Kabar6-Beredar surat dari DPP Partai Golkar bahwa pencalonan Airin Rachmi Diany ke Pilgub Banten 2024 dibatalkan. Surat ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Ahmad Dolly Kurnia Tandjung dan Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus.

Salinan surat Nomor: Sprin-165/DPP/Golkar/VIII/2024 tertanggal 22 Agustus 2024. “Berdasarkan konfirmasi ke pa Doli dan pa Ludwijk itu tidak benar,” ungkap Sekjen DPD I Partai Golkar Banten, Bahrul Ulum saat dikonfirmasi kabar6.com, Jum’at (23/8/2024).

Ia menegaskan bahwa surat yang beredar adalah informasi bohong alias hoax. Kedua elite partai berlambang Pohon Beringin itu merasa tidak pernah menandatangani surat perintah.

**Baca Juga: PKB Siap Gerakan Mesin Partai untuk Memenangkan Hasbi-Amir di Pilbup Lebak

Bahrul Ulum juga menyatakan ada keanehan dalam terbitnya surat keputusan dengan surat perintah yang beredar di media sosial maupun grup WhatsApp.

“Dan mana mungkin skep dianulir oleh sprint,” tegasnya. Ia juga berpesan kepada seluruh kader Partai Golkar untuk tetap fokus menghadapi Pilkada serentak 2024.

Partai Golkar, lanjutnya, telah mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk maju menjadi calon kepala daerah. Kader Golkar tetap turun ke akar rumput menyosialisasikan program calon sambil menjaga kantong-kantong suara.

“Buat kader Golkar semuanya jangan panik,” tegas Bahrul Ulum.

Pada surat perintah yang hoax dan telah beredar bukan hanya ditujukan kepada Airin Rachmi Diany di Pilgub Banten 2024. Mad Romli sebagai akal calon Bupati Tangerang juga demikian.

Tertulis di surat hoax itu Airin Rachmi Diany dan Madura Romli melaksanakan perintah ini dengan penuh tanggungjawab, demi kebesaran dan marwah Partai Golkar.(Yud)

Kabar6-Perlu diketahui beberapa hari lalu, DPP Golkar bakal meninjau ulang pencalonan Airin Rachmi Diany di Pilgub Banten 2024. Pengurus pusat partai beringin berencana memberi tugas lain untuk mantan Walikota Tangerang Selatan dua periode itu.

Andhika Hazrumy menerangkan saat ini Bahlil fokus menyelesaikan surat rekomendasi Pilkada Serentak 2024 yang sudah dikeluarkan oleh Airlangga Hartarto. Kemudian mengurus surat penetapan kepengurusan yang baru di Kemenkumham.

Golkar juga terus membangun komunikasi dengan partai politik parlemen dan non parlemen, hingga batas akhir pendaftaran, pada 29 Agustus 2024 nanti.

**Baca Juga: Terlepas Ubah Aturan Pencalonan Pilkada, Fahri Hamzah: Putusan MK Mengakomodir Kepentingan Rakyat Banyak

“Pak Bahlil ingin mengejar satu dua hari ini, menyelesaikan rekomendasi yang telah keluar untuk pencalonan kepala daerah, kan banyak itu se Indonesia. Jadi yang parlemen di komunikasikan yang non parlemen juga kan mereka punya suara. Doakan saja sesuai harapan,” jelasnya, Kamis, (22/08/2024).

Golkar Banten mengaku optimis, Airin Rachmi Diany tetap maju sebagai Cagub Banten 2024. Mereka juga berkeyakinan Ketua Umum nya yang baru, Bahlil Lahadalia, akan tetap mengusung mantan Walikota Tangsel dua periode itu di Pilkada Serentak 2024.

“Bahwa menargetkan 60 persen Golkar harus menang di Pilkada, Pak Bahlil juga bicara beliau juga mendorong kader-kadet potensial di setiap kabupaten kota dan provinsi di Indonesia,” tuturnya.

Ponakan Airin Rachmi Diany sekaligus mantan Wagub Banten 2017-2022 itu berkeyakinan dengan pidato Bahlil yang akan mendorong kader potensial Golkar di Pilkada Serentak 2024, serta memiliki target kemenangan 60 persen.

Pidato Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar yang baru diyakini Andhika Hazrumy tidak akan melenceng, sehingga Airin Rachmi Diany berpotensi melenggang di Pilgub Banten 2024.

“Kalau kita mendengar komitmen pidato ketum kan seperti itu, kan kita harus melihat apa yang menjadi ucapan pak ketum, apa yang menjadi target kemenangan dari pak ketum,” terangnya.(Dhi)

Kabar6-Sanuji Pentamarta dan Dita Fajar Bayhaqi resmi didukung oleh Partai Gerindra untuk maju di Pilkada Lebak 2024.

Rekomendasi dari partai besutan Prabowo Subianto itu diserahkan kepada Sanuji dihadiri pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Lebak, Selasa malam (20/8/2024).

“Bersyukur berterima kasih kepada Gerindra dan berdoa mudah-mudahan ini kolaborasi sinergi yang sangat kuat memenangkan pasangan Sanuji-Fajar. Ini juga untuk kehadiran kemaslahatan masyarakat Lebak,” kata Sanuji kepada wartawan.

**Baca Juga: Maesyal-Intan Masih Teratas di Survei Calon Bupati Tangerang 2024

Kader PKS tersebut siap membangun koalisi kokoh di antara partai politik pengusung yang sejauh ini adalah PKS, PSI dan Gerindra.

“Yang sedang proses Partai Garuda, Ummat dan insya Allah PAN. (NasDem) terus komunikasi belum memutuskan, ada kedekatan ada komunikasi karena NasDem juga ingin ada perubahan di Lebak,” tutur Sanuji.

Ketua DPC Partai Gerindra Lebak Bangbang SP menyampaikan, rekomendasi kepada Sanuji-Fajar merupakan instruksi partai.

“Jelas ya ini perintah partai, kami tegak lurus apa yang diperintah oleh DPP dan kader Gerindra wajib memenangkan pasangan yang diusung partai,” kata dia.

“Pilgub Banten jelas Pak Andra Soni – Dimyati Natakusumah dan Pilbup Lebak jelas Pak Sanuji-Fajar. Jadi tidak ada alasan lagi selain mensukseskan,” tambah Bangbang.(Nda)

Kabar6-DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyerahkan ratusan formulir persetujuan B parpol KWK. Formulir diberikan kepala calon bupati/wali kota dan gubernur yang hendak maju di Pilkada serentak 2024.

“Hari ini PKS memberikan 365 formulir form B parpol KWK,” kata Sekjen PKS, Habib Abis Bakar Al Habsyi saat acara konsolidasi nasional calon kepala daerah di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Selasa (20/8/2024).

Ia menerangkan bahwa Ada 31 persetujuan B KWK untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Kemudian juga 65 form B KWK calon wali kota dan wakil wali kota dan 272 persetujuan B KWK bupati.

**Baca Juga: Cak Imin Minta Anies Baswedan Sabar Hadapi Pilkada Jakarta 2024

“Tentunya ini mempunyai target ada dua poin,” ujar Habib. Target pertama untuk memastikan kelancaran pendaftaran para calon kepala daerah yang akan daftar pada 27-29 Agustus besok.

“Jadi mereka ready and siap mendaftarkan,” tegasnya. Kedua, lanjut Habib, untuk memastikan kemenangan calon kepala daerah yang diusung PKS dan parpol lain.

Selain pembagian form persetujuan adalah agenda hari ini arahan dari pimpinan. Arahan akan disampaikan ketua majelis syuro Salim Assegaf Al Jufri.

Habib Al Habsyi mengklaim arahan ini adalah bagian dari pada usaha dan ikhtiar PKS untuk memberikan pemahaman platform partai dan program kerja kepala daerah.

“Kita ingin memastikan bahwa calon kepala daerah nantinya akan bisa bekerja sebaik mungkin untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan daerahnya masing-masing,” tutupnya. (Yud)

Kabar6-Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyebut pergantian Yasonna H. Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dengan Supratman Andi Agtas, merupakan sesuatu yang wajar dalam kaitannya dengan proses transisi pemerintahan.

“Saya melihatnya justru ketika ada pergantian Pak Yasonna oleh Kang Maman (Supratman) itu bagian dari transisi pemerintahan dan wajar-wajar saja,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin(19/8/2024).

Dia pun menduga Supratman yang merupakan mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu akan kembali menjadi Menkumham pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

**Baca Juga:Kanwil Kemenkumham Banten Beri Remisi 6.284 Napi di HUT RI

Untuk itu, dia menilai dilantiknya Supratman menggantikan posisi Yasonna akan memuluskannya dalam memimpin Kementerian Hukum dan HAM pada pemerintahan berikutnya.

“Sehingga Kang Maman nanti sebagai Menkumham berikutnya, dia sudah tidak perlu belajar lagi dalam sisa waktu dua bulan ini, sudah mempersiapkan diri untuk menjadi menteri 2024-2029. Kira-kira pikiran saya seperti itu,” tuturnya.

Said pun menepis spekulasi soal pergantian menteri yang dilakukan Presiden sebagai upaya dalam meloloskan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).

“Kami tidak dalam posisi untuk menduga-duga karena faktanya MD3, sebagaimana ditanyakan tadi, di DPR adem ayem itu tidak ada apa-apa karena sampai saat ini kami berkomunikasi dengan berbagai pihak, Insyaallah muaranya akan alhamdulillah lah,” katanya.

Sebaliknya, dia mengajak publik untuk mengacu kepada konstitusi sebagai pedoman aturan dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan.

“Letakkan semuanya pada ruang-ruang konstitusi dalam kehidupan kenegaraan kita. Tidak perlu lagi di antara kita ada praduga yang tidak pada tempatnya karena ini masa transisi, tinggal dua bulan lagi,” ucapnya.

Dia juga menepis PDIP tidak menarik kadernya yang menjadi menteri pada Kabinet Indonesia Maju karena alasan demi menjaga turbulensi politik antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo.

Dia menegaskan bahwa hal tersebut tak lebih dari bentuk ketaatan terhadap amanat keputusan Kongres PDIP yang akan mengawal pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin hingga tuntas pada 20 Oktober 2024.

“Itu artinya memang Bu Mega mewakafkan (kadernya) mau dipakai (sebagai menteri) monggo, tidak dipakai ya monggo, tapi ibu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa saya diberi amanat kongres partai untuk menjaga itu semua, dan kami taat kepada seluruh hasil keputusan kongres partai lima tahun yang lalu,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas yakin sisa waktu sekitar 2 bulan sudah cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada periode Presiden RI Joko Widodo.

Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa baru akan bertugas normal sebagai Menkumham pada hari Selasa (20/8) setelah melaksanakan serah terima jabatan dengan Menkumham lama Yasonna Laoly.

“Jadi, apa yang bisa kami lakukan ya diselesaikan, yang belum bisa dikerjakan, ya kami berharap di pemerintahan yang akan datang bisa dilanjutkan,” kata Supratman saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta.(Red)

Kabar6-Dewan Pimpinan Pusat Forum Generasi Milenial Indonesia (DPP FGMI menyambangi kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI di Jalan Medan Merdeka Barat No 8 Jakarta Pusat pada Jum’at (16/8/2024)

Mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung kementerian tersebut terkait adanya dugaan kuat keterlibatan mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Prasetyo Boedi Tjahjono pada kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api besitang-langsa.

Kasus tersebut kini sedang di usut Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Bertindak selaku orator Zul Nasution, dalam orasinya Ia menyatakan aksi ini upaya untuk mendorong Kejagung RI untuk segera memanggil dan memeriksa Prastyo Boedi Tjahjono yang sekarang menjabat sebagai Staff Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi Kementerian Perhubungan.

“Panggil dan Periksa Prastyo Boedi Tjahjono Mantan Dirjen Perkeretaapian selaku pihak yang diduga kuat terlibat dalam korupsi proyek pembangunan jalur kereta api besitang-langsa yang mengakibatkan kerugian Negara sampai 1,1 Triliun” tegas Zul.

**Baca Juga: IOJI dengan Jampidum Bahas Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Ilegal PT Timah

“Telah kita ketahui bersama mantan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Sumatera Bagian Utara, Nur Setiawan Sidik (NSS), didakwa merugikan keuangan negara Rp 1,1 triliun. Jaksa menyebut NSS melakukan korupsi dalam proyek pembangunan jalur kereta api (KA) Besitang-Langsa”. sambungnya.

Akan tetapi dakwaan tersebut dibantah oleh terdakwa NSS, ia mengeklaim hanya melaksanakan perintah jabatan dari atasan dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalur Kereta Besitang- Langsa di Balai Teknik Perkeretaapian Medan atau Wilayah Sumatera Bagian Utara tahun 2017-2023.

Kuasa hukum NSS, Ranop Siregar, menjelaskan, perintah dimaksud, yakni berasal dari mantan dirjen perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono.

Hal itu untuk melengkapi perubahan usulan kegiatan pembangunan Jalur Kereta Besitang-Langsa yang akan dibiayai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun anggaran 2017. “Terdakwa semata- mata hanya melaksanakan perintah jabatannya sebagai bawahan,” ucap Ranop dalam sidang pembacaan nota keberatan (eksepsi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (24/7/2024)

Masih dengan Zul, ia mengatakan “Dewan Pimpinan Pusat Forum Generasi Milineal Indonesia (DPP-FGMI) melihat petunjuk kasus ini sudah sangat terang dan sudah adanya petunjuk hukum untuk pengembangan kasus, sehingga Kejagung RI kiranya dapat segera memeriksa dan menetapkan Prasetyo Boeditjahjono sebagai tersangka”

Sebelum membubarkan aksi mereka menegaskan akan menyambangi Kejagung RI untuk menyampaikan laporan resminya dan menutup aksi dengan membacakan tuntutan sebagaimana berikut:

1. TANGKAP PRASETYO BOEDITJAHJONO MANTAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN SELAKU PIHAK YANG DIDUGA PALING BERTANGGUNG JAWAB ATAS SKANDAL MEGA KORUPSI PROYEK JALUR KERETA API BESITANG LANGKAT SUMATERA UTARA HINGGA LANGSA ACEH;

2. MEMINTA KEJAKSAAN AGUNG (KEJAGUNG) RI MELAKUKAN PENELUSURAN ALIRAN DANA YANG DIDUGA MENGALIR KEPADA PBT SEBAGAI OTAK PELAKU YANG MEMERINTAHKAN TERDAKWA MANTAN KEPALA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN (BTP) WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA, NUR SETIAWAN SIDIK (NSS) MENGUSULKAN PROYEK JALUR KERETA API BESITANG LANGSA MESKIPUN TELAH DITOLAK KARENA BELUM MEMENUHI SYARAT;

3. SEGERA LAKUKAN PROSES HUKUM TERHADAP SAUDARA PBT DIDUGA AKTOR UTAMA MERENCANAKAN KORUPSI SEJAK DARI TAHAP PERENCANAAN, PROSES KONTRAK DAN PELAKSANAAN DENGAN INDIKASI MENYIAPKAN SEJUMLAH PERUSAHAAN UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PENGERJAAN PROYEK JALUR KERETA API BESITANG LANGSA YANG TELAH MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA KURANG LEBIH SENILAI RP. 1.1 TRILUIN. (Red)

Kabar6-Robert Sinaga dari Solu Law Firm mengungkap hasil tes DNA di Puslabfor Polri. Kliennya atas nama Bryan Limanjaya disangkakan telah melakukan persetubuhan anak bawah umur terhadap DPP, warga Setu, Kota Tangerang Selatan hingga hamil.

“Dan hasil tes menunjukkan bahwa hasilnya tidak identik dengan klaim pelapor,” ungkapnya lewat keterangan tertulis yang diterima kabar6.com, Jum’at (16/8/2024).

Ia sebutkan berarti ada pihak
lain yang terlibat dalam kehamilan DPP. Meski demikian, pihak pelapor hingga kini belum memberikan klarifikasi yang jelas terkait hasil tes DNA tersebut.

**Baca Juga: Memberantas Mafia Tanah Melalui Digitalisasi Sertifikat

“Kami sudah meminta agar pelapor memberikan klarifikasi, namun
hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai tindak lanjutnya,” terang Sinaga.

Kuasa hukum Bryan juga menyoroti kejanggalan dalam penetapan klien mereka sebagai tersangka oleh pihak Polres Tangsel. Bukti-bukti yang ada dinilai tidak cukup kuat, serta menekankan bahwa kliennya tidak pernah menerima surat gelar perkara sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Robert Sinaga bilang, Bryan sekarang masih ditahan di tahanan titipan Polres Tangsel. Masa penahanannya sudah berakhir pada 11 Agustus 2024 setelah 60 hari.

Namun, lanjutnya, masa tahanan Bryan diperpanjang selama 30 hari lagi dengan alasan PN1 tanpa adanya kejelasan mengenai P21.

“Kami merasa bahwa perpanjangan masa tahanan ini tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, dan kami akan terus memperjuangkan hak-hak
hukum klien kami,” papar Roberto Sinaga. (Yud)

Kabar6-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan rekomendasi kepada calon kepala daerah. Total sebanyak 305 calon kepala daerah yang diberikan rekomendasi. Salah satu calon kepala daerah Kabupaten Tangerang.

Rekomendasi itu diserahkan secara serentak di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Rekomendasi tersebut diberikan kepada ketua DPC PDIP Kabupaten Tangerang, Irvansyah Asmat untuk maju sebagai Wakil Bupati.

Saat dikonfirmasi ihwal rekomendasi tersebut, Irvansyah turut membenarkan rekomendasi yang diberikan oleh DPP PDIP untuk dirinya.

**Baca Juga: KPU Banten Tetapkan 8.925.888 DPS di Pilkada 2024

“Iya betul, sudah kami terima rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan tertanggal 11 Agustus. Saya sebagai calon Wakil Bupati,” ujar Irvansyah kepada kabar6, Kamis (15/8/2024).

Irvansyah mengaku setelah mendapatkan rekomendasi tersebut sebagai kader akan menjalankan amanah yang telah diberikan oleh DPP PDIP.

Ia pun akan terus bekerja keras sebagaimana amanah dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, untuk turun ke masyarakat.

“Sebagai kader akan menjalankan amanah DPP sepenuh hati dengan bekerja keras, sesuai amanah Ibu Mega untuk turun ke masyarakat,” katanya.

Irvansyah akan berpasangan dengan H. Mad Romli maju di Pilkada Kabupaten Tangerang. Mad Romli sendiri merupakan kader sekaligus Ketua DPD Golkar Kabupaten Tangerang.

Mad Romli-Irvansyah bakal berhadapan dengan Maesyal Rasyid dan Intan Nurul Hikmah di Pilkada Kabupaten Tangerang. (Oke)

Kabar6-Airin Rachmi Diany sebenarnya telah mendapatkan surat rekomendasi Golkar sebagai Cagub Banten 2024 dari Airlangga Hartarto. Namun kini sang ketua umum telah mengundurkan diri.

Golkar bakal mengadakan Munaslub untuk mencari ketua umum definitif. Disisi lain, waktu pendaftaran semakin dekat. Lalu, bagaimana nasib Airin di Pilgub Banten 2024?

Golkar Banten mengaku masih menunggu keputusan resmi dari ketua umum Golkar baru, usai Munaslub.

“Nanti kita lihat, di Golkar itu kan ada mekanisme yang sudah baku,” ujar Ratu Tatu Chasanah, Ketua Golkar Banten, di Kota Serang, Senin, (12/08/2024).

**Baca Juga: Tiga Spekulasi Mundurnya Airlangga dan Rekomendasi Partai-Partai Ke Depan

Usai pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum, membuat deklarasi pasangan calon kepala daerah yang diusung Golkar pun belum menentu.

“Deklarasi gampang, yang penting kita mengawal temen-temen dapet SK dari DPP, setelah itu siap mereka semua, baru deklarasi,” jelasnya.

Dirinya masih menunggu hasil dari Munaslub Partai Golkar dan kebijakan ketua umum yang baru, apakah bakal melanjutkan Airin Rachmi Diany sebagai Cagub Banten 2024 atau ada kebijakan lainnya.

Dimana, saat pendaftaran ke KPU, harus ada surat yang ditanda tangani oleh Ketua Umum definitif. Surat itu baru bisa diserahkan ke KPU usai Munaslub Golkar.

“Hari ini kakau tidak salah, ada rapat pleno di DPP untuk menentukan DPP dan Plt ini ditugaskan untuk Munas, tentu Munas dipercepat. Karena untuk menandatangani SK ke KPU kan ketua umum tetap,” terangnya.

Terkait mundurnya Ade Sumardi sebagai Cawagub Banten 2024 yang digadang-gadang bakal mendampingi Airin Rachmi Diany, Ratu Tatu enggan berkomentar.

Dimana, Ade Sumardi merupakan anggota legislatif terpilih sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Banten yang digadang-gadang bakal menemani Airin Rachmi Diany di Pilgub Banten 2024.

Ade Sumardi kemudian menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Banten terpilih 2024. Namun pada Jumat, 09 Agustus 2024, dia menarik kembali surat yang telah diserahkan ke KPU Banten itu.

“Coba ke Pak Ade nya ya, kenapa di tarik lagi pengunduran dirinya supaya jelas. Pokoknya kami dari Golkar minta nya ke DPP PDIP, ya salah satunya Pak Ade yamg di sodorkan atau yang lain nya terserah, kadernya siapapun mangga,” jelasnya.(red)

Kabar6-Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto telah resmi menyatakan mundur. Pernyataan mundur itu disampaikan terhitung mulai Sabtu, 10 Agustus 2024.

“Atas petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa saya menyatakan kemunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar,” ungkapnya Minggu (11/8/2024).

Ia menerangkan pilihannya setelah mempertimbangkan dan menjaga keutuhan dalam rangka stabilitas transisi. Sebagai partai yang besar dan matang, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme administrasi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga organisasi yang berlaku.

Baca Juga: Pilkada Tangsel 2024, Pilar Tegaskan Tidak Ingin Jumawa

“Semua akan dilakukan secara damai, tertib dan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar,” terang Airlangga.

Menurutnya, demokrasi harus dikawal dan dikembangkan secara terus-menerus. Partai politik adalah Pilar demokrasi. Indonesia adalah negeri besar.

Airlangga bilang, semua harus memastikan bahwa demokrasi terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan semua serta menjadi kekuatan terbesar demokrasi.

Selama 60 tahun Partai Golkar telah membuktikan. Pemilu legislatif 2024 telah melakukan pencapaian merebut 102 kursi DPRD RI serta ribuan kursi parlemen di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Selain itu dalam Pilpres 2024 lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam pemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka,” tegasnya.

“Keduanya akan melanjutkan kepimpinan negara sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 – 2029,” tambah Airlangga Hartarto.(yud)