Kabar6-Kordapil Banten III sekaligus Caleg DPR RI Sarah Azzahra dari partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) bersama Tim Relawan yang dinamai Tim SAR mengakhiri kegiatan kampanye nya dengan pawai keliling.

Pawai dilakukan di Tangerang Raya, dimulai dari Legok, menyusuri Kabupaten, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, sampai berakhir di Legok lagi.

Sarah Azzahra caleg DPR RI dari Partai Gelora Indonesia untuk dapil Banten III mengikuti kegiatan masa kampanye yang ditetapkan oleh KPU mulai dari tanggal 28 November 2023 – 10 Febuari 2024 dengan baik dan benar.

“Alhamdulillah saya pada hari ini tanggal 10 Febuari 2024 saya mengakhiri masa kampanye saya dengan pawai keliling Tangerang raya yang dimulai dari Kecamatan Legok menyusuri Kabupaten Tangerang lalu ke Kota Tangerang lanjut Kota Tangerang Selatan dan kembali lagi ke kecamatan Legok,” ungkap Caleg DPR RI Sarah Azzahra, Sabtu (10/2/2024).

Lanjutnya, “Saya dihari terakhir masa kampanye selalu tegak lurus sesuai arahan dari pusat yaitu langsung bersumber dari Bapak Anis Matta yang mempunyai visi untuk Indonesia bebas buta Huruf Al-Qur’an dan di Tangerang raya saya akan berjuang untuk mewujudkan Tangerang raya bebas buta huruf Al-Qur’an.”

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta mengatakan, program pemberantasan buta huruf Al-Qur’an akan menjadi salah satu agenda utama yang akan diperjuangkan Partai Gelora, apabila lolos ke Senayan pada Pemilu 2024 mendatang.

**Baca Juga: 6 Hari Jelang Masa Pencoblosan, Caleg Gelora Gelar Do’a Bersama

Hari Sabtu (10/2/24) Sarah caleg DPR RI nomor urut 1 dari Partai Gelora Indonesia mengadakan pawai keliling Tangerang Raya untuk menutup masa kampanye pemilu Raya 2024. Pada pertemuan kali ini juga Sarah mensosialisasikan cara pencoblosan Pemilu 14 Febuari Mendatang dan menghimbau untuk masyarakat agar tidak Golput.

“Saya di hari terakhir masa kampanye ini selalu mengingatkan kepada semua masyarakat untuk jangan Golput, gunakan hak suaranya pada tanggal 14 Febuari 2024 dan saya mensosialisasikan cara pencoblosan,”  tutupnya.

Sarah Azzahra menjadi calon Anggota Legislatif DPR RI dari partai Gelora Indonesia dengan nomor urut 1 untuk dapil Banten III (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan) yang akan ikut bertarung di pemilu Raya 14 Febuari 2024 mendatang.(Red)

Kabar6-Pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo yang menyebut adanya jenderal mencla-mencle terkait arah dukungan di Pilpres 2024, kena ‘kick’ balik politisi Partai Gelora Fahri Hamzah.

Kata Fahri, Ganjar adalah petugas partai sehingga kesulitan menggunakan akal budinya secara merdeka.

“Ganjar itu petugas partai, jadi dia kesulitan menggunakan seluruh akal budinya secara merdeka,” kata Fahri Hamzah melalui keterangan tertulisnya, Jumat (9/2/2024).

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu lantas mempertanyakan kepada Ganjar terkait dukungan di Pilpres 2009 untuk Prabowo Subianto.

Menurut Fahri, pada 2009 lalu, eks Gubernur Jawa Tengah itu merupakan Tim sukses (timses) Prabowo Subianto.

“Kan bisa tanya Pak Ganjar, kenapa beliau dulu (Pilpres 2009) mendukung Pak Prabowo dalam tim sukses saat jadi wakil ibu Mega tahun 2009,” kata dia lagi.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu juga mengungkit Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mendukung Prabowo agar rekonsiliasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan Megawati juga sempat hadir saat Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo membangun patung Soekarno di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

“Ibu Mega mendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi rekonsiliasi dan menjadi Menteri Pertahanan, serta hadir di Kementerian Pertahanan untuk kegiatan yang dibuat oleh Pak Prabowo, termasuk ketika Pak Prabowo membangunkan Bung Karno patung berkuda di depan halaman Kemenhan,” jelasnya.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo dalam sambutannya saat menghadiri deklarasi dukungan PP Polri, di De Tjolomadoe, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Rabu (7/2/2024) berbicara terkait adanya sikap mencla-mencle dari 3 orang jenderal.

**Baca Juga: 6 Hari Jelang Masa Pencoblosan, Caleg Gelora Gelar Do’a Bersama

Ganjar menyoroti pada Pemilu 2019, ada tokoh jenderal yang mengatakan untuk tidak memilih calon tertentu, karena latar belakangnya. Namun di Pilpres 2024 ini, mereka para jenderal tersebut berada di kubu calon tersebut.

“Dua pemilu lalu, jenderal bintang 4 mengatakan ‘dia saya yang mecat’, begitu katanya. dalam salah satu diskusi kecil disampaikan, ‘bagaimana orang memilih itu, catatan sejarahnya begini psikologinya begini dan dipecat’. Itu mereka menyampaikan,” jelasnya.

“Bahkan satu lagi mengatakan, ‘hei pensiunan TNI, anda bodoh kalau milih orang yang kita pecat’. Dan tiga-tiganya orang yang ngomong itu sekarang berada pada kubu di sana,” sambung Ganjar lagi.

Bahkan, Ganjar terang-terangan menyebut nama para jenderal yang dimaksudnya adalah Jenderal (Purn) Wiranto, Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, dan Jenderal (Purn) Agum Gumelar.

“Ada Pak Wiranto, ada Pak Agum, terakhir Pak Luhut kalau tidak salah menyampaikan dukungannya dan beliau-beliau ada rekamannya menyampaikan itu,” ungkapnya.(Tim K6)

Kabar6-Sukardin, Caleg DPRD Provinsi Banten menggelar kegiatan do’a bersama di halaman kantor DPD Partai Gelora Indonesia di kawasan Bizlink CitraRaya, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, pada Kamis (08/02/2024), malam.

Do’a bersama dihadiri ratusan tim pemenangan dari 14 kecamatan yang ada di Dapil Banten 4 atau Dapil Kabupaten Tangerang A tersebut dilakukan untuk memohon kelancaran dan kesuksesan saat masa pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024 mendatang.

Caleg nomor urut 1 yang juga Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Tangerang ini mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kader, simpatisan dan relawan untuk bekerja keras memenangkan Partai Gelora Indonesia pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Mari sama-sama menyatukan sikap dan tindakan, merapatkan barisan kita untuk menyambut kemenangan pada tanggal 14 Februari 2024,” ungkap Sukardin.

Diutarakannya, masa pencoblosan tinggal menghitung hari, artinya waktu tersisa sekitar 6 harian lagi dimana pada 10 Februari 2024 mendatang sudah memasuki masa tenang.

Untuk itu, seluruh tim harus terus bergerak kebawah bekerja keras dalam menjaring suara sebanyak-banyaknya di akar rumput guna meraih kemenangan partai bernomor urut 7 yang dipimpin Anis Matta tersebut.

“Pada malam hari ini saya merasa tenang saya dan kita semua telah berjuang selama 3 tahun terakhir dan alhamdulillah perjuangan kita sudah pada masa menikmati buahnya,” ujarnya.

**Baca Juga: RSUD Tigaraksa Diresmikan, Sukardin : Buah Karya Bang Zaki Patut Ditiru

Dalam kesempatan itu juga ia mengajak ratusan kader dan simpatisan serta relawan partai Gelora Indonesia Kabupaten Tangerang untuk sama sama mengusung program jangka panjang nya yaitu usaha bersama di bidang Koperasi.

“Inilah waktunya kita untuk memperbaiki kondisi yang telah terjadi supaya pembangunan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, tidak bergantung kepada orang-orang yang tidak amanah orang-orang yang zalim mudah- mudahan kita semua ini termasuk golongan orang-orang yang amanah,” ungkap Sukardin.

Janji dia, jika ia terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Banten secara langsung bagi masyarakat pemilihnya otomatis menjadi anggota koperasi dan hasil usaha bidang Koperasi tersebut akan dinikmati oleh seluruh anggota.

“Sebagai modal awal saya akan menginvestasikan anggaran sebesar Rp250 jutaan untuk pengadaan beras pada Koperasi itu, dan tentunya hasil usaha tersebut akan kembali ke anggota juga melalui pembagian sisa hasil usaha (SHU),” tandasnya. (Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, gagasan pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden atau wapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tentang makan siang gratis bukan saja orisinil dan baru bagi Indonesia, tapi ini adalah gagasan yang strategis.

“Makanya dalam debat, sulit dibantah. Tak ada statement yang tegas dari kedua lawan debat untuk mengatakan tidak setuju,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Senin (5/2/2024).

Pernyataan Fahri yang juga mantan Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Periode 2014-2019 ini mengomentari debat kelima Pilpres 2024 yang digelar KPU RI di JHCC, Jakarta, Minggu (4/2/2024) malam.

Tentang kritik capres 03 Ganjar Pranowo yang mengatakan, bahwa penanganan stunting terlambat dengan makan gratis, Fahri menilai kalau yang bersangkutan kurang memahami inti persoalan.

Inti persoalan anak-anak Indonesia adalah ‘kekurangan gizi kronis’, yang menyebabkan mereka mengalami stunting dan gizi buruk.

“Stunting merujuk pada pertumbuhan tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya (pendek) dan gangguan perkembangan otak. Sedangkan gizi buruk merujuk pada pertumbuhan berat badan yang tidak sesuai usianya (kurus),” terangnya lagi.

Bagaimana mengintervensinya, kata Fahri, dicegah dengan cara memberikan asupan makan bergizi untuk ibu hamil sampai melahirkan dan membesarkan. Oleh sebab itu, program Prabowo-Gibran adalah memberi bantuan makan bergizi untuk ibu hamil.

“Apakah yang sudah terlanjur stunting didiamkan saja? Tidak ada kata terlambat, karena pada dasarnya stunting adalah masalah kekurangan gizi. Ketika mereka masuk usia sekolah, program bantuan gizi melalui makan gratis di sekolah harus tetap dilakukan,” ujarnya.

Karena, menurut Fahri dengan gizi yang baik, selain akan membuat anak tumbuh sehat, juga akan menunjang perkembangan otak anak, dan pada akhirnya akan menperbaiki kinerja belajar anak.

Apalagi, banyak literatur akademik dan pengalaman empiris banyak negara yang telah membuktikannya.

“Makan siang gratis di sekolah ini juga akan mengurangi beban ekonomi orang tua, terutama dalam upaya memberikan makanan yang bergizi tinggi. Realitanya, sebagian besar keluarga miskin dan pra sejahtera tidak mampu menjangkau akses makanan bergizi,” bebernya.

**Baca Juga: Partai Gelora Gelar Dua Dialog Keumatan Sekaligus di 2 Lokasi pada Hari yang Sama

Lebih jauh, Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, itu mengatakan, program makan siang gratis ini akhirnya menjadi program yang praktis dalam mengatasi kemiskinan dan strategis bagi pembangunan generasi muda mendatang.

“Dari sisi demografi, saat ini kita memiliki peluang ‘bonus demografi’, dimana penduduk usia produktif kita lebih besar akan tetapi kualitas mereka masih sangat rendah. Kemampuan akademik rata-rata anak Indonesia begitu rendah dalam tes PISA (Programme for Interntional Student Assesment). Prevalensi Stunting masih 21,6%, di atas batas 20% yaitu angka darurat yang ditetapkan WHO,” kata Fahri memaparkan.

Dampaknya, kata Fahri Hamzah adalah angkatan kerja sebagian besar (60%) hanya mampu meluluskan pendidikan sampai SMP, sehingga produktifitas mereka tidak maksimal. Padahal bonus demografi yang dinikmati diperkirakan akan berakhir pada tahun 2035 nanti.

“Makanya perlu kebijakan yang cepat dan tepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Sehingga program makan siang gratis ini perlu didukung dan menjadi agenda nasional, yang tentunya disinergikan dengan program pendidikan dan kesehatan yang sudah ada, seperti peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan,” katanya.

Dengan program yang tepat dan menusuk jantung persoalan tersebut, insyaAllah akan lahir Generasi Emas yang siap membangun ekonomi dan mencapai Indonesia maju tahun 2045, demikian Caleg DPR RI dari Partai Gelora Indonesia untuk Dapil NTB I itu.(Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengajak seluruh pemilih Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di dua pemilihan presiden (Pilpres) lalu, yang masih ada di pasangan calon (paslon) 01 dan 03 segera merapat ke paslon 02.

Sebab, berbagai lembaga survei telah merilis hasil survei terbarunya yang memprediksi kemenangan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan elektabilitas lebih dari 50 persen.

Sehingga Pilpres 2024 diprediksi akan berlangsung satu putaran. Bahkan mayoritas pemilih, sekitar 84 persen ingin agar Pilpres 2024 diselesaikan dalam satu putaran.

“Saya sudah membaca semua survei, dan kemarin LSI telah menyampaikan surveinya. Paparan ini semakin menguatkan bahwa madzab, aliran atau semacam pandangan bersatunya Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah game changernya,” kata Fahri Hamzah dalam Gelora Talk bertajuk ‘Pilpres Satu Putaran, Pilihan Mayoritas Pemilih’, Rabu (31/1/2024) sore.

Hal ini juga menguatkan hasil temuannya di lapangan, dimana ia telah berkeliling di desa-desa di seluruh Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga ke kaki Gunung Tambora, menginginkan Prabowo-Gibran yang menjadi pemimpin di 2024.

“Saya sudah mutar-mutar, dan alhamduillah mereka berpandangan sama. Kita punya pemimpin-pemimpin yang bisa mengantarkan terjadinya rekonsiliasi. Sehingga apapun upaya yang ingin merusak Pak Prabowo dan Pak Jokowi, sulit dilakukan, dan bisa dibantah” katanya.

Menurut Fahri, Islam pada dasarnya juga telah mengajarkan hal yang menyatukan, bukan ideologi yang memecah belah. Sebab, Islam diciptakan sebagai umat pertengahan, sehingga apabila ada ektremis agama itu bukan berasal dari Islam.

Ia menyadari adanya kekecewaan dan mendadak radikal dari pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti budayawan Butet Kartaradjasa, karena tidak mendukung Ganjar Pranowo, calon presiden 03, padahal mereka mengklaim telah mengantarkan Jokowi menjabat selama dua periode.

Begitupun di Prabowo, dimana pendukung militan yang mengalihkan dukungan ke capres 01, Anies Baswedan, karena adanya kemarahan dari mereka melihat Prabowo bersatu dengan Jokowi sebagai hal yang tidak dapat diterima.

“Tapi rekonsiliasi ini sekarang terbukti, menjadi platform terbesar bangsa kita. Menurut saya, inilah cara kita membaca jiwa masyarakat kita dan rakyat menyambut gagasan ini,” katanya.

Dalam situasi sekarang, kata Fahri, menggabung elite nasional memang ada keperluan yang mendesak, agar bangsa Indonesia tidak terpecah belah dalam lingkaran konflik dan menjadi negara gagal.

“Saya menyakini ini adalah jalan yang benar tapi untuk memanggil kembali semua yang lari ke kanan dan kiri itu untuk kembali ke tengah dengan mendukung pasangan Prabowo-Gibran,” katanya.

Fahri mengungkapkan, dukungan dari basis-basis Jokowi dan Prabowo dalam dua Pilpres lalu ke pasangan Prabowo-Gibran, jelang hari pencoblosan pada 14 Pebuari 2024 semakin deras.

“Kenapa survei Prabowo-Gibran sudah 50,7 persen seperti disampaikan LSI, karena adanya perpindahan dukungan Pak Jokowi yang ada di Ganjar. Sementara basis-basis Pak Prabowo juga mulai kembali, setelah kita ajak diskusi dan beri penjelasan, dan mereka kembali,” katanya.

Saat ini, lanjut Fahri, masih ada basis pendukung Prabowo yang belum kembali adalah mereka yang militan, karena mereka menutup diri untuk berdiskusi dan berdebat mengenai rekonsiliasi.

“Mereka menolak secara militan, mereka marah sama Pak Prabowo, karena gabung sama Jokowi. Mereka merasa umat dihina. Sehingga saya katakan, jadi menurut anda pemimpin itu tidak boleh bersatu. Dia harus terus berperang, tidak ada lagi jalan damai. Tidak ada lagi namanya perdamaian, rekonsiliasi dan sebagainya. Jadi menurut anda pemimpin itu lebih baik bersengketa daripada gotong royong? Mereka tidak bisa menjawab” jelasnya.

Intinya pada basis militan pendukung Prabowo yang ada di 01 itu, menurut Fahri, didalam dirinya telah ditanamkan bibit-bibit kebencian, sehingga tidak menerima apabila ada perdamaian.

“Umat ini menurut mereka, kalau bisa ada dalam tekanan terus menerus, ada dalam ancaman dan tuduhan-tuduhan macam-macam. Tidak mau menerima kalau umat pada akhirnya seperti dalam perjanjian Hudaibiyah di zaman Rasulullah SAW. Jadi memang di kanan ini ada yang parah,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini terus berusaha mengajak pemilih militan Prabowo pada dua Pilpres lalu ini untuk berdialog, namun apabila masih bersikukuh dengan sikapnya, apa boleh buat.

“Kita lebih baik fokus menyusun agenda ke depan, karena krisis ada di depan mata kita. Kita harus berpikir kepentingan nasional, tanggal 14 Februari adalah hal yang strategis buat kita, sehingga kita berharap tidak ada gangguan. Itulah kenapa Partai Gelora mengkampanyekan satu putaran dan aklamasi karena dunia tidak sedang baik-baik saja,” pungkasnya.

Pilpres Satu Putaran

Sementara itu, peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby mengatakan, hasil survei LSI Denny JA yang menyebut pasangan nomor urut 2, Prabowo-Gibran berpotensi memenangi pilpres satu putaran, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

“Semua temuan survei di lapangan, metodenya bisa dipertanggungwabkan secara ilmiah. Mau satu putaran atau dua putaran, akan ditentukan oleh pemilik suara tanggal 14 Pebruari nanti. Tapi memang ada potensi, kandidat atau calon presiden yang memperoleh hasil dukungan diatas 50 persen,” ungkap Adjie Alfaraby.

Dengan dukungan mencapai 50,7 persen itu, kata Adjie, maka Pilpres berpotensi berlangsung satu putaran yang dinginkan oleh 84 persen pemilih, dan dimenangkan pasangan Prabowo-Gibran.

“Ada keinginan mayoritas publik agar Pilpres berlangsung satu putaran, supaya pemerintah fokus mengurusi kebutuhan masyarakat, dan menghindari terjadinya konflik,” katanya.

Adjie mengatakan, ada tren kenaikan siginifikan dari elektablitas nasional dari tiga survei yang dilakukan LSI Denny JA, terutama dalam survei terakhir di Desember 2023 hingga akhir Januari 2024.

“Ada tren kenaikan sebesar 7 persen dalam rentang satu bulan, dan apabila dalam kurun waktu 15 hari menuju tanggal 14 Pebruari, konsisten kenaikan antara 5-7 persen, maka memang pasangan 02 berpotensi menang satu putaran,” katanya.

LSI Denny JA, lanjut, sedang melakukan survei terakhir untuk periode terakhir, 15 hari menjelang penclobosan, untuk memastikan Pilpres akan berlangsung satu putaran.

“Kalau trennya masih terjaga, potensi satu putaran sangat besar. Kita tunggu tanggal 7 atau 8 Pebruari, nanti kita rilis hasil survei,” katanya

Sementara terkait elektablitas pasangan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, karena tingkat kepuasan terhadap Jokowi 80 persen, semakin lama elektabilitasnya semakin merosot hingga 19,7 persen.

“Pemilih 03 banyak yang berpindah ke 02, karena ada dalam satu isu atau ekosistem, apalagi Gibran diasosiakan dengan Jokowi,” katanya.

Sedangkan pasangan 01, Anies Baswedan-Muhamin Iskandar, memang ada kenaikan dengan elektabilitas 22,0 persen karena membawa isu perubahan. Namun, kenaikan elektabilitasnya itu, tidak signifikan

“Kecil suaranya, karena pemilih yang mengangkat isu perubahan lebih kecil dibanding pemilih yang menangkat isu keberlanjutan, karena memang tingkat kepuasan terhadap Jokowi tinggi. Jadi sejauh tidak terjadi hal-hal yang luar biasa, maka memang 01 sangat sulit untuk menang,” tegasnya.

**Baca Juga: Partai Gelora Gelar Dua Dialog Keumatan Sekaligus di 2 Lokasi pada Hari yang Sama

Hal senada disampaikan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran Hasan Nasbi. Ia mengatakan, mayoritas publik ingin pilpres satu putaran, berdasarkan survei internal, datanya jauh diatas 50,7 persen seperti yang ditemukan LSI Denny JA.

“Dari dulu saya sudah berteori, akan ada migrasi besar-besatan pemilik suara Pak Jokowi dari 03 ke 02. Tadinya saya berpikir akan berhenti pada 7 Januari, pasca debat justru ada gempa susulan,” kata Hasan Nasbi.

Pemilik suara Jokowi ini, kata Hasan, rupanya lama-lama tidak tahan dengan paslon 03, karena lama-lama ikut-ikutan menjadi ‘kaum pemuja negara api; menjadi pemarah seperti paslon 01.

“Paslon 03 sekarang isinya jadi marah-marah seperti 01, ‘pemuja negara api’. Padahal secara natural masyarakat kita itu, bukan pemarah, bukan membeci orang setiap hari, memaki-maki Pak Jokowi di mana-mana. Lama-lama mereka nggak tahan,” ujarnya.

Migrasi besar-besaran pemilih 03 ke 02 ini, kata Hasan, menyebabkan potensi menang satu putaran makin terbuka lebar, karena sikap pendukung paslon 03 tidak mencerminkan peradaban orang timur.

“Pak Jokowi sampai disebut binatang dalam kampanye terbuka, oleh orang yang mengaku budayawan. Ini menambah daftar migrasi dan gempa susulan terus,” katanya.

Pendiri Lembaga Survei Cyrus Network ini mengatakan, pemilih 03 yang melakukan migrasi besar-besar ke 02 adalah pemilih PDIP, namun pilihan partainya tetap sama. Tetapi hasil suara 03 di Pilpres 2024, diprediksi akan kalah jauh dari suara PDIP yang dihasilkan di Pemilu 2024.

“Ini memang temuan paling unik dari survei, pilihan capresnya ke 02, ke Prabowo, tetapi pilihan partainya yang beda, tetap ke PDIP. Artinya, suara Ganjar kalah jauh dari PDIP, suara PDIP akan jauh lebih besar dari suara Ganjar,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah, mengajak masyarakat untuk menggunakan akal sehat dan kepala dingin saat memilih presiden pada pemilihan presiden (pilpres) yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024.

Menurutnya, Indonesia saat ini membutuhkan jalan tengah berupa rekonsiliasi dan persatuan nasional, yang akan menjadi penentu sejarah bangsa ke depan.

Fahri menjelaskan bahwa jalan tengah yang dimaksudnya adalah upaya untuk bersatu tanpa kecenderungan ekstrem ke arah kanan atau kiri, dengan memprioritaskan kepentingan rakyat.

Ia menekankan bahwa pendekatan tersebut terlihat jelas dalam proses bersatunya Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

“(Mereka) ini adalah dua tokoh besar. Orang hebat dua-duanya, yang selama ini oleh politik dibuat saling bertengkar, sekarang kita buat mereka bersatu,” ujar Fahri dalam keterangannya, Rabu (31/1/2024).

Menurutnya, efek dari persatuan kedua tokoh tersebut sangat luar biasa karena telah menghasilkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi pengubah permainan, menciptakan dampak positif pada perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan.

Fahri juga menyoroti relevansi langkah-langkah program kerja yang diusung oleh pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran dalam melanjutkan upaya mendorong kemajuan negara.

Ia mengatakan, melalui langkah-langkah tersebut, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara yang diperhitungkan secara global.

“Hal seperti hilirisasi, serta rencana untuk memberikan intervensi nutrisi dan gizi pada rakyat Indonesia,” jelas Fahri.

Fahri menekankan bahwa program tersebut merupakan revolusi kebijakan yang mungkin tidak disukai oleh banyak negara.

Namun, kata dia, banyak negara lain yang melihat jejak Indonesia menuju kemajuan, menjadi negara kuat, bahkan negara superpower yang dapat terlihat jelas.

Lebih lanjut, Juru Bicara (Jubir) Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini, menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari bangsa lain.

Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa menjadi berdaya merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan, di mana setiap keputusan yang pro-rakyat hanya dapat diambil oleh pemimpin yang berani.

**Baca Juga: Pemilu 2024, Pengusaha Diimbau Beri Kesempatan Pekerja Nyoblos

“Jika Indonesia ingin menjadi negara superpower, negara yang kuat, yang bisa menyejahterakan rakyatnya, itu tidak mungkin kita titipkan kepada negara lain,” ujar Fahri.

“Itu memerlukan intervensi, dan memerlukan keberanian untuk memimpin,” sambungnya.

Fahri mengajak semua elemen bangsa untuk tetap berpikir jernih dan fokus dalam memilih dengan pertimbangan yang melihat jauh ke depan.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini berharap agar cita-cita Indonesia menjadi negara yang kuat tidak hanya menjadi khayalan semata.

“Ayo kita (bergerak) ke tengah, meninggalkan yang lain. ‘Yang lain’ adalah pecahan-pecahan kemarahan dan kekecewaan. Tidaklah (bijak) bila kita berpolitik dan membuat keputusan tentang pemimpin (hanya) karena (terpengaruh rasa) marah dan kecewa,” ujar Fahri.

“Mari kita gunakan akal kita. Siapa pun kita, (yakinlah) bahwa insya Allah ini adalah momen bersejarah bagi bangsa, dan sejarah umat kita akan memimpin dunia ini,” pungkas Fahri.(Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, narasi pemakzulan atau impeachment Presiden Joko Widodo (Jokowi) sengaja dihembuskan oleh kelompok kiri dan kanan, yakni pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 dan 3.

Mereka marah dan melihat kemenangan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mengusung narasi keberlanjutan dan rekonsiliasi sudah tidak bisa dibendung lagi.

“Jadi intinya, adalah semua yang muncul karena kepepet, sebenarnya itu manifestasi dari kegalauan saja. Bahwa konsepsi yang kita bangun sejak awal, tentang keberlanjutan dan rekonsiliasi itu memang sulit dilawan,” kata Fahri Hamzah dalam diskusi Gelora Talks, Rabu (24/1/2024) sore.

Dalam diskusi yang mengambil tema ‘Narasi Pemakzulan Jokowi, Upaya Menghadang Laju Prabowo-Gibran?’ itu, Fahri mengatakan, bahwa konsep keberlanjutan dan rekonsiliasi tersebut sangat kuat.

Sehingga tidak mungkin dihadapkan dengan konsep-konsep yang tidak jelas, sebagai akibat dari ketidakjelasan sistem pemilu dan mekanisme pembentukan koalisi

“Kami betul-betul mengambil posisi sebagai keberlanjutan dan rekonsiliasi kabinet, yang mendukung perjalanan yang sudah ditempuh oleh para pemimpin sebelumnya untuk menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Menurut Fahri, upaya untuk membangun Indonesia Emas 2045 yang oleh Partai Gelora disebut Indonesia sebagai superpower baru ini susah untuk dilawan oleh paslon yang membawa konsep marah-marah dan konsep kecewa.

“Gagasan ini sudah terlalu kuat, memang susah untuk dibongkar, meskipun kelompok kanan mengambil capres di tengah jalan yang dianggap hero, itu semua konsepnya kemarahan. Terakhir muncul, adanya kekecewaan dari Ganjar dan kawan-kawan, khususnya PDIP, karena Pak Jokowi tidak mendukung mereka. Jadi kelompok kanan itu, konsepnya marah-marah, kelompok kiri ini konsepnya kecewa,” ujarnya.

Karena itu, kata Fahri, tidak mengherankan apabila hasil survei pasangan Prabowo-Gibran sangat tinggi, sehingga dicari berbagai cara untuk menurun elektablitas paslon 02 seperti melempar isu para menteri mau mundur, pemakzulan dan lain-lain.

“Semua cara-cara dan jurus-jurus dipakai oleh 01 dan 03, itulah yang terjadi. Saya tidak tahu, apakah dalam tiga minggu lagi ada lagi yang mereka pakai untuk mematahkan benteng keberlanjutan dan rekonsiliasi,” katanya.

Fahri menilai narasi keberlanjutan dan rekonsliasi yang sudah terbangun solid, karena merupakan kehendak rakyat, tidak mungkin dipatahkan oleh gagasan apapun yang dilontarkan paslon 01 dan 03.

“Karena ini semua kehendak rakyat, maka saya lebih cenderung, kalau rakyat akan memutuskan sekali putaran pada 14 Pebruari 2024. Itu yang saya lihat,” tegas Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

Upaya Hambat Elektabilitas

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Isu pemakzulan atau impeachment terhadap Presiden Joko Widodo yang mencuat belakangan ini sebagai upaya menghambat laju elektabilitas Prabowo-Gibran.

Fadli menyebut, isu pemakzulan yang dihembuskan jelang Pemilu 2024 ini dari sisi timing dan urgensi tidak mewakili kehendak rakyat.

“Ini isu dari elite tertentu. Ini upaya untuk menciptakan situasi kondisi agar kemudian approval rate Jokowi turun,” kata Fadli Zon.

Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu melanjutkan, isu pemakzulan terhadap Presiden Jokowi diharapkan kelompok tertentu agar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berlangsung dua putaran.

“Dengan turunnya approval rate ini menghambat Prabowo-Gibran, sehingga diharapkan Pilpres bisa dua putaran,” tandas Fadli Zon.

Sedangkan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, upaya pemakzulan terhadap Presiden Jokowi yang disuarakan sejumlah aktivis yang tergabung dalam Kelompok Petisi 100 itu, mekanismenya tidak ketemu.

“Kalau dilihat mekanismenya itu tidak ketemu, upaya pengkhianatan berat yang dijadikan alasan untuk pemakzulan tidak ada. Mekanismenya yang harus ditempuh juga panjang, sementara kita semua sekarang fokus Pemilu 2024. Tidak mungkin bisa dilakukan dalam waktu kurang dari satu bulan,” kata Doli Kurnia.

Doli menegaskan, bahwa Presiden Jokowi tidak melakukan pelanggaran apapun seperti yang dituduhkan oleh Kelompok Petisi 100, terbukti tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi mencapai 70-80 persen.

“Masyarakat sangat puas dengan kinerja Pak Jokowi itu sangat tinggi. Saya kira isu pemakzulan ini hanya dipakai sebagai alat politik saja, tapi rasanya itu sulit,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

Ketua Komisi II DPR ini menyayangkan sikap Menko Polhukam Mahfud MD yang juga cawapres nomor urut 3, yang tidak paham mekanisme pemakzulan dengan menerima Kelompok Petisi 100. Doli menilai isu pemakzulan sengaja digunakan untuk menjatuhkan elektablitas paslon lain.

“Harusnya Pak Mahfud tidak menerima pengaduan Kelompok Petisi 100, dan minta mereka langsung diarahkan ke DPR. Tapi faktanya, menerima dan membuat statement. Jadi memang isu pemakzulan ini dijadikan gerakan politik untuk menjatuhkan kontestan lain. Tapi parlemen sampai sekarang tidak ada membahas soal pemakzulan,” tegas Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

**Baca Juga: Gelar Panggung Rakyat, Partai Gelora Sosialisasikan Program Kuliah Gratis

Sekedar Main-main

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai upaya pemakzulan Presiden Jokowi yang dilakukan oleh Kelompok Petisi 100 itu, hanya sekedar main-main. Sehingga tidak perlu ditanggapi, hanya buang-buang waktu saja.

“Itu main-main saja, tinggal tidur saja, buang-buang energi kalau ditanggapi dan direspon. Itu barang akan layu sebelum berkembang, karena tidak ada elemen kunci yang akan melaksanakan,” kata Margarito.

Elemen kunci yang dia maksud adalah tokoh-tokoh politik seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bembang Yudhoyono (SBY) dan lain-lain.

“Kalau mereka semua merespon dan bertemu, baru bisa jalan ini barang, karena ada elemen kuncinya. Tapi ini, tidak ada tokoh partai politik yang merespon, yang bisa meneruskan ke DPR menjadi sebuah laporan,” katanya.

Margarito juga menilai tidak ada tafsir yang bisa dijadikan alasan mereka untuk memakzulkan Presiden Jokowi, sehingga usulan tersebut tidak akan berpengaruh apa-apa.

“Coba tunjukkan ke saya tafsir apa yang dipakai, tindakan kritis mana dari tindakan presiden yang bisa dijadikan alasan, tidak ada. Makanya saya bilang ini main-main, tinggal tidur saja, tidak perlu direspon,” katanya.

Karena itu, sedari awal dia menilai upaya pemakzulan Presiden Jokowi hanya sekedar bikin ramai saja. “Kebetulan saya sedang riset mengenai impeachment itu, sehingga saya paham soal impeach ini,” katanya.

Dalam situasi sekarang, apalagi menjeleng Pemilu 2024 yang tinggal beberapa hari lagi, kata Margarito, upaya pemakzulan menjadi barang mati, yang tidak bisa dimaimkan, sehingga tidak perlu dibicarakan.

“Seperti saya katakan tadi, kalau mau serius bicara impeachment, harus ada elemen kunci impeacment. Apa elemen kunci itu, ya politik, itu senjata politik. Tapi saya melihat elemen kunci tidak tercukupi, tidak tersaji sejauh ini,” katanya.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan pencalonan Gibran sebagai cawapres tidak bisa dijadikan dasar, karena semua sudah selesai dan diterima oleh semua pihak. MK berpendapat putusan MK tetap sah dan final, selain itu Gibran juga tetap ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto oleh KPU RI.

“Putusan MK sudah selesai, mereka harus menjelaskan bla-bla-bla lagi, kan tidak ada. Yang perlu dicari itu dan dijaga itu, harusnya elemen politik. Seperti saya katakan tadi, kalau Ibu Mega, Pak Surya Paloh, Pak SBY, PPP, siapa lagi. Orang jago-jago, bos-bos ini kumpul jadi satu, setuju. Kita baru bicara, kita baru mikir impeachment,” katanya.

“Tapi kalau situasi seperti sekarang, janganlah. Ini Faisal (Faisal Assegaf, Inisiator Petisi 100) itu teman saya, sama-sama Ambon, kita tahu siapa dia. Sudahlah ini cuma ramai-ramai doang, nggak usah terlalu dipikirin, tidur-tidur saja,” imbuhnya.

Margarito menambahkan, partai-partai besar seperti Partai Golkar dan PDIP juga diam. Bahkan Partai Golkar mau pasang badan untuk mengcounter upaya pemakzulan Presiden Jokowi. Sementara PDIP kembali menegaskan, tidak akan keluar dari kabinet.

“Sudahlah, pintunya tertutup untuk melakukan impeach. Kalau Golkar sudah ngomong seperti itu, kita mau apa. Dan saya dengar orang PDIP juga tidak mau ke luar dari kebinet. So, what you do?” pungkas Margarito.(Tim K6)

Kabar6-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, bahwa Indonesia bisa menjadi pemimpin di kawasan Asia Pasifik, apabila Prabowo Subianto yang menjadi Presiden RI berrdasarkan hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Kira-kira diantara semua calon presiden (capres) yang paling mengerti masalah geopolitik adalah Pak Prabowo. Situasi geopolitik sekarang, yang paling diuntungkan adalah beliau. Pak Prabowo adalah man of the moment,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (24/1/2024).

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode 29 dengan tema ‘Maslahat Umat Dalam Pilpres di Tengah Ancaman Disintegrasi’ yang telah tayang di kanal YouTube Gelora TV pada Senin (22/1/2024) malam.

Anis Matta berpandangan, Prabowo capres yang paling memahami dan mengerti pergolakan situasi geopolitik global yang sedang terjadi di seluruh dunia sekarang.

Selain itu, Prabowo juga pernah menjadi korban geopolitik global saat menjadi Pangkrostad di era mantan Presiden Soeharto pada 1998 lalu.

Sehingga hal ini, seperti sebuah siklus kehidupan saja, dimana Prabowo pernah menjadi korban geopolitik, dan sekarang diuntungkan oleh situasi geopolitk.

“Jadi tahun 1998 Pak Prabowo bersama Presiden Soeharto itu adalah korban geopolitik. Jadi ini siklus saja dalam hidup orang, bahwa suatu waktu beliau menjadi korban geopolitik dan sekarang karena situasi geopolitik beliau yang paling diuntungkan dan paling mungkin menjadi presiden,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta ini menilai Prabowo mengetahui bagaimana cara menempatkan Indonesia dalam situasi geopolitik sekarang sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, negara dengan demokrasi terbesar ketiga dan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia.

“Jadi poin pertama yang diperlukan umat Islam sekarang adalah visi masa depan. Kita mengerti pergolakan yang sedang terjadi sekarang di seluruh dunia. Dan mengerti cara menempatkan Indonesia dalam situasi itu,” katanya.

Menurut Anis Matta, Indonesia sebenarnya sudah menjadi pemimpin kawasan, tetapi hal itu tidak disadari, karena kurangnya memahami pergolakan situasi geopolitik global sekarang, yang seharusnya perannya semakin ditingkatkan di forum-forum internasional.

“Karena Indonesia adalah pemimpin kawasan, maka semua perubahan yang terjadi di Indonesia dengan sendirinya akan mempengaruhi kawasan. Sehingga Pilpres 2024 di Indonesia sangat penting, karena akan menentukan arah dunia,” katanya.

Selain di Indonesia, lanjut Anis Matta, Pilpres lain pada 2024 yang akan menentukan arah dunia ke depan, adalah Pilpres di Taiwan yang telah digelar pada 13 Januari lalu, dimenangkan oleh Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik (DPP), yang mendapatkan sokongan dari Amerik Serikat.

“Pilpres lainnya adalah Pilpres Rusia yang akan digelar pada bulan Maret, yang diramalkan akan dimenangkan oleh Putin (Presiden Rusia Vladimir Putin). Dan terakhir adalah Pilpres di Amerika pada bulan November,” katanya.

Empat Pilpres pada 2024 ini, menurut Anis Matta, yang akan menentukan arah dunia ke depan. Sebab, pada 2024 akan ada pendalaman krisis global dari yang sebelumnya.

“Nah, pemimpin yang dihasilkan dari empat Pilpres yang sangat penting di seluruh dunia pada tahun 2024 ini, akan sangat menentukan arah dunia. Insya Allah nanti 14 Februari, Pilpres yang akan berlangsung di Indonesia dimenangkan oleh Pak Prabowo satu putaran,” tegasnya.

Anis Matta berharap agar umat Islam memiliki kesadaran geopolitik, karena hal itu telah diajarkan Al-Qur’an seperti ketika turunnya Surat Ar-Rum, yang mengabarkan bahwa Umat Islam akan berperang menghadapi Imperium Romawi 13 tahun kemudian, pasca tahun ke-7 Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi.

“Rasulullah SAW menjadi nabi itu selama 22 tahun 22 bulan dan 22 hari. Dan tahun ke-7 di Mekkah, beliau diangkat nabi, sudah turun Surat dalam Al-Qur’an, yaitu Surat Ar-Rum. Satu surat yang bicara tentang bangsa lain, yaitu bangsa Romawi. Kenapa Al-Qur’an bercerita tentang bangsa Romawi, padahal umat Islam ketika itu masih buta huruf dan terisolir,” katanya.

Lalu, 13 tahun kemudian, umat Islam terlibat terlibat pertempuran hebat dengan bangsa Romawi, dan Romawi hilang dari peta dunia. Sehingga Al-Qur’an mengajarkan kepada umat Islam agar memiliki pandangan yang luas mengenai kesadaran geopolitik.

Kesadaran geopolitik ini penting bagi Umat Islam untuk memilih pemimpin yang tepat, karena akan berpengaruh pada masa depan Islam dan dunia. Sebab, dunia saat ini diambang perang global, dimana perang sudah terjadi di kawasan-kawasan.

**Baca Juga:  Warga Apresiasi Caleg Partai Gelora Bantu Warga RW 10 Kirana Solear

“Di Afrika sudah, Eropa sedang berlangsung, di Timur Tengah juga sekarang sedang berlangsung. Dan perlu diingat dengan terpilihnya Presiden Taiwan yang didukung Amerika, akan membuat situasi di kawasan kita akan semakin panas. Hubungan Amerika dan China akan semakin tegang dan panas,” ujarnya.

Artinya, Indonesia yang berada di kawasan Asia Pasifik yang bisa saja menjadi salah satu medan tempur (battle ground) diantara negara-negara adidaya di dunia. Hal itu tentu saja menjadi hal yang sulit bagi pemimpin Indonesia ke depan, siapapun yang akan terpilih.

Selain akan menghadapi situasi pendalaman krisis global pada 2024 ini, Indonesia juga bisa saja menjadi medan tempur negara-negara adidaya di kawasan Asia Pasifik.

“Karena itu, apa yang sudah dilakukan Pak Prabowo dan Presiden Joko Widodo yang mengakhiri pembelahan luar biasa dalam dua Pilpres lalu, adalah hal yang tepat. Kemudian mereka berdua bersatu, sehingga bisa menyelamatkan Indonesia,” katanya.

Dengan situasi yang kondusif dan bersatunya dua tokoh, Prabowo dan Jokowi tersebut, membuat Indonesia dapat melalui krisis yang dipicu Covid-19 dan mencegah ancaman disintegrasi bangsa.

“Sehingga rekonsiliasi tersebut harus dilanjutkan di Pilpres 2024, dimana Umat Islam hendaknya mendukung pasangan Prabowo-Gibran, karena mereka berdua yang mampu menghadapi pendalaman krisis pada 2024 ini,” katanya.

Ia mengatakan, memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo-Subianto-Gibran Rakabuming Raka, merupakan bentuk kemaslahatan bagi umat, karena dapat mencegah dari ancaman disintegrasi yang kembali muncul di Pilpres 2024.

“Kita berharap umat Islam mendukung Pak Prabowo seperti dalam dua Pilpres sebelumnya. Kita jangan gampang dipecah belah lagi, dijadikan kambing hitam dan korban seperti tahun 2019 dengan terus menerus diorganisasir menjadi kerumunan,” pungkas Anis Matta.(Tim K6)

Kabar6-Juru Bicara (Jubir) Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Fahri Hamzah blak-blakan memberikan kritikan kepada Mahfud MD yang kini menjadi calon wakil presiden (cawapres) 2024.

Apalagi Mahfud hingga saat ini masih menjadi pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan/Menko Polhukam RI.

“Tak pantas lah (Mahfud) mengkritik pemerintahan, kalau masih duduk di kabinet,” ujar Fahri Hamzah lewat keterangan tertulisnya, Selasa (23/1/2024), terkait tudingan Mahfud yang menyebut ada aparat penegak hukum, hingga pejabat yang memberikan backup kepada tambang ilegal, saat debat cawapres, Minggu (22/1/2024) kemarin.

Lebih jauh, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia itu mengatakan, kalau memang ada aparat penegak hukum, hingga pejabat menjadi backing tambang ilegal, adalah kesalahan Mahfud, sebagai Menko Polhukam.

“Itu salahnya pak Mahfud semua, ya dia Menkonya, artinya dia nggak mengerjakan apa yang diomongkan, dia emang Menkonya. Jadi, pak Mahfud enggak bisa ngeritik pemerintah, di bidang Polhukam itu urusannya dia,” tambah Fahri.

Karenanya, Fahri pun menyarankan Mahfud sebaiknya keluar dari pemerintahan, jika tidak sesuai keinginannya. Namun sayangnya, ia menyebut Mahfud MD hingga kini masih menikmati fasilitas negara sebagai Menko Polhukam.

“Kan udah saya bilang dari awal, kalau dia mau keluar dari pak jokowi. Karena kabinet ini brengsek. Saya mau menegakan hukum tapi saya dihambat oleh presiden, ngomong gitu dong. Dia (Mahfud MD) masih menikmati itu juga di dalam, enggak boleh ya,” ujar Caleg DPR RI Partai Gelora untuk Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I tersebut.

**Baca Juga: Gelar Panggung Rakyat, Partai Gelora Sosialisasikan Program Kuliah Gratis

Sebelumnya diberitakan, Mahfud MD dalam Debat Pilpres 2024 putaran keempat, ia menyatakan tidak mudah bagi pemerintah buat menyelesaikan sengketa tanah adat dan kegiatan pertambangan ilegal.

Berdasarkan rekapitulasi yang dibuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dari 10.000 pengaduan itu 2587 adalah kasus tanah adat.

“Jadi ini memang masalah besar di negeri ini. Ada orang yang mengatakan aturannya kan sudah ada, tinggal laksanakan, enggak semudah itu. Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Akalnya banyak sekali,” kata Mahfud kemudian bercerita bahwa ada banyak pemalsuan tanah izin tambang yang izinnya dicabut oleh Mahkamah Agung (MA), tapi tidak dilaksanakan.(Tim K6)

Oleh: Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia

Kabar6-Kurang dari sebulan, kita akan memasuki satu hari penentuan tentang bagaimana bangsa ini akan dipimpin lima tahun ke depan. Pertanyaan bagaimana watak kepemimpinan dan pemerintahan berikutnya, pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin, akan terjawab.

Secara teoritis, peristiwa 14 Februari 2024 nanti adalah salah satu dari hari-hari terpenting bangsa Indonesia, termasuk hari-hari terpenting setiap warga negara dan kelompok kelompok masyarakat, suku, agama, dan antar golongan, yang artinya, juga hari-hari terpenting umat Islam yang ada di Indonesia.

Mengapa kita harus mendefinisikan kelompok umat Islam? Karena secara historis dan secara faktual, kelompok yang bernama umat Islam ini telah menjadi salah satu faktor terpenting dalam kita berbangsa dan bernegara, sejak awalnya.

Saya sendiri mendorong pendefinisian ini dalam rangka, justru mengakhiri adanya dikotomi yang tidak rasional antara umat dan bangsa, dan juga antara agama dan negara. Sejak awal, saya mendorong adanya integrasi dari apa yang selama ini dipisahkan, sehingga kita memiliki cara melihat yang positif tentang realitas yang bernama agama dan negara, pada saat yang bersamaan.

Saya merasa bahwa semua dikotomi yang dibuat selama ini telah berlaku secara tidak fair kepada umat Islam. Karena akhirnya, seolah-olah bangsa dan umat ini harus dibenturkan dan berhadap-hadapan, padahal tidak harus, dan memang tidak bisa begitu.

Seolah-olah kalau dia umat, maka dia bukan bangsa. Dan kalau dia bangsa, pastilah bukan umat. Padahal seharusnya dia berlaku sejalan dan seiring dalam satu tarikan napas bahwa yang disebut sebagai umat dan bangsa, ada dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Secara etimologi, kata umat, bangsa, dan rakyat itu berasal dari asal kata dan pengertian yang sama, terutama dalam bahasa Arab. Karena itulah pada dasarnya kita tidak mendikotomikan kata-kata itu untuk tujuan melakukan diskriminasi karena pada dasarnya, maknanya adalah sama.

Prabowo Bukan Umat?

Suatu hari, saat Partai Gelora bertemu dengan Pak Prabowo, beliau menceritakan hasil pertemuannya dengan salah satu partai yang menyebut dirinya Partai Islam. Beliau bertanya tentang bagaimana kelanjutan kerja sama politik yang selama ini dibangun bersama, apakah bisa diteruskan dalam Pilpres tahun 2024?

Tiba-tiba Pak Prabowo mendapatkan penjelasan dari pimpinan tertinggi tersebut bahwa Partai Islam itu kini ikut “pilihan umat”. Pak Prabowo terdiam mendengar penjelasan itu, karena tidak mengerti. Saat bertemu kami (Partai Gelora), Pak Prabowo menceritakan peristiwa itu dan bertanya kepada kami, “apakah saya ini bukan umat?”

Kami sambil sedikit terharu dan menahan getir bahwa ada kelompok yang bisa memperlakukan Pak Prabowo dengan cara diskriminatif seperti itu, seolah-olah Pak Prabowo bukan merupakan bagian, bahkan terlepas, dari umat Islam. Ini sulit dipahami.

Lalu, dalam pertemuan dengan Partai Gelora itu, Ketua Umum Anis Matta menjelaskan kepada Pak Prabowo tentang definisi kata-kata yang tadi saya sebutkan. Bahwa pada dasarnya istilah umat, bangsa, dan rakyat memiliki makna yang sama. Karena itu tidak ada dikotomi, apalagi dengan maksud melakukan diskriminasi.

Saya dulu pernah secara keras memberikan penilaian kepada mereka yang terlalu dangkal menggunakan terminologi dalam agama di ruang publik, dengan maksud membuat diskriminasi antar umat beragama. Padahal Konstitusi dan Undang-undang di negara kita tercinta ini mengatur bahwa tidak ada lagi diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Kata-kata yang secara spesifik memiliki makna yang punya implikasi kepada hukum-hukum agama yang berlaku secara privat bagi penganut agama dan kepercayaan masing-masing itu tidak bisa dihilangkan. Karena itu berlaku secara sepihak. Di ruang publik dan di ruang negara yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah hukum publik yang tidak kenal diskriminasi apa pun terhadap seluruh warga negara.

Itulah masalah politik Islam dari waktu ke waktu. Gara-gara sikap yang diskriminatif seperti itulah yang menyebabkan umat Islam gampang dipojokkan untuk menjadi warga negara kelas dua. Karena pada dasarnya mereka sendiri seperti “membuka pintu” bagi adanya diskriminasi terhadap diri mereka sendiri. Lalu dimanfaatkan oleh orang lain dengan maksud lain.

Padahal, ini harus dihentikan dan umat Islam harus peka bahwa kebangsaan adalah identitas di ruang publik yang berlaku bagi siapa saja, apa pun agama, ras, suku, dan golongannya. Mentalitas seperti inilah yang umat Islam harus diambil dengan penuh kepercayaan diri bahwa para pemimpin yang akan kita pilih di ruang publik adalah pemimpin-pemimpin umat dan bangsa sekaligus. Karena pada dasarnya kepemimpinan mereka akan berada di ruang publik dan bukan di ruang privat.

Karena itulah tidak ada alasan untuk tidak melihat Pak Prabowo dari kenyataan bahwa dia adalah pemimpin umat dan pemimpin bangsa sekaligus. Dengan cara seperti itulah umat Islam tetap berada dalam arus utama perubahan politik dan ekonomi dalam negara. Kalau tidak demikian, maka umat Islam mudah sekali dipojokkan atau memojokkan diri di sudut-sudut sejarah yang sepi, bahkan lari dari tanggung jawabnya di ruang publik.

Sebagian dari mereka yang paling ekstrem ada yang berpikir lebih jauh lagi pergi meninggalkan realitas. Bahkan, sebagian lagi digarap untuk menjadi ultra-radikal dan dituduh sebagai teroris serta dipakai oleh intelijen negara asing yang ingin merusak keamanan negara-bangsa yang sudah didirikan oleh para pendiri bangsa kita, termasuk para ulama.

Memobilisasi Kesadaran Baru Umat

Maka, memasuki masa pemilihan 14 Februari 2024 nanti, harus ada mobilisasi kesadaran umat Islam bahwa tidak boleh lagi umat dimanfaatkan oleh kelompok yang mengeksploitir identitas Islam untuk mendukung satu kelompok yang akan kalah, karena pada dasarnya mustahil mentalitas diskriminatif seperti itu bisa menang. Kecil sekali mereka.

Kali ini, umat islam harus memasuki fase kesadaran baru bahwa kita akan memilih pemimpin umat dan bangsa sekaligus dan sejarah telah mempersiapkan pasangan Prabowo-Gibran untuk menjawab tantangan zaman ke depan.

Di sisi lain, kita tahu bahwa Pak Prabowo punya masalah dengan kelompok-kelompok yang pro dengan gagasan kaum globalis. Pak Prabowo ini adalah seorang mantan perwira tinggi militer yang nasionalismenya tidak bisa diragukan lagi oleh siapa pun.

Latar belakang inilah yang menyebabkan Pak Prabowo menjadi sulit diterima oleh sebagian kekuatan asing yang menganggap bahwa kepentingan mereka akan sangat terganggu apabila Pak Prabowo menjadi Presiden.

Padahal mereka juga tahu bahwa Pak Prabowo adalah seseorang yang memiliki latar pergaulan global yang juga luas. Bersekolah di luar negeri sampai pendidikan militer di Amerika Serikat, dan bersahabat dengan banyak orang di luar negeri dari dulu sampai sekarang.

Maka kita, selain mengajak agar pembelahan di kalangan umat Islam tentang siapa yang akan menjadi pemimpin dengan cara mengurangi, bahkan menghilangkan, penggunaan identitas yang sangat primordial dalam Pemilu yang memilih pemimpin di ruang publik ini, tapi juga pada saat yang bersamaan, harus diyakinkan saudara-saudara kita yang bekerja untuk kepentingan asing, bahwa pada dasarnya Pak Prabowo bukan sedang ingin mencari musuh dan ingin menghentikan perdagangan dengan luar negeri. Tetapi Pak Prabowo ingin agar dalam perdagangan itu berlaku asas keadilan bagi umat, bangsa, dan rakyat Indonesia.

Bahwa kalau mereka bebas menjual produk-produk mereka di dalam negeri kita dengan harga yang sangat adil, mengapa kita tidak bisa menjual produk+produk kita yang teknologinya masih rendah dengan harga yang juga adil? Sehingga kita putuskan bahwa produk kita yang umumnya berbahan mentah dikelola dulu di dalam negeri kita. Karena kita memerlukannya sebagai fondasi bagi industri kita di dalam negeri di masa-masa selanjutnya.

**Baca Juga: Anis Matta Dirikan Partai Gelora agar Umat Islam Jadi Kekuatan Politik Nasional yang Real

Indonesia Harapan Umat Islam Dunia

Akhirnya, saya berharap, kali ini umat Islam dan bangsa Indonesia lebih jernih memandang persoalan ini. Bahwa dalam perspektif kepentingan nasional umat dan bangsa harus sama-sama menjadi pemenang. Bangsa Indonesia menjadi pemenang, artinya umat Islam otomatis juga akan menjadi pemenang.

Kemenangan kita adalah apabila kita bisa meletakkan fondasi kepemimpinan yang kuat untuk menghadapi kecenderungan dunia multipolar yang bisa saja akan sangat mengganggu tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan bangsa kita ke depan.

Kita harus sadar bahwa dalam pertarungan global ini, tidak semua kepentingan bangsa lain dan kepentingan bangsa kita, sama. Kadang-kadang untuk kepentingan bangsa lain kita harus dikorbankan, meskipun kita tidak mau mengorbankan negara lain, tetapi kita tidak boleh juga dilarang untuk membela diri.

Indonesia ini adalah aset umat Islam yang terbaik, bahkan untuk seluruh dunia. Maka menjaganya agar tumbuh menjadi kekuatan besar di dunia yang mempunyai implikasi meningkatnya posisi tawar umat Islam secara utuh dalam isu-isu global adalah sebuah tindakan yang sangat strategis.

Kita tahu bagaimana lemahnya posisi umat Islam dalam konflik di Palestina selama ini. Kita juga tahu bagaimana lemahnya posisi umat Islam pada isu Uyghur dan Rohingya. Semua itu memerlukan sebuah negara yang kuat dan karena itulah, Indonesia adalah salah satu harapan bagi umat Islam di seluruh dunia untuk meningkatkan posisi tawar mereka.

Pak Prabowo yang akan dibantu oleh Mas Gibran adalah pilihan yang tidak banyak. Karena di tangan merekalah transformasi besar bangsa Indonesia akan terjadi dan menjadikan Indonesia sebagai superpower baru seperti mimpi dan cita-cita Partai Gelora Indonesia. Mari kita bersatu dan kita tuntaskan integrasi umat dan bangsa, pada Pemilu 14 Februari yang akan datang.(*/Red)