Kabar6-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lebak melakukan evaluasi kinerja panitia pengawas kecamatan (panwascam) existing untuk Pilkada 2024.

Dari jumlah 85 panwascam existing, evaluasi kinerja diikuti oleh 79 orang yang berlangsung di SMPN 2 Rangkasbitung, Minggu (28/4/2024).

“Setelah menyelesaikan pemberkasan administrasi, panwascam existing mengikuti tes portofolio dan hari ini mereka mengikitu penilaian kinerja oleh pimpinan langsung,” kata Ketua Pokja Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Panwascam existing, Deden Kurniawan.

Deden menjelaskan, evaluasi existing akan menunjukkan bagaimana kinerja panwascam Pemilu 2024 yang kembali mendaftar untuk menjadi pengawas Pilkada.

“Poin-poin nya selama mereka bekerja kurang lebih 1 tahun 6 bulan mereka gambarkan dan uraikan pada setiap pertanyaan yang diberikan Bawaslu RI,” ujar Deden.

**Baca Juga: Peluncuran Senam Sehat Haji, Pj Wali Kota Tangerang Ingatkan Calon Haji Jaga Kesehatan

Komisioner Bawaslu Lebak bakal memberikan penilaian kepada panwascam existing mengacu kepada tata cara penilaian berdasarkan pemahaman yang diberikan Bawaslu RI pada saat Rakor dan Konsolnas.

“Lima pimpinan yang akan menentukan mereka lulus atau tidak,” terang Deden.

Ia memastikan penilaian terhadap kinerja panwascam eksisting akan dilalukan secara obyektif.

“Akan obyektif. Lewat evaluasi ini ketahuan apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi kalau ada panwascam yang tidak bekerja, mereka tidak akan bisa mengisi soal-soal tersebut, karena jawaban dari soal yang diberikan berbasis kinerja mereka, dan kami juga buktikan dengan dokumen-dokumen yang mereka lengkapi,” papar Deden.

Panwascam existing mengikuti evaluasi kinerja dalam rekrutmen pengawas pilkada di Kabupaten Lebak.(Kabar6/Nda)

Kabar6-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan membentuk badan ad hoc panitia pengawas kecamatan (panwascam) untuk Pilkada 2024.

Pembentukan panwascam termasuk di Kabupaten Lebak dilakukan melalui proses evaluasi kinerja 28 panwascam eksisting.

“Hari ini sampai 27 April dimulai tahapan penerimaan dan verifikasi berkas administrasi untuk anggota panwascam yang menjabat di pemilu kemarin,” kata Ketua Bawaslu Lebak, Dedi Hidayat kepada Kabar6.com, Selasa (23/4/2024).

Bawaslu akan melakukan evaluasi terhadap kinerja panwascam eksisting pada tanggal 26 dan 27 April. Konsultasi akan dilakukan Bawaslu Kabupaten Lebak ke Bawaslu Provinsi Banten terkait keterpenuhan syarat sebagai panwascam eksisting.

**Baca Juga: Dihadapan PGRI, Pj Wali Kota Tangerang Dorong Kualitas Pendidikan

Lewat evaluasi tersebut, nantinya Bawaslu Lebak bisa menentukan anggota panwascam yang masih layak untuk dipertahankan atau memang harus diganti.

“Jadi evaluasinya berbasis kinerja, ada beberapa pertimbangan dalam evaluasi tersebut. Yang pasti evaluasi akan dulakukan secara objektif sesuai yang sudah ditentukan oleh Bawaslu RI,” papar Dedi.

Jika dari hasil evaluasi ada panwascam yang memang tidak dipertahankan alias diganti, maka Bawaslu Lebak sesuai Keputusan Bawaslu RI tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwascam Pemilihan Tahun 2024, melakukan proses rekrutmen bagi pendaftar baru.

“Pengumuman pendaftaran sekaligus penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi dilakukan pada tanggal 3 sampai 7 Mei, dan diperpanjang sampai 8 Mei,” jelas Dedi.(Nda)

Kabar6-Masa jabatan Al Muktabar sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Banten akan berakhir pada 12 Mei 2023 mendatang. Kinerja mantan Sekda Banten itu mendapat sorotan dari mantan Ketua KPK, Taufiqurrahman Ruki.

Tokoh Banten itu berharap, Pj Gubernur yang baru nanti bisa lebih komunikasi, tidak anti kritik hingga lebih dewasa dalam memimpin. Lantaran banyak yang harus dikerjakan dengan tenaga ekstra, seperti Pemilu 2024, sehingga harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), masyarakat, organisasi masyarakat (ormas), dan masyarakat umum lainnya.

“Ke depan Pj Gubernur Banten harus mampu membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Apalagi kita menghadapi pemilu tahun depan. Maka Pj Gubernur menjadi salah satu kunci suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024. Jadi jangan ada istilah, harus orang saya, harus dari partai saya,” ujar Ruki, kepada sejumlah awak media di Kabupaten Pandeglang, Banten, Minggu (07/05/2023).

DPRD Banten sebelumnya telah mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur Banten, yakni Al Muktabar selaku incumbent, lalu ada Agus Sudrajat, dan Sugeng Hariyono.

Menurut mantan ketua anti rasuah itu, sebenarnya tidak ada landasan hukum lembaga legislatif mengusulkan nama calon Pj Gubernur. Namun sebagai negara demokrasi, maka tidak ada salahnya menyerap aspirasi masyarakat Banten.

Meski begitu Ruki menyayangkan DPRD Banten tetap memasukkan nama Al Muktabar dalam rekomendasi tersebut, karena mendapat penolakan dari sejumlah tokoh hingga ormas di Banten. Bahkan kinerja mantan Sekda Banten itu juga kerap mendapatkan demonstrasi dari mahasiswa.

“Mohon dengar aspirasi kami. Kita butuh Pj Gubernur yang kompeten. Jangan lu lagi, lu lagi. Agar Banten ini bisa sejajar dengan provinsi lain yang besar,” terangnya.

**Baca Juga: Baru 4 Ribu Anak di Lebak Dapat Imunisasi Lengkap

Penolakan Al Muktabar sebagai calon Pj Gubernur Banten juga disampaikan oleh Paguyuban Warga Banten (Puwten) yang mempersoalkan etika dan komunikasi yang dibangun. Lantaran para tokoh serta sesepuh Banten sulit berkomunikasi, bertemu dan berdiskusi dengan Al Muktabar, selama dia menjabat.

Namun menjelang masa jabatannya habis pada 12 Mei 2023 mendatang, Al Muktabar dianggap mulai membangun komunikasi lagi.

“Minta bertemu saja sulitnya minta ampun. Belakangan dia telepon, saya enggak angkat. Sudah tidak ada gunanya. Karena itu pesan saya, kalau bisa usulkan nama lain kecuali dia (Al Muktabar),” ujar Sekretaris Dewan Pembina Puwten, Mardini, Minggu (07/05/2023).

Kemudian di tempat terpisah, sekelompok ormas, ulama dan tokoh Banten mendeklarasikan dukungannya kepada Veri Anggrijono sebagai Pj Gubernur Banten periode 2023-2024.

Mereka yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Banten (KMB) mengklaim Virgo juga mendapatkan dukungan dari ulama sepuh Banten, Muhtadi Dimyati, yang merupakan ulama Pondok Pesantren Roudatul Ulum, Cidahu, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Mereka berharap pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendengar aspirasi dan suara masyarakat Banten, yang ingin memiliki pemimpin lebih baik lagi.

“Yang hadir dalam deklarasi ini sebanyak 150 ormas, dan puluhan kyai dari pondok pesantren. Surat dukungan ini akan kami bawa ke Kemendagri dan istana, agar bisa dipertimbangkan oleh tim penilai akhir (TPA),” ujar Cecep Pria Irawan, Koordinator KMB, Minggu (07/05/2023). (Dhi)

Kabar6-Masa jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng (PDAM TB) akan segera berakhir pada 12 Juni 2021 mendatang. Namun, untuk nama-nama pengganti belum ada yang mencuat.

Kabar bakal berakhir Dirut PDAM TB, Sumarya itu dibenarkan oleh Humas PDAM TB, Indra Gunawan saat dikonfirmasi, Kamis (10/6/2021).

“Iya benar. Kalau tidak salah untuk purna 12 Juni,” ujar Indra.

Selain itu, Indra mengatakan, belum mengetahui siapa sosok pengganti Dirut, Sumarya. “Untuk pengganti belum tahu,” katanya.

Terpisah, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, tengah mengevaluasi kinerja Direktur Utama PDAM TB.

**Baca juga: DPRD Kota Tangerang Tekankan Pelaksanaan PTM Terencana dengan Baik

“Kita lagi kaji, kita evaluasi penilaian kinerjanya, terus progresnya seperti apa. Intinya kita evaluasi lah,” katanya.

Arief enggan berkomentar banyak. “Tenang aja sih. Yang penting pelayanan tetap berjalan,” tandasnya. (Oke)

Kabar6- Jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kunjungi semua kantor partai politik yang ada di Kabupaten Pandeglang. Silaturahmi tersebut Berlangsung sejak 26 Mei 2021 kemarin dan akan berakhir pada 20 Juni 2021 ini.

Ketua DPD PKS Pandeglang TB Asep Rafiudin mengatakan bahwa kegiatan mendatangi kantor-kantor Parpol tersebut untuk mempererat antar anggota partai dan saling mengenal satu sama lainnya.

“Dalam rangka menguatkan dan mengokohkan tali persaudaraan sesama anak bangsa,” kata Asep Rafiudin, Sabtu (5 Juni 2021).

Bukan hanya saja itu, dalam acara silaturahmi tersebut pun bertujuan untuk mengawal dan mengevaluasi pembngunan di Kabupaten Pandeglang selama kepemimpinan Irna – Tanto yang akan berlangsung selama 5 tahun ke depan.

“Koalisi mengawal dan mengevaluasi pembangunan yang ada di Pandeglang oleh kepala daerah yang diusung dan di dukung bersama-sama,” bebernya.

**Baca juga: Selundupkan Ribuan Benih Lobster, Dua Warga Pandeglang Ditangkap Polisi

Adapun partai yang sudah di datangi oleh DPD PKS Pandeglang yakni, Partai Gerindra lalu PKB, PDIP, Demokrat, Nasdem, beserta Golkar. Adapun partai yang belum di datangi akan dilakukan pada pekan depan.

“Rencana selanjutnya akan ke kantor PAN dan PPP, insyallah acara ini akan berlangsung sampai 20 Juni 2021 ini,” tutupnya.(aep)