Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Pendidikan terus menjalankan program bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Ratusan sekolah menjalankan program tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Jamaluddin menjelaskan, program Tangerang Cerdas hingga 146 Sekolah Swasta Gratis tetap berjalan di tahun ajaran baru. Program bantuan pendidikan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat Kota Tangerang.

“Ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang agar seluruh anak-anak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Khususnya, anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sehingga, mereka dapat bersekolah tanpa harus memikirkan biaya,” ujar Jamal, dalam keterangan, Kamis (18/4/2024).

**Baca Juga: Diduga Pilot Gadungan Janjikan Kerja Pramugari dan Pramugara Raup Ratusan Juta

Menurut Jamal, penerima bantuan tersebut harus sudah tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika belum terdata, maka dapat melakukan pengajuan melalui kelurahan setempat dan akan diverifikasi oleh petugas dari Dinas Sosial.

Jamal berharap, dengan adanya program tersebut dapat memberikan kemudahan dalam mengakses pendidikan di Kota Tangerang. Sehingga, dapat mencetak generasi yang terbaik untuk masa depan Indonesia dan Kota Tangerang.

“Silakan manfaatkan program-program yang telah disediakan oleh Pemkot Tangerang. Mudah-mudahan, dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga kita memiliki generasi yang terbaik di masa depan untuk membangun Kota Tangerang,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang Jamaludin mengatakan, pihaknya akan memverifikasi ulang data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar penerima program Tangerang Cerdas tepat sasaran.

Menurutnya, DTKS yang diinput tim Kemensos ini juga sebagai acuan dalam menetapkan sasaran berbagai program pemerintah termasuk Tangerang Cerdas.

“Kami akan memverifikasi ulang data DTKS yang utama nanti yang benar-benar tidak mampu, yatim, jadi sekolah cek ulang,” ujarnya saat ditemui di Kantor Dindik Kota Tangerang, Selasa, (26/4/2022).

Jamaludin mengungkapkan verifikasi ulang DTKS akan dilakukan oleh tim sekolah yang melibatkan unsur mahasiswa.

“Kami libatkan mahasiswa untuk bantu verifikasi sampai tingkat bawah,” ungkapnya.

Jamaludin menambahkan, verifikasi ulang DTKS dilakukan agar pelaksanaan program Tangerang Cerdas tepat sasaran. “Dan kalaupun anggaran dinaikkan juga kita maksimalkan,” katanya.

Program Tangerang Cerdas mendapat sorotan dari DPRD Kota Tangerang dalam rapat paripurna pada Kamis 21 April 2022.

**Baca juga:Mahasiswa di Tangerang Kritik Lahirnya Partai Mahasiswa Indonesia

Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Kosasih mengatakan, terkait urusan pendidikan belum meratanya rasa keadilan dalam hal bantuan pendidikan untuk masyarakat Kota Tangerang.

“Kami mendorong agar Dinas Pendidikan Kota Tangerang berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan OPD lainnya terkait pendataan warga yang tidak mampu agar dapat mendapatkan progam Tangerang Cerdas mengingat belum semua masyarakat yang berhak bisa mendapatkannya,” ucapnya. (Adv)

Kabar6-Bukan hanya warga tidak mampu terdampak Covid-19, bantuan sosial tunai (BST) juga dinikmati oleh aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Lebak.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lebak Eka Dharmana Putra, mengaku, dirinya memang mendapat informasi bahwa ada puluhan ASN mendapat bansos.

“Saya dengar begitu, (Bansos) itu bersumber dari APBN,” kata Eka kepada Kabar6.com, Senin (29/6/2020).

Menurut Eka, hal tersebut akibat pemerintah desa yang tidak melakukan update dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Sehingga, ASN tersebut masuk ke dalam salah satu penerima bansos.

“Mungkin saja misadministratif, dulu dia belum jadi ASN dan tercatat ada dalam DTKS. Akibat desa tidak update akhirnya masuk ke salah satu penerima,” tutur Eka.

Kata dia, Dinsos Lebak hanya melakukan verifikasi dan memverifikasi data usulan desa di luar DTKS.

**Baca juga: MUI Lebak Tegas Menolak RUU HIP.

“Yang diusulkan hanya nama dan NIK, tidak ada jenis pekerjaan. Kami hanya mencocokkan apakah dia penerima bansos lain seperti BPNT, PKH atau sudah diusulkan sebelumnya. Itu yang kami verifikasi,” papar Eka.

Terkait dengan ASN yang menerima bansos, Pemkab Lebak sudah mengeluarkan surat yang isinya memerintahkan ASN penerima BST Covid-19 untuk mengembalikan. Bukti pengembaliannya kemudian ditembuskan ke Inspektorat dan BKPP.(Nda)

Kabar6 – Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia menyebutkan jumlah keluarga miskin di Kabupaten Tangerang masih didominasi di wilayah bagain Utara. Kategori penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan.

Sebaran jumlah keluarga miskin di Kabupaten Tangerang terbanyak yakni di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Total jumlahnya tercatat mencapai 17.983 keluarga.

Selain Kecamatan Pakhaji, jumlah keluarga miskin terbanyak di Kabupaten Tangerang terdapat di Kecamatan Teluknaga dengan jumlah 15.762 keluarga, kemudian di susul oleh Kecamatan Rajeg sebanyak 15.451 keluarga setelah itu Kecamatan Mauk dengan jumlah 13.109 keluarga.

Diketahui, mayoritas pekerjaan masyarakat Tangerang Utara yakni sebagai nelayan, buruh panggul dan buruh tani yang memiliki pendapatan sekitar Rp 500 ribu setiap bulannya.

Enjang (43), warga Pakuhaji yang berprofesi sebagai buruh serabutan mengaku hanya mendapatkan pendapatan sekitar Rp 20 per hari. Nominal uang yang ia terima harus bisa menghidupi istri dan tiga anaknya yang masih kecil.

“Ya di cukup-cukupin. Mayoritas warga disini cuma kerja serabutan dengan penghasilan rendah. Sedangkan kebutuhan pokok pada mahal,” katanya kepada Kabar6.com, Senin (11/5/2020).

**Baca juga: Geng Motor Bawa Senjata Tajam Keroyok Warga Mauk.

Menurutnya, masih banyak keluarga miskin yang pendapatannya lebih kecil dari pada dirinya. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada warga miskin di Tangerang Utara.

“Ya harapannya agar pemerintah lebih memperhatikan kami warga miskin di Tangerang Utara,” harapnya. (Vee)

Kabar6-Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan bantuan berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada 36 ribu kepala keluarga di Tangerang Selatan.

Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany mengatakan dengan bantuan 36 ribu KK dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah terpenuhi.

“Dan bahkan tadi pak menteri sudah menyampaikan segera usulkan lagi untuk bantuan yang lainnya,” ujarnya kepada wartawan di Kelurahan Sawah Lama, Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Selasa (21/4/2020). **Baca juga: Alasan Airin Evaluasi Kinerja Gugus Tugas RT RW di Tangsel.

Menurut Airin, untuk saat ini ada sekitar 30 ribu KK yang baru masuk dan nantinya ada kemungkinan sebagian diusulkan ke Kemensos.(eka)

Kabar6-Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, Wahyunoto Lukman mengatakan, Bantuan sosial (Bansos) akan diupayakan sesegera mungkin dengan jumlah bantuan sebesar Rp300 ribu per Kartu Keluarga di satu kali masa tanggap darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid19).

Wahyu melanjutkan, penerima bansos akan merujuk berdasarkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Dinas Sosial.

Menurut Wahyu, bansos akan diberikan sekitar 10 persen sampai 30 persen jumlah keluarga miskin yang ada dalam DTKS.

Dengan merujuk DTKS Dinsos berarti ada sekitar 36.162 KK bakal menerima bantuan satu kali masa tanggap darurat Covid19.

**Baca juga: Airin Ajak RT dan RW Gabung Gugus Tugas Covid-19.

Wahyu menjelaskan, DTKS menjadi sasaran Bansos khusus Corona bantuan dari Presiden. Dan untuk penerima bantuan Bansos APBD Tangsel akan diberikan kepada warga yang belum pernah menerima Bansos dari manapun.

“Untuk sasaran bantuan dari sumber APBD Tangsel diupayakan untuk mereka prioritas yang belum mendapat bantuan dari program manapun, atau yang tidak ada dalam DTKS,” terangnya kepada Kabar6.com. Rabu (8/4/2020).(eka)