Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang meniyapkan anggaran sebanyak 73 miliar untuk masyarakat 3,333 yang terdampak kenaikan harga BBM melalui Bantuan Sosial Tunai (BST).

“Pemerintah menyiapkan bantuan sosial secara keseluruhan sebesar 73 miliar,” kata bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar kepada awak media usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Tangerang, Senin, (19/8/2022).

Zaki mengatakan, Pemerintah Kabupaten Tangerang merencanakan memberi bantuan sosial tunai maupun penganangan dampak ekonomi melalui bantuan Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB), keringanan pajak, relaksasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat yang terdampak kenaikan BBM.

“Rencana kedepan itu bantuan kepada masyarakat yang terkana dampak dari kenaikan BBM baik dari dampak ekonomi maupun dampak sosial, ini juga sudah di alokasikan anggaran untuk bantuan sosial tunai maupun penganangan dampak ekonomi, seperti bantuan UPDB di koprasi, keringanan pajak, relaksi di BPHTB dan lain sebagainya,” tegasnya

Ia berharap, usai Rapat Paruna DPRD melalui pemerintah daerah kabupaten Tangerang akan melakukan pelaksananya pembangunan di tahun 2022 agar lebih cepat di karenakan selama dua tahun Indonesia mengalami pandemi Covid-19, pemerintah dalam 2 tahun mengaku masih banyak yang belum di selesaikan seperti infrastruktur jaringan jalan, yang harus segera direhab dan dibenahi ditahun ini.

“Masih banyak yang belum dirampungkan seperti infrastruktur jalan, yang harus di rehab dan dibenahi di tahun 2022 ini,” ujarnya.

**Baca juga: Ribuan Warga Terdampak Banjir di Teluknaga, Warga Berikan Solusi Penanganan

Sementara, sekertaris daerah kabupaten Tangerang Moch Maesyal Rasyid mengatakan, kebijakan bupati, Wakil Bupati dalam hal situasi kondisi keadaan perihatin mengenai kenaikan harga-harga barang, harga minyak, sehingga minbulkan infelasi dan pemerintah untuk saat ini sudah di setujui oleh melalui rapat paripurna DPRD kabupaten Tangerang sebanyak 73 miliar untuk alokasikan kepentingan penanganan infelasi kedepannya.

“Seperti pemberian BST selama 4 bulan kepada 3,333 masyarakat, tentang ketahanan pangannya juga ada, dari padat kariyanya juga ada, dari oprasi pasarnya juga ada ini merupakan bagian dari pada tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam rangka meringankan beban masyarakat,” singkatnya. (Rez)

Kabar6-Gelombang gerakan mahasiswa menolak kenaikan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) terus terjadi di berbagai wilayah di Tanah Air.

Unjuk rasa menolak kenaikan BBM ini juga terjadi di Kota Tangerang, puluhan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah (UMT) Tangerang, menuntut pemerintah menurunkan harga BBM subsidi, Selasa (6/9/2022).

Aksi menolak harga BBM dihalaman Kantor Wali Kota/DPRD Kota Tangerang mendapat pengawalan ketat dari pihak keamanan, Polres Metro Tangerang Kota dan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Tangerang.

Dua orang perwakilan anggota DPRD Kota Tangerang Saipul Milah dan Apanudin menemui peserta aksi.

Anggota DPRD ini pun membuat Pakta Integritas yang diminta oleh para mahasiswa, sebagai salah satu tuntutan aksi yakni penolakan harga BBM.

“Sehubungan dengan penyesuaian subsidi bahan bakar minyak (BBM) per tanggal 3 Agustus 2022, maka saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan, menolak subsidi bahan bakar minyak (BBM),” ucap Saipul Milah.

“Kedua, memperketat pengawasan pendistribusian penyaluran BBM. Ketiga melakukan pengawasan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menjadi program legislatif nasional,” sambungnya.

“Demikian Pakta Integritas ini kami buat tanpa paksaan dari pihak manapun,” tegas Saipul Milah anggota Komisi II Fraksi Golkar disambut tepuk tangan para mahasiswa.

Sementara, Anggota Komisi IV Apanudin mengatakan, kenaikan subsidi harga BBM yang dilakukan pemerintah sangat dirasakan dilevel masyarakat kalangan bawah.

“Maka kami sebagai perwakilan rakyat, menerima dan menampung. Sehingga apa yang menjadi keinginan dan tuntutan masyarakat yang disampaikan mahasiswa ini tersampaikan dengan baik,” ujar Jalu, panggilan akrab politisi partai Gerindra ini.

**Baca juga: Bawaslu Kota Tangerang Terima Tiga Laporan Pencatutan NIK Terdaftar di Parpol

Pihaknya berjanji akan menyampaikan tuntutan para mahasiswa tersebut kepada para pimpinan DPRD Kota Tangerang.

“Kita akan diskusikan, flow up ke Ketua dan Pimpinan DPRD secara politik. Karena ini ranahnya politik, keputusan kita keputusan kolektif kolegial,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) bergerak cepat dalam menstabilkan ekonomi usai kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pemerintah Pusat beberapa waktu lalu.

Bahkan imbas dari kebijakan kenaikan BBM itu diprediksi akan menaikkan risiko inflasi hingga 6,8 persen yang dikatakan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu.

Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan menerangkan, pihaknya hari ini melakukan rapat pimpinan (Rapim) untuk membahas stimulus atau kebijakan mengatasi kritis bagi masyarakat.

“Soal stimulus ada rapat pimpinan, kita bahas secara teknis (soal stimulus, red). Besok saya akan ungkapkan lagi detilnya seperti apa, nanti setiap OPD saya suruh pemaparan bagaimana apa arahan dari pak Mendagri (Menteri Dalam Negeri, red),” ungkapnya, Selasa (6/9/2022).

Dalam mengantisipasi inflasi, menurut Pilar, daya beli di masyarakat Kota Tangsel harus baik, mengingat arahan Mendagri untuk sebagian besar Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Tak Terduga (BTT) digunakan untuk pemulihan ekonomi tingkat daerah.

“Yang pasti daya beli di masyarakat Tangsel harus baik juga, jadi ada 2 persen spending yang diarahkan oleh pak Mendagri dari DAU terus juga BTT juga, untuk sebagian bisa digunakan untuk pemulihan ekonomi di tingkat daerah,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan turut berkomentar atas adanya kenaikan bahan bakar minyak (BBM) oleh Pemerintah Pusat pada Sabtu 3 September 2022.

Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, Iwan Rahayu mengatakan, pihaknya meminta kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) untuk menyiapkan langkah strategis guna mengantisipasi adanya dampak dari kenaikan BBM.

Dijelaskannya, langkah antisipasi itu perlu dilakukan oleh Pemkot Tangsel agar kenaikan BBM tidak terlalu berdampak besar terhadap masyarakat.

**Baca juga: Imbas BBM Naik, Organda Tangsel Pesan Supir Angkot Persuasif ke Penumpang

Terlebih, lanjut Iwan, dampak kenaikan BBM biasanya selalu dibarengi dengan kenaikan sejumlah bahan pokok.

“Kita akan minta Pemkot Tangsel khususnya OPD yang bersentuhan langsung dengan sektor pertumbuhan ekonomi untuk segera melakukan langkah-langkah terhadap pertumbuhan ekonomi,” katanya, kepada wartawan, ditulis Senin, (5/9/2022).(eka)