Kabar6- Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tangerang mencatat sepanjang 2022 lalu sebanyak 156 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terjaring. Terbanyak berada di Kecamatan Kresek, Pakuhaji, Jayanti dan Cikande.

“Itu pun belum termasuk jumlah data PMKS yang berasal dari luar daerah,” kata Pekerja Muda Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial dan Penyakit Sosial, Dinsos Kabupaten Tangerang, Susilawati dikutip Sabtu, (28/1/2023).

Ia mengaku, pihaknya membutuhkan Peraturan Daerah (Perda) dalam menangani dan pencegahan maraknya anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kabupaten Tangerang.

“Jadi kalau dalam penanganan sosial khususnya anak jalanan dan pengemis ini sangat penting adanya Perda, dan itu sebagai dasar kita untuk mengatasi permasalahan itu,” terang Susilawati.

Menurutnya, dengan memiliki dasar payung hukum daerah, para anjal-gepeng yang dianggap mengganggu ketertiban umum tersebut dapat dengan mudah untuk dilakukan penertiban dan pemberdayaan terhadap. Perda juga mengatur pengenaan denda kepada warga yang memberi sumbangan kepada mereka.

“Namun, kita saat ini belum memiliki Perda itu. Jadi sekarang dalam penanganan anjal-gepeng hanya rehabilitasi dan tidak ada tindaklanjutnya,” katanya.

Jika suatu daerah memiliki payung hukum terkait aturan penanganan anjal dan gepeng ini dinilai akan lebih efektif untuk melakukan pemberdayaan jangka panjang pada permasalahan sosial.

**Baca Juga: Bus Terguling di Tol Cikupa Empat Karyawan Terluka

Selain itu, lanjutnya, indikator ini bisa menjadi pegangan memberi sanksi kepada warga yang memberi sumbangan atau uang kepada Anjal-Gepeng dengan mengacu pada Perda tersebut.

“Jadi kalau sudah ada payung hukum itu kita lebih leluasa untuk menindak dan memberdayakan mereka Anjal-Gepeng termasuk dari sisi anggarannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika selama ini penanganan anjal gepeng di wilayahnya dilakukan penjaring atau penertiban razia, kemudian ditempatkan di tempat rehabilitasi sosial di Jayanti untuk dilaksanakan pembinaan.

“Kami selama ini melakukan penanganan hanya seputar sosialisasi terkait kesehatan, bimbingan mental. Dan belum ada upaya pemberdayaan seperti pelatihan wirausaha maupun kerja, karena terbentur mereka belum memiliki ijazah. Jadi terhambat itu,” paparsnya.(Rez)

Kabar6- Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tangerang mencatat sebanyak 23.986 Keluarga Penerima Manfaat atau KPM dipastikan belum menerima Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM).

BLT- BBM merupakan kebijakan pemerintah dalam melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin pascapenaikan harga BMM.

Program itu disalurkan melalui Kementerian Sosial untuk Jangka waktu 2 bulan dari November hingga Desember 2022. Dan, untuk pendistribusiannya pemerintah menunjuk PT Pos Indonesia.

“Besaran per-KPM diberikan Rp300 ribu, dari November-Desember, yang sudah direalisasikan se-kabupaten Tangerang sebanyak 29.531 KPM, sedangkan sisanya yang belum disalurkan jumlahnya sebanyak 23.986 KPM,” kata Euis, Kabid Penangan Fakir Miskin (PFM) Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, kepada wartawan, Rabu, (30/11/2022).

**Baca juga: Bupati Zaki: Alhamdulillah Angka PDN Kabupaten Tangerang Masuk 5 Besar se-Indonesia

Ia menerangkan, total penerima di Kabupaten Tangerang untuk BLT-BBM mencapai 53.517 KPM dan sebanyak 23.986 KPM lagi belum tersalurkan.

“Kalau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), rinciannya Rp600 ribu untuk Oktober, November dan Desember. Terakhir untuk penyaluran nya pada 4 Desember 2022,” tukasnya. (Rez)

Kabar6-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang mengamankan sebanyak 13 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayah Kabupaten Tangerang.

Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang, Fachrul Rozi mengatakan Beberapa kelompok PMKS yang diamankan, antara lain, anak punk, pengemis dan manusia silver. Para gelandangan yang diangkut diharapkan tidak membuat keresahan lagi bagi para pengguna jalan

“Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga ketertiban juga ketentraman masyarakat khususnya pengguna jalan yang resah dengan keberadaan PMKS,” ucapnya dikutip, Rabu (30/3/2022).

Belasan PMKS yang terjaring dalam operasi tersebut langsung dibawa dan diamankan ke UPTD Rehabilitasi PMKS Dinsos di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang guna dilakukan pendataan dan prmbinaan oleh Dinsos Kabupaten Tangerang.

Halsenada di sampaikan, Kepala Dinsos Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat mengatakan PMKS yang diamankan di panti rehabilitasi itu juga dilakukan asesment untuk mengetahui latar belakang mereka.

**Baca Juga: Polres Metro Musnahkan Ribuan Botol Miras dan Sabu

“Kami menanyakan permasalahan apa saja yang dihadapi sehingga merka bisa menjadi gelandangan, dan kami juga tanyakan potensi apa yang mereka miliki sehingga nantinya para PMKS ini dapat kami bina di Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan keterampilan mereka,” katanya.

Ujat menyampaikan, Dinsos Kabupaten Tangerang akan terus melakukan pembinaan terhadap PMKS, hal tersebut dilakukan agar nantinya para PMKS ini tidak kembali turun ke jalan dan juga

Kabar6-Tercatat di sejumlah daerah Kabupaten Tangerang yang dilanda banjir mulai dari Pakuhaji, Gunung Kaler, Kresek, Kronjo, Pasar Kemis, Jayanti hingga Tigaraksa.

Kepala Dinsos Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat mengungkapkan, tanggap bencana banjir yang dilakukan pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah instansi, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kecamatan/Kelurahan, Tagana dan PM, koordinasi tersebut untuk penentuan langkah tanggap bencana.

“Berdasarkan koordinasi awal dengan instansi terkait, kami turut serta memberikan bantuan sembako hingga pendirian dapur umum,” kata Ujat di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Rabu (17/2/2021).

Dari data per 9 Februari 2021, tercatat Dinsos Kabupaten Tangerang telah menyalurkan sebanyak 6.286 bantuan, yang terdiri dari 5.934 paket sembako, 50 liter beras.

Kemudian 70 dus mi instan, 204 liter minyak, 20 kasur, lima selimut dan tiga matras. Bantuan korban bencana banjir tersebut disalurkan ke 3.288 jiwa.

Kedepan, lanjut Ujat, Dinsos Kabupaten Tangerang kembali mengaktifkan Kampung Siaga Bencana (KSB) di tingkat Kecamatan.

KSB yang terdiri dari relawan itu juga turut berkoordinasi dengan Tagana, sehingga tanggap bencana bisa terealisasi tanpa hambatan.

**Baca juga: Disiplinkan Masyarakat, Polsek dan Koramil Mauk Maksimalkan Posko PPKM

Dinsos juga sudah menganggarkan untuk permakanan lewat APBD Tahun 2021 yang berfungsi penanganan bantuan banjir.

“Kami juga bisa mohon bantuan ke Provinsi Banten untuk tambahan yang tidak bisa diadakan di Kabupaten Tangerang,” pungkas Kadinsos Ujat Sudrajat.(Han)

Kabar6-Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tangerang ikut serta dalam Apel Kesiapan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tangerang Tahun 2021. Apel digelar di Lapangan Maulana Yudha di kawasan Puspemkab Tangerang, Jumat (22/1/2021).

Apel yang diinisiasi oleh Polres Tangerang Kota itu dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Moch. Maesyal Rasyid.

Dalam Apel Kesiapan ini, Dinsos Kabupaten Tangerang menurunkan lebih dari 40 Tagana (Taruna Siaga Bencana) dan satu mobil dapur umum.

Sekda mengungkapkan, memasuki awal tahun 2021, bencana alam terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Bencana tersebut tidak sedikit memberikan dampak sosial ekonomi hingga sampai memakan korban jiwa.

“Dengan kondisi cuaca saat ini yang sulit untuk bisa diprediksi, sudah menjadi keharusan bagi kita semua untuk mendapat perhatian khusus serta perlu mengambil langkah cepat guna meningkatkan kewaspadaan penanggulangan bencana ini,” kata Sekda Moch. Maesyal Rasyid.

Adapun Dinsos Kabupaten Tangerang merupakan salah satu yang menjadi garda terdepan untuk penanggulangan bencana.

**Baca juga: Jajaran Polresta Tangerang Ikuti Apel Siaga Penanggulangan Bencana

Kepala Dinsos Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat mengungkapkan, pihaknya sudah siap untuk penanggulangan dengan sejumlah sumber daya, seperti Tagana dan mobil dapur umum.

“Mereka (Tagana) sudah terbiasa diminta bantuan penanggulangan di mana pun, bahkan ke luar Kabupaten Tangerang pun mereka siap jika diperintah dan diperlukan,” pungkas Ujat.(Han)

Kabar6-Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tangerang menggiring Puryanto (65) seorang kakek yang mengaku tak punya famili yang selama tiga tahun berdiam seorang diri di bawah kolong jembatan Cimanceuri Kelurahan Matagara Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang ke panti UPT Dinsos Jayanti

Kepala Seksi (Kasi) Penanganan Disabilitas Dinas Sosial (Dinsos) Dindin mengatakan, seorang kakek tua yang mengaku bernama Puryanto (65) asal Purworejo Jawa tengah akan di tampung untuk sementara di balai panti asuhan UPT Dinas Sosial (Dinsos) di Kecamatan Jayanti

“Puryanto ini masuk dalam kategori orang terlantar, bukan orang yang gangguan mental,” ungkap Dindin kepada kabar6.com dilokasi, Selasa (3/11/2020)

Dindin menjelaskan, Kondisi kesehatan dan mental kakek Puryanto ini sehat dan normal sehingga pihaknya bersama Camat Tigaraksa langsung membawa Puryanto ke balai panti asuhan UPT Dinas Sosial di Kecamatan Jayanti bukan ke rumah sakit

“Ini orang sehat, mentalnya juga baik, diajak komunikasi juga nyambung, ini murni orang terlantar,” terangnya

Lanjut Dindin, pihak Dinas Sosial (Dinsos) akan bekerjasama dengan Dinas Sosial di daerah asalnya untuk mencari tahu keberadaan pihak keluarganya

“Untuk sementara kita rawat kakek ini di UPT, setelah dia tenang, nyaman, kita akan tanya lagi, identitas lengkapnya, nama, darimana asalnya, kalau sudah jelas kita akan kembalikan ke keluarganya,” kata Dindin.

**Baca juga: Dalam Satu Bulan Polresta Tangerang Ringkus 10 Tersangka Penyalahgunaan Narkoba.

Dindin berharap secepatnya bisa mengetahui keberadaan pihak keluarganya agar secepatnya bisa dikembalikan dan bisa dirawat oleh keluarga, namun sampai saat ini dirinya belum mendapat pengaduan dari masyarakat terkait orang hilang

“Belum ada informasi masyarakat yang mencari anggota keluarganya yang hilang, wong hewan peliharaan aja hilang kita nyari, masa anggota keluarga yang hilang nggak dicari,” pungkasnya (Han)

Kabar6-Selama berlangsungnya pandemi Covid19, angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan cukup signifikan.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Tangerang angka kemiskinan di daerah yang dipimpin Bupati Ahmed Zaki Iskandar tersebut, saat ini tercatat mencapai 158 ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau keluarga miskin.

Ratusan ribu keluarga miskin ini tersebar di 29 kecamatan yang di daerah berjuluk kota seribu industri tersebut.

“Ya naik lah, kalau lihat dari penerima bantuan sosial, jumlah Progran Keluarga Harapan (PKH) perluasan tambahan sebanyak 7 ribuan KK dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ada perluasan 45 ribuan. Jadi, total keseluruhan warga miskin sebanyak 158 ribuan KK, tapi yang sudah terbayarkan sebanyak 152 ribuan KK,” ungkap Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat, Senin (30/6/2020).

Menurut Ujat, angka kemiskinan terbesar ada di empat kecamatan, diantaranya Pakuhaji, Kronjo, Rajeg dan Teluknaga. Di kecamatan Pakuhaji sendiri tercatat lebih dari 10 ribuan KK miskin.

“Kecamatan Pakuhaji menempati urutan pertama terbanyak keluarga miskin, ada sekitar 10 ribuan KK. Di desa Kohod contohnya, padahal disana sudah dibangun 600 lebih rehab rumah tapi masih banyak saja rumah tak layak huni,” katanya.

Ujat menambahkan, secara kajian ada beberapa faktor yang memengaruhi kenaikan angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Tangerang.

Pertama, faktor kemiskinan absolut dimana didalam satu keluarga itu memiliki empat hingga lima anak, sedangkan kepala keluarga memiliki kemampuan untuk membiayai hidup anggota keluarganya sangat terbatas disebabkan karena penghasilannya yang sangat minim atau miskin keturunan.

Kedua, faktor budaya. Kemiskinan karena faktor budaya ini diketahui terjadi karena mental dari keluarga itu sendiri.

Semisal, ada kepala keluarga yang karena gensinya ingin tersohor dalam lingkungannya, sehingga dia memaksakan diri menggelar hajatan secara besar- besaran sampai berani menghabiskan uang sekitar Rp80 jutaan.

**Baca juga: Pungli di Pulau Cangkir, Camat Kronjo Jadi Sasaran Demo Warga.

Padahal, dana yang digunakan untuk hajatan itu diperoleh dari hasil utang atau menjual harta benda yang dimilikinya.

“Berdasarkan hasil kajian, kedua faktor itu menjadi pemicu naiknya angka kemiskinan. Disamping itu juga karena terdampak pandemi Covid19,” tandas Ujat.(Tim K6)