Kabar6-Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang Selatan, memangkas jumlah warga Tangerang Selatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Universal Health Coverage (UHC), dalam menyediakan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

Dinkes Tangsel beralasan bahwa pemangkasan jumlah warga PBI terjamin BPJS Kesehatan, karena adanya kenaikan iuran BPJS untuk peserta kelas III, meski akhirnya iuran kelas III BPJS dikembalikan seperti sebelumnya.

“2019 anggaran PBI Rp132 miliar, tahun 2020 ini sebesar Rp100 miliar, dengan asumsi sampai APBD Perubahan (Bulan September) dengan jumlah kuota yang sama dan belum ada kenaikan premi,” jelas Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel, Deden Deni kepada wartawan, Kamis (11/6/2020).

Maka lanjutnya, ketika premi BPJS kelas 3 mengalami kenaikan iuran, maka anggaran tersebut, hanya mencukupi sampai bulan ke lima.

“Dengan anggaran Rp100 miliar itu, asumsi jumlah peserta dan iuran yang sama seperti tahun 2019, maka bisa tertanggung sampai APBD Perubahan (pada bulan September), karena ada kenaikan iuran maka sampai bulan 5 (Mei),” ungkapnya.

Sebelumnya, langkah pemangkasan warga tertanggung BPJS Kesehatan itu, diambil sebagai respon terbitnya Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atau Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.

Dalam pasal 34 Perpres tersebut, menyatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai berlaku pada awal Juli besok. Meski untuk kelas 3 Pemerintah akhirnya memberikan subsidi dan iuran tetap seperti sebelum adanya kenaikan.

“Jadi tidak ada PBI yang distop. Tetap berjalan, tapi karena kondisi seperti ini, kita ingin PBI tepat sasaran, sekarang sedang divalidasi Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta sata di pelayanan Puskesmas, untuk mengetahui mana-mana warga yang rutin berobat,” ucap Deden.

Saat ini lanjut dia, berdasarkan data sementara yang ada tercatat 70 ribu warga Tangsel, tercatat rutin melakukan pengobatan dan mengunjungi fasilitas kesehatan yang ada di Tangsel.

“Muncul 70 ribu warga Tangsel, rutin berobat. 30 ribu diantaranya rutin melakukan Hemodialisa (cuci darah), tapi ini masih kita kroscek, karena belum tentu jumlah itu semua adalah orang tidak mampu, yang harus kita bantu. Sekarang kita sandingkan data Dinsos, Dukcapil dan di pelayanan Puskesmas,” jelasnya.

**Baca juga: Viral Air Perumdam Muncrat di Serpong, Apa Penyebabnya?.

Deden mengaku, sebelumnya ada 430 ribu warga Tangsel, menerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Dari jumlah itu, Deden mengakui banyak warga mampu juga terdata menerima bantuan iuran.

“Data awal kita itu 430 ribu warga Tangsel PBI, tapi karena ada yang pindah domisili, atau mereka merasa mampu atau sudah dibayarkan oleh kantornya itu akhirnya kepesertaannya Mandiri dari sebelumnya PBI. Itu 40 ribu peserta yang mundur,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kecewa terhadap Rumah Sakit Aria Sentra Medika di Kedaung, Kecamatan Pamulang. Sebab rencana operasional sebagai rumah sakit rujukan Covid-19 dibatalkan secara secara sepihak.

“Konflik internal yayasan. Wah enggak ngerti tuh, konflik internal,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Medis, di Dinas Kesehatan Kota Tangsel, Imbar Umar Ghazali, Kamis (14/4/2020).

Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany sebelumnya telah datang untuk meresmikan operasional RS Aria Sentra Medika, Kamis, (23/4/2020) kemarin sebagai lokasi rujukan bagi pasien Covid-19.

Imbar pun enggan menjelaskan ihwal konflik internal RS Aria Sentra Medika. Ia hanya menyayangkan, bahwa pembatalan operasional itu akan merugikan seluruh warga Tangsel terdampak Covid-19.

**Baca juga: Anak Digiring ke Kantor Polisi, Orangtua di Tangsel Ucapkan Terima Kasih.

Menurut Imbar, kerjasama Pemkot Tangsel dengan Yayasan RS Aria Sentra Medika bermula saat perwakilan yayasan datang ke kantor Dinas Kesehatan Tangsel. Perjanjiannya biaya perbaikan fasilitas ditanggung oleh investor.

“Dari yayasan menghadap ke Dinkes Tangsel, dan saya diminta untuk jadi penanggung jawab, sampai persiapan operasionalnya. Dananya itu, nanti dari investor, pemkot nggak ada keluar apa-apa,” jelasnya.

Hingga berita ini diturunkan kabar6.com masih berupaya mengkonfirmasi pengelola RS Aria Sentra Medika.(yud)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berencana menggelar pemeriksaan cepat atau Rapid Test pendeteksian corona virus disiase 2019 (Corona-19). Setiap hari kasusnya terus ditambah, apalagi daerah termuda di Banten ini termasuk zona merah.

“Kita lagi pengadaan 10 ribu alat rapid test,” ungkap pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Tangsel, Deden Deni kepada kabar6.com di Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kamis kemarin.

Apakah benar proses pengadaan alat rapid test lewat penunjukan langsung?. “Iya langsung,” singkatnya.

Deden jelaskan, Pemerintah Kota Tangsel sebelumnya mendapatkan bantuan dari pusat lewat Pemerinrah Provinsi Banten. Tapi jumlahnya masih sangat sedikit.

**Baca juga: Rumah Lawan Covid di Tangsel Rawat Tiga OTG Positif.

Makanya untuk memenuhi kebutuhan layani rapid test Covid-19 secara massal perlu belanja alat tambahan. Tentu sumber dananya dari pergeseran APBD 2020 Kota Tangsel.

“Yang 10 ribu ini nantinya buat masyarakat umum,” jelas Deden seraya mengutarakan sudah berjalan rapid test khusus untuk pegawai pelayanan di kantor-kantor pemerintahan.(yud)

Kabar6-Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan menangani sekitar 50 penderita kusta. Puluhan orang ini terlacak setelah mereka mendatangi layanan fasilitas kesehatan di Tangsel.

“Untuk kasus kusta di Tangsel, baik yang terdata di Puskesmas dan Rumah Sakit ada sekitar 50 orang, itu data tahun 2019,” ujar Tulus Muladiono selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kabid P2P) Dinas Kesehatan Kota Tangsel, Selasa (28/1/2020)

Menurut Tulus, para penderita kusta itu bukan semuanya warga Tangsel. Ada juga pendatang dari luar Tangsel. “Inikan program Nasional, jadi yang kami tangani bukan hanya warga ber KTP Tangsel, tapi ada dari luar Tangsel itu sekitar 30 persen,” ucapnya.

Tulus melanjutkan, dari 50 penderita kusta itu seluruhnya mendapat pengobatan medis secara rutin dan gratis.

“Sampai mereka sembuh, itu harus kontrol rutin dan pemberian obat setiap dua minggu,” terangnya.

**Baca juga: Dipicu Seks Bebas, 55 Orang di Tangsel Positif HIV/AIDS.

Tulus menuturkan, dari tahun ke tahun, penderita Kusta di Tangsel sendiri mengalami penurunan. Dikarenakan petugas Puskesmas secara rutin melacak warga yang memiliki faktor risiko tertular nya penyakit tersebut.

“Untuk tahun 2019 ini 50 kasus kusta, ini terus turun karena tetap Puskesmas melacak scara aktif yang punya faktor resiko tertularnya,” pungkasnya.(eka)

Kabar6-Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan segera protes atas penurunan kelas empat rumah sakit. Rumah Sakit Umum (RSU) yang dikelola pemerintah daerah setempat termasuk salah satu yang menerima hasil reviu penurunan kelas dari tipe C menjadi D.

“Itu kan baru rekomendasi. Pastinya semua rumah sakit akan keberatan,” kata Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tangsel, Deden Deni ditemui wartawan di Serpong, Jum’at (19/7/2019).

Ia terangkan, pada Senin besok ada rapat pertemuan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan organisasi kedokteran. Setelah ada kesepakatan bersama segera dilayangkan surat resmi keberatan terhadap hasil reviu rumah sakit yang telah diterbitkan Kementerian Kesehatan RI.

Pengajuan keberatan atas rekomendasi Kemenkes, lanjutnya, memiliki waktu paling lama 35 hari sejak menerima laporan hasil reviu rumah sakit. Ia menduga rekomendasi penurunan kelas karena pelaporan alat sarana prasarana kesehatan (Aspak) dan SDM kesehatan yang terlambat atau belum lengkap.

“Kami memiliki alasan kuat yang akan diperkuat dengan dokumen-dokumen yang kami miliki, dokumen yang disampaikan SDM dan Aspak sesuai standar yang ditetapkan Permenkes Nomor 56 tahun 2014,” klaimnya.

**Baca juga: Kementerian Kesehatan Turunkan Kelas Rumah Sakit, di Tangsel?.

Diketahui, tiga rumah sakit lainnya yang turun kelas dikelola oleh pihak swasta. Yaitu, RS Ibu dan Anak Vittalaya di Jalan Siliwangi, Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, mendapatkan catatan khusus.

RS Insan Permata di Jalan Bhayangkara 1 Nomor 68, Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, dari kelas C turun menjadi D. Begitu juga dengan RS Rumah Indonesia Sehat yang terletak di Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong.(yud)

Kabar6-Kegiatan pengasapan atau fogging tak selamanya efektif memberantas virus penyakit yang ditularkan lewat nyamuk Aedes Aegypti.

Menjaga pola serta prilaku hidup bersih dan sehat dianggap lebih tepat untuk pencegahan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).

“Jadi fogging enggak bisa tiap waktu. Saya minta fogging selalu pagi hari dari jam enam sampai jam sepuluh,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan, Tulus Muladiyono menjawab pertanyaan kabar6.com di Serpong, Rabu (23/1/2019).

Menurutnya, pada saat itu kondisi nyamuk sedang berada di dalam rumah dan belum banyak angin. Jika fogging dilakukan pada siang hari maka asap yang mengepul terbawa hembusan angin.

Tulus jelaskan, maka fogging menjadi tidak efektif karena hanya membuang cairan obat dan bahan bakar solar saja. Di kalangan masyarakat juga mencampur aduk cairan obat sehingga nyamuk kebal.

“Indikator di masyarakat fogging berhasil bila melihat banyak kecoa yang mati. Ini ngejar kecoa atau nyamuk,” jelasnya. Tulus bilang, cairan obat yang dicampur solar menjadi residu.

Bila pengasapan diarahkan ke tembok maka meninggalkan bekas. Bila menempel di kulit maka dapat menyebabkan iritasi atau kanker kulit akibat racun obat fogging.**Baca juga: Bahaya, Wabah DBD di Tangsel Meningkat Hampir 400 Persen.

“Artinya fogging ini dalam konteks enggak bisa rutin. Kami dari pusat punya aturan menekan fogging seminimal mungkin. Ada fogging selektif,” jelas Tulus.(yud)