Kabar6-Satuan Lalulintas Polres Pandeglang mengamankan seorang pengendara kendaraan roda empat berinisial UM setelah menabrak lari seorang pengguna motor berinisial ES pada 21 Maret 2019.

Kejadian itu bermula saat UM mengendarai mobil pikap melaju kencang di Jalan Raya Pandeglang Labuan Kilometer 2, tepatnya di Kampung Saruni, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari. Diduga hilang kendali karena jalan licih, mobil itu menabrak pengendara motor yang tengah melaju dari arah berlawanan.

Kasatlantas Polres Pandeglang AKP Tesyar Rhofadli Prayitno mengungkapkan, akibat peristiwa tersebut, ES mengalami luka berat di bagian tangah dan kaki. Warga yang berada di lokasi, meminta kepada pelaku untuk membawanya ke rumah sakit.

“Setelah warga sekitar yang berkumpul menghentikan kendaraan dan menyarankan pengemudi agar membawa korban ke Rumah Sakit,” ungkap Tesyar, Selasa (2/4/2019).

Alih-alih korban mendapatkan pertolongan setelah dinaikkan ke mobil, pelaku malah menurunkan korban di depan pintu masuk RSUD Berkah Pandeglang dalam kondisi tak sadarkan diri.

“Pelaku kemudian menurunkan korban di pinggir jalan tepatnya di depan Gerbang RSU Berkah Pandeglang dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan luka di bagian tangan dan kaki sebelah kiri patah dan mengeluarkan banyak darah,” katanya.

Beruntung korban yang merupakan warga Kampung Cidangiang, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari ditemukan warga hingga mendapatkan pertolongan medis. Tesyar mengimbau kepada masyarakat agar mengutamakan keselamatan saat berkendara dan meminta kesadaran untuk bertanggungjawab jika kejadian serupa terjadi.

“Kepada masyarakat supaya punya rasa kemanusiaan. Sebenernya siapa sih yang mau Laka Lantas, tapi (kalau terjadi seperti ini) tolonglah bertanggungjawab,” pintanya.**Baca Juga: Pandeglang Masuk Tiga Besar Penilaian SPBE se-Indonesia Kategori Kabupaten.

Kapolres Pandeglang AKBP Indra Lutrianto Amstono menjelaskan, setelah mendapatkan loparan adanya korban tabrak lari. berbekal video dan keterangan saksi saat kejadian di TKP, Akhirnya poisi mencari keberadaan pelaku. Tak berlangsung lama polisi mengetahui identitas pemilik kendaraan.

“Setelah itu anggota meminta bantuan Polsek Munjul untuk memastikan kebenarannya, didapatkan bahwa Kendaraan tersebut sudah dipindahtangankan kepada saudara Obin Warga Kecamatan Patia,” jelas Indra.

Setelah berkoordinasi dengan Polsek Patia, polisi pun berhasil menemukan kendaraan dengan ciri yang sama, namun sebagai ciri-ciri mobil saat kejadian telah dihilangan untuk mengelabui petugas.

“Akhitnya, anggota mengamankan Kendaraan dan menyampaikan kepada pemilik kendaraan, agar pengemudi saudara UM supaya menyerahkan diri ke kantor Unit Laka Polres Pandeglang, sebelum dilakukan tindakan represif,” pintanya.

Pada 29 Maret 2019, akhirnya pelaku yang merupaka warga Kecamatan Sindangresmi, kemudian menyerahkan diri ke Unit Laka Lantas Polres Pandeglang. Akbiat perbuatanya, UM disangkakan dengan Pasal 310 ayat (3) dan Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2019 tentang Lalulintas Angkutan Jalan dan terancam dibui paling lama lima tahun penjara.(aep)

Kabar6-Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE, Kementerian PANRB telah melaksanakan evaluasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dari 616 Instansi Pemerintah dibagi menjadi enam kategori yaitu Kementerian, Lembaga Pemerintah non Kementerian, Lembaga Lainnya, Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Kabupaten Pandeglang masuk kedalam tiga besar kategori Kabupaten yang mendapatkan predikat baik bersama Banyuwangi dan Kabupaten Batang dengan poin 3,2 dari poin maksimal 4.

Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan untuk meraih penghargaan tersebut merupakan perjalanan dan perjuangan yang cukup panjang akhirnya membuahkan hasil yang cukup membanggakan.

Pasalnya, awali dari penyiapan infrastruktur, melatih SDM, penerapan berbagai aplikasi yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat, penyiapan regulasi yang mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta menghadapi berbagai permasalahan utama yaitu keterbatasan anggaran dan digital maindset.

“Alhamdulillah hari ini Kabupaten Pandeglang meraih penghargaan tiga terbaik kategori kabupaten atas prestasi dalam Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018,” kata Irna.

Irna mengucapkan terima Kasih Menteri PAN RB atas penilaian yg telah diberikan, hal ini sangat menjadi penyemangat bagi Kabupaten Pandeglang, semoga di tahun yang akan datang prestasi yang sudah dicapai dapat ditingkatkan lagi.

“Terima Kasih kepada seluruh stake holder, para OPD dan segenap masyarakat Pandeglang yang sudah terlibat dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, harapan utama tentunya adalah semoga penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat bermanfaat untuk masyarakat Pandeglang,” ucapnya.

Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban yang menerima penghargaan tersebut mengungkapkan, ini sebuah capaian pantastis, dimana Kabupaten yang merupakan daerah tertinggal sudah melek teknologi.

“Penilaian ini baru pertama kali bergulir oleh Kementerian untuk instansi pusat maupun daerah, dan Alhamdulillah kita sudah masuk kedalam tiga besar berarti Pandeglang sudah kekinian,” kata Tanto usai acara penyerahan penghargaan oleh Wakil Presiden RI di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (28/3/2019).

Menurut Tanto, sistem Pemerintahan berbasis elektronik ini sangat banyak manfaatnya untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan e-budgeting.

“Jika sudah berbasis elektronik tentu seluruh proses akan terintegrasi jadi akan lebih mudah untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tanto mengungkapkan, dirinya berharap tidak cukup sampai disini saja, namum memang masih banyak yang perlu dibenahi dalam pengelolaan SPBE di Pandeglang.

“Langkah kedepan kita harus perkuat infrastrukturnya, Sumberdaya Manusia (SDM), dan keamanan. Karena, maraknya serangan cyber ini sangat riskan buat single data yang kita miliki yang bersifat rahasia,” tutupnya.

Kepala Bidang Telematika Dinas Komunikasi Sandi Dan Statistik Kabupaten Pandeglang Tubagus Nandar Suptandar mengatakan, agar lebih maksimal pengelolaan SPBE ini harus terus ditingkatkan salah satunya dari regulasi dan Integrasi semua sistem.

“Kami bersyukur pada hasil penilaian perdana untuk SPBE Pandeglang bisa masuk tiga besar. Seluruh aplikasi sistem yang ada di Pandeglang harus terintegrasi, dan kami ucapkan kepada semua OPD yang sudah menggunakan aplikasi sistem dalam pelayanan,” tutupnya.(Adv)

Kabar6-Seleksi penerimaan atau rekruitmen CPNS se-Provinsi Banten telah berjalan murni melalui tes berdasarkan kemampuan individu pelamar dan tidak ada unsur nepotisme.

Setelah proses seleksi dan dinyatakan lulus, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih harus menjalani pelatihan dan pendidikan untuk lebih memantapkan komitmen, kompetensi dan profesionalismenya. Salah satunya mengikuti pelatihan dasar atau pendidikan dan pelatihan (diklat) pra jabatan bagi seluruh CPNS sebelum menjadi PNS di kantor BPSDM, Pandeglang, Selasa (2/4/2019).

Gubernur Banten Wahidin Halim memberikan semangat dan motivasi kepada seluruh peserta, mewawancarai beberapa peserta, hingga memberikan uang tunai dari kantong pribadinya sebesar Rp 500 ribu kepada CPNS yang tengah hamil.

Menurut WH, seorang PNS akan dapat melaksanakan kewajibannya kepada negara secara tulus namun profesional hingga akhir masa kariernya.

“Dulu saya juga rajin ikut-ikut tes juga, dan Alhamdulillah selalu lulus. Dari jaman jadi camat saya ngontrak rumah belasan tahun, sampai sekarang jadi Gubernur, alhamdulillah saya selalu merasa cukup dan tidak pernah kekuarangan, tidak permah terlibat korupsi, tidak pernah minta-minta duit ke bawahan. Alhamdulillah gaji saya selalu cukup untuk menghidupi istri dan anak-anak saya, karena kuncinya satu yaitu bersyukur,” tuturnya.**Baca Juga: Pemasaran Produk UMKM di Kota Tangerang Terus Didorong.

Kepala BPSDM Provinsi Banten Endrawati dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan pelatihan dasar ini mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta regulasi lainnya. Tujuan dilaksanakannya pelatihan dasar adalah membangun integritas moral dan kejujuran, semangat dan motivasi, nasionalisme dan kebangsaan, membangun karakter, memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang.

“Peserta yang ikut sebanyak 240 orang CPNS se-Provinsi Banten yang dibagi lima kelas. Dengan jumlah, angkatan 1 sebanyak 40 orang dari Kabupaten Lebak, angkatan 2 sebanyak 40 orang dari Kota Cilegon, angkatan 3 sebanyak 40 orang dari Kabupaten Pandeglang, angkatan 5 sebanyak 40 orang dari Pandeglang, angkatan 6 sebanyak 40 orang dari Kota Serang,” ujar Endrawati.(Den)

Kabar6-Tiga orang juri asal Pandeglang diacara Pandeglang Culture Festival dalam rangka menyambut HUT Pandeglang Ke-145 tidak mendapat fasilitas yang memadai, Senin (1/4/2019).

Layaknya dewan juri diberi kursi, meja, snack, dan lokasi khusus untuk menilai penampilan para peserta. Namun ketiga juri tersebut malah duduk “ngampar” di lantai, tepatnya di trotoar jalan yang menjadi akses lintasan penonton.

Letaknya yang tidak strategis ini karena kerap terhalang oleh lalu lalang penonton, membuat juri kesulitan dalam menilai tarian peserta.

“Dari panitia tidak ada yang mengarahkan, akhirnya kita inisiatif sendiri saja cari tempat untuk menilai. Snack dan minum juga tidak ada dari panitia,” ujar salah seorang juri yang enggan disebutkan namanya.

Padahal acara tersebut nampak begitu megah dan meriah, hingga memikat ribuan masyarakat. Kemegahan itu terasa saat melihat berdirinya panggung berukuran 12×6 meter yang dilengkapi tata cahaya kemilau. Panggung ini dipakai sebagai panggung kehormatan, yang diisi sejumlah pejabat, baik pejabat daerah maupun Forkominda.

Untuk tampil di acara itu, para delegasi peserta dari berbagai daerah di Indonesia pun rela menempuh jarak puluhan hingga ratusan kilometer untuk memeriahkan Pandeglang Culture Festival 2019.

Tercatat delegasi dari Kalimantan Timur, disusul Provinsi Yogyakarta, Jawa Tengah, Papua, hingga utusan dari 7 kabupaten kota di Banten, silih berganti menampilkan atraksi dan tariannya dibalut dengan pakaian khas daerah masing-masing di depan panggung kehormatan serta ribuan masyarakat.

Tak ketinggalan, perwakilan dari Pandeglang seperti delegasi kecamatan, juga tak mau kelewatan untuk unjuk gigi memamerkan keterampilannya dalam menari.

Menanggapi hal itu, Kasi Promosi Wisata Dinas Pariwisata Pandeglang, Imran Mulyana membantah bila ketiga juri menjadi kewenangannya. Pria yang akrab disapa Boim itu menerangkan, pihaknya hanya mengurusi delegasi dari tingkat provinsi.

“Juri itu bukan kewenangan kita, karena kami hanya mengurusi dari provinsi. Kalau juri itu ada di Dindikbud, mereka menilai untuk tingkat kabupaten kota dan kecamatan,” ujarnya.

Boim menerangkan, meski bertajuk Pandeglang Culture Festival, namun DIPA gelaran tersebut berbeda, karena Dindikbud punya agenda tersendiri.

“Dindikbud nama kegiatannya Pawai Budaya. Jadi DIPA nya ada dua namun dijadikan satu rangkaian,” jelasnya.**Baca Juga: Serapan Anggaran Pemprov Banten Baru 8,98 Persen.

Terpisah, Kepala Dindikbud Pandeglang, Olis Solihin justru tidak mengetahui adanya juri dalam Pandeglang Culture Festival.

“Saya tidak tahu. Nanti saya coba tanyakan ke bidangnya,” kata Olis singkat saat dikonfirmasi terpisah kepada Wartawan.(aep)

Kabar6-Ratusan botol Minuman Keras (Miras) dengan kandungan alkohol di atas lima persen dimusnahkan. Ratusan botol Miras itu dimusnahkan di halaman Satpol PP menggunakan kendaraan berat, Senin (1/4/2019).

Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban mengungkapkan, saat ini Miras menjadi musuh bersama masyarakat Pandeglang. Miras menjadi momok menakutkan bersama penyalahgunaan narkoba.

“Selain bahaya narkoba yang menjadi momok menakutkan, Miras pun salah satu unsur yang merusak generasi muda, generasi penerus bangsa Indonesia. Apalagi setiap tahunnya, sekitar 50 orang meninggal dunia akibat penyalahgunaan narkoba dan Miras,” jelasnya.

Maka dari itu, Tanto mengimbau masyarakat untuk bersama-sama memusnahkan peredaran Miras dan menjauhkan anak-anak dari penyalahgunaan barang haram tersebut.

“Maka miras ini harus dimusnahkan bersama-sama. Dari sisi pengedaran Miras, yang paling utama adalah dorongan, bimbingan dari keluarga. Maka dari itu, saya imbau bimbing anak-anak kita untuk menjauhi narkoba dan Miras,” ajak Wabup.

Kepala Satpol PP Pandeglang, Dadan Saladin menyebutkan, pihaknya memusnahkan 825 botol Miras yang berhasil disita sejak tahun 2018. Menurutnya, pemusnahan ini sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2003 jo Perda Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pelanggaran Kesusilaan Minuman Keras, Perjudian, dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

“825 botol Minuman Keras dengan kadar alkohol lima persen yang kami rampas dan sekarang dimusnahkan,” ujar Dadan.**Baca Juga: Mbak Tutut: Masyarakat Harus Kawal Untuk Pastikan Pemilu Jujur.

Dia menjelaskan, semua Miras yang dirampas itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi pembayaran denda yang disetorkan langsung ke Kas Daerah sebesar Rp16,5 juta, yang diperoleh dari 8 terdakwa.

“Dasar hukum pemusnahan ini salah satunya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang, yang sebelumnya sudah menetapkan delapan tersangka,” jelasnya.(aep)

Kabar6-Senin, 1 April 2019 Kabupaten Pandeglang telah berusia 145 tahun. Perayaan HUT Pandeglang tahun ini diawali dengan menggelar Sidang Paripurna Istimewa HUT Pandeglang 145 tahun, di gedung DPRD Kabupaten Pandeglang.

Dalam pembukaannya, Ketua DPRD Pandeglang Wawan Gunawan mengatakan, tahun ini pemerintah mengambil tema “Pandeglang Bangkit”. Menurutnya, hal itu diambil dalam rangka membangkitkan semangat seluruh masyarakat Pandeglang, terhadap kejadian Tsunami 22 Desember 2018 lalu di wilayah pesisir Pandeglang.

“Sekaligus sebagai penegasan bahwa selat sunda telah aman dan dapat dikunjungi lagi oleh wisatawan,” tuturnya saat memimpin sidang paripurna.

Gunawan mengajak masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan terus berkarya demi Pandeglang. Mengingat Pandeglang masih memiliki banyak pekerjaan rumah.

“Kepada seluruh warga di Kabupaten Pandeglang, mari kita bekerja dan berkarya untuk satu tujuan, bahu membahu dalam semua bidang guna membangun masyarakat Pandeglang yang maju, mandiri, tetap dalam sityasi aman dan aman serta sejahtera,” ujarnya.

“Dengan bekerja dan berkarya, segala harapan secara bertahap dapat kita wujudkan,” sambung Gunawan.**Baca Juga: Dukung Program Earth Hour, Hotel Santika Premiere Bintaro Padamkan Listrik.

Sidang Paripurna Istimewa ini dihadiri oleh berbagai pejabat Pemerintah Daerah maupun instansi vertikal. Seperti diantaranya Gubernur Banten, Wahidin Halim, Kepala Kejari Pandeglang, Nina Kartini, Kapolres Pandeglang, AKBP Indra Lutrianto Amstono dan sejumlah pejabat lainnya.(aep)

Kabar6-Sebanyak 50 awak media baik lokal maupun nasinal diboyong oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI, untuk datang langsung menyaksikan pemandangan di penghujung pantai paling ujung selatan Provinsi Banten, pasca kejadian Tsunami yang melanda srjumlah daerah di Banten bebetapa waktu lalu.

Hal itu sebagai wujud dan komitmen bersama untuk memulihkan kembali sektor pariwisata Selat Sunda pasca tsunami dan sebagai upaya untuk meningkatkan citra positif Selat Sunda dalam rangka mencapai target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2019.

Bertempat di kawasan pantai Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, pada hari Senin (1/4/2019) besok itu, pihak Kemenpar RI akan bersinergi dengan pihak media sebagai salah satu steakholder pentahelix pariwisata Indonesia untuk mewujudkan iklim pemberitaan yang ramah terhadap pariwisata, agar sektor pariwisata yang diproyeksi sebagai core economy negara dapat tumbuh, hidup dan berkembang dalam ekosisitem yang aman, nyaman dan kondusif.

Sejumlah pegiat pemberitaan dipastikan menghadiri acara tersebut, untuk berkomitmen dalam mengembangkan ekonomi kepariwisataan di Provinsi Banten, khususnya di daerah Banten Selatan akar bisa kembali bnagkit, dalam mendobgkrak ekonomi masyarakat sekitar dan para pelaku usaha lainnya.**Baca Juga: Ratusan Warga Ikut Lomba Tangerang Foam Run 2019.

Kegiatan jurnalis ramah pariwisata dalam rangka gerakab sadar wisata itu rencanaya akan dihadiri langsung oleh Kemenpar RI, Arief Yahya bersama rombongan yang lain. Undangan dikirimkan langsung kepada perwakilan media masing-masing.(Den)

Kabar6-Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang akan mengerahkan sekitar 120 petugas kebersihan atau pasukan semut yang akan beroperasi selama perayaan HUT Pandeglang ke-145. Mereka akan tersebar diberbagai titik, terutama di kawasan Alun-alun yang bakal menjadi lokasi puncak acara.

Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup, Tubagus Entus Maksudi mengatakan, ratusan petugas itu sudah mulai dikerahkan sejak beberapa hari lalu. Dan akan bertugas sampai beberapa hari setelah puncak acara HUT Pandeglang.

“Yang pasti 120 orang petugas ksbersihan. Nanti itu tersebar per lokasi. Titik yang menjadi perhatian alun-alun dan tempat pameran, namun kan tempat lain di wilayah kota juga pasti akan berimbas,” kata Entus, Jumat (29/3/2019).

Selain petugas, DLH juga mengerahkan sejumlah unit armadanya untuk mengangkut sampah. Sebanyak tiga unit kendaraan kecil dan tiga unit truk, disiagakan untuk membawa sisa tumpukan sampah.

“Bukan hanya itu, 40 tong sampah juga akan kami tempatkan diberbagai sudut untuk memudahkan masyarakat membuang sampah. Termasuk puluhan kantong sampah,” sambungnya.

Entus mengakui jumlah armada tahun ini yang disiapkan bertambah dibanding tahun lalu. Pasalnya saat HUT Pandeglang 144, produksi sampah selama acara bisa mencapai 15 ribu kubik setiap harinya.

“Tahun kemarin selama kegiatan HUT mobil kecil dua unit dan mobil besar dua unit dengan jumlah sampah mencapai 15 ribu kubik per hari. Dimana sampah-sampah berbahan plastik dan Styrofoam yang paling mendominasi. Sehingga tahun ini unit armada sampah kami tambah,” jelasnya.

Oleh karena itu, Entus mengimbau masyarakat yang menghadiri perayaan HUT Pandeglang nanti, tetap tertib dan diimbau membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Sebab lokasi berlangsungnya acara HUT berada di tengah kota, yang menjadi etalase Pandeglang.**Baca Juga: Kota Tangerang Serahkan LKPD Unaudited ke BPK.

“Namun untuk HUT kali ini, kami prediksi (sampah) akan berkurang mengingat aktivitas HUT tidak berpusat di pusat kota, ada yang dilaksanakan dikecamatan lain. Jadi sepertinya volume-nya lebih kecil karena gebyarnya berbeda,” tambahnya.(aep)

Kabar6-Dari 16 Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Pandeglang baru ada lima Parpol yang sudah menyerahkan nama saksi ke Bawaslu yang akan bertugas di setiap TPS.

Padahal Bawaslu sudah menyampaikan ke tiap peserta Pemilu. Akhirnya, Bawaslu memperpanjang masa penyerahan nama saksi yang semula tanggal 5 Maret, diperpanjang hingga tanggal 30 Maret 2019.

Ketua Bawaslu Pandeglang Ade Mulyadi menerangkan, penyertaan nama saksi Parpol dianggap penting, untuk menyamakan pemahaman mengenai teknis pengawasan di TPS.

“Supaya nantinya, tidak ada kekeliruan dengan penyelenggara Pemilu saat dilakukan proses pemungutan dan penghitungan suara,” kata Ade, Kamis (28/3/2019).

Bila Parpol sudah menyerahkan nama-nama saksinya, mereka akan segera diberi bimbingan teknis oleh petugas Panwascam.

“Parpol saksinya di Bimtek oleh Bawaslu. Kita minta ke Parpol untuk segera mengirimkan data saksi per TPS. Sehingga bisa dilaksanakan terkait Bimtek saksi oleh Bawaslu. Adapun pelaksanaannya bisa dilakukan Panwascam,” paparnya.**Baca Juga: Polres Pandeglang Bentuk Tim Cegah Politik Uang.

Akan tetapi Bawaslu tidak mempersoalkan bila ada Parpol yang tidak menyerahkan daftar nama saksinya. Hanya saja, setiap Parpol harus menyertakan surat keterangan secara tertulis. Mengingat hal itu akan berkaitan pula dengan anggaran.

Adapun bila seluruh Parpol mengerahkan semua saksinya di 3906 TPS, maka jumlah saksi Parpol akan berjumlah mencapai 62ribu orang.

“Saksi itu 1 orang per TPS. Jadi jika dikali antara jumlah TPS 3.906 dikalikan 16 parpol. Adapun nanti Parpol mengirimkan atau tidak, kita liat tanggal 30 Maret,” tandasnya.(aep)

Kabar6-Jelang hari pencoblosan pada Pemilu 2019, Polres Pandeglang mengaku telah menilisik beberapa kategori yang dapat mengganggu stabiltas keamanan ditengah masyarakat. Diantaranya, Politik indentitas dan black campign atau kampanye hitam.

“Saat ini sudah banyak muncul black campign yang dapat memecah belah kerukunan masyarakat,” ungkap Kapolres Pandeglang AKBP Indra Litrianto Amstono diacara Silaturahmi Kamtibmas Polres Pandeglang dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda diwilayah kecamatan Mandalawangi, Kamis (28/3/2019).

Menurutnya, melalui media sosial hoax telah menyebar di tengah masyarakat. Indra meminta masyarakat untuk mengecek terlebih dulu jika menemukan berita yang belum pasti kebenaranya sebelum dishare ulang.

Selain itu, demi terciptanya demokrasi yang sehat, pihaknya mengaku telah membentuk tim di tingkatan kecamatan untuk menindak paktik money politik.

“Menjelang Pemilihan Umum tahun 2019 banyak terindikasi yang berpolitik dengan tidak sehat seperti politik uang, saya telah membentuk tim untuk menindak politik uang, tim ini akan menyebar diseluruh Kecamatan,” tandasnya.

Dengan demikan, pihaknya mengajak semua elemen masyarakat untuk bekerja sama dengan kepolisian dalam menjaga keamanan. Sebab menjeleng pencoblosan ini situasi ditengah masyarakat cukup hangat, mengingat banyak kepentingan yang turut serta dalam kontestasi Pemilu ini.

“Silahkan memilih sesuai hati nurani masing – masing yang menurut bapak – bapak dapat membawa bangsa dan negara ini lebih maju dan sejahtera. Saya harap menjelang pemilihan umum ini semua pihak dapat membantu tugas kepolisian dalam menjaga situasi kamtibmas diwilayah masing – masing,” pintanya.**Baca Juga: Begini Simulasi Peperangan TNI Lawan Teroris di PLTU Suralaya.

Sementara, Ketua MUI Kabupaten Pandeglang Tb Hamdi Ma’ani mengungkapkan, dengan peran ulama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif cukup berperan, sehingga semua masyarakat dapat tetap menjaga situasi kamtibmas demi terwujudnya situasi kamtibmas yang tetap kondusif.

“Polri, TNI dan Ulama merupakan benteng NKRI tetap utuh. Saya harap masyarakat turut serta untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayahnya masing-masing,” paparnya.(aep)