1

Belajar dari Peristiwa Penembakan Donald Trump, Betapa Pentingnya Upaya Rekonsiliasi Nasional

Kabar6-Pengamat geopolitik Tengku Zulkifli Usman mengingatkan, peristiwa penembakan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, kandidat calon presiden (capres) dari Partai Republik pada Sabtu (13/7/2024) lalu, bisa saja terjadi di Indonesia.

Hal itu terjadi akibat gaya komunikasi politik ekstrem yang dipertontonkan oleh Donald Trump dan Presiden AS Joe Biden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sejak 2020 lalu, hingga menyebabkan terjadinya polarisasi di publik mereka.

“Kita mau mengingatkan, penembakan Trump ini akibat komunikasi ekstrem di depan publik, yang dipraktikkan Joe Biden dan Donald Trump. Ini juga bisa terjadi di Indonesia, jika yang kalah tidak terima dan yang menang arogan,” kata Tengku Zulkifli Usman, dalam diskusi Gelora Talks, Rabu (17/7/2024) sore.

**Baca Juga:Cagub Banten Airin Rachmi Diany Dukung Pemekaran Daerah hingga Beasiswa Mahasiswa

Dalam diskusi dengan tema ‘Donald Trump Tertembak, Ada Apa Dibalik Pilpres Amerika?’. Zulkifli mengingatkan elite politik Indonesia yang masih menggunakan politik identitas hingga menyebabkan terjadinya polarisasi di masyarakat, untuk tidak menggunakannya lagi.

“Ada orang-orang yang sengaja memelihara permusuhan dan perselisihan seperti pada Pemilu 2014-2019 lalu, kadang pelakunya partai Islam. Kalau dia terdesak, teriak orang lain Fir’aun dan kalau dia bagus dia bilang Musa. Mereka mengklaim Musa terus, yang lain dibilang Fir’aun terus. Padahal dalam Pilkada antara Fir’aun dan Musa berteman dan berkolaborasi,” katanya.

Menurut dia, gaya komunikasi politik ekstrem harus ditinggalkan, karena tidak menguntungkan bagi Indonesia dan merugikan generasi selanjutnya, serta tujuan pencapaian Indonesia Emas 2045. Masyarakat harus diberikan pencerahan dan pencerdasan dalam berpolitik.

“Cara berpikir seperti ini akan merusak kita, ketika Pemilu atau Pilpres bermusuhan, tapi ketika Pilkada berkolaborasi dan berteman, kan nggak konsisten. Jadi kelakukan-kelakuan munafik dan hiprokrit seperti ini harus dihilangkan dari Indonesia,” katanya.

Ia berharap semua pihak bersatu dan damai, sehingga tercipta rasa aman, serta akan memudahkan pemerintah untuk melakukan konsolidasi Indonesia Emas 2045 dan mewujudkan negara superpower baru.

“Saya kira apa yang dilakukan Partai Gelora untuk mengedukasi masyarakat, melalui channel Gelora TV dengan menggelar diskusi seperti ini, sudah benar karena memang mentalitas seperti ini harus ada” ujarnya.

Tengku juga sepakat dengan upaya yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan rekonsiliasi nasional.

“Stop polarisasi, jangan berpikir pendek untuk kepentingan 5 tahun saja, nggak ada gunanya kita berantem terus. Kita punya Indonesia Emas 2045, dan Indonesia akan terus ada dalam setiap Pemilu,” tegasnya.

Sedangkan Pakar Komunikasi dan Hubungan Internasional, Prof Dr Bachtiar Aly, MA mengatakan, bahwa pemerintah Indonesia tidak perlu mendukung salah satu satu calon presiden AS, antara Joe Biden atau Trump.

“Indonesia itu mirip gadis cantik, kita yang diperlukan. Mau siapa yang jadi presiden, baik Trump maupun Biden sama saja. Kita juga tetap harus melakukan lobi-lobi kepada Amerika, bagaimana semua kepentingan nasional kita agar diutamakan,” kata Bachtiar Aly.

Ia menilai dinamika politik di AS memang menarik untuk diperbicangkan, karena terjadinya perubahan signifikan dalam revolusi mental di negara yang dianggap paling demokratis di dunia tersebut.

“Gara-gara pertarungan politik, memang nilai-nilai sopan santun sudah terkikis dan serangan-serangannya juga bersifat pribadi. Di Indonesia, gejala ini sudah ada sampai ada keinginan politik bumi hangus. Kita harus hormati, suka atau tidak suka siapa yang terpilih,” katanya.

Sementara Chris Komari, Aktivis Demokrasi di Amerika Serikat dan Anggota Dewan Kota 2002 & 2008 menegaskan, bahwa penembakan terhadap capres dari Partai Republik Donlad Trump tidak ada konspirasi politik yang dilakukan oleh Presiden AS Joe Biden.

“Donald Trump itu, satu-satunya mantan Presiden Amerika yang tidak pernah menerima kekalahan. Memang banyak teori tentang kejadian ini, dan media berperan dalam membentuk opini publik mengenai Joe Biden,” kata Chris Qomari.

Aktvis asal Indonesia ini menilai, kejadian penembakan ini memang menguntungkan Trump secara politik maupun popularitasnya, dan bisa jadi memenangi Pilpres AS pada November 2024 mendatang.

Namun, Chris menilai sosok Joe Biden masih jauh lebih baik daripada Donald Trump secara personal, dan tidak terlibat kasus hukum. Sehingga Joe Biden dinilai lebih tepat yang menjadi Presiden Amerika Serikat.(red)

 




Sebagai Pemimpin, Fahri Hamzah Nilai Kemampuan Prabowo Subianto Setara dengan Soekarno

Kabar6-Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, Indonesia akan segera memiliki seorang Presiden yang mempunyai kemampuan setara dengan Presiden RI pertama Soekarno.

Presiden tersebut, nantinya akan menjadi juru bicara keinginan politik luar Indonesia ke depan. Presiden ini yang juga akan menjadikan Indonesia sebagai negara superpower baru, kekuatan baru dunia.

“Jadi salah satu dari pilar penting Indonesia Emas 2045 itu, adalah munculnya Presiden yang akan menjadi juru bicara politik luar negeri Indonesia,” kata Fahri Hamzah, Rabu (5/5/2024) sore.

**Baca juga:Menko Polhukam: Penerapan Pidana Bersyarat Efektif Kurangi Napi di Lapas

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks dengan tema ‘Arah Politik Luar Negeri Prabowo: Dari Isu Ukraina Hingga ke GAZA’yang ditayangkan dikanal YouTube GeloraTV.

Diskusi ini menghadirkan narasumber KSAU 2002-2005 Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim yang juga Founder and Chairman Indonesia Center for Air Power Studies, serta Pengamat Politik Timur Tengah & Dunia Islam Hasibullah Satrawi.

“Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa kita akan punya Presiden yang punya kemampuan menjuru bicarai Indonesia seperti Presiden Soekarno dulu,” ujar Fahri.

Pikiran dan pandangan Soekarno ketika itu, kata Fahri, mampu menjelaskan keberadaan negara baru bernama Indonesia dan berani melakukan konfrontasi dengan negara lain.

“Tetapi di masa Pak Harto (Soeharto) kemudian sangat slow, karena beliau fokusnya dalam membangun infrastruktur dasar dari sebuah negara maju dan modern,” katanya.

Kendati begitu, Soeharto lanjut Fahri, berhasil menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia, tidak hanya di kemajuan di bidang ekonomi, tapi juga politik dan pendidikan.

“Tapi setelah itu, penjuru bicaranya kurang keras. Pak Habibie (BJ Habibie) hanya sebentar, Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) juga. Lalu, masuk ke Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri), Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang berlatar belakang militer, tapi dikenal shoft,” katanya.

“Kemudian kita masuk ke Pak Jokowi (Joko Widodo) yang kira-kira mirip juga dengan Pak Harto yang agak fokus kepada pembangunan,” imbuhnya.

Sementara, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih memiliki kemampuan dan sikap yang keras seperti Presiden Soekarno, selain kemampuan bahasa asingnya yang cukup baik.

“Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menjuru bicarai kepentingan Indonesia di dunia internasional, tapi tidak dengan konfrontasi. Terpilihnya Pak Prabowo telah menarik perhatian bangsa-bangsa di dunia,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai, Pidato Prabowo Subianto dalam Forum IISS Shangri-La Dialogue 2024 di Singapura pada Sabtu (1/6/2024) lalu, sangat luar biasa.

“Pak Prabowo mengajak bangsa-bangsa di dunia yang saat ini sedang galau. Mereka masih berpikir ideologinya, bahwa perang itu masih diperlukan, karena mereka punya industri militer dan sebagainya. Tetapi, Pak Prabowo mengatakan, korban manusia di Ukraina dan Gaza itu harus dipandang sama,” katanya.

Prabowo, kata Fahri, mampu menjelaskan mengenai standar ganda negara-negara barat mengenai korban manusia akibat perang di Ukraina dan Gaza, Palestina. Hal ini membuat negara-negara barat mulai terbuka.

“This Is the Indonesian time. Ini adalah waktunya Indonesia. Ini adalah gilirannya Indonesia menjemput nasibnya untuk terlibat lebih jauh dalam politik luar negeri dibawah kepemimpinan Pak Prabowo,” pungkasnya.

Smart War

Sementara itu, KSAU 2002-2005 Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim mengatakan, Indonesia sekarang tengah berhadapan dengan situasi geopolitik yang tidak menguntungkan, yakni adanya konflik global dan ancaman smart war (perang yang cerdas), bukan perang konvensional.

Konflik geopolitik global itu terjadi antara Rusia-Ukraina, Israel-Iran, Amerika Serikat-China. Lalu, adanya ancaman perang di Laut China Selatan, dan ancaman AUKUS Australia.

“Semua itu adalah konflik geopolitik berupa perang, dan sekarang perang tersebut, sudah mencapai smart war yang memerlukan smart defence sistem, ” kata Chappy Hakim.

Founder and Chairman Indonesia Center for Air Power Studies ini mengatakan, bahwa situasi tersebut, menjadi tantangan bagi pemerintahan baru dibawa pimpinan Prabowo Subianto.

“Inilah tantangan besar bagi pemerintahan baru, bagaimana memposisikan kita sebagai negara originaly dan origanily position. Dimana NKRI itu, adalah anti imperialisme dan kolonialisme dan pelopor negara-negara nonblok. Sehingga kita bisa mengetahui apa yang harus kita posisikan,” katanya.

Sedangkan Pengamat Politik Timur Tengah & Dunia Islam Hasibullah Satrawi berharap bahwa pemerintahan Prabowo Subianto bisa menjaga harmoni antara agama dan politik.

“Ke depan ini penting adanya rakyat dan militer untuk saling bekerja sama demi kemajuan bersama. Karena itu, Pak Prabowo sebagai tokoh militer dalam demokrasi seperti hubungan antara agama dan negara yang digambarkan Imam Ghazali,” kata Hasibullah Satrawi.

Sehingga, menurut dia,Prabowo perlu memperkuat pesenjataan Indonesia ke depan agar bisa menggerakkan dunia.

Sebab, apabila tidak memiliki persenjataan yang kuat, Indonesia tidak akan didengar dan bisa mengajak negara lain untuk menjaga perdamaian, tidak cukup hanya seruan moral.

“Manusia itu, prinsipnya butuh sesuatu yang dikalkulasikan dan menakutkan agar bisa berlanjut. Negara seperti Amerika dan negara-negara di Eropa itu, tidak akan mendengar kita, kalau kita hanya ngomong soal moral. Mereka ditakuti, karena persenjataannya,” ungkap Hasibullah.

Karena itu, Hasibullah berharap Prabowo bisa segera meningkatkan perkembangan persenjataan Indonesia lebih cepat demi melindungi rakyatnya sendiri dan ikut serta menjaga perdamaian dunia.

“Itu merupakan konteks hubungan antara agama dan negara. Dimana militer itu, harus menjadi pelindung dan penjaga bagi rakyatnya. Indonesia negara terlalu damai, tidak seperti negara di Timur Tengah, musuh itu ada didepan hidung itu. Ini masalah hidup mati, persenjataan yang kuat itu diperlukan” tegasnya.(red)

 




Mahfuz Sidik: Indonesia Perlu Segera Menyatukan Negara-negara Muslim dan Elite-elite Palestina

Kabar6-Ketua Komisi I DPR 2010-2016 Mahfuz Sidik memprediksi konflik bersenjata antara Palestina dan Israel akan berlangsung lama, karena melibatkan kekuatan-kekuatan global yang mengatur tatanan dunia saat ini.

“Agresi Israel ke wilayah Palestina itu, didukung kekuatan superpower dunia yang sangat solid. Apabila Palestina mau merdeka dan menjadi negara berdaulat, maka juga harus didukung oleh kekuatan skala global atau skala dunia yang solid,” kata Mahfuz Sidik, Rabu (15/5/2024) sore.

**Baca Juga:LBH Pers dan AJI Jakarta Soroti Revisi Undang-undang Penyiaran

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik saat memberikan pengantar diskusi dalam Gelora Talks bertajuk ‘Israel Menginvasi Rafah, Genosida Meluas, Amarah Dunia Kian Menyala’, yang ditayangkan secara langung di kanal YouTube Gelora TV Rabu (15/5/2024).

Diskusi ini menghadirkan Duta Besar (Dubes) LBBP RI untuk Yordania merangkap Palestina Ade Padmo Sarwono, Direktur Asia Midle East Center for Research and Dialogue Imran Muslim, dan Aktivis Indonesia untuk Palestina Muhammad Husein Gaza sebagai narasumber.

Menurut Mahfuz, untuk menggalang kekuatan global agar mendukung perjuangan bangsa Palestina saat ini, masih menjadi pekerjaan rumah (PR) negara-negara muslim dan negara-negara di dunia lainnya.

“Palestina ini dikelilingi negeri-negeri muslim di kawasan Arab, Asia Barat dan Afrika Utara. Tapi kita menyaksikan betul, bahwa mereka belum menjadi kekuatan utuh untuk mendukung perjuangan politik dan kemanusiaan bangsa Palestina,” ungkapnya.

Karena itu, Mahfuz menilai Indonesia punya peran penting dalam meningkatkan diplomasi internasionalnya, yaitu ikut berupaya menyatukan negara-negara muslim, negara-negara di dunia lainnya, serta organisasi multilateral dan regional menjadi kekuatan yang solid dalam mendukung perjuangan Palestina.

“Palestina merdeka dan berdaulat itu tidak akan terwujud dari hasil perjuangan bangsa Palestina sendiri, tetapi merupakan hasil perjuangan bersama seluruh masyarakat dunia,” katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini mengatakan, Palestina tengah menghadapi persoalan kemanusiaan yang kritis dan menjadi target serangan brutal Israel.

“Kita berharap betul agar Mesir dan Yordania tidak menutup bagi arus bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina di Gaza dan Rafah,” katanya.

Selain itu, kata Mahfuz, dalam mewujudkan negara Palestina merdeka dan berdaulat, juga masih terkendala komunikasi antar dua kekuatan utama di Palestina, yaitu antara Hamas di Gaza dan Fatah dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Tepi Barat.

“Kita berharap konsolidasi elite antar dua kekuatan utama, yaitu Hamas dan Fatah bisa segera terbangun kembali. Sehingga secara politik bisa menjadi satu agenda perjuangan, baik di PBB maupun di lapangan secara militer bisa disinergikan,” kata.

Mahfuz menyadari bahwa untuk menyatukan elite Hamas dan Fatah juga butuh perjuangan tersendiri, pekerjaan rumah yang tidak mudah.

Namun, Indonesia, lanjutnya, juga bisa berperan dalam menyatukan dua kekuatan utama di Palestina, karena diterima oleh kedua belah pihak.

“Jadi kita punya dua PR besar yang harus segera diselesaikan, yaitu menyatukan negara-negara muslim dan menyatukan elite-elite di Palestina. Dan saya kira, Indonesia bisa mengambil peran untuk menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.

Direktur Asia Midle East Center for Research and Dialogue Imran Muslim juga berharap Indonesia tidak hanya sekedar mendukung atau membantu perjuangan bangsa Palestina saja, tetapi memimpin perjuangan itu.

“Indonesia bisa memimpin perjuangan kita di seluruh kawasan Asia-Afrika dan seluruh dunia Islam. Indonesia punya potensi besar. Kita ada expection, Indonesia boleh memimpin perjuangan kita,” kata Imran Muslim.

Warga Gaza, Palestina ini menilai Indonesia punya kepiawaian dalam bidang diplomasi, politik dan kemampuan lainnya seperti menggalang bantuan kemanusiaan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina.

“Harapan saya juga, Menlu Indonesia bisa bertemu dengan ketua ataupun pemimpin utama perjuangan dan perlawanan Palestina, Bapak Ismail Haniyah dalam masa terdekat. Untuk beliau, undang ke Jakarta agar Indonesia memainkan peranan lebih besar perjuangan Palestina, ” katanya.

Imran Muslim menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada Partai Gelora yang telah memfasilitasi diskusi ini.

“Dan saya bersyukur kepada Allah SWT. Terima kasih kepada Gelora TV atas peluang ini. Syukron, ” ucap Imran Muslim yang hadir dan datang langsung ke studio Gelora Media Centre (GMC) dibilangan Kuningan, Jakarta ini.

Kemenangan moril

Sementara itu, Dubes LBBP RI untuk Yordania merangkap Palestina Ade Padmo Sarwono mengatakan, dukungan 143 negara di Majelis Umum PBB dalam pemungutan suara terkait resolusi keanggotaan penuh Palestina di PBB pada Jumat (10/5/2024) lalu, sebagai kemenangan moril.

“Bahwa semakin banyak negara-negara di dunia ini mengakui keberadaan Palestina untuk mengarah kepada suatu negara merdeka. Jadi ini suatu kemenangan moril, yang tentunya memberikan semangat upaya-upaya menuju kemerdekaan,” kata Ade Padmi Sarwono.

Namun, perjalanan Palestina untuk menjadi suatu negara merdeka, yang merupakan solusi dua negara, masih membutuhkan waktu, terutama terkait keputusan-keputusan internasional yang memberikan pengakuan negara Palestina merdeka.

“Sekarang ini, target jangka pendeknya adalah gencatan senjata permanen dan akses bantuan kemanusiaan dibuka kembali,” katanya.

Sedangkan target jangka menengahnya adalah dimulai kembali perundingan antara Palestina dan Israel.

“Saat ini sulit dilakukan, karena Israel dikuasai Partai Ultra Nasional, Yahudi Ortodoks. Mereka ini menentang berdiri negara Palestina dan menolak perundingan. Ini yang menyulitkan, tapi pintu perundingan tetap harus kita kedepankan,” ujarnya.

Dubes RI untuk Yordania merangkap Palestina ini berharap agar gencatan senjata permanen bisa segera dilakukan, sehingga akses bantuan kemanusiaan bisa dibuka dan upaya merekonstruksi Palestina kembali bisa segera dimulai.

“Sebab, Israel tetap melakukan operasi militer di Rafah, padahal di sana ada 1 juta pengungsi dari Gaza. Dan perkembangan terakhir, serangan juga dilakukan kembali di Gaza Utara, terutama di Jabaliyah. Akibatnya, warga Gaza semakin terjepit, dan memperparah bencana kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan juga semakin sulit masuk ke Gaza. Sangat memprihatinkan dan menyedihkan, apa yang terjadi di Gaza,” katanya.

Aktivis Indonesia untuk Palestina Muhammad Husein Gaza menambahkan, hingga kini serangan di Rafah dan Gaza belum berhenti.

“Artinya sekitar 7 juta warga Palestina, terutama di Gaza sudah benar-benar terancam jiwanya dalam tiga hari terakhir. Semua tempat untuk pengungsi sudah tidak aman lagi buat mereka,” kata Husein Gaza.

Rafah, kata Husein Gaza yang menjadi pintu masuk bantuan menuju Gaza aksesnya ditutup oleh Israel, sehingga arus bantuan kemanusiaan keluar masuk barang bantuan tidak bisa distribusikan.

“Pasien-pasien di Gaza juga tidak bisa di evakuasi keluar untuk mendapatkan perawatan. Mereka sengaja dibiarkan mati, genosida di Gaza makin menyedihkan. Kita tidak tahu sampai kapan kondisi ini,” ujarnya.

Kondisi di Gaza, lanjut Husein, sebenarnya mendapatkan reaksi keras dari warga Israel sendiri di antaranya mantan Kepala Staf Angkatan Darat Herzi Halevi, bahwa perang ini tidak akan membawa kemenangan bagi Israel, justru menambah korban jiwa di Palestina.

“Perang ini hanya ambisi Netanyahu (PM Israel Benyamin Netanyahu) saja, sehingga tidak akan membawa kemenangan bagi warga Israel. Dan perkembangan di Amerika dan Eropa saat ini, dimana kalangan pemudanya mendukung Palestina. Dunia sudah berteriak, itu sebagai respon yang wajar, karena melihat terjadinya tragedi kemanusiaan di Gaza,” pungkaanya.(red)