Kabar6-Artis peran Siti Wideretno yang akrab dipanggil Neno Warisman atau Bunda Neno secara resmi bergabung kepada Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia. Bergabungnya Retno disampaikan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta saat HUT Partai Gelora ke-4 pada Sabtu (28/10/2023).

Lalu, apa sebenarnya yang mendasari alasan Neno Warisman bergabung ke Partai Gelora dan mengubah haluan politiknya saat ini.

Padahal Neno sebelumnya adalah aktivis Persaudaraan Alumni 212 dan Deklarator #2019GantiPresiden pada Pemilu 2019 lalu. Simak penuturannya berikut ini.

Neno Warisman mengatakan, awal mula bergabung dengan Partai Gelora berawal ketika sahabat seperjuangannya, Fahri Hamzah menghubunginya sekitar empat tahun lalu.

Saat itu, kata Neno, Fahri mengatakan, akan mendirikan Partai Gelora dengan mengangkat tema narasi-narasi besar. Namun, ia memilih tidak menerima ajakan Fahri saat itu.

“Sejujurnya saya dengan Fadli Zon sempat menanyakan, alasan Pak Fahri keluar dari DPR dan ingin mendirikan partai baru, diberi Partai Gelora. Saya tidak menerima ajakan beliau, tapi dalam waktu 4 tahun itu, saya terus membuat beberapa karya dengan Pak Fahri, Fadli Zon, Ahmad Dhani dan beberapa kawan lainnya,” kata Neno Warisman dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).

Dalam kurun waktu itu, lanjut Neno, terjadi dialog yang panjang dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelora tersebut. Ia melihat Fahri Hamzah sebagai sosok atau figur yang konsisten mengenalkan pikiran-pikiran Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora.

“Ada beberapa kali beliau mengajak saya untuk bertemu dengan Pak Anis Matta, tetapi saya bertabrakan waktu. Karena ketika saya selesai memimpin barisan ganti presiden pada 2019, saya langsung gantung raket, istilahnya. Saya masuk ke kampung, dan mengabdikan diri saya ke wilayah pendidikan. Di situ saya all out selama dua tahun,” ungkapnya.

Rupanya, kata Neno, Fahri Hamzah tidak putus asa dan terus membujuk dirinya untuk bergabung ke Partai Gelora agar aspirasinya bisa diperjuangkan. Ia terus mengingatkan dirinya, bahwa jihad terbaik itu adalah jihad politik.

“Dia (Fahri Hamzah) mengatakan, tidak bisa kapasitas yang besar digunakan untuk komunitas kecil itu, meski tanpa merendahkan komunitas itu, saya paham maksud beliau, saya harus kembali ke medan pertempuran,” ujarnya.

Namun, karena ia tidak punya dorongan politik dan belum memiliki satu kemauan untuk hidup di partai politik (parpol), karena partai dinilai hanya akan mengurangi ruang gerak dirinya untuk masyarakat.

“Saya nggak mau dikasih label dan merk, karena akan mengurangi ruang lingkup gerak saya. Tidak hanya Partai Gelora yang saya tolak, tetapi ada dua partai lagi yang meminta saya untuk bergabung. Saya memang belum memiliki satu kemauan, bukan tahan harga atau jual mahal. Karena memang tidak punya dorongan saat itu,” ujarnya lagi.

Namun, karena kecerdasan Fahri Hamzah, Neno mengaku akhirnya luluh dan mau masuk Partai Gelora. Ada kata-kata dari Fahri Hamzah yang membuatnya tersadar dan terketuk hatinya untuk kembali terjun ke politik.

“Saat itu Pak Fahri mengatakan, saya tidak harus memilih Partai Gelora untuk kembali berjuang. Terjun dan ambillah, tolonglah masyarakat, tidak harus Gelora, bunda. Dengan partai besar sekalipun, kalau bunda pilih silahkan, yang penting kembali berjuang. Jadi kerelaan Pak Fahri itu membuat saya terketuk, membuat saya akhirnya berpikir. Itulah kecerdasanya Pak Fahri, karena dia tahu, saya tidak bisa dibeli dengan apapun,” tandasnya.

Neno Warisman akhirnya bergabung ke Partai Gelora dua bulan lalu, dan menjadi calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur (Jatim) III meliputi Kabupaten Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso. Ia sengaja memilih dapil Jatim III, karena berasal dari Banyuwangi.

“Dia juga mengingatkan saya, karena kebiasaan saya menolong kampung-kampung miskin, maka ketika kita tidak punya kekuatan atau power, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya jadi ingat ketika ingin menolong kampung dari penggusuran. Ketika, itu saya meminta tolong Pak Fahri dan Fadli, dan beliau-beliau sudah tidak menjadi wakil ketua DPR saat it. Dan beliau mengatakan sayang saya tidak menjabat lagi. Oh, iya ini menambah kesadaran saya, kita memang harus punya kekuatan. Saya putuskan maju dari Banyuwangi, karena saya putri Banyuwangi,” katanya.

Neno juga mengungkapkan, alasan dirinya berlabuh ke Partai Gelora, karena Partai Gelora merupakan partai orang-orang mustadh’afin dan tidak ada tawaran jabatan apapun kepada dirinya.

“Partai ini tidak diasuh oleh para hartawan-hartawan, memang benar partai mustadh’afin. Tak lama setelah itu, saya urus semua persyaratan menjadi caleg, itu kurang lebih dua bulan lalu. Dan semuanya selesai,” katanya.

Neno mengaku tidak tahu, jika Partai Gelora pada akhirnya mendukung pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang tergabung dalam partai Koalisi Indonesia Maju sebagai pengusungnya.

“Seperti kata Pak Anis Matta apa yang sudah terjadi, terjadilah. Kalau Partai Gelora punya keputusan mendukung Pak Prabowo dan Gibran, saya tetap memutuskan masuk, karena saya percaya dengan narasi baik Partai Gelora. Saya tetap menemukan kelurusan, ketulusan, dan saya senang menemukan orang-orang lurus yang benar strunggling (berjuang). Mereka semua bergerak bukan karena materi, tapi karena ideologis. Saya nikmati persaudaraan baru ini,” katanya.

Neno menyadari banyak kesalahpahaman di masyarakat terkait langkahnya bergabung ke Partai Gelora dan mendukung pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

“Saya menerima jika ada kesalahpahaman, sebab saya ini orangnya selalu berpikir visioner, tidak bisa berpikir parsial. Saya juga suka memikirkan Indonesia yang terbaik, walaupun ongkosnya politiknya banyak,” katanya.

Ia menegaskan, sejak dulu kiprahnya dalam memperjuangkan orang miskin tidak berubah, dan menghimbau agar kita tidak bertengkar sesama komponen bangsa Indonesia, apalagi sesama muslim.

“Kita peluk saja, kalau nanti ada yang kecewa, saya akan memeluk, karena partai ini bukan partai agama. Karena partai ini hanya wasilah, atau cara saja, jalan saja yang berbeda dalam berjuang,” katanya.

Neno percaya terhadap perumpaan pada gelas yang kotor, jika terus menerus dituangkan air bersih lama-lama akan bersih dan bening juga.

**Baca Juga: HUT ke-4, Partai Gelora Umumkan Neno Warisman sebagai Kader Baru, Siap Menangkan Prabowo-Gibran

Artinya, itulah kiasan kehidupan dalam bernegara dan bermasyarakat, dimana untuk memperbaiki politilk dan sistem itu membutuhkan waktu.

“Dia memang harus mengalami kekeruhan-kekeruhan dahulu, ada kotoran-kotoran segala macam, tetap saja kita berbuat baik. Bisa jadi langkah saya ini keliru, tapi saya bergerak bukan karena saya diiming-imingi sesuatu, tetapi saya bergerak, karena nurani. Saya bisa menerima ini baik atau tidak, walaupun rumah saya pernah mau dibakar, mobil saya dibakar dan diri saya mau dibakar. Tetapi saya yakin terhadap langkah yang saya lakukan, meskipun di persekusi-persekusi. Kalau berbeda, saya akan kasih pemahaman, kalau tidak bisa saya syukuri saja perbedaan, makanya saya tidak pernah membeci siapapun,” katanya.

Ia mengatakan, pasti akan menemui kesulitan saat akan menyosialisasikan pasangan Prabowo-Gibran di lapangan, karena sepak terjangnya di politik selama ini berbeda dengan sekarang.

“Tapi saya tidak suka melihat masalah itu menjadi sulit. Jangankan di politik, di rumah tangga saja, saya memiliki perbedaan politik dengan anak-anak saya, itu tidak masalah, karena memang hidup ini penuh dengan tantangan-tantangan, semua tergantung interaksi kita kepada lingkungan,” ujarnya.

Neno pun belajar banyak dari tiga anaknya yang milenial, bagaimana cara memahami milenial, yang berbeda dengan cara pikiran orang tua seperti kita.

“Saya tidak mengenal Gibran, tetapi saya sudah mengasuh anak 100 milenial, dan setiap anak itu menyimpan kehebatannya masing-masing. Jadi saya orang yang selalu berpihak kepada orang yang lebih muda. Saya melihat masa depan dunia ini, ada di tangan anak muda, karena mereka jauh lebih berani dan kreatif sesuai dengan kebutuhan mereka. Hidup ini untuk kita wariskan, bukan kita pertahankan. Mudah-mudahan pengasuh-pengasuh Gibran, Pak Anis Matta, Pak Fahri Hamzah, Pak Zulkifli Hasan, serta partai koalisi sebagai pengemong, dapat memberikan arahan-arahan yang telah dilakukan generasi sebelumnya, yang buruk jangan dilakukan. Dan apa yang menjadi potensi yang baik dikembangkan, dan terus diingatkan ketika ada kekeliruan-kekeliruan,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6-Badan Nasional Penanggulangan Bencana batal menjatuhkan air (dropping) 4000 liter air ke gunungan sampah di TPA Rawa Kucing, Kota Tangerang. Hingga hari keempat kebakaran terpantau kabar6.com kepulan asap putih masih tebal.

“Alasan teknis, kemudahan dan keamanan,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB, Abdul Muhari, Senin (23/10/2023).

Menurutnya, karena akses karena perlintasan heli ke lokasi operasi dan lokasi pengambilan air melewati pemukiman masyarakat. Maka sekali dropping hanya mengangkut 800 liter air.

Muhari bilang, direncanakan hari ini operasi pemadaman api lewat udara (water bombing) sudah berjalan dengan rencana 50 trip X 800 liter air. Kegiatan dimulai dari pukul 07.00 sampai 17.00 WIB.

“Melihat situasi hari ini, heli kan baru datang, sambil bombing juga mapping medan dan situasi terbakar, nanti sore baru bisa diestimasi lama operasi,” terangnya.

BNBP, lanjut Muhari, telah mengirimkan satu unit heli water bombing PK – DBM/ AS350B3e yang direlokasi dari Provinsi Bali.

Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Maryono Hasan menerangkan, kebakaran TPA Rawa Kucing sudah masuk kategori bencana daerah. Pemerintah daerah setempat masih menunggu bantuan satu unit helikopter lagi yang kini berada di Jambi.

**Baca Juga: Pemkot Tangerang Tetapkan Kebakaran TPA Rawa Kucing Jadi Darurat Bencana

“Ini menjadi perhatian nasional karena berdekatan dengan Bandara Soekarno-Hatta,” terangnya.

Diketahui, kobaran api pada gunungan sampah TPA Rawa Kucing terjadi pada Jum’at, 20 Oktober 2023. Penyebab awal karena suhu udara panas tinggi dan angin yang kencang. Penyebab kedua juga terjadi gesekan menyebabkan timbulnya api.

“Kemudian api tersebut dari plastik satu ke plastik lain berterbangan sehingga titiknya sporadis,” ungkap Maryono di TPA Rawa Kucing.(yud)

Kabar6-Sejumlah kepala SMP negeri dan swasta di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah bersurat ke dinas pendidikan dan kebudayaan (Dindikbud) setempat untuk melarang siswa-siswi membawa ponsel. Salah satunya di SMP Negeri 4.

“Iya kalo ponsel menjadi tidak bermanfaat di sekolah silahkan dilarang saja,” kata Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dindikbud Tangsel, Muslim Nur kepada kabar6.com, Selasa (12/10/2022).

Kepala SMP Negeri 4 Tangsel, Mardi Yuana Abdillah melalui surat bernomor: 421/199/Kesis tertanggal 10 September 2022 dalam beleid berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar selama Juli hingga September 2022 dan penerapan tata tertib pasal 4b tentang larangan membawa barang elektronik salah satunya HP.

**Baca juga: Dalam Rangka Cakra Jawara, Arhanud 1 PBC 1 KOSTRAD Tanam Seribu Pohon di Keranggan

Adapun maksud dan tujuannya adalah untuk meminimalisir hal-hal sebagai berikut:

1. HP dapat mengganggu saat proses kegiatan belajar mengajar, siswa dan guru tidak bisa fokus karena suara panggilan masuk, bahkan pada saat jam pergantian siswa lebih banyak main game.

2. HP dapat menjadi sarana memutar dan menyimpan konten pornografi yang dapat merusak mental siswa kadang juga memicu tawuran.

3. HP dapat menjadi sarana contek mencontek jawaban saat ulangan.

4. Pernah terjadi anak kehilangan HO, dihipnotis di sekitar lingkungan sekolah.

“Apabila siswa kedapatan membawa HP ke kelas makan akan dikenakan sanksi berupa HP disita dan akan dikembalikan ke orang tua pada saat pembagian rapot,” tulis Mardi.(yud)

Kabar6 – Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Carita dan Panimbang terus dikebut, Tahun ini diharapkan draf bisa rampung dan segera diajukan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk mendapatkan persetujuan.

“Draf teknis penyusunan RDTR Kecamatan Carita dan Panimbang dapat bantuan dari Kementerian ATR tahun 2019, namun waktu itu belum bisa di Perdakan, karena ada salah satu syarat yang belum terpenuhi diantarnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pandeglang Asep Rahmat, Senin (13/9/2021)

Asep mengatakan dengan adanya Undang-undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, dimana dalam peraturan tersebut ada ketentuan baru tentang RDTR ini yakni cukup dengan Peraturan Bupati (Perbup), karena diatas RDTR sendiri yaitu RTRW sudah dibuat dengan Peraturan Daerah (Perda).

“Saat ini progres penyelesaian KLHS sedang kita kebut dan berharap bisa selesai tahun ini, sehingga penyusunan RDTR Carita Panimbang ini bisa di segera rampung dan di buat Perbup nya, “tuturnya.

**Baca juga: Video Camat di Pandeglang Diduga Tengah Mabuk Berat Viral

Sementara itu, Plh Sekeretaris daerah Kabupaten Pandeglang Taufik Hidayat berharap agar penyusunan RDTR Carita Panimbang terencana dengan baik dan segera rampung.

“Jika penyusunan RDTR Carita Panimbang ini sudah selesai, tentu saja para investor bisa dengan mudah membuka usaha karena sudah ada kejelasan, apabila semua sudah berjalan maka pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat, “katanya.(aep)

Kabar6-Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2021 dan pidato kenegaraan pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-76 Proklamasi Kemerdekaan RI. Sidang tersebut digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Senin, (16/8/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan laporan kinerja pemerintah dan pidato dalam rangka HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden antara lain menyebut bahwa “Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh” yang menjadi semboyan Bulan Kemerdekaan pada tahun ini hanya bisa diraih dengan sikap terbuka dan siap berubah menghadapi dunia yang penuh disrupsi.

“Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, hanya bisa dicapai jika kita semua bahu-membahu dan saling bergandeng tangan dalam satu tujuan. Kita harus tangguh dalam menghadapi pandemi dan berbagai ujian yang akan kita hadapi dan kita harus terus tumbuh dalam menggapai cita-cita bangsa,” ujar Presiden seperti dikutip di presidenri.go.id.

Dalam pidato kenegaraan tahun ini, Presiden tampak mengenakan pakaian adat Suku Baduy. Menurut Presiden, pakaian adat tersebut dipilih karena desainnya yang sederhana dan nyaman dipakai.

“Saya suka karena desainnya yang sederhana, simpel, dan nyaman dipakai. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Jaro Saija, tetua adat masyarakat Baduy, yang telah menyiapkan baju adat ini,” kata Presiden Jokowi.

Setelah jeda sesaat, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin akan kembali memasuki Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, untuk mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2021-2022 yang akan dibuka oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

**Baca juga: Pakaian Adat Badui Dipakai Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR 2021, Tetua Adat Bangga

Dalam sidang tersebut, Presiden akan menyampaikan pidato dalam rangka Penyampaian Pengantar Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2022 disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.

Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tersebut digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kehadiran para anggota MPR dan tamu undangan secara fisik dibatasi di mana sebagian besar lainnya mengikuti jalannya sidang melalui konferensi video. (Oke)

Kabar6-Relawan Lapor Covid-19, Tri Maharini mengaku ada satu pasien dalam kondisi berat ditolak puskemas di kawasan Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Ia terpaksa harus mencari sendiri tempat pelayanan kesehatan yang bersedia menampungnya.

“Pasien naik motor terpaksa mencari sendiri rumah sakit terdekat karena mengalami sesak napas,” ungkapnya, Kamis (17/6/2021).

Tri cerita, keluarga pasien yang enggan disebutkan identitasnya mengaku puskesmas menolak karena kondisi pasien berat. Adapun ruang perawatan rumah sakit rujukan di Kota Tangsel semuanya penuh.

“Sebagai gantinya puskesmas hanya memberikan oksigen untuk digunakan pasien Covid-19 di kediamannya karena mengalami sesak napas,” jelas Tri.

Ia berpendapat, dalam kondisi rumah sakit rujukan penuh pihak puskesmas tidak bisa mengantarkan pasien. Mestinya pasien diantar menggunakan mobil ambulan.

Walaupun pihak puskesmas mengaku sudah mencoba menghubungi sejumlah rumah sakit rujukan, tetapi seluruhnya penuh dan belum bisa menerima pasien baru.

“Saat itu saya mencoba menjelaskan ke faskes 1 tapi tetap kekeuh itu prosedur. Jadi akhirnya keluarga ke rumah sakit dengan naik motor,” kata Tri.

**Baca juga: Soal Bangunan Pemerintah Non-IMB, DPMPTSP Tangsel Akui Tak Seluruhnya Punya

Sambil dibantu dicarikan ruang perawatan oleh tim LaporCovid-19, pasien tersebut akhirnya dirawat sementara di Instalasi Gawat Darurat (IGD) karena semakin kesulitan bernapas.

“Sampai disana kami coba bantu dengan telepon dokter jaga IGD-nya dan memintakan bantuan pertolongan,” ujar Tri.(yud)

Kabar6-Perkumpulan Pemuda Lengkong Gudang Timur (Leguti) lakukan penyegelan sementara terhadap Kantor Administrasi Apartemen Serpong Green View (SGV) Kota Tangerang Selatan, lantaran kesal diremehkan.

Koordinator Perkumpulan Pemuda Lengkong Gudang Timur Arif mengatakan, penyegelan tersebut, merupakan buntuk tidak adanya kesepahaman dalam media, soal pemecatan sepihak yang dilakukan oleh manajemen.

“Penyegelan ini sebagai evaluasi pada Sabtu kemarin. Kita mau mediasi terkait masalah pemecatan yang secara sepihak. Tapi sampai siang, kita tunggu Bapak Wisnu sebagai Branch Manager SGV, tidak kunjung datang,” ujarnya kepada Kabar6.com ditulis, Selasa (27/4/2021).

Menurut Arif, pihaknya saat ini hanya ingin musyawarah dan ingin tahu mengapa para pemuda yang bekerja di SGV selalu dicari permasalahannya.

“Kita disini cuma mau musyawarah. Kita mau tahu, kenapa pemuda yang bekerja di Apartemen ini, selalu dicari-cari kesalahannya. Terus dipecat, tanpa alasan yang jelas,” terangnya.

Arif menuturkan, penyegelan sementara tersebut dilakukan hingga pihak manajemen Apartemen SGV dapat bertemu dengan para pemuda Leguti, untuk kejelasan persoalan yang tengah dihadapi.

“Penyegelan ini sementara, sampai Pak Wisnu mau bertemu dengan kita. Kita juga mau bekerja secara baik, dengan kenyamanan,” paparnyam

Arif mengatakan, pihaknya saat ini hanya mau musyawarah, karena jika pihak manajemen dan pihaknya tidak bertemu maka kemufakatan tidak bisa dicari.

“Oleh sebab itu, saya menegaskan bahwa, pihak manajemen harus segera bertemu dengan kita, dan beri penjelasan,” tegas Arif.

Hal senada disampaikan perwakilan dari Perkumpulan Pemuda Leguti Sanidin yang menyatakan, ancaman yang seringkali dilontarkan oleh pihak manajemen, terlebih dalam mencari-cari kesalahan pemuda yang bekerja di lokasi tersebut, kerap terdengar.

“Intinya mereka suka mencari-cari kesalahan dari pemuda-pemuda Leguti yang bekerja di Apartemen SGV. Udah sering denger. Makanya, tadi kita samperin manajemen, buat minta kejelasan soal itu (maksud manajemen mencari-cari kesalahan, red),” terang pria yang akrab disapa Gepeng itu.

Gepeng mengatakan, posisi pemuda yang bekerja di Apartemen SGV hanya 40 persen. 60 persen diisi oleh orang-orang dari luar wilayah Leguti. Hal itu, tambah Gepeng, tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan pihak manajemen.

“Ya, kalau ring satu kan harusnya prioritas. Kesepakatannya itu 60 persen pekerja dari lingkungan, 40 persen dari luar. Sekarang kebalik. Ini (kesepakatan pekerja dari lingkungan 60 persen, red), menjadi salah satu tuntutan kita juga ke manajemen,” terangnya.

**Baca juga: Truk Kontener Terperosok di Serpong Akan Dievakuasi Malam Hari

Sementara itu, saat dikonfirmasi Sam salah seorang staf dari Manajemen Apartemen SGV, enggan berkomentar banyak, perihal tuntutan para pemuda Leguti.

“Saya ngga bisa komentar mas. Karena bukan wewenang saya menjawab. Nanti saya akan sampaikan ke manajemen,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Kepolisian Resort (Polres) Tangerang Selatan (Tangsel) masih menunggu Pemerintah Kota Tangsel melalui Dinas Perhubungan untuk penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayahnya.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Tangsel, AKP Bayu Marfiando kepada Kabar6.com ditulis Rabu 21 Maret 2021.

Bayu menerangkan, ETLE nantinya memerlukan alat khusus yang berbeda dengan Area Traffic Control System (ATCS) yaitu Closed-circuit television (CCTV) yang biasa dilihat pada traffic light (lampu merah).

“Jadi itu (alat ETLE) terintegrasi dengan Polri. Artinya, Polri punya Ide ETLE, kita berkordinasi dengan Pemkot untuk penerapan ETLE, penerapan ETLE ini memerlukan sarana dan prasarana berikut anggarannya,” ujarnya.

“Anggarannya itu menggunaoan anggaran Dishub. Nanti kita akan cari vendor yang terkait masalah ETLE itu sesuai dengan yang di standardkan Polri,” tambahnya.

Bayu mengungkapkan, ATCS yang dipasang oleh Dishub, tidak masuk dalam kriteria alat yang direkomendasikan Polri untuk penerapan ETLE.

Menurut Bayu, dimungkinkan akan adanya penambahan alat pada persimpangan persimpangan.

“Oh itu (ATCS, red) gak ada ngaruh karena beda lagi. Ada penambahan alat, termasuk kamera untuk fotonya. Anggaran gak tau, kita taunya terima beres aja. Jadi teknisnya bahwa Dishub ngabarin ke kepolisian bahwa sudah siap (anggarannya, red) baru dilaksanakan,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Istiono menerangkan, Elektronik Traffic Low Enforcement (ETLE) atau penindakan hukum dengan menggunakan teknologi yang direncanakan akan dilaunching pada 23 Maret 2021.

**Baca juga: Ramadhan 2021, Disperindag Tangsel Pastikan Stok Beras Aman

Saat ini, menurutnya, masih terhitung ada 11 Polda di seluruh Indonesia yang siap. Dan dirinya meyakinkan pada tanggal 23 nanti, akan ada 12 Polda yang akhirnya bisa menjalankan ETLE ini.

“Karena kita berpacu terus untuk selalu masing-masing polda itu ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” ujarnya di Pusat Pendidikan Lalu Lintas (Pusdiklantas) Polri, Paku Jaya, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Rabu (10/3/2021).(eka)

Kabar6-Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyarankan agar warga di Kecamatan Setu, lokasi rawan pergerakan tanah dapat mengurangi pohon bambu.

Wilayah pemukiman penduduk yang berada di perbukitan itu masuk zona merah rawan longsor.

“Karena fungsinya mengikat air dan memiliki beban lebih pada puncak jadi makin banyak bangunan dan pohon bambu yang makin banyak menambah beban,” ungkap Kepala Bagian Program dan Anggaran Pusat Teknologi Reduksi Resiko Bencana BPPT, Nur Hidayat Jum’at, (21/11/2019).

Ia kembali datang ke Keranggan, salah satu wilayah rawan longsor di Kecamatan Setu, untuk melakukan kajian. Warga mesti waspada terus mengenai pohon bambu yang ada di bukitnya.

“Ini saya anggap bukit ya karena bawahnya lembah,” ujar Hidayat.

Indikasi-indikasi menjadi petunjuk yang kuat bahwa tanah ditempatnya bermukim bergerak sudah terlihat jelas.

Semua sejajar dengan arah longsorannya. Jadi kelihatan memang ada beberapa rumah penduduk yang memang sudah dijejak. Jejaknya berupa jejak amblas sedikit terus bergeser ketarik.**Baca juga: Rawan Longsor, BPPT: Permukaan Tanah di Setu Sudah Ketarik.

“Itu keliatan sekali. Tapi rata-rata itu sudah dibenerin di aci lagi sama masyarakat. Padahal ini sebenarnya indikasi memberikan warning kepada masyarakat bahwa daerah ini bergerak. Apalagi mau masuk musim hujan. Akan banyak menimbulkan banyak pori-pori sudah terbuka retakan. Kalau ini sebagai jadi jalan air itu bisa dapat memicu longsor,” papar Hidayat.