Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah berharap agar polemik wacana pembentukan dua poros bakal calon presiden (capres) di Pilpres 2024 tidak diperpanjang lagi, serta mensyukuri munculnya tiga kandidat capres saat ini, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Karena itu, semua pihak diminta mulai memikirkan hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan nasional, bukan terus menciptakan konflik tidak beralasan antar kelompok di masyarakat agar saling berhadap-hadapan secara ektrem.

“Sekarang kita sudah ada tiga calon. Kita berharap sekali dengan tiga calon ini, coba mulai kita bikin agak tenang sedikit. Kita tidak harus bertengkar terus, apalagi mempertengkarkan hal-hal yang semakin memperuncing konflik,” kata Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Pilpres 2024: Mengupas 2 atau 3 Pasang Capres?’, Rabu (4/10/2023) sore.

Dalam diskusi yang dihadiri politisi PDIP Aria Bima dan Ketua Balpilpres Projo Panel Barus itu, Fahri secara tegas mengatakan, bahwa semua kandidat capres dan partai politik (parpol) pendukung harus menyadari adanya ketidaksempurnaan Sistem Pemilu kita sekarang.

“Kita harus memikirkan betul kali ini, bahwa dengan tiga kandidat ini kita harus menyadari ada ketidak sempurnaan sistem, tapi paling tidak dengan tiga kandidat ini supaya kita bisa mengelola ketidaksempurnaan itu, dalam menentukan pilihan terbaik,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai Sistem Demokrasi Liberal yang kita dalam Sistem Pemilu 2024 sekarang tidak memfaslitasi nominasi atau kriteria seorang capres yang memiliki narasi, tetapi mengedepankan kombinasi adanya kecocokan saja.

Sehingga tujuannya hanya untuk mencari perbedaan sebagai sumber konflik saja, bukan persamaan dan persatuan. Akibatnya, kerap menciptakan konflik yang tidak beralasan.

“Partai Gelora sedari awal menghendaki satu sistem atau desain yang memungkinkan bangsa ini menerima kenyataan bahwa bangsa kita temasuk salah satu bangsa yang paling aneh di dunia, karena bisa mengumpulkan perbedaan dalam jumlah yang begitu banyak. Alhamdulillah kita tetap bisa bersatu, sekarang sudah 78 tahun kita merdeka sebagai bangsa dan negara,” katanya.

Fahri mengatakan, para elite nasional dan para pimpinan parpol saat ini baru menyadari, bahwa tingginya presidential treshold (PT) sebesar 20 persen ternyata merugikan mereka.

Akibatnya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengabaikan nominasi dalam penentuan capres, dan lebih mengedepankan kombinasi politik pragmatis sesuai dengan kepentingan politik masing-masing.

“Kita syukuri treshold sekarang menyerah pada hasil survei. Kita sekarang seperti meniti jembatan terjal, di kiri dan kanan ada jurang, Maka perlu kebesaran hati untuk tidak memperuncing perbedaan, dan kita bisa selamat, serta mendapatkan presiden baru pada 20 Oktober 2024,” ujarnya.

Presiden terpilih pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 nanti diharapkan dapat mendesain ulang Sistem Pemilu yang terbaik untuk Indonesia, yang bisa mengakomodasi perbedaan untuk persamaan, bukan sebagai sumber konflik.

“Saya kira ikthiar yang dilakukan PDIP dan Projo, kita tidak bisa menolak. Tetapi dengan tiga kandidat ini, kita memang perlu kebesaran hati, adanya persoalan sistem ini yang harus kita perbaiki ke depan. Kita semua sedang berikhtiar supaya kita selamat di 2024 nanti,” pungkasnya.

**Baca Juga: Partai Gelora Rekomendasikan Tiga Pertimbangan kepada Prabowo dalam Memilih Cawapres

PDIP Bantah

Sementara itu, politisi PDIP Aria Bima Aria Bima membantah keinginan partainya agar hanya ada dua pasangan capres saja, karena mengkhawatirkan Ganjar Pranowo kalah di putaran kedua.

Hal itu, menurut Aria Bima, sudah dibantah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam penutupan Rakernas pada Minggu (1/10/2023), yang mengungkapkan ada upaya untuk menjodoh-jodohkan Prabowo Subianto dan Ganjar Prabowo, padahal mereka sudah punya pasangan masing-masing.

Aria Bima menegaskan, dengan PT 20 persen, PDIP sebenarnya bisa sendiri mengusung calon sendiri, tanpa berkoalisi dengan partai lain. Tapi karena menghargai partai lain, PDIP menjalin koalisi dengan parpol lain seperti PPP, Partai Hanuran dan Perindo.

“Tapi kan kami sangat menghargai parpol -parpol bergabung untuk berkoalisi dalam koalisi besar mengusung capres dan cawapres sesuai yang mereka kehendaki,” kata Aria Bima.

Keinginan untuk membentuk dua poros itu, kata Aria Bima, adalah mempertimbangkan banyaknya wacana mengenai Pilpres 2024 satu putaran, karena akan menghemat anggaran dan sosio ekologi, mengingat Pilpres 2024 memakan biaya besar.

“Jadi wacana ini bukan hanya dalam konsep PDIP, tapi ada pihak lain yang juga menginginkannya. Antara lain salah satunya menghemat biaya dan presidential threshold. Sebab, kalau Pilpres 2024 satu putaran saja akan memakan biaya sebesar Rp17 triliun, dan jika dua putaran akan menghabiskan dana Rp34 trilliun,” jelasnya.

Kata Aria Bima, dengan pertimbangan tersebut, sebaiknya pada Pilpres 2024 nanti mengerucut dua poros pasangan saja, tidak tiga pasang seperti saat ini.

“Saya sangat yakin ke depannya, bisa saja dari satu poros tersebut ada yang berkoalisi ke partai atau koalisi lainnya,” jelas politisi senior PDIP itu.

Sedangkan Ketua Badan Pemenangan Presiden (Bapilpres) Pro Jokowi (Projo), Panel Barus berharap Pemilu 2024 berlangsung damai tidak ada lagi friksi, menghindari isu-isu SARA, serta berlangsung sejuk dan demokratis, yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa.

Panel Barus mengatakan, Projo saat ini masih ancang-ancang memberikan suaranya kepada capres tertentu yang sesuai.

“Saat ini Projo masih melakukan rapat-rapat baik di tingkat wilayah maupun cabang untuk konsolidasi atau memperkuat internal,” ujar Panel Barus.

Projo yang saat ini sudah ada di 13 provinsi, lanjut Panel Barus, terus melakukan bahasan strategis tentang tantangan zaman ke depan agar tidak salah dalam menentukan capres.

Selain itu, Projo juga melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk menyerap siapa figur pemimpin kita masa depan.

“Selain itu, Projo berusaha menyerap informasi dari rakyat apa yang menjadi kebutuhan. Dari situ, Projo membuat skala prioritas yang pro rakyat,” katanya.

Panel Barus menambahkan, Projo memiliki kekuatan berupa dukungan suara yang cukup besar. Sehingga suara Projo tidak akan diberikan sembarangan di Pilpres 2024.

Hingga kini, Projo kata Panel Barus, masih tetap pada keputusannya untuk mendukung Capres berinisial P. “Inisial P. Belum berubah dan Projo akan mendeklarasikan salah satu figur berinisial G sebagai cawapres,” katanya.

Dia menyampaikan, Projo sudah melakukan komunikasi dengan cawapres berinisial G ini. Kendati begitu, Panel Barus tidak dapat membeberakan sosok berinisial G tersebut.

“Kalau sudah ‘klick’, kita akan umumkan sekaligus dengan cawapres yang kita dukung. Rencana dilakukan pada saat Rakernas 14-15 Oktober nanti di Indonesia Arena, di kawasan Gelora Bung Karno,” ungkap Panel.(Tim K6)

Kabar6-Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia yang juga calon legislatif (caleg) DPR RI daerah pemilihan (dapil) IV Jawa Timur (Jatim) Endy Junaedy Kurniawan, menjadi narasumber dalam program pengembangan wirausaha digital di Universitas PGRI Argopuro (Unipar) Jember, Jatim.

Program tersebut berlangsung dua hari, Selasa dan Rabu 26 dan 27 September 2023, dalam bentuk seminar dan lokakarya.

Peserta seminar terdiri dari 330 mahasiswa, sebagian besar merupakan mahasiswa disabilitas, yakni tuna rungu, tuna netra dan tuna daksa.

Sedangkan lokakarya melibatkan 20 orang dosen dan tendik dengan materi yang lebih spesifik dan aplikatif.

Endy Junaedy Kurniawan mengatakan senang menjadi bagian dari program. “Ini menjadi contoh bagaimana kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri, pendidikan tinggi dapat berperan dalam meningkatkan keterampilan dan peluang bagi semua mahasiswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, untuk meraih kesuksesan di era digital,” kata Endy dalam keterangan, Sabtu (30/9/2023).

Dalam materinya, Endy memaparkan tentang cara meneropong peluang dan mengeksekusi bisnis wirausaha digital untuk mahasiswa, dengan langkah yang relatif mudah dilakukan. Sedangkan sesi dengan dosen dan tendik mengambil tema “Membangun Budaya dan Karakter Wirausaha di Universitas”

Saat praktek, Endy mengajak mahasiswa mengusulkan sebuah program bisnis dengan panduan yang telah disediakan. Kompetisi ini meyediakan ‘reward’ bagi yang bisa menyusun rencana bisnis paling inovatif.

**Baca Juga: Optimis Menang Pemilu, Sarah Azzahra Gelar Rapat Konsolidasi dengan Pengurus Gelora di Kabupaten Tangerang

Selain itu, Endy mengajak mahasiwa untuk bergabung dalam komunitas wirausaha agar terus mendapatkan informasi serta peluang pengembangan diri.

Dalam keterangannya, Ketua Prodi Pendidikan Luar Biasa (PLB) UNIPAR Jember, Lailil Aflahkul Yaum, mengatakan bahwa program ini sesuai dengan tiga visi universitas yakni memperkuat wirausaha, mengembangkan disabilitas dan bertumpu pada kekuatan lokal.

“Kami ingin memastikan bahwa mahasiswa PLB, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, tidak hanya mengandalkan pendapatan sebagai profesi guru, tapi juga punya pendapatan dari ilmu wirausaha digital,” ungkap Lailil.

Program wirausaha digital ini diharapkan dapat berkelanjutan. Tidak hanya seminar dan pelatihan saja tapi bisa sampai di titik pendampingan, pengembangan dan permodalan.

“Karena itu paling krusial dari implementasi wirausaha, yaitu dengan dampingan secara terus menerus sehingga mencetak pebisnis yang tangguh,” pungkas caleg DPR RI Dapil IV (Jember-Lumajang) ini.(Red)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menilai, situasi politik saat ini masih dinamis dan bisa menciptakan kejutan-kejutan baru hingga 19 Oktober 2023 pada saat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dibuka.

Kejutan-kejutan tersebut, bisa mengubah peta politik mengenai keberadaan tiga calon presiden (capres) yang mengemuka saat ini, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjadi dua atau empat capres, serta bermunculannya figur-figur baru.

“Kita bersyukur sebenarnya dengan adanya tripolar (tiga capres, red) akan menciptakan kelompok-kelompok yang lebih rasional. Tidak seperti dulu, terlalu berhadap-hadapan antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Tetapi, situasinya masih dinamis, masih akan ada kejutan-kejutan baru,” kata Fahri Hamzah, Rabu (27/9/2023).

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk “Menanti Kejutan Baru Koalisi Capres 2024” yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV.

Fahri berharap masyarakat bisa belajar dalam mengelola situasi politik sekarang agar tidak berujung pada konflik yang terjadi di masyarakat seperti pada pemilihan presiden (pilpres) sebelumnya.

Sebab, sikap irasionalitas dapat membuat kita kurang berpikir soal-soal yang ideal bagi bangsa ke depan, karena terlalu mengutamakan sentimen yang sebenarnya bisa dibahas dan diskusikan.

“Apapun hasilnya nanti, masyarakat kita harus lebih moderat dan lebih proporsional. Sehingga pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang berlangsung pada hari yang sama ini akan berjalan dengan sangat baik dan tidak ada potensi yang membahayakan kita,” katanya.

Menurut Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, semua pihak harus berpikir untuk mengedepankan kepentingan nasional, sehingga pemilu tetap damai dan aman, serta tidak ada pembelahan di masyarakat.

“Kenapa Partai Gelora mendukung Pak Prabowo (Prabowo Subianto), karena kita ingin ada keberlanjutan agenda nasional. Yaitu, ada rekonsiliasi di satu sisi dan di sisi yang lain ada legacy-nya Pak Jokowi (Joko Widodo) yang harus diteruskan,” katanya.

“Karena apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi seperti pembangunan IKN dan Kereta Cepat itu nggak bisa dibatalkan. Terlalu besar efeknya jika dibatalkan, biayanya juga terlalu besar buat rakyat yang sudah menginvestasikan ratusan triliun, itu mau dihentikan gara-gara beda pilihan politik. Karena itulah, kenapa kita mendukung Pak Prabowo dan kita doakan bersama-sama agar menang,” pungkas Fahri.

**Baca Juga:Fahri Hamzah: Prabowo Figur Paling Siap Lanjutkan Rekonsiliasi dan Legacy Jokowi

Pilihan Tepat

Sementara itu, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, rekonsiliasi dan legacy telah menjadi brand Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Hal itu membuat elektabilitas Prabowo relatif stabil dan tinggi, dibandingkan Ganjar dan Anies Baswedan.

“Posisi Pak Prabowo per hari ini, relatif stabil ya karena faktor rekonsiliasi dan legacy itu. Pak Prabowo dianggap pemersatu dan melanjutkan legacy Pak Jokowi. Jadi rekonsiliasi dan legacy itu sudah jadi brand Pak Prabowo,” kata Hanta Yudha.

Karena itu, jika Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan calon, maka Prabowo dan Ganjar Pranowo akan masuk putaran kedua, sedangkan Anies Baswedan tidak memiliki potensi menang.

“Tetapi kalau dua poros, dari survei yang kita lakukan antara Ganjar dan Prabowo, masih unggul Prabowo sekitar 10-7 persen,” katanya.

Hatta mengungkapkan, elektabilitas Anies Baswedan masih relatif jauh, meski telah berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB sebagai cawapresnya. “Ada kenaikan, tetapi tidak terlalu signifikan,” katanya.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia ini melihat Presiden Jokowi terkesan main di dua kaki, yakni mendukung Ganjar dan Prabowo. Justru hal ini menguntungkan Prabowo, karena tidak totalitas mendukung Ganjar yang notabene partainya, PDIP.

Disamping itu, Jokowi sering memperlihatkan kedekatannya dengan Prabowo ke publik. “Kondisi hari ini kakinya setengah-setengah, ada di Ganjar dan Prabowo. Nah, seperempat lagi ada di Kaesang (Kaesang Pangarep) dan Gibran (Gibran Rakabumi Raka). Kalau PSI sudah dukung Prabowo, dan Gibran jadi wakilnya Prabowo. Itu sudah 100 persen tubuh Pak Jokowi ada di Prabowo,” jelasnya.

PDIP sendiri, lanjut Hanta, tidak berani bersikap tegas terhadap sikap Kaesang yang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), karena PDIP ingin mempersepsikan dekat dengan Presiden Jokowi.

Sebab, kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi mencapai 70-80 persen, menang dua kali Pilpres, memiliki relawan yang solid dan mesin politik tetap terjaga, serta masih mengendalikan jejaring Pemilu, karena masih berkuasa.

“Saya kira Partai Gelora sudah bener gabung ke Prabowo, bukan semata tidak bersama PKS atau Ganjar. Tetapi itu pilihan cepat dan tepat, brand conectionnya semakin bagus karena sudah memperhitungkan kemenangan. Saya yakin Gelora akan dapat cocktail efek dari Prabowo. Ini menarik kalau Gelora masuk pemerintahan, sementara PKS jadi oposisi,” katanya.

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Dedek Prayudi menambahkan, bergabungnya putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangerap ke PSI, karena memiliki kesamaan visi terhadap kiprah anak-anak muda, yang seharusnya tidak menjadi objek politik.

“Bro Kaesang persamaan nilai, bahwa anak-anak muda itu enggak hanya boleh menjadi objek politik. Hal ini sudah diperjuangkan PSI sejak 2019, dan kami ingin membuka kesempatan anak muda untuk ikut mewarni hiruk pikuknya politik,” kata Dedek Prayudi.

Sebagai Ketua PSI, Kaesang Pangarep kata Dedek, juga tidak memanfatkan jabatan orang tuanya selaku Presiden RI dalam politik maupun bisnis. Sebaliknya, Kaesang justru mengagumi Jokowi, karena memberikan inspirasi dirinya dalam berpolitik.

“Karena ketika Kopdar kemarin di Djakarta Teater saat penunjukkan Bro Kaesang menjadi Ketua Umum PSI yang hadir membludak, ya itulah realitas politiknya,” katanya.

Namun, hingga kini PSI belum menentukan dukungan politiknya kepada capres tertentu, meski kerap hadir dalam deklarasi dukungan partai Koalisi Indonesia Maju ke Prabowo.

“Kami memang memiliki ikatan emosional dengan Prabowo, tetapi kita belum menentukan pilihan. Kita masih menunggu arahan, tapi ada tiga yang kita lakukan, yaitu mendukung Prabowo, mendukung Ganjar atau jombloh. Kalau kita hadir di Prabowo karena diundang terus, kalau sama Ganjar kita tidak pernah diundang, malahan PSI diserang sama pendukungnya. PSI itu dianggap kompetitor, padahal bukan kompetitor, apalagi sampai menggembosi partai tertentu,” tegasnya.(Tim K6)

Kabar6-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, calon presiden (capres) dari tiga koalisi saat ini, pada dasarnya sudah nyaman di tingkat elite rakyat, pengusaha maupun aparat keamanan. Apa maksudnya?

Menurut Anis Matta, jauh sebelum Partai Demokrat bergabung dan PKB keluar dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), sudah dilakukan beberapa kali pertemuan sudah membuat langkah-langkah pemenangan dengan asumsi tiga pasangan capres.

“Sebagian besar teman-teman di koalisi, mengatakan, bahwa dengan tiga pasangan capres ini, kita nyaman. Dan saya kira kondisi ini juga terjadi di koalisi PDIP dan koalisi Perubahan,” kata Anis Matta dalam keterangannnya, Selasa (26/9/2023).

Dalam program Anis Matta Menjawab Episode #14 dengan tema “Masih Adakah Kejutan Baru Koalisi Capres?” yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV, Senin (25/9/2023) malam, Anis Matta menegaskan, bahwa pada tataran elite rakyat, investor maupun aparat keamanan menghendaki ada tiga pasangan capres di Plipres 2024.

“Jadi pada akhirnya koalisi capres itu, tidak bisa kita paksakan. Teman-teman Demokrat sekarang semuanya bicara nyaman di koalisi Prabowo, ini tentu sangat mengharukan. Sedangkan PKB meskipun dia pendiri koalisi, tetapi kelihatan lebih nyaman di koalisi Perubahan,” jelasnya.

Anis Matta melihat ada proses menemukan titik nyaman ditingkat elite, partai pendukung, massa pendukung maupun aparat TNI/Polri dan intelejen, serta pengusaha dalam gelaran Pilpres 2024.

“Dengan tiga pasang capres ini, kita melihat semua nyaman, dengan asumsi rakyat ini terkanalisasi ada di oposisi, pendukung pemerintah dan juga kelompok tengah. Semuanya diakomodasi,” katanya.

Dalam perspektif keamanan, lanjut Anis Matta, dengan tiga pasangan capres, Pilpres 2024 diprediksi akan berjalan damai. Ia menilai tidak akan ada kejadian yang se-ekstrem seperti terjadi pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.

“Kalau hanya dua pasang capres, risiko keamanannya terlalu tinggi, karena akan banyak black campaign dan pertarungannya akan tajam kalau head to head,” ujarnya.

Artinya, jika Pemilu berjalan damai, dunia bisnis dan ekonomi juga akan kondusif. Sehingga pengusaha tidak ragu menanamkan investasinya, karena ada stabilitas politik dan demokrasi.

**Baca Juga: Anis Matta Terima Kunjungan Parti AMANAH Malaysia Bahas Situasi Politik Kedua Negara

“Yang paling penting bagi pengusaha itu, Pemilunya berjalan damai dapat membuat dunia bisnis dan ekonomi bagus. Jadi mereka juga berkepentingan dengan Pemilu damai, ada stabilitas dan tidak ada konflik yang berefek pada disintegrasi bangsa,” katanya.

Selain itu, dengan adanya tiga pasangan capres juga dapat meminimalisir terjadinya pembelahan di masyarakat, karena secara mental polarisasi politik sangat melelahkan.

“Tetapi di dalam politik itu, kita mesti memegang prinsip, bahwa satu hari dalam politik itu terlalu lama. Sementara kita sudah mulai nyaman, tetapi tiba-tiba ada ledakan, kita tidak akan tahu. Karena masih ada waktu sebulan sampai pendaftaran, sehingga segala hal masih sangat mungkin terjadi,” tegasnya.

Anis Matta melihat masih ada sumber kejutan yang bakal terjadi dalam waktu dekat ini, berasal dari tiga faktor. Yakni faktor keamanan, faktor ekonomi dan faktor survei.

“Kasus Rempang dan Gorontalo (Pohuwanto) harus segera diselesaikan, karena sumber kekacauan saat ini banyak faktor yang meningkat eskalasinya dengan cepat. Karena ada pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan elektoral dari kekacauan ini,” jelasnya.

Terkait faktor ekonomi, kata Anis Matta, perkembangan geopolitik sekarang akan membawa dampak pada kenaikan harga-harga bahan pokok, sehingga dapat mempengaruhi pilihan dan persepsi orang terhadap capres.

“Artinya pesepsi orang tentang capres yang akan menang bisa bisa berubah dalam situasi ini, jika ada kenaikan harga-harga yang mendadak dan tidak terduga. Jadi isu faktor keamanan dan faktor ekonomi bisa mempengaruhi persepsi tentang siapa calon yang akan menang,” ujarnya.

Sementara faktor survei, lanjut Ketua Umum Partai Gelora ini, juga akan digunakan sebagai instrumen penggiringan opini untuk mempengaruhi opini capres dan partai politik pendukungnya.

“Jadi survei ini akan menjadi bahan ledakan atau kejutan. Dari survei ini, para investor punya tingkat keyakinan tentang capres dan bangunan koalisinya, apakah menang atau ada di nomor buncit,” paparnya.

Sehingga dalam waktu satu bulan ini, survei terhadap tiga pasangan capres akan mempengaruhi keyakinan dan pilihan dari investor yang akan ‘mendonorkan’ dananya kepada capres tertentu.

” Jadi dalam sisa waktu 1 bulan ini akan mengubah pilihan investornya, meskipun kita tidak tahu siapa donornya, bisa jadi donornya sama. Tapi hasil survei ini akan mempengaruhi pilihan investor, karena dinamika politik masih akan terjadi. Saya ulangi kembali, satu hari dalam politik itu terlalu lama, kemungkinan kejutan-kejutan masih akan terjadi, salah satunya dari faktor survei ini,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menerima kunjungan delegasi pimpinan Parti Amanah Negara (AMANAH) Malaysia, Senin (25/9/2023).

Kunjungan tersebut, dalam rangka silahturahmi dan meningkatkan hubungan kerja sama dengan partai politik (parpol) di Indonesia.

AMANAH adalah partai yang memperjuangkan perubahan di Malaysia dibawah koalisi Pakatan Harapan pimpinan Mahatir Mohammad.

Dalam kunjungan itu, delegasi Parti AMANAH dipimpin Dato’ Wira Haji Mahfuz Omar, Naib Presiden Parti AMANAH/Mantan Timbalan Menteri Sumber Manusia Malaysia.

Lalu, Dr Muhaimin bin Sulam, Ridzwan Abu Bakar dan H. Zulkifli bin Mohamad, Jawatan kuasa Pimpinan Nasional Parti AMANAH. Selain itu, hadir Nasaie Ismail, Pegawai Khas Presiden/Setiausaha Biro Antarabangsa AMANAH.

Sementara Anis Matta dalam menerima kunjungan Parti AMANAH didampingi, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, beberapa Ketua Bidang DPN Partai Gelora antara lain Tengku Raihan, Ratih Sanggarwati dan Ratu Ratna Damayani dan Tengku Zulkifli Usman.

Kemudian hadir pula pengurus Bidang Narasi DPN Partai Gelora Tengku Zulkifli Usman, Wakil Sekretaris Jenderal Dedi Miing Gumelar, Ketua DPW Partai Gelora DKI Jakarta Triwsaksana dan Kepala Biro Gelora Media Center Ahmad Sahal

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengatakan, pertemuan dengan Parti AMANAH membahas mengenai masalah geopolitik Asean. Juga dibahas kepemimpinan dan pergolakan partai Islam di Malaysia, serta partai politik di Indonesia.

“Saya jelaskan, di Indonesia itu partai politik itu terbagi dalam tiga kelompok, yakni kelompok kanan, kiri dan tengah yang terbagi dalam berbagai partai, termasuk partai-partai Islam,” ujar Anis Matta di Jakarta.

Hal ini, kata Anis Matta, menjadi pijakan bagi Partai Gelora dalam mengelola partai, karena kami ingin mewakili populasi, yang kami sebut dengan semangat Indonesia.

“Jadi Partai Gelora harus mewakili populasi, tidak bisa mewakili kelompok, karena itu mewakili semangat Indonesia,” katanya.

Anis Matta menegaskan, cara berpikir Partai Gelora adalah insider, bukan outsider dalam rangka menjaga keberlangsungan masa depan Indonesia.

“Karena mewakili populasi itu, yang bisa menjaga Indonesia. Itulah semangat Indonesia, bukan semangat mewakili kelompok,” tegasnya.

**Baca Juga: Hindari Polarisasi, Anis Matta: Semua Capres Bisa Perjuangkan Agenda Keumatan

Naib Presiden Parti AMANAH Dato’ Wira Haji Mahfuz Omar mengatakan, kedatangan ke Indonesia dalam rangka lawatan silahturhami untuk meningkatkan kerjasama dengan parpol di Indonesia.

“Alhamduillah, saya datang dalam lawatan di Indonesia ini untuk meningkatkan hubungan silahturahmi dengan rekan-rekan di Indonesia. Hari ini saya ada di kantor Partai Gelora yang dipimpin Pak Anis Matta,” kata Dato’ Wira Haji Mahfuz Omar.

Mahfuz Omar mengaku sengaja menemui Anis Matta, karena Ketua Umum Partai Gelora itu memiliki pengalaman dan kematangan dalam berpolitik, terbukti mampu meloloskan Partai Gelora sebagai peserta Pemilu 2024.

“Saya mengucapkan taniah kepada Pak Anis Matta yang mampu memposisikan partai ini dalam arus perdana politik di Indonesia. Saya mendoakan Pak Anis Matta mampu berjaya dalam Pemilu mendatang ini,” katanya.

Dengan berjaya di Pemilu 2024, Naib Presiden Parti AMANAH berharap Anis Matta dan Partai Gelora dapat dalam meneruskan jalinan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia yang sudah berjalan baik selama ini.

“Sekali lagi saya mengucapkan taniah untuk Pak Anis Matta dan Partai Gelora akan mampu berjaya dalam Pemilu mendatang ini. Dapat meneruskan jalinan hubungan antara Indonesia dengan Malaysia yang baik,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta semua pihak agar terlibat dalam proses sirkulasi kepemimpinan di 2024.

Hal ini mengingat waktu pendaftaran dan masa kampanye calon presiden (capres) sangat pendek, maka harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar tujuan dalam transisi kepemimpinan bisa tercapai.

“Kita harus memanfaatkan situasi saat ini, dimanfaatkan sebaik-baiknya agar tujuan proses kepemimpinan yang baik ini, dengan waktu paling transisi yang pendek bisa tercapai,” kata Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Jelang Final Terbentuknya Koalisi Capres 2024’, di Jakarta, Rabu (20/9/2023) sore.

Fahri mengajak semua pihak untuk terlibat dalam proses sirkulasi kepemimpinan saat ini, yang mengusung tema penting, yaitu politik rekonsiliasi dan politik legacy.

“Karena waktu yang sangat pendek ini, kita sebelumnya sudah mengusulkan agar koalisi besar dipertahankan dengan platform politiknya sangat positif, yaitu rekonsiliasi dan legacy,” katanya.

Menurut Fahri, politik rekonsiliasi adalah ikhtiar dalam membangun rekonsiliasi nasional yang telah digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto harus dilanjutkan, meskipun masih tetap ada kubu-kubuan.

“Pemerintahan Jokowi (Jokowi) yang 10 tahun sudah berhasil mengelola pemerintahan dan sukses dalam bidang ekonomi bisa diteruskan dan tidak boleh ditinggalkan begitu saja, siapapun pemimpinnya. Itu legacy yang harus dilanjutkan,” tegas Fahri.

Sebab, dalam proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung dan Ibu Kota Nusantara (IKN) misalnya, pembangunannya telah menghabiskan uang rakyat yang nilainya mencapai ratusan triliun.

“Jadi tidak boleh ditinggalkan begitu saja, karena ongkosnya mahal sekali, itu adalah uang rakyat. Ini yang harus dipahami semua, bahwa berpikirnya itu tetap harus kepentingan nasional,” ujarnya.

Fahri Hamzah menyebut bahwa Prabowo sepakat untuk melanjutkan dua tema penting bangsa saat ini, yaitu rekonsiliasi dan legacy yang telah dilakukan Presiden Jokowi dengan membentuk Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Prabowo, kata Fahri, merupakan satu-satunya figur dalam kabinet Jokowi yang paling siap meneruskan pemerintahan dan rencana kerja pemerintahan Jokowi.

“Kami optimis, Pak Prabowo akan memenangkan Pilpres 2024 ini, sebab elektabilitas Prabowo tinggi, yang didukung suara pendukung Jokowi,” katanya.

Fahri menilai Prabowo sudah berada di dalam rel yang benar yaitu baik secara rekonsiliasi maupun legacy, sementara kandidat lain tidak memenuhi syarat. Tinggal menentukan calon wakil presiden yang akan dibahas para pimpinan partai politik dalam waktu dekat.

**Baca Juga: Siap Menangkan Prabowo, Partai Gelora Yakin Dapat Efek Ekor Jas di Pemilu 2024

Anggota Dewan Pembina DPP Gerindra Andre Rosiade menegaskan, Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto akan melanjutkan pemerintahan Jokowi, apabila terpilih sebagai Presiden RI ke-8 di 2024. Sebab, Prabowo sudah menegaskan, bahwa dirinya bagian dari tim Jokowi.

“Jokowi selama ini sudah meletakkan fondasi dan percepatan program-program yang sudah dilakukan Jokowi. Intinya kita di Koalisi Indonesia Maju ingin melanjutkan pemerintahan Jokowi,” ujar Andre.

Sedangkan menyangkut cawapres akan ditentukan bersama para pimpinan parpol, setelah Partai Demokrat mengumumkan secara resmi dukungannya ke Prabowo pada Rapimnas, Kamis (21/9/2023).

“Jadi cawapres Pak Prabowo itu syaratnya bisa meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo. Lalu, membantu Pak Prabowo dan bisa bekerjasama dalam rangka melanjutkan keberhasilan Jokowi dan cawapres yang disetujui didukung oleh partai pendukung dan pengusung Pak Prabowo,” katanya.

Jokowi Penentu

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan, ada tiga bakal cawapres yang mendampingi Prabowo Subianto, yakni Erick Thohir, Airlangga Hartarto dan Gibran Rakabuming Raka.

Qodari membeberkan analisis mengapa cawapres Prabowo tak kunjung diumumkan. Menurutnya, Prabowo masih mempertimbangkan beberapa hal.

“Problem nomor satu di kubu Prabowo, bersifat kualitatif, artinya masing-masing ada kelebihan, misal ET disurvei cawapres tertinggi sekarang. Tapi suara PAN relatif kecil hasil Pemilu 2019 dan survei. Sementara Golkar kursi besar tapi elektabilitas Airlangga kecil. Jadi ini mau ambil yang mana? Masing-masing ada lebih dan kurangnya,” kata Qodari.

Karena itu, kata Qodari, ada satu variabel terhadap kasus cawapres Prabowo yaitu mencari jalan tengah di antara PAN, Golkar dan Demokrat. Gibran bisa menjadi alternatif karena dia bukan kader Golkar, PAN dan Demokrat.

“Kelebihannya, dia (Gibran) dari Jateng di mana suara Jateng basis PDIP tapi juga basis Jokowi. Jadi ada harapan kalau Gibran dipilih, separuh suara Ganjar bisa direbut,” kata Qodari.

Namun, Gibran terganjal syarat capres-cawapres yang minimal berusia 40 tahun karena masih berusia 35 tahun. Akan tetapi, syarat ini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi sehingga Prabowo diperkirakan akan menunggu bagaimana putusan MK.

“Dalam kasus Prabowo ini, ada lagi satu variabel yakni menunggu masalah MK. Kalau MK sudah keluar, saya rasa sudah dekat dengan pengambilan keputusan. Yang paling cepat Ganjar dengan Mahfud MD, paling akhir kubu Prabowo entah Gibran, Erick, Airlangga atau nama lain,” jelas dia.

Qodari mengatakan, jika MK memutus mengabulkan syarat batas usia capres dan cawapres, maka akan menimbulkan gempa politik. Putusan MK ini akan langsung mengubah peta politik.

“Keputusan MK keluar, ini bisa timbulkan gempa, Gugatan soal Gibran dikabulkan, akan menimbulkan gempa politik 9 magnitudo karena sangat mengubah konstelasi,” katanya.

Pertama, Gibran dinilai mampu mengambil separuh suara Ganjar dan kedua berpengaruh pada pemenangan capres.

“Kalau peta suara sebenarnya bukan 3 kandidat capres tapi Jokowi. Peta dari opini publik yang puas atau tidak dengan Jokowi. Mereka yang puas sekitar 80 persen dan yang tidak 20 persen,” kata Qodari.

“Karena itu, pasar suara Anies itu ya cuma sekitar 15-20, sisanya diperebutkan Ganjar dan Prabowo, makanya angkanya beda tipis,” tutur dia.

Lebih jauh, Qodari memprediksi capres yang mempunyai aura Jokowi paling kuat yang akan menang di 2024.

“Yang akan menang yang aura Jokowinya paling kental, makanya itu berusaha direbut dengan gambar dan momentum. Saya bayangkan kalau Gibran maju jadi wapres, Ganjar dan Prabowo itu yang 80 persen suara Jokowi akan melimpah, banjir ke suara ke pasangan yang ada Gibrannya,” kata Qodari.

“Makanya penentu Pemilu Indonesia tetap Pak Jokowi baik dari elektoral, dan baik dinamika,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti. Ia mengatakan, untuk menetapkan cawapres saat ini diperlukan lima syarat, dimana empat syarat bersifat umum dan satu syarat tambahan.

Pertama adalah elektabilitas, kedua isi tas, ketiga punya asosiasi kuat dengan organisasi keagamaan di Indonesia seperti Nahdatul Ulama dan Muhammdiyah, dan keempat adalah bagian dari elite politik.

“Nah, kalau syarat kelima itu tentatif harus ada restu dari Jokowi. Ini menentukan banget kali ini, di koalisinya Pak Prabowo. Menurut saya, derajatnya yang pertama itu restu Pak Jokowi. Jadi 40 persen restu Pak Jokowi, dan 10 persen, 10 persen itu lagi restu yang lain. Tetapi yang paling penting restunya Pak Jokowi,” tegas Ray Rangkuti.(Tim K6)

Kabar6-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, bahwa kepemimpinan Prabowo Subianto nantinya akan membawa Indonesia ke dalam babak sejarah baru, jika terpilih sebagai Presiden RI di 2024 .

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam konferensi pers setelah pertamuan pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju
di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (14/9/2023) malam.

Dalam pertemuan ini, bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto gagasanya untuk menjadi agenda bersama ke depan.

“Saya tawarkan suatu agenda bangsa untuk dijadikan suatu acuan, landasan untuk dibahas, dan nanti masing-masing partai akan mengirim pakar-pakarnya,” kata Prabowo

Prabowo mengatakan, dalam pertemuan dibahas langkah ke depan terkait dengan program di koalisi menyongsong pemilu 2024. Yakni membahas 12 program utama yang akan ditawarkan kepada masyarakat.

“Kita berkumpul pimpinan KIM dan kita brainstorming dan tadi dibahas langkah yang akan kita tempuh, dan saya tawarkan suatu agenda bangsa untuk dijadikan suatu acuan, landasan untuk dibahas, dan nanti masing-masing partai akan mengirim pakar-pakarnya,” kata Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan tersebut, Anis Matta menyebut dalam pertemuan Prabowo menyampaikan gagasan kepemimpinan. Ada tiga hal yang ditekankan oleh Prabowo.

“Saya hanya ingin menambahkan tiga kata setelah mendengarkan presentasi calon presiden kita Pak Prabowo,” kata Anis Matta.

Menurut Anis Matta, gagasan yang disampaikan Prabowo merupakan agenda persatuan, dimana memadukan pertumbuhan dan keadilan sosial.

“Yang kedua, saya yakin betul bahwa agenda ini kalau dijalankan secara konsisten Insyaallah akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara super power baru,” sambungnya.

Anis Matta yakin di bawah kepemimpinan Prabowo nantinya Indonesia akan mencetak sejarah baru. Karena itu, ia optimistis kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang.

“Jadi poin yang ketiga adalah bahwa kepemimpinan Pak Prabowo Insyaallah tahun 2024 yang akan datang, akan menjadi babak sejarah baru bagi Indonesia,” tuturnya.

**Baca Juga: Siap Menangkan Prabowo, Partai Gelora Yakin Dapat Efek Ekor Jas di Pemilu 2024

Ketua Umum Partai Gelora ini menambahkan, pertemuan KIM adalah pertemuan politik jalan tengah untuk persatuan Indonesia. Anis Matta mengapresiasi langkah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang telah memfalitasi pertemuan tersebut.

“Terima kasih, Pak Airlangga Hartarto dan rekan-rekan Partai Golkar yang telah menjadi tuan rumah pertemuan yang hangat malam ini. Semoga Allah meridhoi perjuangan kita mewujudkan Indonesia sebagai superpower baru bersama Pak Prabowo Subianto,” tandas Anis Matta.

Dalam pertemuan ini, Anis Matta didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora mengatakan, Prabowo Subianto adalah tokoh pemersatu bangsa. Hal ini sesuai dengan kebutuhan Indonesia dalam menghadapi tantangan ke depan.

Fahri Hamzah mengatakan, tantangan global ke depan kian kompleks. Sehingga, diperlukan tokoh terbaik untuk memimpin langkah Indonesia.

“Kita memerlukan tokoh pemersatu dan Pak Prabowo telah membuktikan dirinya dalam sejarah sebagai tokoh pemersatu,” katnya.

Untuk itu, Fahri tanpa ragu mengajak kepada setiap petinggi partai politik untuk memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk menjadi Presiden Indonesia, melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

“Ini waktunya Pak Prabowo, kita beri kesempatan kepada Pak Prabowo dan kita semua bersatu untuk mendukung Pak Prabowo dalam pemilu 2024,” katanya.

Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini menegaskan tidak ada salahnya para elite politik melakukan rekonsiliasi besar untuk kemajuan bangsa dan negara.

“Tidak ada salahnya satu bangsa itu melakukan rekonsiliasi besar, menyatukan elitnya, sehingga kita bisa melawan apapun tantangan yang akan datang yang tidak mudah di masa yang akan datang,” pungkasnya

Usai pertemuan ini, koalisi pro-Prabowo akan membentuk tim pakar untuk merumuskan program-program yang akan dijalankan Prabowo apabila sukses menjadi Presiden RI nantinya. Intinya, program itu bakal meneruskan prestasi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Intinya landasan kuat yang sudah dicapai pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, landasan ekonominya sudah kuat, diakui seluruh dunia, prestasi yang tercapai. Momentum ini kita akan amanken (amankan-red), pertahanken (pertahankan-red), untuk menjadi suatu landasan untuk meneruskan pembangunan bangsa,” kata Prabowo.

Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra dan Menteri Pertahanan ini optimis melihat masa depan Indonesia. Indikatornya adalah posisi Indonesia menguat terus di kancah global dan rakyat Indonesia segera sejahtera.

Pertemuan ketua umum koalisi parpol yang tergabung dalam KIM ini digelar di kantor DPP Partai Golkar ini juga dihadiri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, serta pengurus parpol KIM lainnya.(Tim K6)

Kabar6-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Kabupaten Tangerang menanggapi isu terkait hengkangnya kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berinisial WYM yang kini menjabat Anggota DPRD Kabupaten Tangerang.

Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Tangerang Sukardin mengatakan, pihaknya secara tegas menampik isu yang tengah ramai beredar di media massa tersebut.

Hingga saat ini, dirinya belum mendapatkan informasi secara pasti terkait hengkangnya WYM dari PKS ke partai Gelora.

“Sampai sekarang saya belum dapat info tentang hal itu. Namun jika memang benar hal itu terjadi, tentunya partai Gelora akan mempertimbangkan dengan sangat matang,” ungkap Sukardin, kepada awak media, Kamis (14/09/2023).

Sukardin menegaskan, kewenangan penerimaan maupun penggantian Bakal Calon Anggota Dewan (BCAD) berada di pusat.

**Baca Juga: Gelar Deklarasi Bersama, Sukardin : Gelora Kabupaten Tangerang Siap Dukung Prabowo pada Pilpres 2024

Gelora Kabupaten Tangerang, kata dia, hanya menjalankan tugas sesuai dengan perintah pimpinan, mengingat saat ini juga tengah berlangsung proses tahapan Daftar Calon Sementara (DCS) di KPU.

“Kami disini hanya mengajukan nama- nama BCAD, adapun untuk keputusan akhir diterima atau ditolak termasuk penentuan nomor urut itu ranahnya pusat. Kalau benar WYM memilih Gelora sebagai kendaraan politiknya untuk maju di Pileg nanti, tentu dengan senang hati kami terima,” katanya.

Ditambahkannya, beberapa waktu lalu pihaknya mengaku memang pernah bertemu dengan WYM bersama Timnya di sebuah restoran yang berada di bilangan CitraRaya, Kabupaten Tangerang.

Dalam pertemuan itu ada sejumlah hal yang dibahas, termasuk rencana WYM yang ingin bergabung di partai besutan Anis Matta ini.

“Hanya saja, rencana itu akan dilakukan pada saat mendekati proses tahapan DCT. Tapi sampai sekarang saya sendiri belum dapat info lagi dari beliau apakah benar gabung ke Gelora atau enggak,” tandasnya.(Tim K6)

Kabar6-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, bahwa tidak boleh ada satu calon presiden (capres) yang berhak mengklaim dirinya didukung oleh umat di dalam kontenstasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Saya ingin menegaskan satu hal yang sangat prinsip, bahwa dalam konteks Pilpres kita saat ini, tidak ada satu capres pun, siapapun dia yang bisa mengklaim dirinya, bahwa dia adalah satu-satunya “capres umat”,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (12/9/2023).

Pernyataan itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode #13 dengan tema “Adakah Capres Umat dalam Pilpres 2024?” yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (11/9/2023) malam.

Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar, Anis Matta menilai apabila ada salah satu capres yang mengaku didukung oleh umat, maka dipastikan akan menggunakan politik identitas dalam tema kampanye-kampanyenya.

Hal ini dikuatirkan akan menimbulkan polarisasi poltik dan pembelahan di masyarakat akan semakin dalam lagi. Sebab, akan menimbulkan dampak yang fatal seperti pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019.

“Jadi tidak boleh ada satupun capres yang boleh mengklaim dirinya sebagai capres umat. Ini yang perlu saya garis bawahi, karena kita akan menyaksikan orang akan kembali menggunakan politik identitas untuk melakukan kampanye besar-besaran. Padahal itu sebenarnya, adalah satu penyederhanaan yang bisa punya dampak yang fatal seperti pada Pilpres sebelumnya,” ujar Anis Matta.

Menurut Anis Matta, umat sekarang ini yang justru harus memaksakan agendanya kepada para capres, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan agar diperjuangkan. Bukan sebaliknya dimanfaatkan sebagai pendorong ‘mobil mogok’ oleh satu capres seperti selama ini saat ada hajatan politik.

“Justru umat sekarang ini yang harus memaksakan agendanya kepada seluruh calon presiden agar memperjuangkan agenda umat Islam di Indonesia. Maka kita persilahkan semua capres memperjuangkan agenda umat,” tegas Anis Matta.

Dengan demikian, kata Ketua Umum Partai Gelora ini, tidak ada satu capres yang mengklaim dirinya sebagai satu-satunya representasi umat Islam. “Semua capres bisa memperjuangkan agenda umat,” tandasnya.

**Baca Juga: Deklarasikan Dukungan Partai Gelora, Anis Matta: Prabowo Pemimpin yang Kuat dan Rendah Hati

Anis Matta mengingatkan, bahwa dinamika politik saat ini mengalami perubahan yang cepat, dan terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan seperti yang terjadi dalam Pilpres 2009 lalu.

“Waktu itu, dua organisasi besar Islam di Indonesia jadi pucuk pimpinannya. Ketua MPR-nya Pak Amien Rais itu Muhammadiyah dan Presidennya Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) itu NU (Nahdatul Ulama), ditambah Ketua DPR-nya Pak Akbar Tanjung dari HMI. Itu dianggap mewakili seluruh umat, karena bisa memberikan manfaat ke publik yang terbesar, ” katanya.

Sebab, ketika berbicara tentang Indonesia, maka tidak bisa dilepaskan dari umat Islam. Sebab, umat Islam adalah mayoritas penduduk Indonesia. Sehingga ketika bicara Indonesia, maka juga berbicara tentang umat Islam secara keluruhan, dan bukan mewakili kelompok kecil

“Karena itu kita tunduk pada nilai dasar ini, yaitu manfaat publik. Karena orang yang duduk disitu tidak mewakili kelompok kecil, tapi semua. Maka bahaya sekali ketika mencalonkan seseorang yang menggunakan pendekatan sempit untuk membuat kampanye. Itu bahaya, karena kita akan mengalami benturan demi benturan, dan benturan akan terlalu banyak,” ungkapnya.

Anis Matta berharap agar semua pihak bisa mencari akar persoalan-persoalan yang selama ini terjadi lebih dalam lagi. Ia menilai ada tiga hal yang bisa membuat selama ini, kita menjadi salam paham.

Pertama adalah tabiat agama, kedua adalah tabiat negara dan yang ketiga adalah tabiat politik. “Jadi yang ingin saya jelaskan, bahwa pada akhirnya banyak orang yang justru merusak agama, kalau kita menggunakan pendekatan sempit dalam kampanye. Sebab, kandungan agama adalah kebenaran dan abadi,” katanya.

Karena itu, lanjut Anis Matta, dalam proses politik seperti Pilpres saat ini, perlu upaya untuk mempertemukan agama dan negara.

“Seperti saya jelaskan tadi, kandungan agama itu adalah kebenaran dan abadi, dia akan terus bertumbuh didukung oleh negara atau tidak. Kekuatannya akan sangat dinamis untuk melindungi agama. Tetapi ketika berbicara tabiat politik, kita ingin semua proses politik itu menggunakan negara untuk menciptakan satu lingkungan kehidupan yang membuat orang dekat kepada agama sekarang,” ujarnya.

Namun, Anis Matta tidak bisa mencegah apabila ada satu capres yang ingin menggunakan kekuatan agama untuk mereprestasikan dukungan umat. Tapi publik juga bisa menilai apa tujuan sebenarnya, yakni ingin menghindari manfaat terbesar bagi orang banyak atau umat.

“Semua capres sekarang menjadi sholeh, tetapi kita bisa menilai kemampuan orang untuk mendelivery, apakah dia bisa mendatangkan manfaat lebih besar atau tidak. Meski secara subyektif kita mendukung Pak Prabowo, karena dia kita nilai bisa mendatangkan manfaat lebih besar untuk umat. Tapi kita ingin mempersilahkan semua capres ini untuk memperjuangkan agenda umat. Dan umat harus memaksakan agendanya kepada seluruh capres diperjuangkan, sehingga tidak ada lagi klaim sebagai satu-satunya representasi umat,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai (Gelombang Rakyat) Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengaku jenuh dengan kebisingan politik di tingkat elit, yang selama ini dilakukan para calon presiden (Capres).

Karenanya, ia mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang bakal memajukan jadwal pendaftaran pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden di pemilihan presoiden (Pilpres) 2024, yakni 9 hari lebih awal, dari 19 November 2023 menjadi 10 November 2023.

“Itu berita baik karena seharusnya memang kebisingan para capres itu harus dihentikan, (dengan) masuk kepada prosedur penjadwalan yang lebih real,” ungkap Fahri dalam keterangannya, Selasa (11/9/2023).

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah usai menjadi pembicara dalam sebuah seminar yang digelar Aliansi Pemuda Hindu Bali (APHB) Badung di Puspem Badung, Minggu (10/9/2023) sore.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, KPU RI merujuk UU Nomor 7 Tahun 2023 berkenaan Penetapan Perppu 1/2022 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Hal ini mengatur kampanye Pemilu harus sudah dilakukan 25 hari setelah Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Legislatif ditetapkan. Sementara dihitung dari penetapan DCT Paslon Presiden-Wapres, kampanye digelar pasca 15 harinya.

Untuk itu, KPU RI memajukan tanggal pendaftaran paslon presiden-wapres dari 19 November 2023 menjadi 10 November 2023. Sebab, tahapan final pencalonan anggota legislatif berakhir pada 3 November 2023 dan Presiden-Wapres berakhir pada 13 November 2023.

Lebih lanjut, Fahri Hamzah menyebut kalau masa pendaftaran paslon presiden-wapres tepat tersisa satu bulan lagi. Menurutnya , waktu yang semakin mepet ini mampu mengakselerasi konstelasi politik agar segera menuju ranah politik gagasan alih-alih bising seperti saat ini.

“Kebisingan politik di tingkat elit ini, dipicu oleh ‘kontestasi perasaan’. Dimana para elit saling menyalahkan, menuduh satu sama lain, dan memantik SARA,” ujar Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini.

Penawar dari atmosfer politik semacam ini, kata Fahri, adalah dialog dan debat berbasis gagasan. Kalau seseorang itu mau jadi pemimpin, apa yang mau dia bawa sebagai pemimpin.

“Itu yang penting menurut saya. Itu (jadwal pendaftaran Pilpres dimajukan) justru bagus,” tegas Fahri lagi.

Terkait pemajuan jadwal pendaftaran Pilpres ini, Fahri justru menganggapnya masih tanggung. Lantaran, hal yang sama tidak sekalian dilakukan untuk proses pencalonan anggota Legislatif, baik DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Kita juga mendorong KPU agar menjadwalkan hal yang sama untuk Anggota DPR RI, DPD RI, dan juga DPRD sehingga kontestasi gagasan di antara kandidat lebih diutamakan daripada kontestasi perasaan yang selama ini muncul,” pungkas bakal Caleg DPR RI yang didaftaran Partai Gelora pada Daerah Pemilihan (Dapil) NTB 1/Kota Mataram tersebut.

Kata Fahri, seminar yang paling berkesan yang pernah ia ikuti terjadi di kala masih usia SMA. Ia memastikan seminar dengan subtema ‘Arah Kebijakan, Partisipasi dan Agenda Pemberdayaan Generasi Muda dalam Pembangunan Negara’ berkesan sama.

Fahri menyebut bangsa ini sedang berada di fase ketiga. Dua fase sebelumnya adalah fase kekuatan narasi di era Orde Lama. Kemudian, fase kekuatan institusi di Orde Baru. Kini, generasi muda memiliki kekuatan imajinasi yang bisa mengubah dunia.

Dalam kunjungan ke Bali, Fahri Hamzah menyempatkan mampir ke Puspem Badung, bertemu ratusan pelajar dari berbagai sekolah menengah atas dan kejuruan di Kabupaten Badung.

“Bali tidak jauh dari tempat lahir saya di Sumbawa. Punya darah orang Lombok dan juga orang Bali sebagian, serasa berada di keluarga sendiri,” kata Fahri membuka kuliah singkatnya dalam seminar ‘Membangun Masa Depan Indonesia’.(Tim K6)