Kabar6-Kepala Kejaksaan Tinggi Bali selaku Ketua Delegasi Jaksa Indonesia Dr. R. Narendra Jatna menyampaikan bahwa Delegasi Kejaksaan ASEAN telah melakukan pertemuan di Bang Saen, Thailand untuk membentuk entitas Kejaksaan ASEAN guna menjalin persahabatan dan membangun kerja sama negara-negara anggota ASEAN.

Pertemuan yang digelar pada 17 -18 Agustus 2023 tersebut juga sekaligus memperkuat kerja sama di antara jaksa-jaksa se-ASEAN agar lebih optimal dalam mencegah dan menekan kejahatan terorganisir transnasional.

Selain itu, melalui pertemuan ini juga mendorong jaksa di ASEAN untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang kegiatan kejaksaan dan memperkuat jaringan kejaksaan ASEAN.

“Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah poin, di antaranya menyepakati untuk menjajaki kemungkinan pembentukan Kejaksaan ASEAN badan/entitas atau bentuk lainnya,” kata Dr. R. Narendra Jatna.

Kemudian membahas lebih lanjut format organisasi dan fungsi badan/entitas atau bentuk lain pada tahap selanjutnya dengan maksud untuk kemungkinan pendirian badan/entitas atau bentuk lainnya paling lambat Agustus 2024.

Pertemuan konsultatif ini mendapat dukungan parsial dari Institute for Legal Support and Technical Assistance (ILSTA), dan partisipasi serta kontribusi signifikan sekretariat ASEAN, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dan mitra dialog ASEAN lainnya.

Dr. R. Narendra Jatna menyampaikan pembentukan lembaga/institusi/bentuk lain (entitas) sebagai wadah para Jaksa di Asean sangat penting untuk diwujudkan.

“Mengingat Piagam ASEAN bagian Komunitas Politik-Keamanan ASEAN, Blue Print 2025. Menetapkan program untuk saling mendukung dan membantu di antara Negara-negara anggota ASEAN dalam pengembangan strategi untuk memperkuat supremasi hukum, sistem peradilan dan infrastruktur hukum,” ujar Dr. R. Narendra Jatna.

**Baca Juga: Anggaran KEMENHAN Salah satu Tertinggi: Apakah Prioritas Pemerintah Sesuai dengan Kesejahteraan Masyarakat?

Mengingat institusi lain sudah memiliki wadah instusi/lembaga se-ASEAN, Jaksa atau Kejaksaan juga diharapkan dapat berkontribusi langsung di sekretarian ASEAN, ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang juga  sebagai   Delegasi Jaksa Indonesia Dr. Reda Manthovani mengatakan bahwa kesempatan ini dapat menjadi mimpi para Jaksa agar bisa membayangkan bahwa Jaksa-Jaksa juga bisa berkantor dan berkiprah di tingkat ASEAN yang punya komunitas/lembaga tersendiri.

Untuk rencana berikutnya, pertemuan akan diselenggarakan di Bali.

“Para jaksa-jaksa muda dan Tunas Adhyaksa Muda, ayo kembangkan mimpi dan mendukung kegiatan ini, dengan tingkatkan prestasi serta kemampuan berbahasa guna mengisi posisi di sekretariat ASEAN. Jadikanlah mimpi ini suatu kenyataan untuk Kejaksaan yang lebih maju, ” pungkasnya.(Red)

Kabar6-Terkait peredaran makanan berbuka puasa atau takjil, Komisi II DPRD Kota Tangerang mendorong Pemerintah Kota Tangerang membentuk tim khusus (timsus), Sabtu (25/03/2023).

Seperti diketahui, ketika bulan suci Ramadhan penjual makanan takjil menjamur di mana-mana tak terkecuali di Kota Tangerang. Masyarakat pun dianggap perlu memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi terutama saat berbuka puasa dalam kondisi aman dan sehat.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Saeroji mengatakan, pihaknya mendorong Pemerintah Kota Tangerang untuk membentuk tim khusus peredaran makanan berbuka puasa.

Dalam timsus peredaran makanan berbuka puasa ini, kata dia, Pemkot Tangerang dapat melibatkan stakeholder terkait seperti BPOM dan MUI.

“Terkait dengan makanan berbuka puasa baiknya Pemkot Tangerang membuat paling tidak ada satgas kecil dari unsur Dinkes bahkan BPOM atau juga dari MUI untuk langsung terjun ke masyarakat terkait menu buka puasa,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu, 25 Maret 2023.

Setelah terbentuk, timsus ini diharapkan untuk sidak ke penjual-penjual makanan berbuka puasa. Adapun Dinkes dapat memeriksa tingkat kesehatan makanan takjil, sedangkan MUI bisa memeriksa terkait kehalalan makanan berbuka puasa itu.

Sehingga, lanjut politisi PKS ini, timsus yang melibatkan berbagai pihak ini dapat melakukan kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan kenyamanan dan kesehatan kepada masyarakat terkait konsumsi makanan saat momen bulan puasa.

“Maka ini jadi catatan dan jadi prioritas tentunya ke depan, baru dua hari puasa, jadi masih ada waktu untuk sidak ke penjual-penjual untuk menu buka puasa, agar jangan sampai kemudian nilai Ramadhan, nilai puasanya tidak sempurna, karena dari sisi kesehatan akan menggganggu dan kehalalannya juga,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang M Dwiki Ramadhani menyampaikan, bahwa bulan suci Ramadhan sebenarnya membawa keberkahan untuk seluruh pihak termasuk bagi para pedagang takjil di Kota Tangerang.

Ketua PAN Kota Tangerang ini menyebut, dengan banyaknya para pedagang takjil diharapkan mampu menambah ekonomi kerakyatan, sehingga pelaku usaha-usaha kecil menerima dampak positif.

“Namun, di satu sisi saya berharap para pedagang takjil ini memperhatikan kualitas makanan atau minuman olahannya, agar dapat menjaga kualitasnya supaya tetap bersih dan higenis, sehingga bagi pedagang dan pembelinya mendapat berkah yang baik,” katanya.

**Baca Juga: DPRD Lebak Panggil Direktur RSUD Adjidarmo terkait Keluhan Pasien soal Obat

“Saya juga mengimbau masyarakat untuk dapat memilih santapan takjil yang sehat dan baik di cerna perut untuk menu berbuka puasa,” imbuhnya.

Legislator termuda di DPRD Kota Tangerang ini menambahkan bahwa dirinya setuju jika Pemkot Tangerang melakukan sidak ke penjual-penjual takjil untuk memastikan kesehatan dari makanan yang dijualnya.

“Di beberapa daerah lain sudah mulai ada uji sampling acak terhadap para pedagang takjil yang dilakukan pemerintah dan BPOM, saya harap Pemkot Tangerang juga melakukan agar dapat menjaga kebersihan makanan,” tukasnya. (Adv)

Kabar6-Praktisi dan akademisi Psikologi Industri dan Organisasi (PIO) di wilayah Banten saat ini jumlahnya cukup signifikan. Agar bisa berjalan dengan baik maka membutuhkan wadah.

Atas dasar itu, praktisi dan akademisi di Banten membentuk Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi (APIO) wilayah Banten.

APIO adalah organisasi mewadahi praktisi dan akademisi Psikologi Industri dan Organisasi (PIO) – menangani isu manajemen SDM individu sampai organisasi.

“Isu SDM penting di Banten sebagai area berbagai industri padat tenaga kerja dimana praktisi dan akademisi psikolog berperan mulai dari seleksi, penempatan, pelatihan dan pengembangan SDM,” kata Ketua APIO Banten Mohamad Abdilah Nuradhi disiaran persnya, Minggu, (4/11/2018).

Sementara, Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Banten Mulyanto mengatakan jumlah praktisi dan akademisi PIO cukup signifikan sehingga sudah waktunya membentuk wadah.

Pada kegiatan yang digelar di Kampus UPJ Bintaro, Kota Tangsel ini juga digelar diskusi. Diskusi bertema Perkembangan APIO yang dipaparkan Ayu Dwi Nindyati, Psikolog sekaligus bendahara APIO Pusat.

Ia juga memberikan uraian tentang sejarah APIO dari masa ke masa, profil anggota APIO saat ini dan peran yang mereka lakukan dan bagaimana peran di masa depan.

Ditambahkan Kepala Program Studi Psikologi Universitas Pembangunan Jaya (PSI UPJ) Gita Soerjoatmojo mendorong pembentukan APIO mengingat PSI UPJ lahir dan dibesarkan oleh dunia industri oleh Kelompok Usaha Pembangunan Jaya.

Kata dia, terdapat tantangan profesi PIO masa depan antara lain bagaimana profesi SDM diemban oleh mereka yang berkecimpung di bidang psikologi dan non psikologi, kebutuhan akan alat ukur psikologis yang cepat dan tepat.

**Baca juga: Begini Meriahnya Pembukaan Porprov V Banten di Stadion Benteng Taruna Bojong Nangka.

“APIO harus sesuai kebutuhan organisasi dan mampu memotret generasi milenial, desakan sertifikasi kompetensi serta portofolio untuk kebutuhan verifikasi serta bagaimana APIO dan HIMPSI Banten bisa berperan antara lain untuk lelang jabatan di berbagai posisi di Banten,” tandasnya. (fit)