Kabar6-Terkait polemik dugaan penyelewengan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) Desa Munjul tahun anggaran 2020 yang saat ini sedang disoroti oleh lembaga sosial kontrol yang tergabung dalam ALTAR, hal itu dianggap hoax.

Ketua LSM Seroeja Indonesia Taslim Wirawan yang juga tergabung dalam ALTAR mengatakan, ramai di perbincangkan terkait pemberitaan Hoax yang di angkat oleh beberapa media terkait BLT DD Desa Munjul Kecamatan Solear.

Menurut Taslim, hal tersebut jangan terburu buru membuat asumsi hoax, pasalnya, hal tersebut perlu adanya kroscek atau pembuktian kebawah dimana data yang menjadi asumsi hoax tersebut benar atau tidak.

“Data itu kan merupakan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang sumber dari update data yang di ajukan oleh pemerintah Desa itu sendiri, dan merupakan acuan untuk penyaluran dana BLT DD tersebut, tidak mungkin data yang diajukan merupakan data dari Desa sebelah atau dari luar wilayah,” ungkap Taslim Wirawan kepada kabar6.com Kamis (11/3/2021).

Dijelaskannya, perlu adanya pembuktian dan pengkajian ulang apakah permasalahan itu hoax atau bukan, seperti yang di ucapkan oleh salah satu aparat desa Munjul lewat beberapa media online.

“Itu sah sah saja mereka mau membantah atau mau memberitakan apa saja karena itu adalah hak mereka, tapi seyogyanya mereka aparat Desa harus membuktikan dulu apakah itu berita hoax atau berita yang benar benar bersumber dari akar permasalahan, karena kami betul bersurat lewat aliansi Altar, karena kami mempunyai bukti, dan pernyataan dari masyarakat,” terang Taslim

Taslim menegaskan, terkait itu benar atau tidaknya mari kita panggil orang orang yang bersangkutan dan kami tidak pernah menuntut hal yang aneh aneh, kami hanya menuntut kembalikan hak hak mereka.

“Kasian mereka orang kecil yang sangat terasa sekali dampaknya oleh mereka, kalau hal ini pemerintah Desa Munjul yaitu Kades tidak dapat menyelesaikan maka kami akan membawa masalah ini ke kejaksaan Negeri kabupaten Tangerang,” tegas Taslim.

Terkait persoalan ini pihak ALTAR akan mendesak Kejaksaan untuk mengusut tuntas masalah ini, karena kami selaku pemangku amanat undang undang, merupakan kewajiban kami untuk menangani permasalahan seperti ini dan Pemerintah Desa wajib menyalurkan semua yang menjadi hak hak mereka.

Sementara Ahmad Suhud Direktur executif LSM BP2 A2N yang juga bagian dari ALTAR menambahkan, sebenarnya permasalahan simple, kami hanya meminta aparat Desa untuk turun kebawah dan menyelesaikan kepada mereka terkait hak hak mereka, bukan harus melebar kemana manai, sampai ada berita tandingan yang seolah olah kami ini bekerja tidak sesuai dengan SOP.

“Kami bersurat sesuai data, kami turun kebawah sesuai dengan SOP, dan mereka menuangkan surat pernyataan dengan suka rela, dan meminta kami untuk menjembatani permasalahan ini, agar mereka mendapatkan hak hak mereka,” ucap Suhud.

Namun lanjut Suhud, Pemerintahan Desa Munjul malah membuat ini menjadi melebar kemana mana, dan membuat berita berita tandingan.

“Hal itu tidak masalah, kami hanya saksi pelapor dan merupakan kewajiban kami untuk melaporkan ke APH hal hal seperti ini, terkait benar atau tidaknya merekalah yang nanti akan memutuskan, tapi kami mempunyai bukti dan kami bekerja sudah sesuai SOP,” tambah Suhud.

Suhud menambahkan, mengenai pemberitaan yang mengangkat tentang seolah olah kami ini adalah penyebar hoax itu tidak benar, yang benar adalah mari kita sama sama turun ke bawah dan buktikan bahwa aparat Desa adalah pemegang Amanah yang sudah semestinya mengayomi dan membuat masyarakatnya hidup bahagia, dan hak hak mereka terpenuhi

**Baca juga: Proses Pemadaman Kebakaran Gudang di Kosambi Hampir 12 Jam

Terpisah Camat Cisoka Kabupaten Tangerang H. Ahmad Hapid mengomentari ihwal tercantum di dalam pemberitaan itu bahwa Desa Munjul Kecamatan Cisoka, Camat menuturkan, fahami batasan wilayah.

“Belum hafal teritorialnya, fahami dulu batasan wilayah, jangan main angkat aja,” ungkap Camat Cisoka H Ahmad Hapid lewat WhatsApp kepada kabar6.com.(Han)

Kabar6-Sejumlah warga di RT 03 RW 01 Kampung Leungsir Desa Munjul Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang mengaku tidak pernah menerima bantuan langsung tunai (BLT) dampak Covid-19 yang bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) meskipun namanya terdaftar sebagai penerima BLT DD.

Bahkan ada beberapa warga yang mengaku diarahkan oleh oknum staf Desa Munjul untuk dibagikan kepada warga lain dengan alasan pemerataan.

EWT, MN, MYD, YLT, yang merupakan warga kampung Leungsir Desa Munjul merasa kaget saat mengetahui bahwa namanya terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD dampak Covid-19.

“Sumpah demi Allah, saya tidak merasa terima bantuan apapun, apalagi BLT DD dampak Covid-19, saya nggak tahu kalau nama saya terdaftar sebagai penerima, terus duit siapa yang ambil,” ungkap KPM itu dengan heran saat ditanya kabar6.com pada Sabtu (27/2/2021).

Ditempat yang sama, HMT warga RT 04/01 mengaku menerima bantuan langsung tunai (BLT) DD 2020, namun diarahkan untuk dibagikan kepada warga yang belum mendapatkan.

“Saya dapat BLT DD itu yang 600 ribu, tapi disuruh bagi dua dengan warga lain, karena nyuruh itu orang Desa, ya saya ikuti saja arahannya, saya nggak tahu kalau orang yang dibagikan itu terdaftar sebagai penerima BLT DD juga,” ucap HMT .

Sejumlah warga yang mengaku tidak menerima bantuan langsung tunai BLT DD itu membuat surat pernyataan tertulis dan bermaterai, yang menyatakan bahwa warga tersebut benar benar tidak menerima bantuan BLT DD dampak Covid-19 dari anggaran Dana Desa Munjul anggaran 2020..

Menyikapi adanya indikasi dugaan penyalahgunaan anggaran BLT Dana Desa, Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat Tangerang Raya (ALTAR) langsung berkirim surat kepada Kepala Desa Munjul Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan tersebut.

**Baca juga: Kuasa Hukum Buruh PT Freetrend Layangkan Surat ke KPK

“Hari ini kami dari ALTAR telah mengirim surat kepada Kepala Desa Munjul Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dengan nomor : 040/Altar/III/2021 perihal konfirmasi klarifikasi dugaan penyelewengan anggaran BLT DD 2020, dan kami menunggu niat baik Kades Munjul untuk memberikan jawaban atau klarifikasi, sebelum kami meneruskan ke pihak terkait lainnya,” ungkap ketua ALTAR Taslim Wirawan kepada kabar6.com, Senin (1/3/2021).(Han)

Kabar6-Aktifitas truk berisikan tanah merah yang melintasi jalan raya di kawasan Teluknaga, Kabupaten Tangerang mendapatkan perhatian serius dari Camat Teluknaga.

Banyaknya proyek urugan tanah merah yang melintas di wilayahnya menyebabkan jalanan licin sehingga berakibat kepada kecelakaan lalu lintas.

Camat Teluknaga, Supriyadi mengatakan, pihaknya sudah memerintahkan Satpol PP untuk memantau jalan raya yang dilintasi oleh truk-truk tanah yang lalu lalang di wilayah Teluknaga.

“Jika memang ada di temukan tanah berceceran di jalan raya, kita akan suruh sopir untuk membersihkan. Baru truk bisa jalan lagi,” ungkap Supriyadi, Camat Teluknaga.

Menurutnya, jika memang supir truk tetap membandel pihaknya akan memberhentikan truk tersebut.

Terlebih lagi, kalau ada warga yang mengeluhkan jalan masih berserakan dengan tanah merah yang dapat membahayakan pengguna jalan tersebut.

“Kita masih menunggu putusan Bupati Tangerang, Dinas perhubungan, hingga kini pengaturan terkait angkutan truk tanah tersebut edarannya belum keluar,” ungkap Supriyadi.

Camat Teluknaga, Supriyadi mengimbau agar operasional mengutamakan para pengguna motor dan mobil pribadi.

Jalan digunakan bersama-sama tetap menjaga keselamatan penggendara lain, dan jangan ugal-ugalan apalagi jika truk muatan kosong.**Baca juga: Jalanan Licin Sebabkan Kecelakaan, Warga Munjul Keluhkan Proyek Urugan Tanah.

“Jaga jalan tetep bersih, nyaman di lalui, tanah tercecer bersihkan agar jika hujan tidak licin, pemilik truk, supir harus bertanggung jawab atas jalan tertumpah tanah bisa bahayakan penggendara lain yang lewat,” tutupnya.(Zak)