Kabar6-Juru Bicara (Jubir) Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah mengungkapkan, hasil terbaru quick count atau hitung cepat capres-cawapres 2024, yang menunjukan keunggulan pasangan 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menunjukkan keberhasilan Prabowo dan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyatukan masyarakat Indonesia.

Meski diakui Fahri kalau keduanya pernah bersaing dalam pemilihan presiden atau pilpres pada 2014 dan 2019, namun pada 2024 keduanya bersatu sehingga berhasil memperoleh hati rakyat menjadi pemenang dalam Pilpres 2024.

“Mustahil peristiwa ini ada dan angkanya begitu menakjubkan. Jadi kalau hati dua tokoh bangsa (Prabowo dan Jokowi) yang bertarung 2014 dan 2019, tidak ada niat besar untuk satukan bangsa ini dalam transisi di mana Indonesia memerlukan situasi baru bahwa kita harus bersatu. Jadi niat baik dua tokoh besar ini yang bisa satukan kita,” tegas Fahri melalui keterangan tertulisnya, Kamis (15/2/2024).

Dengan kenyataan yang ada dimana hasil hitung cepat Pilpres 2024 telah menunjukan bahwa pasangan calon (paslon) Prabowo-Gibran lebih unggul dari dua paslon lainnya, Fahri pun berharap seluruh elemen bangsa Indonesia bisa tenang dan berdamai dengan pilihannya.

“Semoga hari ini bangsa kita tenang, dan berdamai dengan pilihan. Ini adalah hari yang penting, hari ketika kita mengasihi bangsa sendiri yang ingin menjadi superpower baru yang melindungi, memajukan, mencerdasakan, dan ikut serta dalam perdamaian dunia,” ucap mantan Wakil Ketua DPR RI yang merasa terharu dengan kemenangan capres-cawapres nomor urut 02.

**Baca Juga: Anis Matta: Hasil Survei SPIN dan Median Jadi Sumber Optimisme Partai Gelora Lolos ke Senayan

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia itu pun mengungkapkan, setidaknya ada tiga faktor yang membuat Prabowo-Gibran bisa memperoleh suara tertinggi dalam Pilpres 2024, pertama ialah ide persatuan, rekonsiliasi, dan keberlanjutan dari program-program pemerintahan.

Kedua, koalisi besar partai-partai yang menjadi pendukungnya, menunjukkan bahwa representasi pendukungnya berasal dari berbagai macam kelompok. Ketiga, tokoh-tokoh hebat di dalamnya yang bersatu, seperti Prabowo dan Jokowi itu sendiri.

“Koalisi besar kita ini betul-betul koalisi kesadaran, semua kelompok ada di sini sebab ikatannya kuat, perkawinannya tidak ada paksaan, di tempat lain agak terpaksa. Dan alhamdulillah terakhir kita memiliki tokoh-tokoh hebat,” tutur politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut.(Tim K6)

Kabar6-Pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo yang menyebut adanya jenderal mencla-mencle terkait arah dukungan di Pilpres 2024, kena ‘kick’ balik politisi Partai Gelora Fahri Hamzah.

Kata Fahri, Ganjar adalah petugas partai sehingga kesulitan menggunakan akal budinya secara merdeka.

“Ganjar itu petugas partai, jadi dia kesulitan menggunakan seluruh akal budinya secara merdeka,” kata Fahri Hamzah melalui keterangan tertulisnya, Jumat (9/2/2024).

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu lantas mempertanyakan kepada Ganjar terkait dukungan di Pilpres 2009 untuk Prabowo Subianto.

Menurut Fahri, pada 2009 lalu, eks Gubernur Jawa Tengah itu merupakan Tim sukses (timses) Prabowo Subianto.

“Kan bisa tanya Pak Ganjar, kenapa beliau dulu (Pilpres 2009) mendukung Pak Prabowo dalam tim sukses saat jadi wakil ibu Mega tahun 2009,” kata dia lagi.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu juga mengungkit Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mendukung Prabowo agar rekonsiliasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan Megawati juga sempat hadir saat Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo membangun patung Soekarno di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

“Ibu Mega mendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi rekonsiliasi dan menjadi Menteri Pertahanan, serta hadir di Kementerian Pertahanan untuk kegiatan yang dibuat oleh Pak Prabowo, termasuk ketika Pak Prabowo membangunkan Bung Karno patung berkuda di depan halaman Kemenhan,” jelasnya.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo dalam sambutannya saat menghadiri deklarasi dukungan PP Polri, di De Tjolomadoe, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Rabu (7/2/2024) berbicara terkait adanya sikap mencla-mencle dari 3 orang jenderal.

**Baca Juga: 6 Hari Jelang Masa Pencoblosan, Caleg Gelora Gelar Do’a Bersama

Ganjar menyoroti pada Pemilu 2019, ada tokoh jenderal yang mengatakan untuk tidak memilih calon tertentu, karena latar belakangnya. Namun di Pilpres 2024 ini, mereka para jenderal tersebut berada di kubu calon tersebut.

“Dua pemilu lalu, jenderal bintang 4 mengatakan ‘dia saya yang mecat’, begitu katanya. dalam salah satu diskusi kecil disampaikan, ‘bagaimana orang memilih itu, catatan sejarahnya begini psikologinya begini dan dipecat’. Itu mereka menyampaikan,” jelasnya.

“Bahkan satu lagi mengatakan, ‘hei pensiunan TNI, anda bodoh kalau milih orang yang kita pecat’. Dan tiga-tiganya orang yang ngomong itu sekarang berada pada kubu di sana,” sambung Ganjar lagi.

Bahkan, Ganjar terang-terangan menyebut nama para jenderal yang dimaksudnya adalah Jenderal (Purn) Wiranto, Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, dan Jenderal (Purn) Agum Gumelar.

“Ada Pak Wiranto, ada Pak Agum, terakhir Pak Luhut kalau tidak salah menyampaikan dukungannya dan beliau-beliau ada rekamannya menyampaikan itu,” ungkapnya.(Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, gagasan pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden atau wapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tentang makan siang gratis bukan saja orisinil dan baru bagi Indonesia, tapi ini adalah gagasan yang strategis.

“Makanya dalam debat, sulit dibantah. Tak ada statement yang tegas dari kedua lawan debat untuk mengatakan tidak setuju,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Senin (5/2/2024).

Pernyataan Fahri yang juga mantan Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Periode 2014-2019 ini mengomentari debat kelima Pilpres 2024 yang digelar KPU RI di JHCC, Jakarta, Minggu (4/2/2024) malam.

Tentang kritik capres 03 Ganjar Pranowo yang mengatakan, bahwa penanganan stunting terlambat dengan makan gratis, Fahri menilai kalau yang bersangkutan kurang memahami inti persoalan.

Inti persoalan anak-anak Indonesia adalah ‘kekurangan gizi kronis’, yang menyebabkan mereka mengalami stunting dan gizi buruk.

“Stunting merujuk pada pertumbuhan tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya (pendek) dan gangguan perkembangan otak. Sedangkan gizi buruk merujuk pada pertumbuhan berat badan yang tidak sesuai usianya (kurus),” terangnya lagi.

Bagaimana mengintervensinya, kata Fahri, dicegah dengan cara memberikan asupan makan bergizi untuk ibu hamil sampai melahirkan dan membesarkan. Oleh sebab itu, program Prabowo-Gibran adalah memberi bantuan makan bergizi untuk ibu hamil.

“Apakah yang sudah terlanjur stunting didiamkan saja? Tidak ada kata terlambat, karena pada dasarnya stunting adalah masalah kekurangan gizi. Ketika mereka masuk usia sekolah, program bantuan gizi melalui makan gratis di sekolah harus tetap dilakukan,” ujarnya.

Karena, menurut Fahri dengan gizi yang baik, selain akan membuat anak tumbuh sehat, juga akan menunjang perkembangan otak anak, dan pada akhirnya akan menperbaiki kinerja belajar anak.

Apalagi, banyak literatur akademik dan pengalaman empiris banyak negara yang telah membuktikannya.

“Makan siang gratis di sekolah ini juga akan mengurangi beban ekonomi orang tua, terutama dalam upaya memberikan makanan yang bergizi tinggi. Realitanya, sebagian besar keluarga miskin dan pra sejahtera tidak mampu menjangkau akses makanan bergizi,” bebernya.

**Baca Juga: Partai Gelora Gelar Dua Dialog Keumatan Sekaligus di 2 Lokasi pada Hari yang Sama

Lebih jauh, Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, itu mengatakan, program makan siang gratis ini akhirnya menjadi program yang praktis dalam mengatasi kemiskinan dan strategis bagi pembangunan generasi muda mendatang.

“Dari sisi demografi, saat ini kita memiliki peluang ‘bonus demografi’, dimana penduduk usia produktif kita lebih besar akan tetapi kualitas mereka masih sangat rendah. Kemampuan akademik rata-rata anak Indonesia begitu rendah dalam tes PISA (Programme for Interntional Student Assesment). Prevalensi Stunting masih 21,6%, di atas batas 20% yaitu angka darurat yang ditetapkan WHO,” kata Fahri memaparkan.

Dampaknya, kata Fahri Hamzah adalah angkatan kerja sebagian besar (60%) hanya mampu meluluskan pendidikan sampai SMP, sehingga produktifitas mereka tidak maksimal. Padahal bonus demografi yang dinikmati diperkirakan akan berakhir pada tahun 2035 nanti.

“Makanya perlu kebijakan yang cepat dan tepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Sehingga program makan siang gratis ini perlu didukung dan menjadi agenda nasional, yang tentunya disinergikan dengan program pendidikan dan kesehatan yang sudah ada, seperti peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan,” katanya.

Dengan program yang tepat dan menusuk jantung persoalan tersebut, insyaAllah akan lahir Generasi Emas yang siap membangun ekonomi dan mencapai Indonesia maju tahun 2045, demikian Caleg DPR RI dari Partai Gelora Indonesia untuk Dapil NTB I itu.(Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengajak seluruh pemilih Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di dua pemilihan presiden (Pilpres) lalu, yang masih ada di pasangan calon (paslon) 01 dan 03 segera merapat ke paslon 02.

Sebab, berbagai lembaga survei telah merilis hasil survei terbarunya yang memprediksi kemenangan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan elektabilitas lebih dari 50 persen.

Sehingga Pilpres 2024 diprediksi akan berlangsung satu putaran. Bahkan mayoritas pemilih, sekitar 84 persen ingin agar Pilpres 2024 diselesaikan dalam satu putaran.

“Saya sudah membaca semua survei, dan kemarin LSI telah menyampaikan surveinya. Paparan ini semakin menguatkan bahwa madzab, aliran atau semacam pandangan bersatunya Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah game changernya,” kata Fahri Hamzah dalam Gelora Talk bertajuk ‘Pilpres Satu Putaran, Pilihan Mayoritas Pemilih’, Rabu (31/1/2024) sore.

Hal ini juga menguatkan hasil temuannya di lapangan, dimana ia telah berkeliling di desa-desa di seluruh Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga ke kaki Gunung Tambora, menginginkan Prabowo-Gibran yang menjadi pemimpin di 2024.

“Saya sudah mutar-mutar, dan alhamduillah mereka berpandangan sama. Kita punya pemimpin-pemimpin yang bisa mengantarkan terjadinya rekonsiliasi. Sehingga apapun upaya yang ingin merusak Pak Prabowo dan Pak Jokowi, sulit dilakukan, dan bisa dibantah” katanya.

Menurut Fahri, Islam pada dasarnya juga telah mengajarkan hal yang menyatukan, bukan ideologi yang memecah belah. Sebab, Islam diciptakan sebagai umat pertengahan, sehingga apabila ada ektremis agama itu bukan berasal dari Islam.

Ia menyadari adanya kekecewaan dan mendadak radikal dari pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti budayawan Butet Kartaradjasa, karena tidak mendukung Ganjar Pranowo, calon presiden 03, padahal mereka mengklaim telah mengantarkan Jokowi menjabat selama dua periode.

Begitupun di Prabowo, dimana pendukung militan yang mengalihkan dukungan ke capres 01, Anies Baswedan, karena adanya kemarahan dari mereka melihat Prabowo bersatu dengan Jokowi sebagai hal yang tidak dapat diterima.

“Tapi rekonsiliasi ini sekarang terbukti, menjadi platform terbesar bangsa kita. Menurut saya, inilah cara kita membaca jiwa masyarakat kita dan rakyat menyambut gagasan ini,” katanya.

Dalam situasi sekarang, kata Fahri, menggabung elite nasional memang ada keperluan yang mendesak, agar bangsa Indonesia tidak terpecah belah dalam lingkaran konflik dan menjadi negara gagal.

“Saya menyakini ini adalah jalan yang benar tapi untuk memanggil kembali semua yang lari ke kanan dan kiri itu untuk kembali ke tengah dengan mendukung pasangan Prabowo-Gibran,” katanya.

Fahri mengungkapkan, dukungan dari basis-basis Jokowi dan Prabowo dalam dua Pilpres lalu ke pasangan Prabowo-Gibran, jelang hari pencoblosan pada 14 Pebuari 2024 semakin deras.

“Kenapa survei Prabowo-Gibran sudah 50,7 persen seperti disampaikan LSI, karena adanya perpindahan dukungan Pak Jokowi yang ada di Ganjar. Sementara basis-basis Pak Prabowo juga mulai kembali, setelah kita ajak diskusi dan beri penjelasan, dan mereka kembali,” katanya.

Saat ini, lanjut Fahri, masih ada basis pendukung Prabowo yang belum kembali adalah mereka yang militan, karena mereka menutup diri untuk berdiskusi dan berdebat mengenai rekonsiliasi.

“Mereka menolak secara militan, mereka marah sama Pak Prabowo, karena gabung sama Jokowi. Mereka merasa umat dihina. Sehingga saya katakan, jadi menurut anda pemimpin itu tidak boleh bersatu. Dia harus terus berperang, tidak ada lagi jalan damai. Tidak ada lagi namanya perdamaian, rekonsiliasi dan sebagainya. Jadi menurut anda pemimpin itu lebih baik bersengketa daripada gotong royong? Mereka tidak bisa menjawab” jelasnya.

Intinya pada basis militan pendukung Prabowo yang ada di 01 itu, menurut Fahri, didalam dirinya telah ditanamkan bibit-bibit kebencian, sehingga tidak menerima apabila ada perdamaian.

“Umat ini menurut mereka, kalau bisa ada dalam tekanan terus menerus, ada dalam ancaman dan tuduhan-tuduhan macam-macam. Tidak mau menerima kalau umat pada akhirnya seperti dalam perjanjian Hudaibiyah di zaman Rasulullah SAW. Jadi memang di kanan ini ada yang parah,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini terus berusaha mengajak pemilih militan Prabowo pada dua Pilpres lalu ini untuk berdialog, namun apabila masih bersikukuh dengan sikapnya, apa boleh buat.

“Kita lebih baik fokus menyusun agenda ke depan, karena krisis ada di depan mata kita. Kita harus berpikir kepentingan nasional, tanggal 14 Februari adalah hal yang strategis buat kita, sehingga kita berharap tidak ada gangguan. Itulah kenapa Partai Gelora mengkampanyekan satu putaran dan aklamasi karena dunia tidak sedang baik-baik saja,” pungkasnya.

Pilpres Satu Putaran

Sementara itu, peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby mengatakan, hasil survei LSI Denny JA yang menyebut pasangan nomor urut 2, Prabowo-Gibran berpotensi memenangi pilpres satu putaran, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

“Semua temuan survei di lapangan, metodenya bisa dipertanggungwabkan secara ilmiah. Mau satu putaran atau dua putaran, akan ditentukan oleh pemilik suara tanggal 14 Pebruari nanti. Tapi memang ada potensi, kandidat atau calon presiden yang memperoleh hasil dukungan diatas 50 persen,” ungkap Adjie Alfaraby.

Dengan dukungan mencapai 50,7 persen itu, kata Adjie, maka Pilpres berpotensi berlangsung satu putaran yang dinginkan oleh 84 persen pemilih, dan dimenangkan pasangan Prabowo-Gibran.

“Ada keinginan mayoritas publik agar Pilpres berlangsung satu putaran, supaya pemerintah fokus mengurusi kebutuhan masyarakat, dan menghindari terjadinya konflik,” katanya.

Adjie mengatakan, ada tren kenaikan siginifikan dari elektablitas nasional dari tiga survei yang dilakukan LSI Denny JA, terutama dalam survei terakhir di Desember 2023 hingga akhir Januari 2024.

“Ada tren kenaikan sebesar 7 persen dalam rentang satu bulan, dan apabila dalam kurun waktu 15 hari menuju tanggal 14 Pebruari, konsisten kenaikan antara 5-7 persen, maka memang pasangan 02 berpotensi menang satu putaran,” katanya.

LSI Denny JA, lanjut, sedang melakukan survei terakhir untuk periode terakhir, 15 hari menjelang penclobosan, untuk memastikan Pilpres akan berlangsung satu putaran.

“Kalau trennya masih terjaga, potensi satu putaran sangat besar. Kita tunggu tanggal 7 atau 8 Pebruari, nanti kita rilis hasil survei,” katanya

Sementara terkait elektablitas pasangan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, karena tingkat kepuasan terhadap Jokowi 80 persen, semakin lama elektabilitasnya semakin merosot hingga 19,7 persen.

“Pemilih 03 banyak yang berpindah ke 02, karena ada dalam satu isu atau ekosistem, apalagi Gibran diasosiakan dengan Jokowi,” katanya.

Sedangkan pasangan 01, Anies Baswedan-Muhamin Iskandar, memang ada kenaikan dengan elektabilitas 22,0 persen karena membawa isu perubahan. Namun, kenaikan elektabilitasnya itu, tidak signifikan

“Kecil suaranya, karena pemilih yang mengangkat isu perubahan lebih kecil dibanding pemilih yang menangkat isu keberlanjutan, karena memang tingkat kepuasan terhadap Jokowi tinggi. Jadi sejauh tidak terjadi hal-hal yang luar biasa, maka memang 01 sangat sulit untuk menang,” tegasnya.

**Baca Juga: Partai Gelora Gelar Dua Dialog Keumatan Sekaligus di 2 Lokasi pada Hari yang Sama

Hal senada disampaikan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran Hasan Nasbi. Ia mengatakan, mayoritas publik ingin pilpres satu putaran, berdasarkan survei internal, datanya jauh diatas 50,7 persen seperti yang ditemukan LSI Denny JA.

“Dari dulu saya sudah berteori, akan ada migrasi besar-besatan pemilik suara Pak Jokowi dari 03 ke 02. Tadinya saya berpikir akan berhenti pada 7 Januari, pasca debat justru ada gempa susulan,” kata Hasan Nasbi.

Pemilik suara Jokowi ini, kata Hasan, rupanya lama-lama tidak tahan dengan paslon 03, karena lama-lama ikut-ikutan menjadi ‘kaum pemuja negara api; menjadi pemarah seperti paslon 01.

“Paslon 03 sekarang isinya jadi marah-marah seperti 01, ‘pemuja negara api’. Padahal secara natural masyarakat kita itu, bukan pemarah, bukan membeci orang setiap hari, memaki-maki Pak Jokowi di mana-mana. Lama-lama mereka nggak tahan,” ujarnya.

Migrasi besar-besaran pemilih 03 ke 02 ini, kata Hasan, menyebabkan potensi menang satu putaran makin terbuka lebar, karena sikap pendukung paslon 03 tidak mencerminkan peradaban orang timur.

“Pak Jokowi sampai disebut binatang dalam kampanye terbuka, oleh orang yang mengaku budayawan. Ini menambah daftar migrasi dan gempa susulan terus,” katanya.

Pendiri Lembaga Survei Cyrus Network ini mengatakan, pemilih 03 yang melakukan migrasi besar-besar ke 02 adalah pemilih PDIP, namun pilihan partainya tetap sama. Tetapi hasil suara 03 di Pilpres 2024, diprediksi akan kalah jauh dari suara PDIP yang dihasilkan di Pemilu 2024.

“Ini memang temuan paling unik dari survei, pilihan capresnya ke 02, ke Prabowo, tetapi pilihan partainya yang beda, tetap ke PDIP. Artinya, suara Ganjar kalah jauh dari PDIP, suara PDIP akan jauh lebih besar dari suara Ganjar,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah, mengajak masyarakat untuk menggunakan akal sehat dan kepala dingin saat memilih presiden pada pemilihan presiden (pilpres) yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024.

Menurutnya, Indonesia saat ini membutuhkan jalan tengah berupa rekonsiliasi dan persatuan nasional, yang akan menjadi penentu sejarah bangsa ke depan.

Fahri menjelaskan bahwa jalan tengah yang dimaksudnya adalah upaya untuk bersatu tanpa kecenderungan ekstrem ke arah kanan atau kiri, dengan memprioritaskan kepentingan rakyat.

Ia menekankan bahwa pendekatan tersebut terlihat jelas dalam proses bersatunya Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

“(Mereka) ini adalah dua tokoh besar. Orang hebat dua-duanya, yang selama ini oleh politik dibuat saling bertengkar, sekarang kita buat mereka bersatu,” ujar Fahri dalam keterangannya, Rabu (31/1/2024).

Menurutnya, efek dari persatuan kedua tokoh tersebut sangat luar biasa karena telah menghasilkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi pengubah permainan, menciptakan dampak positif pada perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan.

Fahri juga menyoroti relevansi langkah-langkah program kerja yang diusung oleh pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran dalam melanjutkan upaya mendorong kemajuan negara.

Ia mengatakan, melalui langkah-langkah tersebut, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara yang diperhitungkan secara global.

“Hal seperti hilirisasi, serta rencana untuk memberikan intervensi nutrisi dan gizi pada rakyat Indonesia,” jelas Fahri.

Fahri menekankan bahwa program tersebut merupakan revolusi kebijakan yang mungkin tidak disukai oleh banyak negara.

Namun, kata dia, banyak negara lain yang melihat jejak Indonesia menuju kemajuan, menjadi negara kuat, bahkan negara superpower yang dapat terlihat jelas.

Lebih lanjut, Juru Bicara (Jubir) Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini, menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari bangsa lain.

Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa menjadi berdaya merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan, di mana setiap keputusan yang pro-rakyat hanya dapat diambil oleh pemimpin yang berani.

**Baca Juga: Pemilu 2024, Pengusaha Diimbau Beri Kesempatan Pekerja Nyoblos

“Jika Indonesia ingin menjadi negara superpower, negara yang kuat, yang bisa menyejahterakan rakyatnya, itu tidak mungkin kita titipkan kepada negara lain,” ujar Fahri.

“Itu memerlukan intervensi, dan memerlukan keberanian untuk memimpin,” sambungnya.

Fahri mengajak semua elemen bangsa untuk tetap berpikir jernih dan fokus dalam memilih dengan pertimbangan yang melihat jauh ke depan.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini berharap agar cita-cita Indonesia menjadi negara yang kuat tidak hanya menjadi khayalan semata.

“Ayo kita (bergerak) ke tengah, meninggalkan yang lain. ‘Yang lain’ adalah pecahan-pecahan kemarahan dan kekecewaan. Tidaklah (bijak) bila kita berpolitik dan membuat keputusan tentang pemimpin (hanya) karena (terpengaruh rasa) marah dan kecewa,” ujar Fahri.

“Mari kita gunakan akal kita. Siapa pun kita, (yakinlah) bahwa insya Allah ini adalah momen bersejarah bagi bangsa, dan sejarah umat kita akan memimpin dunia ini,” pungkas Fahri.(Tim K6)

Kabar6-Juru Bicara (Jubir) Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Fahri Hamzah blak-blakan memberikan kritikan kepada Mahfud MD yang kini menjadi calon wakil presiden (cawapres) 2024.

Apalagi Mahfud hingga saat ini masih menjadi pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan/Menko Polhukam RI.

“Tak pantas lah (Mahfud) mengkritik pemerintahan, kalau masih duduk di kabinet,” ujar Fahri Hamzah lewat keterangan tertulisnya, Selasa (23/1/2024), terkait tudingan Mahfud yang menyebut ada aparat penegak hukum, hingga pejabat yang memberikan backup kepada tambang ilegal, saat debat cawapres, Minggu (22/1/2024) kemarin.

Lebih jauh, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia itu mengatakan, kalau memang ada aparat penegak hukum, hingga pejabat menjadi backing tambang ilegal, adalah kesalahan Mahfud, sebagai Menko Polhukam.

“Itu salahnya pak Mahfud semua, ya dia Menkonya, artinya dia nggak mengerjakan apa yang diomongkan, dia emang Menkonya. Jadi, pak Mahfud enggak bisa ngeritik pemerintah, di bidang Polhukam itu urusannya dia,” tambah Fahri.

Karenanya, Fahri pun menyarankan Mahfud sebaiknya keluar dari pemerintahan, jika tidak sesuai keinginannya. Namun sayangnya, ia menyebut Mahfud MD hingga kini masih menikmati fasilitas negara sebagai Menko Polhukam.

“Kan udah saya bilang dari awal, kalau dia mau keluar dari pak jokowi. Karena kabinet ini brengsek. Saya mau menegakan hukum tapi saya dihambat oleh presiden, ngomong gitu dong. Dia (Mahfud MD) masih menikmati itu juga di dalam, enggak boleh ya,” ujar Caleg DPR RI Partai Gelora untuk Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I tersebut.

**Baca Juga: Gelar Panggung Rakyat, Partai Gelora Sosialisasikan Program Kuliah Gratis

Sebelumnya diberitakan, Mahfud MD dalam Debat Pilpres 2024 putaran keempat, ia menyatakan tidak mudah bagi pemerintah buat menyelesaikan sengketa tanah adat dan kegiatan pertambangan ilegal.

Berdasarkan rekapitulasi yang dibuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dari 10.000 pengaduan itu 2587 adalah kasus tanah adat.

“Jadi ini memang masalah besar di negeri ini. Ada orang yang mengatakan aturannya kan sudah ada, tinggal laksanakan, enggak semudah itu. Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Akalnya banyak sekali,” kata Mahfud kemudian bercerita bahwa ada banyak pemalsuan tanah izin tambang yang izinnya dicabut oleh Mahkamah Agung (MA), tapi tidak dilaksanakan.(Tim K6)

Oleh: Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia

Kabar6-Kurang dari sebulan, kita akan memasuki satu hari penentuan tentang bagaimana bangsa ini akan dipimpin lima tahun ke depan. Pertanyaan bagaimana watak kepemimpinan dan pemerintahan berikutnya, pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin, akan terjawab.

Secara teoritis, peristiwa 14 Februari 2024 nanti adalah salah satu dari hari-hari terpenting bangsa Indonesia, termasuk hari-hari terpenting setiap warga negara dan kelompok kelompok masyarakat, suku, agama, dan antar golongan, yang artinya, juga hari-hari terpenting umat Islam yang ada di Indonesia.

Mengapa kita harus mendefinisikan kelompok umat Islam? Karena secara historis dan secara faktual, kelompok yang bernama umat Islam ini telah menjadi salah satu faktor terpenting dalam kita berbangsa dan bernegara, sejak awalnya.

Saya sendiri mendorong pendefinisian ini dalam rangka, justru mengakhiri adanya dikotomi yang tidak rasional antara umat dan bangsa, dan juga antara agama dan negara. Sejak awal, saya mendorong adanya integrasi dari apa yang selama ini dipisahkan, sehingga kita memiliki cara melihat yang positif tentang realitas yang bernama agama dan negara, pada saat yang bersamaan.

Saya merasa bahwa semua dikotomi yang dibuat selama ini telah berlaku secara tidak fair kepada umat Islam. Karena akhirnya, seolah-olah bangsa dan umat ini harus dibenturkan dan berhadap-hadapan, padahal tidak harus, dan memang tidak bisa begitu.

Seolah-olah kalau dia umat, maka dia bukan bangsa. Dan kalau dia bangsa, pastilah bukan umat. Padahal seharusnya dia berlaku sejalan dan seiring dalam satu tarikan napas bahwa yang disebut sebagai umat dan bangsa, ada dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Secara etimologi, kata umat, bangsa, dan rakyat itu berasal dari asal kata dan pengertian yang sama, terutama dalam bahasa Arab. Karena itulah pada dasarnya kita tidak mendikotomikan kata-kata itu untuk tujuan melakukan diskriminasi karena pada dasarnya, maknanya adalah sama.

Prabowo Bukan Umat?

Suatu hari, saat Partai Gelora bertemu dengan Pak Prabowo, beliau menceritakan hasil pertemuannya dengan salah satu partai yang menyebut dirinya Partai Islam. Beliau bertanya tentang bagaimana kelanjutan kerja sama politik yang selama ini dibangun bersama, apakah bisa diteruskan dalam Pilpres tahun 2024?

Tiba-tiba Pak Prabowo mendapatkan penjelasan dari pimpinan tertinggi tersebut bahwa Partai Islam itu kini ikut “pilihan umat”. Pak Prabowo terdiam mendengar penjelasan itu, karena tidak mengerti. Saat bertemu kami (Partai Gelora), Pak Prabowo menceritakan peristiwa itu dan bertanya kepada kami, “apakah saya ini bukan umat?”

Kami sambil sedikit terharu dan menahan getir bahwa ada kelompok yang bisa memperlakukan Pak Prabowo dengan cara diskriminatif seperti itu, seolah-olah Pak Prabowo bukan merupakan bagian, bahkan terlepas, dari umat Islam. Ini sulit dipahami.

Lalu, dalam pertemuan dengan Partai Gelora itu, Ketua Umum Anis Matta menjelaskan kepada Pak Prabowo tentang definisi kata-kata yang tadi saya sebutkan. Bahwa pada dasarnya istilah umat, bangsa, dan rakyat memiliki makna yang sama. Karena itu tidak ada dikotomi, apalagi dengan maksud melakukan diskriminasi.

Saya dulu pernah secara keras memberikan penilaian kepada mereka yang terlalu dangkal menggunakan terminologi dalam agama di ruang publik, dengan maksud membuat diskriminasi antar umat beragama. Padahal Konstitusi dan Undang-undang di negara kita tercinta ini mengatur bahwa tidak ada lagi diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Kata-kata yang secara spesifik memiliki makna yang punya implikasi kepada hukum-hukum agama yang berlaku secara privat bagi penganut agama dan kepercayaan masing-masing itu tidak bisa dihilangkan. Karena itu berlaku secara sepihak. Di ruang publik dan di ruang negara yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah hukum publik yang tidak kenal diskriminasi apa pun terhadap seluruh warga negara.

Itulah masalah politik Islam dari waktu ke waktu. Gara-gara sikap yang diskriminatif seperti itulah yang menyebabkan umat Islam gampang dipojokkan untuk menjadi warga negara kelas dua. Karena pada dasarnya mereka sendiri seperti “membuka pintu” bagi adanya diskriminasi terhadap diri mereka sendiri. Lalu dimanfaatkan oleh orang lain dengan maksud lain.

Padahal, ini harus dihentikan dan umat Islam harus peka bahwa kebangsaan adalah identitas di ruang publik yang berlaku bagi siapa saja, apa pun agama, ras, suku, dan golongannya. Mentalitas seperti inilah yang umat Islam harus diambil dengan penuh kepercayaan diri bahwa para pemimpin yang akan kita pilih di ruang publik adalah pemimpin-pemimpin umat dan bangsa sekaligus. Karena pada dasarnya kepemimpinan mereka akan berada di ruang publik dan bukan di ruang privat.

Karena itulah tidak ada alasan untuk tidak melihat Pak Prabowo dari kenyataan bahwa dia adalah pemimpin umat dan pemimpin bangsa sekaligus. Dengan cara seperti itulah umat Islam tetap berada dalam arus utama perubahan politik dan ekonomi dalam negara. Kalau tidak demikian, maka umat Islam mudah sekali dipojokkan atau memojokkan diri di sudut-sudut sejarah yang sepi, bahkan lari dari tanggung jawabnya di ruang publik.

Sebagian dari mereka yang paling ekstrem ada yang berpikir lebih jauh lagi pergi meninggalkan realitas. Bahkan, sebagian lagi digarap untuk menjadi ultra-radikal dan dituduh sebagai teroris serta dipakai oleh intelijen negara asing yang ingin merusak keamanan negara-bangsa yang sudah didirikan oleh para pendiri bangsa kita, termasuk para ulama.

Memobilisasi Kesadaran Baru Umat

Maka, memasuki masa pemilihan 14 Februari 2024 nanti, harus ada mobilisasi kesadaran umat Islam bahwa tidak boleh lagi umat dimanfaatkan oleh kelompok yang mengeksploitir identitas Islam untuk mendukung satu kelompok yang akan kalah, karena pada dasarnya mustahil mentalitas diskriminatif seperti itu bisa menang. Kecil sekali mereka.

Kali ini, umat islam harus memasuki fase kesadaran baru bahwa kita akan memilih pemimpin umat dan bangsa sekaligus dan sejarah telah mempersiapkan pasangan Prabowo-Gibran untuk menjawab tantangan zaman ke depan.

Di sisi lain, kita tahu bahwa Pak Prabowo punya masalah dengan kelompok-kelompok yang pro dengan gagasan kaum globalis. Pak Prabowo ini adalah seorang mantan perwira tinggi militer yang nasionalismenya tidak bisa diragukan lagi oleh siapa pun.

Latar belakang inilah yang menyebabkan Pak Prabowo menjadi sulit diterima oleh sebagian kekuatan asing yang menganggap bahwa kepentingan mereka akan sangat terganggu apabila Pak Prabowo menjadi Presiden.

Padahal mereka juga tahu bahwa Pak Prabowo adalah seseorang yang memiliki latar pergaulan global yang juga luas. Bersekolah di luar negeri sampai pendidikan militer di Amerika Serikat, dan bersahabat dengan banyak orang di luar negeri dari dulu sampai sekarang.

Maka kita, selain mengajak agar pembelahan di kalangan umat Islam tentang siapa yang akan menjadi pemimpin dengan cara mengurangi, bahkan menghilangkan, penggunaan identitas yang sangat primordial dalam Pemilu yang memilih pemimpin di ruang publik ini, tapi juga pada saat yang bersamaan, harus diyakinkan saudara-saudara kita yang bekerja untuk kepentingan asing, bahwa pada dasarnya Pak Prabowo bukan sedang ingin mencari musuh dan ingin menghentikan perdagangan dengan luar negeri. Tetapi Pak Prabowo ingin agar dalam perdagangan itu berlaku asas keadilan bagi umat, bangsa, dan rakyat Indonesia.

Bahwa kalau mereka bebas menjual produk-produk mereka di dalam negeri kita dengan harga yang sangat adil, mengapa kita tidak bisa menjual produk+produk kita yang teknologinya masih rendah dengan harga yang juga adil? Sehingga kita putuskan bahwa produk kita yang umumnya berbahan mentah dikelola dulu di dalam negeri kita. Karena kita memerlukannya sebagai fondasi bagi industri kita di dalam negeri di masa-masa selanjutnya.

**Baca Juga: Anis Matta Dirikan Partai Gelora agar Umat Islam Jadi Kekuatan Politik Nasional yang Real

Indonesia Harapan Umat Islam Dunia

Akhirnya, saya berharap, kali ini umat Islam dan bangsa Indonesia lebih jernih memandang persoalan ini. Bahwa dalam perspektif kepentingan nasional umat dan bangsa harus sama-sama menjadi pemenang. Bangsa Indonesia menjadi pemenang, artinya umat Islam otomatis juga akan menjadi pemenang.

Kemenangan kita adalah apabila kita bisa meletakkan fondasi kepemimpinan yang kuat untuk menghadapi kecenderungan dunia multipolar yang bisa saja akan sangat mengganggu tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan bangsa kita ke depan.

Kita harus sadar bahwa dalam pertarungan global ini, tidak semua kepentingan bangsa lain dan kepentingan bangsa kita, sama. Kadang-kadang untuk kepentingan bangsa lain kita harus dikorbankan, meskipun kita tidak mau mengorbankan negara lain, tetapi kita tidak boleh juga dilarang untuk membela diri.

Indonesia ini adalah aset umat Islam yang terbaik, bahkan untuk seluruh dunia. Maka menjaganya agar tumbuh menjadi kekuatan besar di dunia yang mempunyai implikasi meningkatnya posisi tawar umat Islam secara utuh dalam isu-isu global adalah sebuah tindakan yang sangat strategis.

Kita tahu bagaimana lemahnya posisi umat Islam dalam konflik di Palestina selama ini. Kita juga tahu bagaimana lemahnya posisi umat Islam pada isu Uyghur dan Rohingya. Semua itu memerlukan sebuah negara yang kuat dan karena itulah, Indonesia adalah salah satu harapan bagi umat Islam di seluruh dunia untuk meningkatkan posisi tawar mereka.

Pak Prabowo yang akan dibantu oleh Mas Gibran adalah pilihan yang tidak banyak. Karena di tangan merekalah transformasi besar bangsa Indonesia akan terjadi dan menjadikan Indonesia sebagai superpower baru seperti mimpi dan cita-cita Partai Gelora Indonesia. Mari kita bersatu dan kita tuntaskan integrasi umat dan bangsa, pada Pemilu 14 Februari yang akan datang.(*/Red)

Kabar6-Wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang disuarakan sejumlah tokoh yang tergabung di Petisi 100 saat bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD beberapa waktu lalu, terus berkembang di masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Wacana itu menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Menyoroti wacana tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah lewat keterangan tertulisnya, Senin (15/1/2024), mensinyalir wacana tersebut sebagai upaya pengalihan kemenangan mayoritas pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden atau wapres, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

“Bagaimana mungkin umur pemerintahan pak Jokowi yang tinggal 9 bulan lagi, ada upaya pemakzulan. Makanya saya menggaungkan tagar aklamasi (Prabowo-Gibran), sebagai upaya menyelamatkan bangsa ini,” ujarnya.

Apalagi, menurut pendapat Fahri, asing sangat berkepentingan untuk memanfaatkan waktu selama lima bulan jika ada Pilpres 2024 putaran kedua yang akan digelar pada 26 Juni mendatang di tengah ketegangan geopolitik global.

Ia mengatakan, pada 26 Juni nanti, kira-kira 4-5 bulan lagi, ketegangan geopolitik bisa saja di impor masuk ke Indonesia, targetnya untuk mengguncang keadaan supaya terjadi apa yang mereka sebut sebagai perubahan.

“Ini yang harus diselamatkan. Karenanya kita harus bisa memastikan 14 Februari 2024 pintu masuknya gejolak global ke Indonesia tertutup rapat dengan cara menuntaskan Pemilu pada 14 Februari. Maka hari-hari ini kita akan menyaksikan, seharusnya, semakin banyak yang akan datang dan menyatakan diri secara aklamasi ‘kita memilih Prabowo-Gibran’. Ide besar ini lah yang kami sejak awal di di Partai Gelora sampaikan kepada Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan keduanya mendukung,” papar mantan Wakil Ketua DPR RI itu lagi.

Bangsa Indonesia, kata Caleg DPR RI Partai Gelora Indonesia untuk Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I tersebut, adalah bangsa yang besar. Maka dari itu, jangan boleh ijinkan spekulasi terhadap bangsa ini, apalagi melibatkan asing.

**Baca Juga: Anis Matta Dirikan Partai Gelora agar Umat Islam Jadi Kekuatan Politik Nasional yang Real

“Karena, sekali lagi saya katakan, ini adalah bangsa yang bisa kita gunakan untuk perjuangan global. Kita kawal pak Jokowi sampai ujung dengan cara kita menangkan Partai Gelora, Insyaallah Partai Gelora masuk Senayan (DPR RI) dan menjadi mitra koalisi pemerintah,” pungkas Fahri Hamzah.

Seperti diketahui, pertemuan tokoh-tokoh yang tergabung di Petisi 100 dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, pada Selasa (9/1/2024) lalu, meminta agar Presiden Jokowi dimakzulkan.

Beberapa tokoh yang ikut dalam kelompok itu adalah Faizal Assegaf, Marwan Batubara, hingga Letjen Purn Suharto. Mahfud mengungkap isi pembicaraan itu ke publik. Dia menyebut para tokoh ingin Pemilu 2024 berjalan tanpa presiden.

Salah satu alasan Petisi 100, sebagaimana disampaikan Perwakilan Petisi 100 PDR, Rizal Fadillah adalah karena Presiden Jokowi ikut campur dalam mendukung dan menyiapkan penerus presiden melalui Pemilu 2024.

Hal itu merupakan pelanggaran konstitusi dan menginjak-injak asas demokrasi. Jadi contoh perilaku politik otoriter, seolah ‘negara adalah aku.’

“Begitu juga dengan budaya ancaman dan sandera kepada para politisi tertentu, agar seluruhnya dapat dikendalikan presiden. Masih banyak butir pelanggaran etika, perbuatan tercela, KKN, serta pengkhianatan negara, yang seluruhnya tertuang dalam konsiderans Petisi 10O. Semua itu menjadi bukti dan alasan bahwa Presiden Jokowi sudah layak dan berdasar hukum dapat segera dimakzulkan,” tandasnya. (Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah membongkar kelemahan yang ada di kubu pasangan nomor usur 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Menurut Fahri, baik kubu Anies-Muhaimin dan juga Ganjar-Mahfud sama-sama dalam kondisi terjebak dalam satu sistem yang tidak mungkin membuat mereka merubah keadaan.

“Mereka tidak sadar kalau sekarang dijebak, karena sejak awal mereka sendiri terlibat menciptakan sistem treshold yang menyebabkan kita kesulitan mencari argumen dari koalisi antara parpol-parpol yang ada,” sebut Fahri dalam bincang-bincang bersama awak media di The Taliwang Heritage and Resto di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat, Kamis (28/12/2023) malam.

Pasalnya, Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 itu menyebut, kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud memiliki andil dalam terciptanya ambang batas pencalonan presiden atau president threshold/PT 20 persen tersebut.

Fahri mangaku kalau dirinya lah, yang sedari awal mendorong penghapusan PT 20 persen, karena sudah menduga pihak lain tidak ada yang berani bersuara, jika bersinggungan dengan pemimpin saat ini.

“Saya waktu itu sudah berargumen di Mahkamah Konstitusi (MK), saat menjadi saksi dan pengusul penghapusan trahold 20 persen itu. Saya sudah menduga juga calon-calon yang akan muncul itu tidak akan beralasan, kecuali apabila calon itu dikaitkan dengan pemerintahan yang sedang memimpin sekarang ini,” ujarnya.

Karena itulah, menurut Wakil Ketua DPR Periode 2019-2014, yang relevan apabila treshold-nya 20 persen itu, adalah bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), atau yang melawannya. Sedangkan pasangan nomor urut 1 dan 3 itu kesulitan menempatkan dirinya, karena mereka juga masih ada dalam kabinet.

**Baca Juga: Pastikan Berjalan Lancar, Pj Wali Kota Tangerang Tinjau Gudang Logistik Pemilu

“Itulah sebabnya acara real survei membuktikan bahwa pasangan nomor urut 2, Prabowo-Gibran terus mengalami peningkatan karena satu-satunya yang posisinya jelas di mata rakyat,” tegas Wakil Komandan Bravo Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran tersebut.

Sehingga Prabowo Subianto-Gibran Rakabumin Raka dianggap satu-satunya pasangan yang memiliki argumen yang kuat sekarang ingin meneruskan pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu, perkiraan Fahri, pasangan nomor urut 2 lah yang akan memenangi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 nanti.

“Saya kira argumen ini sangat sulit untuk dibantah. Mengapa? Karena terlalu kuat dan sekali lagi itu menjadi agenda kita kedepannya,” pungkas Caleg DPR RI Partai Gelora Indonesia untuk Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I itu.(Tim K6)

Kabar6-Menjelang akhir tahun 2023 dan memasuki awal tahun baru 2024, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengajak rakyat Indonesia untuk membulatkan tekad, serta memantapkan hati mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Fahri, memang ini waktunya bagi Prabowo-Gibran untuk menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Karena itu, seluruh rakyat Indonesia secara aklamasi memilih Prabowo-Gibran di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

“Sekali putaran saja, 50 hari lagi. Tuntaskan transisi ini untuk memasuki Indonesia Emas 2045. Ini saatnya negeri kita. Ayo sahabat, ajak semua kerabat menjemput martabat!” seru Fahri Hamzah dalam keterangan persnya, Senina (25/12/2023).

Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 itu, menyampaikan alasan kenapa Prabowo-Gibran yang harus dipilih, karena sangat pantas menjadi presiden dan wakil presiden (wapres) di 2024.

Sebab, karena hanya paslon nomor urut 02 yang sejak awal mempunyai konsep jelas tentang arah masa depan bangsa Indonesia.

“Prabowo-Gibran, bukan hanya akan melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi sebelumnya, tetapi juga akan melengkapi dan menyempurnakan program-program pembangunan yang sudah ada, salah satunya melanjutkan mega proyek Ibu Kota Negara (IKN),” sebut Fahri yang juga menggaungkan Tagar #AklamasiPrabowoGibran Jelang 2024.

Sementara konsep yang disampaikan dua paslon lainnya, yakni paslon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskanda dan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Fahri menyebut kalau konsep awal yang mereka bawa salah. Sehingga rakyat tidak mungkin memilih yang sejak awal salah konsep.

“Bahkan kesalahan konsep dari paslon nomor urut 01, dipertahankan sampai sekarang. Bilang perubahan atau opposisi, tapi masih aja nyambi jadi penguasa. Ya salah itu kontradiksi. Ini ganjil rakyat nggak bisa!” sindir Fahri.

Termasuk paslon nomor urut 03 dan partai pengusung utamanya, PDIP, menurut Fahri amat sangat aneh, karena selama 9 tahun selalu memuji dan bertekad ingin melanjutkan program pemerintahan sekarang ini, tapi diujung malah ngomel-ngomel.

**Baca Juga: Partai Gelora Luncurkan Program Peduli Petani dan Bagikan Pupuk Cair Gratis

“Capresnya jadi bingung mau ngapain? Dia juga dari awal disuruh-surih aja kok. Lah cawapres-nya menteri yang 4 tahun puji-puji bosnya (Presiden Jokowi) kemana-mana, terus sekarang masih ngomel? Kan rakyat bingung!” katanya lagi.

Karena kesalahan konsep dua paslon 01 dan 03 tersebut, menurut Fahri menjadi serius kalau rakyat pada akhirnya akan memilih paslon nomor urut 02, Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, karena terlalu kuat argumennya.

Dan ini yang menjadi keyakinannya, kalau Pilpres 2024 akan berlangsung sekali putaran, mengingat rakyat mustahil milih pemimpin negara yang konsep awalnya sampai sekarang membingungkan.

“Rakyat itu perlu kemantapan sebagai jaminan masa depannya. Jadi, mohon maaf kalau teman-teman emosi dengan fakta ini. Masalahnya, yang 01 dan 03 tidak mau perbaiki posisinya yang salah sejak awal,” ujar Fahri seraya menambahkan, belajar dari politik NKRI ini, memang kalau sejak awal persepsi yang dibangun salah, maka seterusnya salah.

Kecuali, kata Fahri, ada keberanian untuk berubah! Makanya, ia mengajak semua rakyat aklamasi pilih Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, karena yang dua paslon lainnya tidak ada juga alasan yang kuat dan mendasar.

“Kalau mereka sekedar obat kecewa, sayang sekali. Jangan pertaruhkan masa depan, Kali ini kita kompak menatap Indonesia Emas 2045. Ini giliran Indonesia!” tutup Caleg DPR RI Partai Gelora Indonesia dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I tersebut.(Tim K6)