunya, dan meninggalkan yang tidak baik tanpa caci maki.

“Kemudian seseorang yang berani meminimalisir kegaduhan-kegaduhan agar pembangunan bisa berjalan sesuai harapan rakyat, dan Indonesia menjadi negara maju, negara adidaya seperti yang diharapkan Partai Gelora,” pungkas Agum.

**Baca Juga: Anis Matta Ngevlog Bareng Ridwan Kamil, Partai Gelora Didoakan Kang Emil Lolos ke Senayan

Tidak Perlu Threshold

Sedangkan Pakar Komunikasi Effendi Gazali mengatakan, untuk menyatukan semangat keumatan dan kebangsaan, sudah sepatutnya menghilangkan threshold atau ambang batas pemilihan presiden dalam Pemilu Serentak.

“Sehingga orang tidak perlu masuk dalam tanda petik, melakukan manipulasi terhadap dirinya sendiri, pemilih, KPU, serta sikap-sikap kita sebelum dan sesudah Pemilu,” katanya.

Ketika semua kelompok di masyarakat dan partai diberikan kebebasan untuk mengajukan calon presidennya. Jika acuannya berdasarkan Pemilu 2019, maka semuanya boleh, partai atau gabungan partai bisa mengajukan capresnya, serta tidak menutup kemungkinan partai baru mengajukan capres juga.

“Saya tidak berkeberatan Mas Gibran jadi cawapres, tapi kalau MK dulu mengabulkan gugatan kita tidak ada threshold, maka yang muncul orang bisa milih. Dan dasar kita adalah 17 tahun, sudah bisa dipilih dan memilih, bukan dasar 35 atau 40 tahun,” katanya.

Usulan yang disampaikannya ini adalah bentuk pendekatan sistemik dengan memberikan kebebasan semua parpol bisa mengusung calon. Sebab, dampak pembelahan dari pemberlakuan threshold bisa merusak pertemanan, keluarga dan lain-lain.

“Dibuka dulu sesuai dengan UUD kita, sehingga nggak banyak yang seperti sekarang. Ketika kalah dia, maka mau tak mau mendukung calon lain di putaran kedua. Dan yang terpenting, presiden yang diusung tidak meninggalkan partai pengusung atau karena ingin dengan partai yang lain,” katanya.

Selain itu, Effendi juga mengusulkan agar mekanisme Pemilu Serentak juga diubah menjadi dua kali, Pemilu Serentak nasional dan daerah.

Pemilu Serentak nasional digelar untuk Pemilu Legislatif (Pileg) DPR dan DPD, serta Pilpres. Sementara Pemilu Serentak daerah untuk memilih Pileg Anggota DPRD I dan II, serta Pilkada.

“Jadi sekarang kita berada dalam pilihan-pilihan seperti ini, karena memang tidak ada pilihan. Sehingga ketika ada tokoh yang dianggap ekstrem kiri dan ekstrem kanan dalam konteks kebangsaan dan keumatan, maka mereka menggunakan ceruk-ceruk yang ada,” tegasnya.(Tim K6)

Kabar6-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta terus melakukan pendekatan kepada para tokoh dan ulama dalam rangka memperkenalkan progam agenda keumatan pasangan nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Adapun program agenda keumatan yang diperkenalkan Anis Matta adalah persatuan bangsa, bantuan gizi ibu hamil dan kuliah gratis.

Hal itu disampaikan Anis Matta di sela-sela Bincang Keumatan dengan tokoh dan ulama se-Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta di Hotel Holiday Inn, Jababeka, Cikarang Utara, Sabtu (16/12/2023).

“Ini adalah rangkaian roadshow, Saya dan para pimpinan di DPN Partai Gelora ke Jawa Barat. Sebelumnya, saya berkunjung ke Jawa Timur dan Jawa Tengah dan sekarang saya keliling di Jawa Barat ini titik yang ke-2 Bekasi dan kemarin di Bogor Raya. Nah, insyallah selanjutnya kita di Bandung Raya,” ucap Anis Matta.

Menurut Anis Matta, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, selain Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan lumbung suara basis utama Partai Gelora dan pasangan Prabowo-Gibran dan Partai Gelora.

“Jadi Jawa Barat, Jakarta, dan Banten ini akan menjadi lumbung suara basis utama Partai Gelora, Ini akan juga menjadi basis utama. Kalau ingin lolos threshold 4 persen, kira-kira setengahnya disumbangkan oleh Jawa Barat,” katanya.

Untuk itu, Partai Gelora menyampaikan kepada para tokoh ulama di Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta mengenai program agenda keumatan yang akan diperjuangkan, serta alasan mendukung Prabowo-Gibran.

“Alasan kita mendukung Prabowo-Gibran yang pertama ini adalah urusan persatuan bangsa. Alhamdulillah ini tentu kekuatan kita bersama. Beliau sudah rekonsiliasi dengan pak Jokowi sejak tahun 2019 dan ini mengakhiri pembelahan yang terjadi di masyarakat,” ungkapnya.

Yang kedua, lanjut Anis Matta, agenda keumatan yang diperjuangkan adalah bantuan gizi untuk ibu hamil dan kuliah gratis.

“Karena sejak bangku sekolah SD hingga SMA sudah dibantu pemerintah, maka kita teruskan sampai ke bangku kuliah,” ujarnya.

Anis Matta mengatakan, sengaja mengajak para tokoh dan ulama di wilayah di berbagai setempat untuk berbincang mengenai agenda keumatan. Sebab, Partai Gelora merepresentasikan kepentingan keummatan di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Mengapa Partai Gelora menjadi wakil ummat di Koalisi Indonesia Maju, karena agenda kita seluruhnya agenda keummatan. Mereka yang hadir merupakan ustad di grassroot yang hari-hari bergaul dan bertemu dengan ummat sebagai binaan mereka, hari ini kita perkenalkan apa agenda keummatan yang kita perjuangkan,” jelasnya.

**Baca Juga: Ijtihad Kyai dan Ulama Banten untuk Prabowo-Gibran

Jangan Jadi Pemain Pinggiran

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, umat Islam harus memiliki penerawangan tentang masa depan, sehingga tidak terus menerus menjadi korban politik di Indonesia.

Sehingga tidak ada lagi pembelahan antara Islam dan nasionalis. Sebab, Pemilihan Presiden (Pilres) sekarang menciptakan pembelahan yang luar biasa seperti yang terjadi pada masa Orde Lama.

“Latar belakang inilah yang membuat para inisiator dan pendiri Partai Gelora memikirkan secara serius apa benar nasib umat seperti ini. Dianggap sebagai ekstrim kanan yang dianggap tidak layak diajak bernegara, dan tidak bisa menjadi pemimpin negara,” kata Fahri.

Umat Islam, kata Fahri, dianggap bukan kelompok moderat, sehingga tidak diberikan ruang dalam bernegara dan hanya jadi alat untuk meraih kekuasaan saja.

“Jadi umat Islam itu harus membuktikan perannya, apalagi di tengah situasi geopolitik global sekarang yang tidak menentu. Kalau tidak, umat Islam tidak akan pernah menjadi besar, dan akan menjadi pemain pinggiran terus” katanya.

Fahri berharap umat Islam perlu membangun narasi politik gagasan seperti yang dilakukan Partai Gelora. Dengan adanya narasi tersebut, umat Islam tidak lagi mendapatkan tuduhan minor atau miring, karena sudah mengedepankan politik jalan tengah.

“Jangan sebaliknya, seperti partai yang sudah habis, melompat dan mengambil suara kanan melalui seorang figur yang ditarik ke dalam partainya. Mereka mendapatkan efek dari Islam, tetapi umat terbelah lagi,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menegaskan, dengan menggandeng calon presiden yang berafiliasi dengan kelompok kanan, partai tersebut seolah-olah telah memperjuangkan kepentingan umat Islam. Padahal partai tersebut, hanya menunggangi umat Islam untuk kepentingan politik sesaat.

“Seolah-olah mereka sedang berjuang untuk umat, di mana mereka ketika kita mengalami masa kesulitan. Kita harus berhadapan dengan mereka, dan sekarang mereka seolah-olah berjuang untuk umat. Dimana mereka ketika kita berdarah-darah,” katanya balik bertanya.

Fahri justru mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berani mengambil keputusan, mengakhiri pembelahan politik dan melakukan rekonsiliasi dengan Prabowo demi persatuan bangsa.

“Keputusan Pak Jokowi berani mengambil keputusan untuk keluar dari kelompok ekstrim kiri dan Pak Prabowo dari eksrim kanan, itu keputusan yang tidak gampang. Beliau sadar bahwa bangsa ini tidak boleh pecah, sehingga perlu politik jalan tengah,” katanya.

Fahri berharap agar umat Islam kembali lagi ke politik jalan tengah dengan mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Upaya rekonsiliasi yang sudah digagas Presiden Jokowi dan Prabowo harus kembali di lanjutkan di Pemilu 2024.

“Bahwa agenda terpenting kita adalah bersatu dan menang. Jangan mau ikut agenda orang lain, apalagi dibawa partai yang tidak pernah memperjuangkan umat. Jangan mau dikomporin oleh partai dan orang-orang tertentu yang tidak pernah serius memikirkan agenda keumatan. Umat harus ikut agenda kebangsaan kita, memenangkan pasangan Prabowo-Gibran, sehingga kita menjadi bangsa yang kuat,” pungkasanya.

Dalam bincang keumatan ini, selain dihadiri tokoh dan ulama se-Kabupaten Bekasi, Karawangan dan Purwakarta, juga dihadiri para pengurus DPN, DPW Jawa Barat , DPD, kader dan para simpatisan.(Tim K6)

Kabar6-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendapat tugas untuk mengembalikan basis dukungan Prabowo Subianto yang pernah didapat di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan Pilpres 2019.

Pada Pilpres 2014 Prabowo mendapatkan perolehan 62.576.444 suara (46,85%), sedangan perolehan suara Prabowo di Pilpes 2019 68.650.239 atau 44,50 persen suara.

“Secara umum kita yakin betul, Insya Allah bahwa basis keumatan Prabowo akan kembali lagi memilih beliau,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (13/12/2023).

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode 25 dengan tema ‘Bagaimana Membangun Kekuatan Politik Umat? yang telah tayang di kanal YouTube Gelora TV pada Senin (11/12/2023) malam.

Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedy Miing Gumelar yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil 6 Bekasi dan Depok ini, Anis Matta juga akan memastikan basis massa yang dibawa Gibran Rakabuming Raka di Jawa Tengah dan Jawa Timur mendukung Prabowo.

“Jadi pertama, selain mengembalikan basis keumatan Prabowo dan yang kedua adalah basis yang dibawa Mas Gibran, khususnya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, Insya Allah kita juga akan memastikan ke beliau,” katanya.

Anis Matta menegaskan, bahwa Partai Gelora mendapatkan tugas penting untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran, dengan mengembalikan suara umat pada Pilpres 2024 seperti pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.

“Dan tugas terpenting dari Partai Gelora adalah berkontribusi bagi pemenangan Pak Prabowo dengan mengembalikan suara umat kembali ke Pak prabowo,” katanya.

Anis Matta menyadari bahwa sejak dulu memang ada kesulitan dalam mengkonsolidasikan umat Islam. Hal tersebut berhubungan dengan pemikiran, akidah dan hal-hal teknis.

“Kadang-kadang orang bilang ke saya, terlalu besar pikirannya. Padahal partai politik kan cuma buat cari suara, kursi gampang didapat dengan bagi-bagi minyak goreng. Kenapa mesti jauh betul pemikiran,” katanya.

Menurut Anis Matta, dalam memperjuangkan kepentingan umat, tidak hanya sekedar berebut kursi di Senayan atau Pilpres. Tetapi umat Islam harus memiliki penerawangan ke depan di tengah kekacauan dunia saat ini akibat krisis global.

“Jadi untuk memperjuangkan kepentingan umat ini, tidak hanya sekedar pemikiran, memperbaiki aqidah umat atau berhubungan dengan hal-hal teknis. Tapi mesti punya penerawangan yang jauh, bagaimana kita memperjuangkan umat itu, dalam semua situasi yang kita hadapi, terutama di tengah kekacauan dunia yang terjadi sekarang,” ujarnya.

Kursi atau jabatan yang didapat, lanjut Anis Matta, adalah amanah yang memikul tanggungjawab yang besar, sehingga tidak hanya sekedar menandatangani suatu kebijakan atau undang-undang saja.

“Jadi semua itu harus mengerti betul tanggungjawabnya, bagaimana orang jadi presiden, gubernur dan seterusnya. Kebanyakan kita masuk politik itu, hilang jalan karena pada dasarnya kita tidak punya penerawangan yang jauh. Seperti orang pergi berlayar, kompasnya tidak jelas, navigasnya tidak jelas dan di tengah jalan kena badai,” katanya.

“Ini juga seperti papatah bugis dalam mengenang kekasihnya yang pergi merantau, dia bilang mungkin kamu sekarang sedang ada di tengah samudera dan tidak pernah sampai ke tujuan, serta tidak untuk kembali. Itulah nasib partai-partai sekarang yang berebut hal-hal kecil setiap hari,” katanya.

Anis Matta mengatakan, partai-partai sekarang termasuk partai Islam, tidak pernah memikirkan untuk mencapai hal-hal yang lebih besar.

“Kalau kita berpikir besar seperti ini tidak banyak uangnya seketika, nah itu yang bkin orang tidak sabar. Tapi jika berpikir kepentingan dalam skala umat, inilah yang mengilhami saya dalam mendirikan Partai Gelora,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendapat tugas untuk mengembalikan basis dukungan Prabowo Subianto yang pernah didapat di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan Pilpres 2019.

Pada Pilpres 2014 Prabowo mendapatkan perolehan 62.576.444 suara (46,85%), sedangan perolehan suara Prabowo di Pilpes 2019 68.650.239 atau 44,50 persen suara.

“Secara umum kita yakin betul, Insya Allah bahwa basis keumatan Prabowo akan kembali lagi memilih beliau,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (13/12/2023).

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode 25 dengan tema ‘Bagaimana Membangun Kekuatan Politik Umat? yang telah tayang di kanal YouTube Gelora TV pada Senin (11/12/2023) malam.

Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedy Miing Gumelar yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil 6 Bekasi dan Depok ini, Anis Matta juga akan memastikan basis massa yang dibawa Gibran Rakabuming Raka di Jawa Tengah dan Jawa Timur mendukung Prabowo.

“Jadi pertama, selain mengembalikan basis keumatan Prabowo dan yang kedua adalah basis yang dibawa Mas Gibran, khususnya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, Insya Allah kita juga akan memastikan ke beliau,” katanya.

Anis Matta menegaskan, bahwa Partai Gelora mendapatkan tugas penting untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran, dengan mengembalikan suara umat pada Pilpres 2024 seperti pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.

“Dan tugas terpenting dari Partai Gelora adalah berkontribusi bagi pemenangan Pak Prabowo dengan mengembalikan suara umat kembali ke Pak prabowo,” katanya.

Anis Matta menyadari bahwa sejak dulu memang ada kesulitan dalam mengkonsolidasikan umat Islam. Hal tersebut berhubungan dengan pemikiran, akidah dan hal-hal teknis.

“Kadang-kadang orang bilang ke saya, terlalu besar pikirannya. Padahal partai politik kan cuma buat cari suara, kursi gampang didapat dengan bagi-bagi minyak goreng. Kenapa mesti jauh betul pemikiran,” katanya.

Menurut Anis Matta, dalam memperjuangkan kepentingan umat, tidak hanya sekedar berebut kursi di Senayan atau Pilpres. Tetapi umat Islam harus memiliki penerawangan ke depan di tengah kekacauan dunia saat ini akibat krisis global.

**Baca Juga: Anis Matta Ungkap Partai Gelora Dapat Tugas Kembalikan Basis Dukungan Prabowo pada 2014 dan 2019

“Jadi untuk memperjuangkan kepentingan umat ini, tidak hanya sekedar pemikiran, memperbaiki aqidah umat atau berhubungan dengan hal-hal teknis. Tapi mesti punya penerawangan yang jauh, bagaimana kita memperjuangkan umat itu, dalam semua situasi yang kita hadapi, terutama di tengah kekacauan dunia yang terjadi sekarang,” ujarnya.

Kursi atau jabatan yang didapat, lanjut Anis Matta, adalah amanah yang memikul tanggungjawab yang besar, sehingga tidak hanya sekedar menandatangani suatu kebijakan atau undang-undang saja.

“Jadi semua itu harus mengerti betul tanggungjawabnya, bagaimana orang jadi presiden, gubernur dan seterusnya. Kebanyakan kita masuk politik itu, hilang jalan karena pada dasarnya kita tidak punya penerawangan yang jauh. Seperti orang pergi berlayar, kompasnya tidak jelas, navigasnya tidak jelas dan di tengah jalan kena badai,” katanya.

“Ini juga seperti papatah bugis dalam mengenang kekasihnya yang pergi merantau, dia bilang mungkin kamu sekarang sedang ada di tengah samudera dan tidak pernah sampai ke tujuan, serta tidak untuk kembali. Itulah nasib partai-partai sekarang yang berebut hal-hal kecil setiap hari,” katanya.

Anis Matta mengatakan, partai-partai sekarang termasuk partai Islam, tidak pernah memikirkan untuk mencapai hal-hal yang lebih besar.

“Kalau kita berpikir besar seperti ini tidak banyak uangnya seketika, nah itu yang bkin orang tidak sabar. Tapi jika berpikir kepentingan dalam skala umat, inilah yang mengilhami saya dalam mendirikan Partai Gelora,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6-Sebuah langkah berani menuju kebebasan Palestina, iRelief mengapresiasi dorongan tak ternilai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, calon presiden 2024 yang memiliki kelapangan hati, dengan sumbangannya untuk Palestina

Sumbangan ini akan menjadi pilar kekuatan bagi iRelief bersama yang lain dalam menyuarakan hak kemanusiaan rakyat Palestina.

“Melalui sentuhan kemanusiaan ini, iRelief akan merangkul mereka yang terjebak dalam konflik tak berkesudahan, memberikan bantuan darurat, membangun infrastruktur kesehatan, dan mendorong proyek-proyek pendidikan yang memberdayakan setiap anak di tanah Palestina,” kata Dr.dr.Satria Pratama,Sp.P, Ketua iRelief, Kamis (9/11/2023)

Menurutnya, hal ini lebih dari sekadar angka dan panggilan kebebasan yang meyentuh hati, terpahat dalam doa-doa setiap individu yang merindukan keadilan.

“iRelief, bersama dengan dukungan besar dari Bapak Prabowo Subianto, tidak hanya mendukung fisik, tetapi juga menyentuh jiwa sebuah bangsa yang merindukan harapan,” katanya.

iRelief mengajak bersama-sama menjadi bagian dari perubahan yang sangat dibutuhkan, untuk Palestina, untuk kebebasan, dan untuk cinta kemanusiaan yang tak terbatas.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap perjuangan rakyat Palestina iRelief akan menggelar menggelar ‘Dialog Keumatan untuk Solidaritas Palestina’ dengan tema ‘We Love Palestine’

Dialog Keumatan yang akan digelar di Djakarta Theater pada Kamis (9/11/2023) ini akan dihadiri sekitar 1.000 umat Islam dari Jakarta, Jawa Barat dan Banten, terutama mereka yang berasal dari basis akar rumput di masyarakat.

Dialog in akan menghadirkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Intelektual Islam Anis Matta, Tokoh Perjuangan Palestina Dr Ahed Abu Al Atta

Menhan akan menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah Indonesiia untuk mambantu Palestina. Beberapa hari lalu, Prabowo menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Palestina Yang Mulia Dr. Zuhair S.M. Al Shun.

Dalam pertemuan itu, pemerintah Indonesia menawarkan mengirim kapal Rumah Sakit TNI ke Palestina. Kemudian Presiden Jokowi (Joko Widodo) telah melepas bantuan kemanusiaan tahap pertama sebanyak 51,5 ton. Prabowo akan menjelaskan semua langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah.

Sementara Anis Mata akan menjelaskan tentang hari-hari menjelang kemerdekaan Palestina saat ini dalam momentum geopolitik, dimana kekuatan Islam semakin melemah, kekuatan Hamas dan organisasi perlawanan lain ada peningkatan yang biasa.

Selain itu, Anis Matta juga menjelaskan mengenai dukungan publik yang luas kepada Palestina. Dimana Palestina telah menjadi isu kemanusian, bukan lagi isu perang Hamas-Israel atau isu aga, tapi sudah menjadi isu pro kemanusiaan dan anti kemanusiaan.

Sedangkan Dr Ahed Abu Al Atta akan menjelaskan kondisi di Gaza dan upaya perjuangannya melawan penjajah Israel. Israel terus melakukan serangan, sehingga membuat masyarakat di Gaza sekarang semakin menderita.

Israel mengumumkan blokade total dengan memotong pasokan air, persediaan makanan, listrik dan pasokan di Jalur Gaza. Israel tidak hanya melakukan pembantaian, tetapi juga membiarkan warga Gaza mati dengan blokade itu.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menegaskan dukungan Indonesia terhadap masyarakat Palestina tidak akan pernah surut.

**Baca Juga: Optimistis Lolos ke Senayan, Anis Matta: Kaltim akan Jadi Lumbung Suara Partai Gelora di Pemilu 2024

Menurutnya, suara Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam menyampaikan dukungan Indonesia untuk Palestina di Dewan Keamanan PBB pun paling keras dan lantang.

Presiden Jokowi juga telah melepas bantuan 51,5 ton logistik untuk warga Palestina bukan hanya dari pemerintah pada Sabtu (4/11/2023).

Bantuan tersebut juga diberikan oleh masyarakat serta lembaga kemanusiaan. Bantuan tersebut merupakan tahap pertama dan bantuan tahap selanjutnya akan segera dikirimkan.

Jokowi menyampaikan bantuan kemanusiaan ini merupakan solidaritas bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Dia menegaskan ini sebagai salah satu bentuk dukungan Indonesia terhadap Palestina.

“Ini merupakan wujud solidaritas Indonesia, wujud kepedulian bangsa Indonesia terhadap kemanusiaan, karena tragedi kemanusiaan yang ada di Gaza tidak dapat diterima dan harus sesegera mungkin dihentikan,” ujar dia.(Tim K6)