Kabar6- Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia diprediksi bakal mendulang suara cukup signifikan pada pemilu 2024 mendatang.

Bahkan, partai besutan Anis Matta ini diyakini bakal melenggang mulus menuju senayan dengan jumlah parlemen paling sedikit 20 orang atau sebesar 4 persen.

Pengamat politik Tamil Selvan mengatakan, Partai Gelora Indonesia memiliki peluang sangat besar untuk meraup suara di akar rumput, karena memiliki banyak tokoh potensial yang bisa dijual.

Fahri Hamzah contohnya. Tokoh politik kawakan yang dikenal vokal, bersih dan jujur ini memang jarang dimiliki oleh partai baru lainnya.

Nama Fahri begitu fenomenal dikalangan bawah, dimana dia bisa menjadi magnet untuk menarik para pemilih pemula terutama kalangan muda atau kaum milenial.

“Prediksi gue Gelora adalah partai baru yang berpotensi lolos ke senayan. Gelora ini punya konsep yang matang tentang politik, apalagi pengurusnya orang- orang hebat semua, termasuk Bang Fahri. Gue lihat manuver politik Bang Fahri ini cukup unik dan cenderung beda dengan partai baru lainnya,” ungkap Ketua Forum Politik Indonesia ini kepada Kabar6.com, Rabu (05/10/2022).

Pola- pola politik yang dimainkan Fahri, kata dia, memungkinkan Gelora untuk merebut hati rakyat, sehingga pada akhirnya kursi dari partai lain bisa dengan mudah berpindah tangan.

Tak hanya itu, kehadiran Gelora pada masa- masa sulit seperti sekarang ini diyakini bakal membawa angin perubahan di kancah perpolitikan tanah air.

**Baca juga: KPN Ungkap Bahtiar Layak Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta

Apalagi, Anis Matta, Mahfudz Siddiq dan lainnya berada dalam satu gerbong. Tokoh- tokoh ini dinilai memiliki konsep dan gagasan cemerlang.

Mereka dikenal sebagai politisi ulung berjiwa religius, cerdas, serta mempunyai segudang pengalaman.

“Ini namanya paket komplit bro, dan mereka bukan politisi kaleng- kaleng. Catat omongan gue, cuma ada dua partai baru yang bisa lolos pada pemilu nanti, Gelora dan Perindo doang,” ujarnya.(Tim K6)

Kabar6- Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyampaikan duka dan kepedihan yang mendalam atas terjadinya tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang menewaskan ratusan korban jiwa usai pertandingan Liga 1 antara Arema FC VS Persebaya Surabaya di pada Sabtu (01/10/2022), malam.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, hal ini merupakan ujian yang berat karena banyak nyawa yang hilang dan masih terus bertambah.

“Sementara korban nyawa bertambah, aku belum bisa memahami perasaanku kecuali kegalauan tentang mengapa nyawa begitu banyak hilang dan terus bertambah…berat sekali ujian ini,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Senin (03/10/2022).

Fahri Hamzah menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan itu harus memberikan jawaban kepada publik.

“Tapi sebagai warga negara kita selalu harus mendapat jawaban sempurna. Dari para pemegang amanah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini juga mengakui bahwa tragedi Kanjuruhan ini terjadi begitu cepat dan menelan banyak korban jiwa.

“Begitu cepat, terlalu singkat waktu yang memakan ratusan nyawa ini. Ayo berhenti sejenak, ini soal nyawa,” tandasnya.

Ketua Bidang Gaya Hidup, Hobby dan Olahraga (Gahora) DPN Partai Gelora Kumalasari Kartini juga menyampaikan hal serupa. Ia turut berduka cita atas terjadinya tragedi yang telah menelan seratusan lebih korban jiwa, dan ratusan korban lainnya mengalami luka-luka.

“Kami merasakan kesedihan yang sangat mendalam atas kejadian ini, karena sedemikian banyak korban jiwa yang menjadi korban sia-sia,” kata Kumalasari Kartini

Mala, sapaan akrab, Kumalasari Kartini mengatakan, prosedur pengamanan terjadinya kerusuhan semacam ini seharusnya sudah dipelajari, direncanakan dan diterapkan dengan benar.

Karena itu, jika ditemukan kesalahan prosedur, maka pihak-pihak yang bertanggungjawab harus diproses secara hukum.

“Bila memang terjadi kesalahan prosedural terhadap penanganan kerusuhan tersebut maka pihak-pihak yang bertanggung-jawab harus di proses secara hukum sesuai undang undang yang berlaku,” tegasnya.

Seperti diketahui, tragedi Kanjuruhan ini berawal saat ribuan suporter Arema FC, yakni Aremania merangsek masuk ke area lapangan setelah tim kesayangannya kalah 2-3 dari Persebaya dalam laga lanjutan Liga 1 Indonesia 2022-2023.

Polisi kemudian menembakkan gas air mata di dalam lapangan yang membuat banyak suporter pingsan dan sulit bernafas sehingga banyak yang tumbang.

Suporter yang bertumbangan itu lantas membuat kepanikan di area stadion sehingga mereka berebut mencari jalan keluar.

Akan tetapi, jumlah pendukung yang membutuhkan bantuan medis tidak sebanding dengan jumlah tenaga kesehatan yang disiagakan di Stadion Kanjuruhan.

Para suporter yang menjadi korban itu banyak yang mengeluh sesak nafas terkena gas air mata dan terinjak-injak saat berusaha meninggalkan tribun stadion.

Hingga saat ini tercatat 125 orang kehilangan nyawa akibat kerusuhan tersebut, sebelumnya tercatat 130 orang karena ada data ganda. Namun, jumlah korban meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan itu masih terus berkembang seiring berjalannya waktu.

Atas tragedi ini, Pesiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan PSSI untuk menyetop kompetisi sampai ada evaluasi dan perbaikan prosesur pengamanan pertandingan.

“Saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan,” ujar Jokowi secara daring di YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (02/10/2022).

**Baca juga: Tragedi Kanjuruhan, LBH Surabaya Duga Ada Tindakan Represif Berlebihan

Jokowi juga memerintahkan kepada Menpora, Kapolri dan Ketua umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepakbola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya.

“Khusus kepada Kapolri saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini,” tegas Jokowi.(Tim K6)

Kabar6- Pemerintah telah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), pada Sabtu (03/09/2022), kemarin.

Adapun BBM yang dinaikkan di siang hari bolong, tepatnya pada Pukul 14.30 WIB secara mendadak itu adalah jenis Pertalite, Solar dan Pertamax.

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, kenaikan harga BBM saat ini, akan semakin menyusahkan kehidupan rakyat, yang sudah susah akibat dampak pandemi dan ketidakpastian global.

“Argumentasi terkait subsidi sebagai beban ekonomi yang salah sasaran, itu hanya retorika belaka pemerintah saja. Kenaikan harga BBM justru akan semakin menyusahkan masyarakat,” kata Fahri dalam keterangannya, Ahad (04/09/2022).

Menurut Fahri, argumentasi pemerintah yang menganggap, bahwa subsidi hanya dinikmati oleh pengguna mobil pribadi, bukan rakyat miskin sehingga pemerintah perlu melakukan penyesuaian harga BBM, sebagai alasan yang tidak pernah bisa diterima rakyat sampai kapanpun.

Sebab, pencabutan subsidi itu, kata Fahri, merugikan kepentingan rakyat, dan menambah beban hidup masyarakat yang sudah sulit saat ini.

“Hal itu tidak akan pernah diterima rakyat sampai kiamat. Rakyat menganggap pencabutan subsidi akan menambah kesulitan hidup mereka,” tegas Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

Fahri menegaskan, sesuai konstitusi, maka tugas pemerintah adalah membantu dan membela rakyat di dalam kesulitan hidup.

Oleh sebab itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini berharap pemerintah tidak perlu mengikuti protokol kaum kapitalis, yang tidak menghendaki adanya dukungan kepada rakyat melalui pemberian subsidi.

“Mereka (kaum kapitalis, red) ingin kompetisi berlangsung secara sempurna, tidak ingin ada subsidi-subsidi, semua harus diserahkan ke mekanisme pasar,” tandas Fahri.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga BBM pada Sabtu (3/9/2022). Harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10 ribu/liter.

Kemudian harga solar subsidi naik dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800/liter. Pertamax juga ikut naik dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500/liter.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 Triliun menjadi Rp502, Triliun, dan angka ini diprediksi akan meningkat terus.

Sehingga pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit dengan melakukan penyesuaian harga beberapa jenis BBM.

Keputusan menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Solar dan Pertamax, kata Jokowi merupakan pilihan terakhir yang dilakukan pemerintah, karena pemerintah tidak mungkin lagi menanggung beban subsidi yang semakin besar.

Untuk mengatasi dampak tersebut, pemerintah telah menyiapkan Bantalan Sosial sebesar Rp24,17 triliun. Namun, bantalan sosial tersebut, dianggap tidak akan mampu mengatasi efek domino dari kenaikan harga BBM.

**Baca juga: Jokowi Sebut Penikmat BBM Subsidi 70 Persen Warga Mampu

Daya beli masyarakat dikwatirkan justru akan semakin menurun dan memincu inflasi semakin tinggi. Masyarakat bakal semakin susah dalam menjalani kehidupannya pada hari-hari ke depan.

Sebab, kabar soal kenaikan harga BBM beberapa pekan terakhir saja, telah menyebabkan kenaikan harga-harga barang dan memicu panic buying di sejumlah lokasi, apalagi BBM telah dinaikkan sekarang.(Tim K6)

Kabar6- Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, Indonesia belum sepenuhnya menjadi negara hukum, apalagi merdeka dalam bidang hukum pada usia kemedekaannya yang ke-77.

Bahkan saat ini Indonesia dinilai sudah menjadi negara kekuasaan, dimana kekuasaan itu selalu mengintervensi dalam proses penegakan hukum.

“Kasus penggeledahan rumah mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump beberapa waktu lalu, bisa menjadi contoh mengenai penggunaan kekuasaan di Indonesia Penggeledahan ini belum pernah terjadi dalam sejarah Amerika,” kata Fahri Hamzah dalam Gelora Talk bertajuk 77 Tahun Usia Kemerdekaan : Negara Hukum dan Masa Depan Indonesia, Rabu (17/8/2022).

Saat berkuasa sebagai Presiden AS, menurut Fahri, Trump dinilai sangat keterlaluan karena menabrak konsepsi-konsepsi dasar sebuah negara republik dan demokrasi di Amerika.

“Sikap politiknya banyak melakukan intervensi, dan Amerika ingin mengembalikan cita rasa sebagai negara hukum dan negara demokrasi,” katanya.

Fahri menilai, kejadian serupa juga bisa saja terjadi di Indonesia. Sebab, penegakan hukum di Indonesia kerap dijadikan permainan politik yang melibatkan operasi intelejen.

“Bisa jadi akan ada investigasi tentang penggunaan kekuasaan suatu saat nanti, sehingga kita perlu hati-hati dalam penegakan hukum,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini.

Menurut Fahri, dalam negara demokrasi, sistem penegakan hukum saat ini, harus menganut prinsip-prinsip demokrasi keterbukaan (equality before the Law), dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

“Jadi negara hukum itu, saya melihatnya sebagai satu sistem. Bukan dibaca terpisah antara tangan, kaki dan sebagainya, tapi harus dibaca keseluruhan tubuh,” katanya.

Artinya, penegakan hukum itu tidak boleh ada yang dilakukan sembunyi-sembunyi untuk melindungi para pejabat yang terlibat kasus pidana misalnya, sementara saat melibatkan rakyat, kasusnya dibuka secara terang benderang.

“Kata kuncinya adalah bahwa pada momen Peringatan 77 tahun Proklamasi, Partai Gelora justru mengingatkan tentang negara hukum yang memudar,” ujarnya.

“Kita boleh terbuka oleh klaim keberhasilan jangka pendek secara sepihak, tetapi masa depan ditentukan oleh berdiri tegaknya negara hukum dan supremasi hukum,” imbuhnya.

Karena itu, selayaknya hal tersebut menjadi perhatian para pemimpin dan politisi agar Indonesia lebih kuat pada masa depan sebagai negara hukum.

“Itulah yang paling penting diingat setelah 77 tahun usia kemerdekaan kita. Refleksi ini punya makna besar dan penting, yakni menjadi momentum bagi penegakan hukum, masa depan negara hukum dan masa depan Indonesia,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi III DPR Benny K Harman dari Fraksi Partai Demokrat. Bangsa Indonesia dinilai belum merdeka dalam penegakan hukum karena masih kental dengan aroma kekuasaan.

Padahal, kata Benny, para pendiri bangsa sudah meletakan landasan hukum dengan kekuasan, untuk mencapai tujuan bangsa, dan bukan tujuan penguasa itu sendiri.

“Penerapan konsep kekuasaan yang menjadikan hukum sebagai panglima (rechtsstaat) masih barang langka, ketimbang menjadikan hukum sebagai alat penguasa atau negara kekuasaan (machtssaat),” kata Benny.

Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI ini mengatakan, para pendiri bangsa telah memberikan landasan untuk mencapai tujuan kekuasaan yang harus berlandaskan pada hukum.

“Dengan begitu, tidak ada penyelenggara kekuasaan membuat tujuan dengan melanggar prinsip dasar bernegara itu sendiri,” jelasnya.

Berkaca dari prinsip tersebut, tegas Benny, sebenarnya Indonesia belum merdeka. Terlebih dalam pembentukan hukum sendiri masih banyak mengadopsi produk hukum asing.

“Jadi dari prespektif ini, belum merdeka, dan hukum dibikin tanpa melibatkan rakyat. Rakyat hanya melaksanakan, dan juga bukan sumber dari jiwa rakyat. Hadirnya sudah tak adil apalagi penerapannya, juga tak adil,” tegasnya.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengusulkan adanya Juru Bicara Hukum yang bisa menjelaskan terhadap berbagai persoalan hukum guna mengevaluasi kondisi penegakan hukum saat ini.

“Kita membutuhkan banyak orang, istilah saya menjadi juru bicara hukum, menjadikan hukum sebagai barometer tindakan, jadi tidak hanya main kekuasaan saja. Tapi berkomentar juga harus ada ukurannya, sehingga hukum jadi obyektif,” kata Refly.

Denga adanya Juru Bicara Hukum itu, lanjutnya, akan terjadi dialog di masyarakat mengenai sebuah tindakan yang harus ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum.

“Saya melihat ini, ada beberapa tantangan atau hambatan bisa jadi penegakan hukumnya tambah rumit, karena masih ada budaya feodalismenya. Tetapi, paling tidak memberikan warna cerah, yang memberikan kepastian dan membuat negeri kita ini semakin terbuka,” ujarnya.

Menurut Refly, masih banyak hal yang harus dibenahi dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini. Diantaranya, aspek Institusi penegak hukum sendiri seperti Pengadilan, Kepolisian, KPK masih banyak mengalami berbagai kendala.

“Para pejabatnya sendiri, agak sulit mengembangkan kariernya kalau tidak dekat dengan pejabat publik. Jarang sekali penegak hukum yang trusted,” terangnya.

Begitupun, tambah Refly, dari aspek culture hukum sendiri yang mana diketahui masyarakat kurang menghargai.

Contohnya saja, seorang makin berkuasa malah meminta keistimewaan dalam tertib lalulintas. Misalnya, meminta plat kendaraan khusus agar bebas dari aturan lalulintas.

“Pejabat yang melanggar hukum lama sekali prosesnya, sedangkan rakyat langsung ditindak,” terangnya.

**Baca juga: Kakek Pencuri Mesin Perahu Dibebaskan Tanpa Syarat Lewat Restoratif

Meski kondisi yang begitu parah, tambah Refly, setidaknya sekarang ini masih ada ruang untuk kebebasan menyampaikan pendapat dibandingkan masa Orde Baru

“Kalau zaman Orba kita bisa ditangkap kalau bicara keras seperti ini. Jadi saat ini hanya ruang demokrasi yang tersisa, dari sedikit harapan untuk berbicara,” pungkas Refly.(Tim K6)

Kabar6 – Bakal Calon DPR-RI dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Sarah Azzahra turut hadir mendaftarkan Partai Gelora bersama Wakil Ketua Umum (Waketum) Fahri Hamzah yang mendampingi Ketua Umum (Ketum) Anis Matta, Bendahara Umum, Achmad Rilyadi dan Sekretaris Jenderal Mahfudz Siddiq ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta.

Menurut Sarah, Partai Gelora merupakan partai  baru dengan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang sudah lengkap.

“Alhamdulillah, pendaftaran Partai Gelora di KPU berjalan lancar, bahkan 5.000 orang kader turut hadir bersama mendukung momen bersejarah ini,” ujar Sarah Azzahra, Kabid Ekonomi Kreatif DPW Partai Gelora Banten saat ditemui di Komisi Pemilahan Umum (KPU) RI, Minggu, (7/08/2022).

Menurut Sarah, dengan bermodal pemimpin yang jujur, cerdas, dan bersih, partai ini sangat diterima di hati masyarakat.

“Masyarakat sekarang makin cerdas, mereka tahu pemimpin dan partai seperti apa yang harus dipilih,” imbuh pengusaha muda berparas cantik ini.

Sarah juga menjelaskan terkait  hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan Partai Gelora sebagai partai politik baru yang konsisten sebagai partai baru yang paling dikenal publik.

“Sejak resmi bergabung di Partai Gelora saya bersama para kader aktif sosialisasi di Tangerang Raya untuk menjaring suara hingga ke akar rumput,” pukas alumnus Universitas Indonesia ini.

**Baca juga: Besok Anis Matta dan Fahri Hamzah Pimpin Pendaftaran Partai Gelora ke KPU

Dengan begitu, partai besutan Anis Matta dan Fahri Hamzah ini bisa dikenal luas di masyarakat bawah serta bisa keluar sebagai pemenang Pemilu yang akan datang.

“Pendaftaran KPU ini adalah langkah awal kemenangan Partai Gelora, yang juga tak lepas dari doa masyarakat di Indonesia, khususnya Tangerang Raya. Kita siap menyambut dan memenangkan Pemilu 2024,” tandas Sarah dengan optimis.(red)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengacungi jempol kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) berkat menyelamatkan uang negara hingga Rp26,1 Triliun.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah lewat postingan di akun Twitternya dengan mengunggah tabel bahwa Kejagung menyelamatkan uang negara sebesar Rp26,1 triliun, Polri Rp388 miliar, dan KPK sebesar Rp331 miliar.

Efektifnya pemberantasan korupsi, diterangkan Fahri, bisa dikatikan langsung seberapa besar jumlah pengembalian kerugian negara.

Lanjutnya, apabila pemberantasan korupsi diberi makna lain seperti kampanye dan lain-lainnya maka itu dinilai tidak ada manfaatnya.

“Bagi rakyat kita, memerlukan tindakan penegakan hukum yang punya efek pengembalian kerugian keuangan negara, dan sekarang KPK juga sudah mulai berorientasi pada pengembalian kerugian negara atau yang disebut sebagai pemulihan aset,” ujarnya, Selasa (28/9/2021).

Dengan jelas, Fahri menilai bahwa kinerja Kejagung paling efektif dalam pemberantasan korupsi, jumlah pengembalian negaranya jauh di atas dua lembaga penegak hukum lain.

“Jika didefinisikan secara langsung maka lembaga yang paling banyak pengembalian negaranya saya anggap sebagai lembaga yang berfungsi performanya paling baik,” katanya.

Dalam pemberantasan korupsi, Fahri meminta penegak hukum tidak banyak gaya dengan yang justru banyak memakan uang negara, namun tidak mampu mengembalikan uang negara lebih banyak lagi.

“Mohon maaf saya katakan bergaya kirim manuver kanan-kiri dengan segala macam kampanyenya, tetapi faktanya keuangan negara tidak kembali sebesar biaya-biaya atau anggaran APBN yang dipakai dalam memberantas korupsi,” terangnya

Perlu diketahui, Kejaksaan Agung pada semester pertama 2021 telah menangani 151 kasus tindak pidana korupsi (53 persen) dari target 285 kasus. Dalam penanganan itu, sebanyak 363 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Termasuk di antaranya mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin.

**Baca juga: Dilantik Jadi Dewan Tangsel, Julham Janjikan Berdiri Ditempat yang Benar

Selain itu, Kejaksaan Agung juga masih terus menetapkan tersangka baru pada kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan investasi PT ASABRI dengan jumlah kerugian negara mencapai 22,7 triliun.

Korps Adhyaksa juga menangani kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya yang ditaksir merugikan negara 16,81 triliun.(eka)