Oleh : Achmad Nur Hidayat MPP | Ahli Kebijakan Publik dari UPN Veteran Jakarta & CEO Narasi Institute

Kabar6-Seiring dengan mendekatnya Pemilu 2024, pemerintah kembali mencuatkan isu kenaikan subsidi kendaraan listrik. Sebuah langkah yang, pada dasarnya, berpihak pada pengurangan emisi dan peningkatan keberlanjutan lingkungan. Namun, melihat kondisi ekonomi masyarakat saat ini, apakah ini benar-benar prioritas yang tepat?

Departemen ESDM mencanangkan kenaikan subsidi konversi motor berbahan bakar fosil menjadi listrik dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta, sebuah kebijakan yang didukung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Namun, ketika jutaan rakyat kesulitan mencari pekerjaan dan harga makanan terus merangkak naik, apakah tambahan subsidi ini benar-benar relevan?

Harus diakui, kendaraan listrik saat ini masih menjadi barang mewah yang belum terjangkau oleh mayoritas rakyat Indonesia. Menambahkan subsidi mungkin dapat menarik beberapa segmen masyarakat untuk beralih, namun bagaimana dengan mereka yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar?

Jika pemerintah benar-benar serius memperbaiki kualitas hidup rakyatnya, fokus utama seharusnya adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan menekan inflasi, khususnya harga pangan. Kendaraan listrik, meskipun penting untuk masa depan yang berkelanjutan, seharusnya tidak menjadi prioritas saat ini. Bukankah lebih baik memperkuat fondasi ekonomi rakyat sebelum melangkah ke kebijakan yang lebih futuristik?

Sebagai sebuah negara dengan jumlah penduduk besar dan keragaman ekonomi, kebijakan pemerintah harus berpihak pada keadilan ekonomi. Menekankan subsidi pada kendaraan listrik tanpa memperhatikan kebutuhan mendesak rakyat hanyalah sebuah keputusan yang kurang tepat. Seharusnya, pemerintah lebih fokus pada solusi jangka pendek yang dapat membantu rakyat menghadapi kesulitan ekonomi saat ini.

Tambahan Subsidi Kendaraan Listrik salah Arah

Meningkatkan subsidi konversi kendaraan listrik tidak tepat dan bukan ke arah menuju mobilitas yang berkelanjutan. Sebagai alternatif, pemerintah dapat mempertimbangkan pendekatan yang lebih praktis dan efektif untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik.

Pertama, sebelum berpikir untuk meningkatkan subsidi, pemerintah harus terlebih dahulu memastikan tersedianya infrastruktur pengisian daya yang memadai dan dapat diakses di seluruh negeri. Tanpa infrastruktur yang memadai, semua pendekatan akan sia-sia.

Kedua, pemerintah dapat berinvestasi dalam kampanye pendidikan yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat kendaraan listrik dan dampaknya terhadap lingkungan.

Ketiga, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil memerlukan penyediaan sumber energi bersih yang andal. Pemerintah harus fokus pada pengembangan energi terbarukan untuk mendukung transisi ini.

Keempat, perlunya masukan dari pakar dan pelaku industri dalam mengembangkan kebijakan penggunaan kendaraan listrik yang lebih komprehensif dan efektif.

Meskipun menaikan subsidi konversi kendaraan listrik terdengar menarik dan sangat progresif, kita perlu melihatnya dalam konteks yang lebih luas. Apakah ini benar-benar solusi yang efektif dan komprehensif untuk masalah mobilitas yang berkelanjutan?

Daripada mengandalkan langkah ini sebagai solusi utama, seharusnya pemerintah lebih fokus pada penyediaan infrastruktur, edukasi masyarakat, dan sumber energi bersih yang mendukung transisi menuju kendaraan listrik yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi lingkungan dan ekonomi.(*/Red)

Kabar6-Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea bersama pihak Bank Indonesia Kantor Perwakilan Banten menggelar Focus Group Discussion tentang literasi keuangan dengan melibatkan puluhan wartawan.

Kegiatan bertema ‘Peran Pers Dalam Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital’ tersebut berlangsung di Studio Delada Media Nusantara, Gedung TMP Merah Putih Banten, kawasan Karawaci, Kota Tangerang, Kamis, 24 Agustus 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Marinus menyampaikan bahwa pers sangat memiliki peran yang sangat strategis dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memberikan literasi kepada masyarakat terutama para pelaku UMKM.

“Dalam ekonomi kerakyatan, UMKM telah membuktikan Indonesia kuat. Dan pers sangat dominan perannya karena literasi, pengetahuan, serta apapun yang disampaikannya kepada masyarakat bagi pertumbuhan ekonomi. Sekaligus memiliki edukasi kepada masyarakat dari pemberitaan-pemberitaan, teman-teman (pers) juga menjadi jembatan dari pemerintah kepada masyarakat,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Menurutnya, Bank Indonesia telah meluncurkan program Qris yang dianggap mampu menumbuhkan ekonomi kerakyatan berbasis digital. Sebab, pelayanan Qris dapat memudahkan masyarakat dalam bertransaksi di era digital.

“Tidak serta merta Bank Indonesia bisa menyampaikan itu secara luas tanpa pers. Jadi pers memiliki posisi yang sangat strategis dalam setiap program yang diluncurkan pemerintah termasuk digitalisasi keuangan,” katanya.

Sementara itu, Asisten Direktur Bank Indonesia Kantor Perwakilan Banten Lukman Hakim mengungkapkan, jumlah pelaku merchant Qris di Banten terus mengalami peningkatan.

“Jumlah merchant sudah 1,5 juta pengguna. Jumlah itu ada kenaikan 100 ribu dari data sebelumnya. Kalau jumlah pengguna Qris ada 2 juta user,” ungkapnya.

**Baca Juga: Pilkada Tangsel 2024, Benyamin dan Pilar Siap Duet Lagi

Lukman menuturkan, layanan Qris memiliki banyak manfaat, seperti dapat mencegah transaksi dengan uang palsu. “Dari sisi konsumen juga bisa transaksi bisa lebih cepat dan aman,” tuturnya.

Adapun layanan Qris selalu dikembangkan oleh Bank Indonesia, seperti kini pengguna sudah bisa melakukan transfer, tarik tunai, hingga setor tunai.

Manajer Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Kantor Perwakilan Banten Khoirinnisa El Karimah menambahkan, pihaknya rutin melakukan sosialisasi, edukasi, dan perluasan terkait implementasi layanan Qris kepada warga di Banten.

“Kami juga sudah masuk di pasar-pasar untuk men-Qris-kan pedagang sekaligus edukasi,” tandasnya. (Oke)