Kabar6-Warganet menilai figur calon presiden (capres) Prabowo Subianto memiliki kepedulian terhadap pertahanan dan keamanan Indonesia, dibandingkan dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Prabowo dianggap ide dan gagasan terhadap pertahanan Indonesia, isu pertahanan negara bukan hanya soal keamanan, melainkan juga terkait pangan, energi dan keuangan.

“Berdasarkan percakapan digital warganet banyak menganggap figur Prabowo Subianto memiliki keterkaitan kuat terhadap isu pertahanan dan keamanan,” kata Endy Kurniawan, Ketua Bidang Rekuitmen Anggota DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Selasa (1/8/2023).

Hal itu disampaikan Endy saat menyampaikan hasil riset digital Gelora Petamaya bekerja sama dengan Lembaga Riset Digital Cakradata dengan tema ‘Menyongsong Pemilu dan Pilpres 2024 Isu Pertahanan & Keamanan’.

Dalam pengambilan data yang dilakukan pada 1 Januari-26 Juli 2023, itu terungkap bahwa percakapan warganet terhadap persepsi bakal calon presiden mengenai isu pertahanan dan keamanan, Prabowo menempati posisi teratas, diikuti Ganjar dan Anies.

“Prabowo Subianto paling banyak dibicarakan, percakapannya mencapai 9.254 percakapan. Kemudian Ganjar Pranowo 866 percakapan dan Anies Baswedan 455 percakapan,” jelasnya.

Atas dasar hal itu, warganet beranggapan bahwa gaya kepemimpinan Prabowo Subianto dianggap dapat menjadi kandidat Presiden yang sesuai untuk mengatasi isu terkait pertahanan dan keamanan.

“Prabowo bisa memberikan perasaan aman dan kepastian tentang masa depan Indonesia. Karena ketika bicara ancaman pertahanan dan keamanan itu juga terkait pangan, energi dan keuangan,” ujarnya.

Prabowo juga dinilai sebagai figur yang paling mampu dalam menjaga maritim Indonesia dari ancaman situasi geopolitik di kawasan Asia Pasifik dari potensi konflik antara Amerika Serikat dan China yang bisa berdampak langsung pada Indonesia.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, Indonesia memerlukan capres yang memiliki wawasan geopolitik dan dan diperhitungkan secara geopolitik.

“Artinya jika seseorang diperhitungkan secara gopolitik, maka orang itu akan dipercaya untuk mengamankan kawasan kita ini. Kalau dia memimpin Indonesia, dia akan punya posisi gepolitik yang lebih kuat,” kata Fahri Hamzah.

**Baca Juga: Anis Matta : Partai Gelora Siap Deklarasikan Dukungan ke Prabowo Dalam Waktu Dekat

Menurut Fahri Hamzah, negara tetangga memiliki kecenderungan agar Indonesia tidak memiliki pemimpin yang mengerti betul masalah geopolitik, karena akan merugikan mereka.

“Calon presiden yang mengerti geopolitik akan mendatangkan kecurigaan dari negara-mnegara tetangga, karena ada kecenderungan kalau bisa Presiden Indonesia tidak punya kepedulian geopolitik. Impor pangan, energi pasti akan dihentikan, termasuk ekspor tenaga kerja, karena akan mendorong kemandirian. Jika semua distop, ini akan merugikan mereka,” ujarnya.

Fahri menegaskan, Presiden yang mengerti geopolitik, serta memahami isu pertahanan dan keamanan saat ini diperlukan di tengah situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja.

“Jadi memang kita perlu capres yang memahami isu pertahanan dan keamanan. Ini penting ada capres yang mempunyai visi ketika dunia dalam situasi seperti sekarang, dunia tidak baik-baik saja ada konflik yang terbuka, ekonomi, pertahanan. Jangan sampai kita menjadi korban lagi, jadi collateral damage. Karena itulah perlu orang yang punya pendirian atau pengetahuan untuk memimpin Indonesia,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menambahkan, Prabowo Subianto adalah capres yang juga memiliki kedalaman berpikir mengenai kemandirian, dibandingkan capres lain.

“Prabowo menurut saya capres atau tokoh paling banyak berbicara tentang bagaimana kemandirian baik itu pangan dan energi. Bahkan sebagai Menteri Pertahanan, beliau bisa menyakinkan Presiden, bahwa pangan bagian dari pertahanan. Ini tidak kita dengar dari capres-capres lain,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengkritik calon presiden (capres) Anies Baswedan dan Partai Nasdem, karena terlalu cepat menggalang anasir-anasir pertengkaran di publik. Sebab, politik gagasan dianggap menjadi tidak penting, karena mengedepankan politik perasaan.

“Penggalangan anasir-anasir itu, membuat pertengkaran semakin meruncing secara tidak rasional. Sebab, setiap pertengkaran tidak rasional itu, biasanya gagasan tidak dianggap penting, tapi perasaan yang dianggap lebih penting,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Minggu (23/7/2023).

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah menanggapi hasil riset digital Gelora Petamaya yang memotret gagasan tiga bakal calon presiden (bacapres) dalam acara Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia (APEKSI) yang telah berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan pada 12-14 Juli 2023 lalu.

Menurut Fahri Hamzah, jika masih ada bacapres yang masih mengandalkan politik perasaan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan pemimpin yang baik.

“Ini waktunya move on, kita rekonsiliasi dan kita bangun kekuatan tengah. Membangun kekuatan tengah itu, punya mimpi baru untuk Indonesia, yakni menjadikan Indonesia sebagai super power baru dunia,” katanya.

Dengan rekonsiliasi dan politik jalan tengah ini, lanjut Fahri, maka membuat Indonesia kuat di masa yang akan datang, karena semuanya bersatu membangun Indonesia.

“Kami setuju dengan gagasannya. Apabila gagasan itu diteruskan, Partai Gelora siap menyuarakan bahwa Indonesia masih memerlukan negosiasi, karena krisis belum selesai. Kalau nggak bersatu berbahaya sekali, apalagi dijadikan dasar untuk bertengkar,” katanya.

Fahri menilai dari ketiga bacapres saat ini, yang paling berpeluang menjadi tokoh jalan tengah adalah Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan.

Apalagi sekarang Prabowo sudah menjadi bagian dari pemerintahan Kabinet Indonesia Maju yang mengedepankan rekonsiliasi nasional. Sehingga tinggal melanjutkan upaya rekonsiliasi yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pak Prabowo itu sebenarnya berjuangnya sudah lama, anda tahu waktu kita masih di lapangan dulu. Pak Prabowo itu sudah kita dengar berbeda pendapat dengan Orde Baru. Menurut saya, pidatonya dari dulu dia, itu kan luar biasa. Dia ingin semua partai itu instrumennya demokrasi. Begitu dia pensiun dia buat partai dan begitu setia dia di jalan partai politik, serta sempat menjadi oposisi,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelora Endy mengatakan, Gelora Petamaya berhasil memotret respon warganet terhadap gagasan tiga bacapres dalam kurun waktu 12-17 Juli 2023 usai acara APEKSI di Makassar.

“Percakapan mengenai gagasan bacapres pada APEKSI, secara keseluruhan terpantau memiliki sentimen positif sebesar 64 persen, sentimen negatif sebesar 9 persen dan sentimen netral 27 persen,” kata Endy saat memaparkan hasil riset.

Adapun otal percakapan digital yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 9.549 percakapan. Yakni sebanyak 6.055 percakapan sentimen positif, 897 percakapan sintemen negatif dan 2.500 percakapan sentimen netral.

**Baca Juga: Peluang Partai Gelora Lolos ke Senayan Terbuka Lebar, Ini Penjelasannya!

Sedangkan arah topik yang paling banyak dibicarakan bacapres dalan Rekernas APEKSI adalah masalah infrastruktur (34 %), sosial (33 %) dan pemerintahan (33 %).

Terkait topik infrastruktur yang dibicarakan bacapres Prabowo Subianto yang terpopuler adalah soal hilirisasi sumber daya dan IKN.

Lalu, bacapres Ganjar Pranowo membicarakan masalah transformasi sistem digital pemerintahan, sebaliknya Anies Baswedan bicara seputar pembenahan transportasi umum di perkotaan Indonesia.

Kemudian topik sosial yang terpopuler dibicarakan dari bacapres Prabowo Subianto adalah soal pemindahan makam Pangeran Diponegoro dan masalah tenaga kerja.

Selanjutnya bacapres Ganjar Pranowo bicara soal keterlibatan generasi muda di politik, sedangkan Anies Baswedan membicarakan masalah kemiskinan ekstrem dan ketimpangan sosial di perkotaan.

Di topik pemerintahan bacapres Prabowo mengangkat masalah kerjasama antar pemerintahan. Sedangkan Ganjar Pranowo mendorong pemberantasan korupsi, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Sementara Anies Baswedan bicara perlunya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah.

“Hal ini tentu membantu kita untuk membedah isi kepala mereka, untuk mengetahui gagasan besar mereka tentang indonesia. Tentu akan perlu forum-forum yang lebih spesifik lagi, mungkin forum pemerintahan desa, forum budaya, forum anak muda, dan lain sebagainya,” katanya.

Partai Gelora berharap agar forum seperti APEKSI terus berlangsung, sehingga publik dapat memilih capresnya dengan akal sehat dan mendapatkan informasi yang utuh mengenai gagasan mereka.

“Partai Gelora akan terus mendorong dan memantau waktu demi waktu yang akan mereka sampaikan. Sekali lagi Partai Gelora mendorong politik gagasan, sesuai dengan tagline kami menuju superpower baru dunia,” pungkas Endy.(Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah berharap pemilihan presiden (Pilpres) 2024 menjadi momentum untuk melakukan rekonsiliasi nasional.

Ia pun menilai kalau Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto-lah yang paling mungkin menjadi tokoh rekonsiliasi nasional dibandingkan calon presiden (Capres) lainnya seperti yang terjadi di banyak negara.

“Semangat pada persatuan bangsa, jadi modal penting yang dimiliki Prabowo Subianto untuk bertarung pada Pilpres 2024,” ujar Fahri Hamzah dalam keterangannya, Sabtu (22/7/2023).

Menurut Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini merupakan tokoh sabar dan ikhlas dengan segala macam tuduhan yang pernah dilakukan kepadanya dalam 25 tahun terakhir. Tapi sekarang semua mulai berubah.

“Sebagai contoh, masuknya Budiman Sujatmiko mendukung Prabowo Subianto, menunjukan bahwa adanya niatan untuk menghentikan kecurigaan dan fitnah kepada Prabowo seperti selama ini ,” kata Fahri.

**Baca Juga: Pengamat Dorong Partai Gelora Hadirkan ‘Pemilu Halal’, Apa itu? Ini Penjelasannya!

Bahkan, calon Legislatif (Caleg) Partai Gelora untuk daerah pemilihan atau Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini, menyamakan jalan politik Prabowo Subianto dengan Anwar Ibrahim yang kini menjadi Perdana Menteri (PM) Malaysia dan Nelson Mandela dari Afrika Selatan.

Anwar Ibrahim, dalam perjalanannya menuju pucuk kepemimpinan di Malaysia sebagai perdana menteri, dijegal dengan berbagai tuduhan.

“Ia (Anwar Ibrahim) kemudian dihukum penjara selama bertahun-tahun di bawah kepemimpinan Mahathir Mohamad, yang juga pernah menjadi mentornya,” kata Fahri.

Sementara terkait kemiripan dengan Nelson Mandela, kata Fahri, karena Prabowo termasuk orang yang disalah pahami dan terus menerus untuk coba disingkirkan dari politik, sehingga dia membangun politiknya sendiri.

“Dan sekarang ini, waktunya dia untuk dipilih karena dia memiliki memori sejarah yang kuat tentang politik Indonesia, sehingga menjadi modal dia melakukan rekonsiliasi,” demikian Fahri Hamzah.(Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, tahun 2024 adalah waktunya bagi Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memimpin bangsa Indonesia.

Sebab, tingkat akseptabilitas atau penerimaan terhadap Prabowo semakin meluas. Hal ini menandakan banyaknya dukungan dari berbagai latar belakang masyarakat.

Kondisi tersebut, mengindikasikan bahwa Prabowo merupakan sosok yang tepat untuk menjadi Presiden Indonesia berikutnya. Sehingga berpotensi memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah menanggapi hasil survei beberapa lembaga survei terkait potensi Prabowo memenangi Pilpres 2024 belum lama ini.

Menurut Fahri, khususnya para intelektual cendekiawan termasuk aktivis memang sudah waktunya untuk bersatu dan memulai konsolidasi besar-besaran secara nasional untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres).

“Harus ada waktu bagi kita semua untuk bersatu dan memulai konsolidasi besar-besaran secara nasional. Kita tidak perlu lagi memberikan atau melayani gagasan-gagasan untuk saling melemahkan dan bertengkar tentang soal-soal yang tidak ada dasarnya dan tidak ada ujung pangkalnya,” kata Fahri dalam keterangannya, Jumat (21/7/2023).

Oleh sebab itu, lanjut Fahri, para aktivis, cendekiawan, intelektual, kyai, ulama para tokoh agama sekarang ini, mulai bersatu untuk mengatakan bahwa memang inilah waktunya Prabowo untuk memimpin konsolidasi dan persatuan.

**Baca Juga: Pengamat Dorong Partai Gelora Hadirkan ‘Pemilu Halal’, Apa itu? Ini Penjelasannya!

“Dan saya kira, orang-orang seperti Budiman Sudjatmiko telah sampai pada pikiran seperti itu, yang saya kira akan terus-menerus menjadi arus yang besar di tengah situasi dunia yang tidak lagi menguntungkan bagi ekosistem pertumbuhan,” ujarnya.

Pemikiran seluruh elemen masyarakat tentang Indonesia sebagai negara dan sebagai kekuatan baru, dengan persatuan dan konsolidasi nasional, bisa didapatkan di hari-hari kedepan, demikian tegas calon legislatif (Caleg) Partai Gelora Indonesia untuk daerah pemilihan atau Dapil Nusa Tenggara Barat I tersebut.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara mengatakan Prabowo Subianto merupakan capres potensial pada Pilpres 2024 2024 mendatang. Menurutnya, Menhan memiliki tingkat akseptabilitas yang semakin meluas.

“Tak hanya tingkat akseptabilitas, banyaknya dukungan dari berbagai latar belakang masyarakat, mengindikasikan Prabowo merupakan sosok yang tepat untuk menjadi Presiden Indonesia berikutnya. Semakin banyak dukungan pada Pak Prabowo, seperti Fahri Hamzah hingga Budiman Sudjatmiko menunjukkan bahwa tingkat ‘akseptabilitas’ dari Prabowo sebagai Capres 2024 semakin meluas,” kata Igor, Kamis (20/7/2023)..

Igor melanjutkan, dukungan kepada Prabowo tak hanya ada di kalangan akar rumput relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja, tapi juga dukungan kepada menteri andalan dan terbaik Presiden Jokowi itu mulai diberikan dari para aktivis 98, mulai dari Fahri Hamzah hingga Budiman Sudjatmiko.

“Tidak saja di akar rumput relawan Jokowi, tetapi juga meluas di kalangan para aktivis mulai dari Fahri Hamzah dan Budiman Sudjatmiko. Bahkan, ukungan yang paling mengejutkan tentu datang dari para kader partai PDI Perjuangan yang belakangan ini seperti memiliki kesan kuat mendukung dan memuji Prabowo. Hal itu tentunya, semakin menguatkan bahwa Prabowo memang capres potensial pada Pilpres 2024,” pungkasnya.

Sementara hasil survei yang dikeluarkan oleh Indonesia Network Election Survey (INES) periode 18-30 Juni 2023 lalu, Prabowo memiliki tingkat akseptabilitas tertinggi, yakni sebesar 81,7 persen, diikuti oleh Ganjar Pranowo dengan raihan akseptabilitas sebesar 60,8 persen.

Kemudian, pada posisi berikutnya ada Airlangga Hartarto dengan angka akseptabilitas sebesar 59,8 persen dan Anies Baswedan yang hanya meraup akseptabilitas sebesar 47,9 persen.(Tim K6)

Kabar6-Isu kedekatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, yang menjadi salah satu bakal calon presiden (capres) terus menjadi perbincangan jelang kontestasi politik lima tahunan, yakni Pemilu 2024.

Bersamaan dengan itu, asumsi bahwa arah dukungan Jokowi untuk Prabowo terendus semakin kuat, disaat sejumlah capres tengah berebut suara untuk bisa mendapatkan hati dan dukungan dari relawan Jokowi.

Kabar kedekatan dua tokoh itu pun dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah, yang bahkan tak menampik isu tersebut.

“Pak Jokowi dan Prabowo memang memiliki ikatan batin yang sangat kuat. Saya mau ungkapkan satu hal yah, Anda harus ngerti bahwa hubungan batin antara Prabowo dengan Jokowi itu kuat sekali,” ungkap Fahri Hamzah dalam keterangannya, Minggu (16/7/2023).

Menurut Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 itu, kedekatan Jokowi dengan Prabowo bukan persoalan baru.

Hal itu bisa ditelusuri sejak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta 2014 silam yang sebelumnya merupakan Wali Kota Solo.

“Bukan soal baru (kedekatan Jokowi dan Prabowo), ini soal lama sejak dari Solo ke Jakarta. Itu nggak gampang itu, itu dalam sekali itu hubungan antara mereka berdua ini,” beber Fahri.

**Baca Juga: Peluang Partai Gelora Lolos ke Senayan Terbuka Lebar, Ini Penjelasannya!

Maka dari itu, lanjut Fahri, Kabinet Pemerintahan Jokowi harus menggunakan momentum ini untuk bersatu mendukung Prabowo pada Pilpres 2024. Apalagi saat ini, approval rate Jokowi sangat tinggi yakni sekitar 80 persen.

“Makanya kalau menurut saya gunakanlah momentum ini, mumpung Pak Jokowi ini approval ratenya tinggi harusnya kebinetnya ini bersatu. Apalagi sudah 90 persen, Bos. Kalau approval rate sudah 90 persen, ya sudah bersatulah. Bawalah Pak Prabowo ini, tinggal cari wakil,” kata Fahri.

Terkait kabar kedekatan Jokowi dan Prabowo tersebut, ia pun menilai kalau pihak-pihak yang berlawanan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah tidak terlalu kuat. Ditambah, di kalangan akar rumpus juga sudah tidak ada lagi yang menghalangi Prabowo di Pilpres 2024.

“Waktu saya bertemu berdua Pak Prabowo di kantornya (Kemenhan), itu juga saya bilang ‘Mas sebenarnya kalau bicara rakyat sih kayaknya orang sudah sadar juga nggak mungkin lagi lah menghalangi Bapak’,” ucap Calon Legislatif (Caleg) Partai Gelora untuk daerah pemilihan atau Dapil Nusa Tenggara Bara I ini seraya juga menduga kalau di tataran elite nasional sudah tidak ada yang menghambat Prabowo.(Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengundang partai politik (parpol) untuk menyampaikan proposal mengenai pandangannnya tentang masa depan umat manusia dan agama.

Hal ini penting untuk menjawab problem-problem bangsa saat ini di tengah tren penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang kian marak di Indonesia.

“Fisiknya, manusia itu sudah dicoba diganti dengan robot. Sekarang ini, pikiran manusia atau akal manusia, coba diganti artificial intelligence. Lalu, Bagaimana nasib the next generation, manusia yang akan datang,” kata Fahri, Rabu (12/7/2023) sore.

Pernyataan Fahri itu disampaikan saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Articial Intelegence: Ancaman atau Peluang? yang digelar secara daring dan disiarkan langsung di kanal YouTube Gelora TV.

Diskusi ini dihadiri Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN Dr. Trina Fizzanty, Pengamat Kebijakan Publik Dr. Trubus Rahadiansyah dan Ketua Bidang Generasi Muda DPN Partai Gelora Hudzaifah Muhibullah.

Fahri menilai AI bisa menjadi pintu bagi kelahiran agama baru yang akan membuat kitab sucinya sendiri.

“Saya kira percakapan soal AI ini juga harus menjadi perhatian para agamawan. Makin lama makin mengkwatirkan, karena dia semakin mirip manusia. Dalam perspektif agama ini seperti Tuhan menciptakan manusia,” katanya.

Kehadiran AI ini, kata Fahri, seperti mengingatkan memori dialog penciptaan manusia yang dikwatirkan malaikat kepada Tuhan, bahwa manusia akan membuat kerusakan di bumi. Tetapi, kemudian Tuhan menjawab lebih mengetahui mengenai misteri ini.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menegaskan, bahwa kehadiran AI kelihatannya semakin mempermudah pekerjaan manusia dalam segala hal. Namun sebaliknya, justru ada disrupsi teknologi dan bahaya besar yang akan mengancam umat manusia.

“Kalau berkenan BRIN bisa mengundang kita untuk menyampaikan pandangan masa depan umat manusia atau masa depan agama. Partai Gelora akan memaparkan proposal konprehensif untuk menjawab problem-problem ini,” katanya.

Menurut Fahri, kehadiran parpol di BRIN untuk menyampaikan pandangannya tentang masa depan dapat menjawab mengenai kegamangan dan kegelisaan secara umum tentang masa depan kita dan umat manusia.

“Dan di kita ini, kita punya kontra naratif yang sangat banyak. Kita ini masih mengadu domba antara agama dan sains. Kita masih bertengkar antara budaya dengan pengetahuan, akibatnya antara peneliti dan politisi tidak mantap dalam meletakkan pilar-pilar inti peradaban,” katanya.

Karena itu, hal-hal seperti ini harus diselesaikan, apakah sains dibawa komando negara atau tidak. Sehingga para peneliti atau akademisi yang memiliki riset tidak terus di belakang layar, harus ada keberanian untuk tampil ke depan.

“Sekarang kita tidak punya mekanisme untuk menginterversi public education yang baik. Dan saya kira ini PR temen-temen BRIN. Lembaga pendidikan dan universitas harus memfasilitasi percakapan mengenai AI ini,” kata calon legislatif daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat dari Partai Gelora ini.

Dengan memahami kemajuan teknologi terbaru ini, lanjut Fahri, menjadi kesempatan Indonesia untuk mendaur ulang literasi bangsa kita, sehingga memiliki kesadaran sainstifik.

“Sehingga kita betul-betul bisa tumbuh menjadi bangsa yang punya kapasitas dalam menghadapi masa depan. Ini adalah proyek besar Partai Gelora, membuat revolusi pendidikan. Kita perlu kerjasama dengan para akademisi untuk berani mengambil tanggung jawab dan tantangan-tantangan masa depan,” katanya.

Fahri menegaskan, hilangnya pekerjaan-pekerjan rutin manusia yang akan digantikan robot dan jiwanya diganti AI pada masa akan datang harus segera diantisipasi negara.

“Negara harus lebih cepat punya antisipasi terhadap perkembangan seperti ini. Bangsa Indonesia tidak boleh terus-menerus menjadi konsumen bagi perkembangan seperti ini,” katanya.

Perkembangan ini, lanjutnya, juga harus menjadi percakapan serius antara pejabat dan politisi agar masyarakat tidak cemas, serta menjadikanya sebagai peluang untuk memperbaiki masa depan kita.

“Artificial intelligence yang dibuat manusia harus menjadi peluang kita untuk memperbaiki masa depan kita. Harusnya digunakan untuk merevisi begitu banyak kerusakan yang dibuat oleh manusia, bukan untuk menambah kerusakan baru di masa yang akan datang,” pungkasnya.

**Baca Juga: Pimpin Gelora Kabupaten Tangerang, Sukardin : Kami Optimis Dapat Satu Fraksi

Ancaman dan Peluang

Sementara itu, Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN Dr. Trina Fizzanty mengatakan, perkembangan AI sekarang menjadi tantangan bagi para ilmuwan. Perbincangan soal ini menjadi hangat, karena yang dibicarakan mengenai ancaman dan peluang

“Di bidang pendidikan dan manajemen waktu, munculnya teknologi ini sangat membantu. Sehingga semua negara saling kejar-kejaran dalam dalam mengembangkan teknologi ini,” kata Trina.

Di Indonesia sendiri, kata Trina, penggunaan AI baru sebatas untuk pendidikan online untuk mempermudah para siswa atau mahasiswa.

“Tetapi pemanfaatan AI ini perlu memperhatikan aspek kemanusiaannya seperti etik, bahkan nilai-nilai karakter Pancasila menjadi bahasan riset kami. Karena nanti akan ada pergeseran nilai dari tadinya produktif, menjadikan kurang produktif dengan adanya perkembangan teknologi,” ujarnya.

BRIN berpandangan jika berbicara peluang maka, penggunaan AI ini harus dibarengi dengan pembelajaran berbasis karakter dan memasukkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat.

“BRIN khawatir, bahwa ini akan menyebabkan persoalan tentang etika, sehingga bisa menjadi perhatian kita semua. Jadi kalau kita bicara ancaman atau peluang, pada intinya sebenarnya soal kode etik. Disinilah perlunya kita regulasi-regulasi untuk mengantipasinya,” kata Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN ini.

Pengamat Kebijakan Publik Dr. Trubus Rahadiansyah mengatakan, pemerintah belum memiliki aturan yang jelas mengenai penggunaan AI dari segi undang-undang, maupun aturan perundang-undangan lainnya.

“Sehingga kalau ada pengaduan-pengaduan selama ini yang terkait penggunaan AI, kebanyakan akhirnya masuk angin. Aduan masalah penggusuran, kemacetan, banjir dan lain-lain akhirnya tidak berjalan efektif,” kata Trubus.

Kebijakan yang diterapkan pemerintah, lanjut Trubus, harus bertanggungjawab sebagai bentuk inovasi, sehingga tidak menjadi beban masyarakat dan menimbulkan persoalan baru.

“Di pendidikan, penggunaan AI justru akan membuat mahasiswa semakin malas dengan adanya peluang untuk menciptakan aplikasi-aplikasi yang mempermudah dirinya,” paparnya.

Trubus menilai masyarakat Indonesia belum siap menggunakan AI, karena sebagian besar masyarakatnya masih di kategorikan menengah terdidik, kalah jauh dengan masyarakat di Amerika, Rusia atau Jepang.

“Masyarakat kita belum siap menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis AI ini. Aplikasi-aplikasi yang ada banyak yang tidak digunakan. Dari riset kita misalnya, masyarakat yang akan membeli minyak goreng Rp 14.000 harus menggunakan aplikasi, itu tidak digunakan karena kesulitan. Masyarakat kita sebagian masih dikategorikan menengah terdidik,” katanya.

Trubus menilai penggunaan AI agar tepat sasaran sebaiknya digunakan untuk mencegah penyimpangan administrasi yang menimbulkan praktik-praktik korupsi.

“Kecerdasan buatan ini sangat tepat digunakan untuk penyaluran bansos agar tepat sasaran, sehingga keberadaan teknologi bisa bermanfaat bagi masyarakat, mencegah penyimpangan administrasi dan praktik-praktik korupsi,” katanya.

Ketua Bidang Generasi Muda DPN Partai Gelora Hudzaifah Muhibullah menambahkan, kehadiran AI ini seperti pisau bermata dua, tergantung siapa yang menggunakan bisa menjadi peluang atau ancaman.

“Ibarat pisau buat masak saja, itu bisa menjadi ancaman kalau yang memegang pisau itu adalah penjahat. Jadi ancaman itu timbul dari siapa yang menggunakan, bisa fatal akibatnya. Tapi kalau istilahnya peluang, itu begitu besar terutama bagi anak muda seperti saya yang sedang merintis usaha,” kata Hudzaifah.

Udef sapaan akrab Hudzaifah Muhibullah menegaskan, dampak penggunaan AI sangat besar bisa menghapus peradaban manusia, karena itu orang-orang seperti Elon Mask, Bill Gates dan lain-lain sebenarnya menyesal telah mengembangkan AI ini.

“AI ini bisa memusnahkan manusia, dalam bidang militer bisa digunakan untuk peperangan persaingan global. Peperangan menggunakan AI sangat berbahaya, bisa kita tonton di film terbaru Tom Cruise, Mission Impossible 7, itu lawannya AI,” katanya.

Selain itu, kata Udef, kehadiran AI juga menghilangan banyak pekerjaan dan menciptakan pengangguran. “Kekhawatiran generasi muda pada umumnya, takut kehilangan lapangan pekerjaan ke depannya,” pungkas Udef.

Di akhir acara diskusi, dilakukan demonstrasi penggunaan teknologi AI, dimana Ketua Bidang Rekuitmen Anggota DPN Partai Gelora Endy Kurniawan yang bertindak sebagai host memberikan pertanyaan kepada Miss AI Gelora mengenai peran partai politik baru seperti Partai Gelora dalam memberikan usulan kebijakan agar AI lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Miss AI Gelora pun memberikan jawaban tentang peran parpol baru dalam mempengaruhi kebijakan tentang pemanfaatan AI bagi negara.

Dalam era digital, menurut Miss AI Gelora, yang terus berkembang terus menjadi topik yang relevan dalam kebijakan negara.

“Kesimpulan partai politik baru punya peran signifikan terhadap kebijakan pemanfaatan untuk masyarakat,” kata Miss AI Gelora.(Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyebut koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sangat ideal untuk didukung.

Alasan Fahri, koalisi Gerindra-PKB sangat ideal karena melambangkan sisa-sisa kekuatan ideologis nasional.

“Keduanya juga merupakan perlambangan persahabatan 2 tokoh besar nasionalis-tradisionalis, yaitu Prabowo dan Gus Dur (Presiden keempat RI, yang juga Ketua Dewan Syuro PKB). Jadi memang ini koalisi yang sangat ideal untuk didukung,” sebut Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/7/2023).

Menurut Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 ini, koalisi Gerindra dan PKB tidak saja mudah untuk menang pada Pilpres 2024 nanti. Tapi juga bisa memimpin dengan gagasan menjadikan Indonesia sebagai negara superpower baru.

**Baca Juga: Pemilu 2024, Dokumen Persyaratan 55 Bacaleg Partai Gelora Kabupaten Tangerang Memenuhi Syarat

“Gelora sebagai partai baru yang belum punya karcis melihat koalisi ini tidak saja paling mudah menang, tapi juga paling mungkin memimpin dengan gagasan menjadikan Indonesia sebagai superpower baru,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurut Fahri, tahun 2024 adalah waktunya untuk Prabowo Subianto. Dia menilai Menteri Pertahanan RI tersebut, merupakan politisi yang paling matang, paling berpengalaman, dan paling siap memimpin Indonesia selepas pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) selama satu dekade terakhir.

“Dengan modal rekonsialiasi Pak Jokowi dan Pak Prabowo di 2019, maka 2024 adalah waktunya Pak Prabowo,” demikian keyakinan yang disampaikan calon legislatif (Caleg) Partai Gelora untuk daerah pemilihan atau Dapil NTB I tersebut.(Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, di tengah masyarakat saat ini muncul pesimisme yang kuat tentang masa depan demokrasi dan politik Indonesia.

Sehingga untuk meningkatkan optimisme tersebut, diperlukan pergantian kepemimpinan di tingkat ekskutif maupun legislatif setiap 5 tahun.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah menanggapi hasil riset potret percakapan digital di media digital dan media sosial dengan tema ‘Menyongsong Pemilu 2024: Antara Optimisme dan Pesimisme Warganet’ di Jakarta, Minggu (9/7/2023).

Tren percakapan digital itu, berhasil dipotret Gelora Petamaya yang bekerjasama dengan Lembaga Riset Digital Cakradata dalam kurun waktu 1 Januari – 3 Juli 2023.

“Masyarakat dengan kebosanannya, pesimis, antusias atau optimis itu biarlah menjadi hak rakyat dalam negara demokrasi. Dinamika ini harus dipertahankan agar kita punya harapan baru,” kata Fahri.

Namun masyarakat, kata Fahri, tidak boleh bosan kepada negara, tetapi harus bosan kepada para politisi dan pemimpin yang dianggap gagal membawa perubahan.

“Politisi dan pemimpin gagal harus diganti setiap 5 tahun. Itulah kenapa masyarakat ingin ada partai baru dengan pemikiran baru dan gagasan baru,” kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

Menurut Fahri, kehadiran Partai Gelora dalam rangka menghilangkan rasa pesimisme masyarakat terhadap partai politik (parpol) dan para pemimpin saat ini, yang tidak terlalu memikirkan masa depan bangsa.

“Partai Gelora lahir dalam suasana seperti itu, ketika orang mulai pesimis dengan partai politik. Para politisinya semakin membosankan, anggota dewannya tidak berfungsi, dan para pemimpinnya korupsi. Ini yang akan kita ubah jadi optimisme,” katanya.

Dengan gagasan baru, lanjutnya, Partai Gelora menawarkan pemimpin-pemimpin baru baik untuk legislatif maupun eksekutif yang bisa membawa mimpi Indonesia sebagai Superpower baru.

“Jeleknya partai politik sekarang itu, tidak terlalu konsen dengan memilih atau menciptakan dan mencetak pemimpinnya sendiri, tapi berasal dari mana-mana, tidak berasal dari kader. Ini tidak baik dalam tradisi berdemokrasi,” katanya.

“Partai Gelora yang mengusung gagasan baru bersama koalisi partai lainnya tentu mendukung ide politik baru, jangan lagi politik Indonesia seperti dagang sapi,” imbuhnya.

Sedangkan Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Anggota Endy Kurniawan mengatakan, pembahasan mengenai optimisme dan pesimisme ini berawal dari perbincangan di tingkat elite mengenai isu penundaan Pemilu, masa jabatan presiden 3 periode, sistem Pemilu terbuka dan tertutup, serta bakal calon presiden (bacapres).

“Silang pendapat opini dan pendapat elit tentang pelaksanaan Pemilu justru membuat pesimisme masyarakat menguat. Rasa pesimis yang berlarut dapat menyebabkan angka partisipasi masyarakat menurun. Akhirnya dapat menurunkan kualitas demokrasi,” kata Endy.

**Baca Juga: Punya Kedekatan Idelogis, Anis Matta Beri Sinyal Kuat Partai Gelora Bakal Dukung Prabowo

Partai Gelora berharap sebaliknya, yakni terbangunnya optimisme dan semangat berkontribusi publik dalam hajatan demokrasi lima tahunan.

“Pemilu 2024 ini sebagai sebuah peristiwa politik lima tahunan yang dipandang peristiwa yang menggairahkan, bukan pesimisme, karena akan bisa membawa perubahan,” katanya.

Sementara Head of Lembaga Riset Digital Cakradata Muhammad Nurdiansyah mengatakan, tren percakapan pesimisme warganet mengenai pelaksanaan Pemilu 2024 terjadi pada 21 April-13 Juni 2023 dengan 32.949 percakapan.

“Kenapa di tanggal 21 April sampai 13 Juni ini ada puncak percakapan yang begitu menarik, kurang lebih ada pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDIP,” kata Nurdiansyah.

Selain itu, dalam kurun waktu ini juga banyak drama pesimisme mengenai sistem pemilu 2024 yang akan digunakan, yang kemudian diputus Pemilu Terbuka oleh Mahkamah Konstitusi.

“Warganet emosinya cenderung surprise kaget, tidak menyangka menjadi terbuka. Tadinya mereka cenderung pesimis menyambut Pemilu tahun 2024, sekarang mulai optimisme,” katanya.

Bentuk pesimisme lain, adalah adanya keberpihakan pihak Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada capres tertentu, dan isu penjegalan Anies Baswedan.

“Warganet tidak percaya sama Presiden Jokowi, dimana warganet melihat ada upaya menjadikan capres menjadi dua pasangan calon, bukan tiga,” katanya.

Selanjutnya, optimisme warganet dalam menyambut Pemilu 2024 juga meningkat dalam kurun waktu antara 16-25 Juni 2023.

“Ada 13.557 total percakapan yang memberikan tren positif pelaksanaan Pemilu 2024. Dan di periode keduanya, di 28 Juni sampai 3 Juli, warganet mulai aktif berbicara cawapres untuk ketiga kandidat bacapres,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6-Kinerja Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), bisa membuahkan hasil alias menjadi modal menjelang Pemilu 2024. Ditambah lagi, tingginya elektabilitas Prabowo di sejumlah survei.

Penilaian ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/7/2023).

Pernyataan Fahri Hamzah tersebut, disampaikan merujuk hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) terbaru yang diliris belum lama ini.

Fahri menilai kinerja memuaskan dan elektabilitas yang terus meningkat tersebut, akan menjadi modal Prabowo untuk bisa meraih suara pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), lantaran dianggap mampu meneruskan kinerja pemerintahan saat ini.

“Itu dugaan saya kenapa survei Prabowo Subianto tinggi. Karena sepertinya sudah banyak orang yang mengatakan selama ini kita lihat enggak percaya sama Prabowo Subianto ternyata fine-fine saja,” jelasnya.

Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini juga melihat kapabilitas Prabowo sudah teruji sebagai calon presiden (Capres), mengingat berbagai pengalamannya maju di kontestasi pemilihan persiden (Pilpre)s). Apalagi Prabowo merupakan sosok yang penting bagi Partai Gerindra.

“Yang sudah pernah kelihatan pernah menjadi capres, berdebat, record-nya panjang lebar jatuh bangun, kan cuma Prabowo Subianto,” sebut Fahri Hamzah yang kini mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif (Aleg) dari Partai Gelora untuk daerah pemilihan atau Dapil NTB I tersebut.

Diketahui, Survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis nama Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto sebagai sosok yang dinilai paling mampu memberantas korupsi, ketimbang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Bahkan pada indikator tersebut, Prabowo meraih kepercayaan publik hingga 44 persen, disusul Anies dengan 36,8 persen dan Ganjar dengan 16,1 persen.

Kemudian, publik juga menilai Prabowo mampu memberantas kolusi dan nepotisme dengan tingkat kepercayaan sebesar 49,5 persen. Sementara Anies memperoleh 38,5 persen, dan Ganjar hanya mencapai 11,4 persen.

**Baca Juga: Adu Pesona Bacapres, Siapa Juara? Ini Analisis Partai Gelora

Kepercayaan publik pada Prabowo juga tinggi pada indikator penegakan hukum, dimana ia memperoleh 52,1 persen dan disusul Anies dengan 31,6 persen serta Ganjar 11,2 persen.

Sedangkan pada indikator independensi, sebanyak 71,7 persen publik meyakini Prabowo independen ketimbang dua sosok lainnya. Pada indikator tersebut, Anies hanya berkutat pada 26,3 persen dan Ganjar sebesar 1,7 persen.

Pada indikator pembangunan infrastruktur, Prabowo mendapat kepercayaan publik sebesar 37,2 persen. Ia unggul atas Anies yang meraup keyakinan sebanyak 34,8 persen, dan Ganjar 18,8 persen.

Lalu, Prabowo pada indikator keamanan dan ketertiban umum memperoleh 57 persen, Anies 21,8 persen, dan Ganjar 19,5 persen.

Selain itu, Prabowo juga mendapat kepercayaan hingga 50,6 persen pada kategori sosok paling mampu menjaga konstitusi. Dalam indikator tersebut, Anies hanya meraih 28,2 persen, dan Ganjar sebesar 20 persen.

Survei IPO bertajuk ‘Peta Elektabilitas Koalisi, Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024’, ini dilakukan dalam periode 5-13 Juni 2023 dengan melibatkan 1.200 responden dari seluruh Indonesia.

Pengambilan sampel dari survei ini dilakukan dengan teknik multistage random sampling serta penerapan spot check pada 15 persen dari total populasi sampel. (Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta Kapolri Jenderal Listyo Pol Sigit Prabowo untuk turun tangan dan membantu membebaskan 15 Mahasiswa yang sedang ditahan di Polres Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ke-15 mahasiswa itu sudah ditahan beberapa pekan setelah melakukan aksi demonstrasi menuntut perbaikan Jalan Donggo dan Soromandi, Kabupaten Bima, NTB.

“Mahasiswa berdemonstrasi adalah hal biasa. Kepada yang terhormat Bapak Kapolri, anak-anak mahasiswa di Bima biasa berdemonstrasi,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Rabu (5/7/2023).

Menurut Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, apa yang dilakukan mahasiswa di Bima dalam rangka menyuarakan aspirasi rakyat mengenai kerusakan jalan tersebut.

“Jadi mahasiswa nggak demo, nggak keren di sana. Mohon kebijaksanaanya agar mereka bisa kembali kuliah. Semoga kelak menjadi pemimpin Indonesia. Amin YRA,” katanya.

Diketahui, sejumlah Mahasiswa diamankan oleh aparat Polres Bima, NTB, pada Selasa, 30 Mei 2023. Pengamanan mereka pada saat aparat membubar paksa pendemo yang memblokade jalan di Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.

**Baca Juga: Adu Pesona Bacapres, Siapa Juara? Ini Analisis Partai Gelora

Sejumlah mahasiswa yang diamankan polisi itu merupakan massa aksi tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Donggo dan Soromandi (FPRDS) yang menuntut perbaikan ruas jalan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima yang rusak di dua Kecamatan setempat.

Massa aksi menggelar demo sejak Senin, 29 Mei 2023. Saat itu, sempat ditanggapi oleh Wakil Bupati Bima, Drs. M. Noer M.Pd yang mewakili Pemkab Bima.

Hanya saja, tidak ada tanggapan dan kejelasan perbaikan. Kecewa tidak ada kejelasan, massa aksi kemudian memblokade jalan.

Aksi unjuk rasa berlanjut pada Selasa, 30 Mei 2023. Tuntutan massa aksi tetap sama, yakni mendesak Gubernur NTB dan Bupati Bima agar mengalokasikan anggaran perbaikan ruas jalan di wilayah Kecamatan Donggo dan Soromandi pada APBD Perubahan tahun 2023.

Selain menuntut perbaikan jalan, massa aksi juga kembali menutup ruang jalan lintas Kecamatan Bolo dan Soromandi tepatnya yang berada di Desa Bajo Kecamatan Soromandi dengan masukan kayu balok hingga bebatuan ke dalam ruas jalan.

Bahkan dalam aksinya, mereka juga membakar ban bekas. Aksi blokade jalan selama dua hari tersebut praktis membuat akses lalu lintas warga menjadi terganggu. Bahkan kendaraan truk yang memuat jagung hasil penen petani tidak bisa melintas.

Akibat aksinya, sebanyak 15 pendemo yang ditahan sejak tanggak 31 Mei 2023 hingga saat ini, dijerat dengan Pasal 192 ayat 1 ke 1e KUHP jo Pasal 55 KUHP jo Pasal 64 KUHP jo pasal 12 jo Pasal 63 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan.

Yakni dengan sengaja membinasakan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau merusak sesuatu pekerjaan untuk lalu lintas bagi umum, merintangi jalan umum yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan lalu lintas. (Tim K6)