Kabar6-Ratusan aparat gabungan siaga mengamankan aksi unjuk rasa ketiga warga Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Warga menolak rencana Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menutup Jalan Raya Puspiptek.

“Total jumlah petugas 399 orang,” kata Kapolsek Cisauk, Ajun Komisaris Dhady Arsya di depan perumahan BRIN, Selasa (23/4/2024).

**Baca Juga:Benyamin Minta BRIN Sampaikan Plus dan Minus Pengalihan Jalan di Tangsel

Ia menerangkan, warga menolak rencana pengalihan akses kendaraan bermotor ke Jalan Lingkar Luar BRIN. Warga beranggapan bahwa status jalan itu milik Provinsi Banten dan sudah ada sejak dulu.

“Silahkan saja warga menyampaikan aspirasinya karena memang dilindungi oleh undang-undang tapi tidak anarkis. Kita akan bantu nanti ke dalam apa yang menjadi tuntutannya,” terang Dhady.

Pantauan kabar6.com di lokasi, sejak pukul 07.00 WIB sejumlah orang telah berkumpul di Posko Aksi Warga. Warga membawa spanduk di antaranya bertuliskan ‘LO SENENG GW BLANGSAK’, ‘PIKIRAN LO KAYAK “KOMPENI” YANG SENENG “NYUSAHIN” RAKYAT.

Sejam kemudian ratusan warga bergerak jalan kaki menuju Kawasan Sains dan Teknologi BJ Habibie. Satu mobil komando dilengkapi alat pengeras suara berada di depan iring-iringan massa demonstran.

Setiba di depan pintu gerbang KST BJ Habibie sudah tertutup rapat. Petugas pengamanan internal siaga dari balik pintu gerbong.

“Mohon maaf bapak ibu pengendara yang terganggu. Kami ingin jalan ini tidak jadi ditutup,” ujar Rustini, koordinator massa aksi lewat pengeras suara.

“Kami aksi damai ingin menagih janji BRIN yang ingin menyampaikan keputusan. Kami ingin penutupan jalan dibatalkan,” tambah Rustini.(yud)

Kabar6-Aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali terjadi. Warga protes atas wacana lembaga negara itu ingin menutup total akses jalan Serpong – Parung.

Ratusan orang peserta unjuk rasa gabungan warga Setu dan Kabupaten Bogor. Warga sempat melakukan blokade akses jalan Serpong – Parung.

“Kami hanya memohon kepada pihak BRIN agar mendengarkan keluhan warga,” kata Nurhendra, koordinator lapangan peserta unjuk rasa di lokasi, Kamis (18/4/2024).

Massa demonstran membawa spanduk dan mobil komandan yang dilengkapi alat pengeras suara. Aksi itu dijaga ketat oleh aparat TNI/Polri.

**Baca Juga: Tangerang Gemilang Book Fair 2024 di Mall Ciputra CitraRaya, Ribuan Buku Dijual Mulai Rp10 Ribuan

Rojit, sapaan Nurhendra menerangkan, aksi hari ini kelanjutan dari demo yang pernah digelar pada 5 April 2024 lalu. Warga sengaja kembali demo lantaran menganggap tidak ada respon dari pihak BRIN.

Ia mengaku bahwa rencana penutupan akses jalan Serpong – Parung akan berdampak buruk terhadap masyarakat sekitar. “Karena jika ditutup akan banyak berdampak bagi warga,” ujarnya.

Rojit bilang, perwakilan warga sudah sempat bertemu dengan pemerintah daerah setempat untuk bermusyawarah. Pihak kepolisian saat itu juga turut hadir.

“Kami akan membubarkan diri jika nanti akan diterima sama BRIN,” jelasnya.

Hingga berita ini diturunkan, kabar6.com masih berupaya konfirmasi pihak BRIN untuk dapat memberikan keterangan lengkap terkait wacana yang berhembus dan ditentang warga.(yud)

Kabar6-Ratusan pengemudi ojek online di Kabupaten Lebak menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD dan bupati Lebak Kamis (16/11/2023).

Mereka menyuarakan aspirasi tentang e-Parkir di Pasar Rangkasbitung yang baru-baru ini di terapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak dengan menunjuk pihak ketiga selaku pengelolanya.

“Penerapan e-Parkir memberatkan bagi pengendara ojek yang setiap hari masuk-keluar pasar untuk mengantar maupun menjemput penumpang,” kata korlap aksi, Imam.

Seharusnya kata Imam, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) punya kebijakan yang berbeda terhadap pengendara ojek agar penerapan e-Parkir tidak memberatkan. Solusinya adalah dengan membuatkan kartu member.

**Baca Juga: Telan Rp 40 Miliar, Pasar di Serang yang Dikunjungi Jokowi Rampung 2024

“Kami minta segera dibuatkan kartu member untuk pengendara ojek, khususnya yang ada di sekitar Pasar Rangkasbitung. Kami harap kartu tersebut bisa dibuat terhitung sejak hari ini,” tegas Imam.

Di depan kantor DPRD, massa mendesak agar para wakil rakyat memperjuangkan aspirasi tersebut. Termasuk juga memastikan tidak ada lagi pungutan parkir di dalam pasar.

“Sesuai dengan harga yang disepakati bahwa pembuatan kartu member Rp25.000 dengan pembayaran parkir Rp10.000 per bulan. Kami mohon yang terhormat anggota DPRD bisa mendorong hal tersebut,” tutur Imam.(Nda)

Kabar6-Massa mahasiswa dari GMNI, HMI, KUMALA, IMALA, HMI MPO dan KAMMI
berdemonstrasi di Gedung Sekretariat Daerah (Setda) dan DPRD Kabupaten
Lebak, Senin (6/11/2023).

Sejumlah persoalan di Lebak yang masih menjadi pekerjaan rumah disuarakan
mahasiswa. Mereka menuntut, Pj Bupati Lebak Iwan Kurniawan yang baru dilantik dapat menuntaskan berbagai masalah yang belum diselesaikan Iti Octavia Jayabaya dan Ade Sumardi pada dua periode kepemimpinannya.

Dimulai dari masalah infrastruktur yang belum merata, pertambangan ilegal, pelayanan kesehatan yang masih harus ditingkatkan, indeks pembangunan
manusia (IPM) dan lain sebagainya.

**Baca Juga: 3 Tersangka Tindak Pidana Korupsi Perpajakan Ditahan

Merespon demonstrasi di hari pertamanya bekerja, Iwan mengaku masih perlu konsolidasi dengan sekretaris daerah (Sekda) dan jajaran di lingkungan Pemkab Lebak.

“Saya baru satu hari, konsolidasi dengan Pak Sekda dan jajaran untuk memetakan beberapa isu, program strategis dan beberapa yang belum tercapai. Bagaiamana itu bisa di-carry over ke dokumen perencaan berikutnya, sehingga target yang Lebak inginkan bisa tercapai,” kata Iwan kepada wartawan.

Iwan berharap, elemen masyarakat bisa memberikan dukungan penuh selama dirinya memimpin roda pemerintahan. Hal itu agar program yang harusnya dilakukan selama satu tahun bisa seluruhnya dilaksanakan.

“Kalau selama setahun itu tidak bisa saya laksanakan tentu kinerja saya akan buruk. Setiap tiga bulan sekali kinerja saya dievaluasi oleh Pak Mendagri. Kalau masyarakat dan mahasiswa tidak teerima saya, saya tidak akan bisa merealisasikan karena satu tahun saya tidak punya ruang yang cukup untuk memberikan kontribusi untuk pembangunan Lebak,” jelas Iwan (Nda)

Kabar6- Sejumlah organisasi pemuda dan mahasiswa di Banten mengepung kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) dikepung pendemo, Kecamatan Curug, Kota Serang.

Hari ulang tahun (HUT) Banten ke 23 tahun ini menjadi momentum masyarakat untuk mengkritik Pemprov Banten yang tak kunjung menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, pengangguran dan kemiskinan.

Pantauan kabar6-com, sejak Rabu 4 Oktober 2023 aksi demo sudah berlangsung sejak pagi hingga menjelang siang, sejumlah massa beberapa kelompok terus menyuarakan aspirasinya.

Mereka mengevaluasi kinerja Pemprov Banten karena masih banyak permasalahan di berbagai sektor pada era kepemimpinan Al Muktabar sebagai Pj Gubernur selama dua tahun serta pejabat legislatif DPRD Provinsi Banten selama 5 tahun tidak pernah selesai dan bahkan semakin buruk.

“Misalnya permasalahan stablilitas ekonomi, infllasi, pengangguran, kesehatan, infrasturktur reformasi birokrasi belum terlaksana sepenuhnya di provinsi Banten,” kata Koorlap aksi dari Gempur Banten Abdul.

**Baca Juga: HUT Banten Dikepung Demonstrasi Mahasiswa, Polda Banten Siaga

Massa aksi menilai, birokrasi berdampak tema yang di usung pemprov Banten di peringatan HUT Banten ke 23, faktanya reformasi birokrasi belum terlaksana sepenuhnya, menghambat pembangunan, bahkan berdampak terhadap kepentingan masyarakat.

“Diperparah dengan watak Al Muktabar sebagai penjabat sekda yang merupakan jabatan definitif tidak pernah melaksanakan tugas definitifnya justru lebih memperlihatkan agenda sosialasasi pribadi,”ungkapnya.

Untuk itu, massa aksi mendesak Pemprov Banten harus segera mujudkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat, tuntaskan kasus korupsi yang menghambat pembangunan dan hentikan tindakan komersialisasi, privatisasi dan kapitaslisasi pendidikan di provinsi Banten

“Alokasikan APBD yang berdampak langsung kepada masyarakat, turunkan angka kemiskinan dan pengangguran, tingkatkan kualitas kesehatan, tekan angka gizi buruk dan stunting serta pemerataan fasilitas kesahatan di provinsi Banten,”tegasnya.(Aep)

Kabar6-Ribuan massa berasal dari komunitas Penggilingan Padi Banten melakukan aksi demo di PT Wilmar Padi Indonesia yang berlokasi di Desa Terate kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Rabu (30/8/2023).

Dalam aksinya, ribuan massa tersebut bukan bermaksud mendesak PT Wilmar Padi Indonesia untuk ditutup, melainkan menyetop pembelian gabah dan beras di wilayah Banten.

“Jadi kita di sini bukan menutup perusahaan Wilmar, akan tetapi menghentikan pembelanjaan padi dan beras yang ada di Banten khususnya,” kata perwakilan aksi dari Tangerang Ahmad Ruslan.

Sempat terjadi dialog antara perwakilan massa aksi dengan perwakilan perusahaan. Dalam dialog tersebut, PT Wilmar Padi Indonesia meminta kebijakan dari pemerintah daerah.

Untuk itu, ribuan komunitas Penggilingan Padi Banten meminta surat kepada pejabat Banten Al Muktabar. Jika tidak mengeluarkan surat, mereka mengancam akan demo lebih besar lagi.

**Baca Juga: Diduga Monopoli, Akses Masuk PT Wilmar Diblokir Buruh Tani

“Kalau memang tidak memberikan surat, kita akan ada aksi lebih besar lagi, Pj gubernur dalam hal ini tidak merespon warganya sendiri,” ujarnya.

Diakuinya, pasca kehadiran perusahaan Wilmar dua tahun lalu, membuat pengusaha kecil penggilingan padi di Banten 80 persen tidak bisa beroperasi.

“Kondisinya sudah terkapar, 80 persen sudah terkapar. Rekan-rekan kita saja kalau tidak terkapar, ngapain kita  ngadain begini, tutupnya sudah lama,” tandasnya.(Aep)

Kabar6-Penolakan keras disuarakan ratusan pedagang terhadap penutupan perlintasan sebidang di Jalan RT Hardiwinangun/Jalan Tirtayasa, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.

Penutupan perlintasan oleh Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta itu secara otomatis menutup akses menuju pasar dan stasiun Rangkasbitung dari arah Jalan RT Hardiwinangun.

“Penutupan itu jelas tidak hanya merugikan kami sebagai pedagang karena pendapatan anjlok, tapi juga menyusahkan dan merepotkan masyarakat,” kata Apep Saprudin salah satu pedagang.

Seharusnya kata Apep, jika alasan penutupan perlintasan itu untuk pembangunan Stasiun Rangkasbitung, maka jangan sampai merugikan masyarakat dengan menutup akses jalan.

“Semua pembangunan kan untuk kepentingan rakyat. Ini kok justru berbanding terbalik dengan Pak Jokowi yang gencar membuka jalan, tapi malah menutup jalan yang justru mematikan ekonomi masyarakat,” sebut Apep.

Ia mendesak kepada DPRD dan Pemkab Lebak untuk mengerti dengan kesulitan yang dihadapi para pedagang dan menyampaikan aspirasi kepada pihak terkait.

**Berita Terkait: Ratusan Pedagang Kepung Gedung DPRD Imbas Penutupan Perlintasan Sebidang Pasar Rangkasbitung

“Ini bukan hanya kepentingan kami para pedagang tapi juga kepentingan masyarakat Lebak yang justru direpotkan dan disusahkan dengan penutupan tersebut. Kalau pun dialihkan lewat Sunan Kalijaga itu sangat tidak layak karena kondisinya pasti macet,” papar Apep.

Asisten Daerah (Asda) Bidang Pemerintahan Pemkab Lebak Al Kadri mengatakan, penutupan perlintasan sebidang tersebut sudah menjadi kesepakatan dan kebijakan pemerintah.

“Menutup perlintasan itu tentu bukan tanpa pertimbangan, dan itu bukan ditutup hanya aksesnya dialihkan ke jalur lain,” kata Al Kadri.

Ia menyebut, penutupan perlintasan juga sebagai uji coba dalam upaya pemerintah daerah melakukan penataan Pasar Rangkasbitung menjadi lebih baik.

“Pemerintah daerah bercita-cita menata keseluruhan pasar yang kondisinya kurang baik saat ini. Tetapi apa yang diaspirasikan akan kami laporkan kepada pimpinan,” katanya.(Nda)

Kabar6-Ratusan pedagang Pasar Kutabumi geruduk kantor Bupati Tangerang. Mereka menuntut keadilan dan menentang rencana Pemerintah Kabupaten Tangerang yang ingin merevitalisasi pusat perekonomian tersebut.

“Yaa tentunya kita tidak setuju kalau direvitalisasi Pasar Kutabumi karena itu tidak membawa aspirasi masyarakat. Nakanya kita minta supaya masyarakat itu dimusyawarahkan,” kata perwakilan pedagang, Haisbullah, saat demo di Tigaraksa, Kamis (27/7/2023).

Haisbullah, menilai sampai saat ini pemerintah daerah dengan Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja berjalan sendiri-sendiri. Kedua lembaga itu tidak pernah melibatkan para pedagang yang merasa keberatan atas rencana revitalisasi.

**Baca Juga: Pembangunan Pasar Kutabumi, 590 Pedagang Ditampung di TPPS

“Seandainya tadi ada musyawarah tentunya tidak akan terjadi adanya aksi demontrasi seperti ini. Tapi kalau saat ini tidak ditanggapi oleh pemda maka kami akan demo ke istana negara,” jelasnya.

Sebelumnya pihak pedagang Pasar Kutabumi sudah mengadakan pertemuan dengan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar di kantor Pendopo. Namun, menurut Hasbullah, pedagang masih menimbang dan sampai saat ini belum ada keputusan dari bupati Tangerang.

“Jadi waktu kemarin di pendopo bertemu dengan bupati Tangerang tidak ada keputusan itu baru retorika-retorikanya saja. Kita meminta untuk bupati Tangerang segera mengambil keputusan, jika tidak ada keputusan kami warga akan berlanjut terus,” tegasnya.(Rez)

Kabar6-Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kabupaten Lebak memaksa masuk ke dalam gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak, di Jalan Iko Djatmiko, Rangkasbitung, Rabu (12/7/2023).

Mereka ingin bertemu Kepala Kejari Lebak Mayasari untuk mempertanyakan perkembangan dan kejelasan terkait penanganan dugaan kasus korupsi yang ditangani oleh kejaksaan.

Aksi saling dorong mahasiswa dan aparat kepolisian yang menjaga jalannya demonstrasi di depan gerbang gedung tak terhindarkan. Kecewa, mahasiswa kemudian membakar ban bekas dan benda mirip keranda.

“Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan kami atas kinerja Kejari Lebak karena tidak jelasnya penuntasan dugaan kasus korupsi,” kata Ketua HMI Lebak, Ratu Nisya Yulianti.

**Baca Juga: Senam Kebangsaan Bakal Kembali Digelar PKB Kota Tangerang

Dia menyebut, sejumlah dugaan kasus korupsi itu antara lain dugaan praktik pungli proses pembebasan lahan tambak udang di Malingping dan dugaan korupsi dana beasiswa mahasiswa.

“Kami mendesak Kejari Lebak mengusut tuntas kasus tindak pidana korupsi di Lebak, karena sudah lama justru tidak ada kepastian hukum. Kami sangat kecewa kejari tidak berani mengungkap dugaan kasus korupsi yang sejak tahun 2020 sampai 2023,” tegas Ratu Nisya.

Mahasiswa mengancam bakal kembali menggelar aksi demonstrasi yang melibatkan lebih banyak massa jika tidak ada kejelasan dari penanganan dugaan kasus korupsi tersebut.

“Pasti, kami pastikan akan kembali menggelar aksi yang sama agar keadilan bisa ditegakkan dan pemberantasan KKN di Lebak harus serius dilakukan,” kata Ratu. (Nda)

Kabar6-Sejumlah Lembaga Sewadya Masyarakat (LSM) serta Organisasi Masyarakat (Ormas) melantunkan orasi di depan kantor Bupati Tangerang. Mereka menilai Kabid Disnaker tidak pantas melantunkan kata provokasi.

“Kami akan terus melakukan berbagai upaya sampai Bupati Tangerang harus meluruskan ini semua. Ucapan seperti ini tidak pantas diucapan oleh seorang Kabid Disnaker,” ujar Asep Setiadi, pimpinan orasi berbagai elemen LSM Ormas kepada awak media, pada Jumat, (23/6/2023) sore.

Ia menyatakan, ketika Kabid Disnaker mengucapkan kata-kata yang mengandung provokasi maka tidak ada salahnya LSM serta Ormas mengadakan orasi. Seharusnya pejabat ketika menemukan permasalahan, alangkah baiknya mengedukasi pihak perusahaan untuk mengetahui fungsi kontrol sosial. Bukan malah memprovokasi masyarakat dan menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyaraka.

“Seharusnya yang bersangkutan menyadari sebagai pejabat kedinasan ketika ada keluhan seperti itu, beliau juga menyampaikan edukasi bahwa itu memang tugas serta fungsi LSM dan Ormas. Bukan malah memprovokasi,” ungkapnya.

**Baca Juga: Polisi Sita Lembaran Aneka Mata Uang Asing dari Pejambret di Pamulang

“Kami akan terus melakukan tuntutan sampai aspirasi kami dilakukan oleh pejabat setempat agar tidak merusak moril kami sebagai sosial kontrol,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang, Rudi Hartono mengatakan, atas adanya kegaduhan tersebut pihaknya meminta maaf kepada seluruh elemen masyarakat, dikhususkan untuk LSM dan Ormas yang ada di kabupaten Tangerang.

Rudi berharap, ke depannya pihaknya akan terus berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap permasalahan industri, dan terus melakukan kaloborasi mengenai bidang industri.

“Mengenai pemberitaan-pemberitaan yang menimbulkan multitafsir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tentunya akan terus melakukan perbaikan-perbaikan. Dengan kondisi seperti ini saya mengambil hikmahnya bahwa harus terus bersama melaksanakan kaloborasi. Saya berharap permohonan maaf dari kami semuanya dan saya harap kita semua bisa berkalobarasi di dunia ketenegakerjaan,” singkatnya. (Rez)