Kabar6-Tidak kurang 10 ribu bibit cabai telah ditanam oleh Pemerintah Desa Bayah Timur, di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten.

Penanaman bibit cabai merupakan dukungan dalam mewujudkan ketahanan pangan di desa tersebut. Tanam cabai juga jadi upaya mengendalikan harga komoditas tersebut menjelang bulan Ramadan.

“Penanaman bibit cabai ini kami anggarkan dari dana desa (DD). Sebelumnya sudah 5 ribu bibit, dan saat ini 5 ribu bibit cabai lagi ditanam,” kata Kepala Desa Bayah Timur, Rafik Rahmat Taufik, Senin (22/1/2024).

**Baca Juga: Prihatin Angka Pendidikan di Lebak, HMI MPO Buka Sekolah Jalanan

Sepuluh ribu bibit cabai yang ditanam kemudian dibagikan ke masyarakat untuk dibudidaya. Rafik berharap, masyarakat bisa memanfaatkan tanaman cabai untuk mendorong tingkat kesejahteraan.

“Jadi nanti ketika panen, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan turun ke setiap rumah untuk membeli cabai hasil panen masyarakat,” ujar Rafik.

Program penanaman cabai di Bayah Timur terus dimaksimalkan. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah desa mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah.

“Peningkatakan kesejahteraan masyarakat terus kami dorong melalui berbagai program. Insya Allah program ini kami tingkatkan supaya masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” harap Rafik.(Nda)

Kabar6-Pemerintah daerah (Pemda) diminta turun tangan terkait ratusan Badan Usaha Milil Desa (BUMDes) yang tercatat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lebak masuk dalam kategori tidak aktif.

“Pemerintah daerah harus punya treatment terhadap BUMDes-BUMDes yang tidak aktif tersebut. Bisa jadi salah satu faktor tidak aktif akibat kurangnya pembinaan dari pemerintah daerah,” kata Sekjen Apdesi Banten, Rafik Rahmat Taufik saat dihubungi Kabar6.com, Selasa (26/9/2023).

Rafik mengatakan, pembinaan berupa pemahaman, pelatihan dan program dari pemda kepada kepala desa (kades) penting dilakukan agar menumbuhkan mindset bahwa BUMDes adalah lembaga yang bisa diandalkan menambah PADes dan memberikan peluang lapangan kerja.

“BUMDes ini wadah yang paling efektif mensejahterakan masyarakat. Pemda kan punya anggaran, maka bisa memberikan stimulus dalam bentuk program. Nah ini lagi-lagi dibutuhkan political will pemerintah daerah,” jelas kepala desa Bayah Timur, Kabupaten Lebak ini.

**Baca Juga: Lahan Pertanian Seluas 4.722 Hektare di Banten Alami Kekeringan

Rafik melanjutkan, kepala desa juga harus bisa menganalisa konsep dan jenis usaha yang dijalankan BUMDes.

“Karena BUMDes tidak semata-mata mencari omset untuk PADes tetapi juga punya efek dalam membuka lapangan pekerjaan. Artinya, jenis usaha BUMDes jangan sama dengan usaha yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Memang tidak salah kalau usahanya warung sembako tapi harus dilihat esensinya,” pungkas Rafik.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lebak menyebut bahwa dari 288 BUMDes, 144 di antaranya tidak aktif.(Nda)

Kabar6-Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung berhasil mengamankan buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Cabang Kejaksaan Negeri Batanghari di Muara Tembesi.

Penangkapan berlangsung  di Olak Besar, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, sekitar pukul 19:16 WIB, Kamis (1/6/2023).

Adapun identitas Tersangka yang diamankan, yaitu:  MA (44), lelaki kelahiran Olak Besar-Jambi. Tersangka berdomisili di Kelurahan Olak Besar, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

MA merupakan Tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dana BUMDes Snapu Jaya Bersama tahun anggaran 2018 senilai Rp150.000.000, Desa Olak Besar, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari.

**Baca Juga: Libur Panjang, Personel Satlantas Polresta Serkot Setia Bertugas

MA diamankan karena ketika dipanggil sebagai Tersangka secara patut oleh Tim Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Batanghari di Muara Tembesi, yang bersangkutan tidak beritikad baik untuk memenuhi panggilan tersebut.

Oleh karenanya, MA dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Batanghari di Muara Tembesi Nomor: TAP-01/L.5.11.7/Fd.1/08/2021 tanggal 10 Agustus 2021.

Dalam proses pengamanan, Tersangka bersikap kooperatif sehingga proses berjalan dengan lancar. Setelah berhasil diamankan, Tersangka dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Jambi untuk dilakukan serah terima. (Red)

Kabar6-Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Lebak tak menampik jika banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum mampu memberikan kontribusi untuk pendapatan desa.

Sekretaris Apdesi Lebak, Rafik Rahmat Taufik, menyebut, geliat BUMDes baru mulai terlihat dalam beberapa bulan terakhir atau pasca dilantiknya 263 kepala desa (Kades) hasil Pilkades 2021.

“Tahun-tahun sebelumnya memang ada satu atau dua BUMDes yang sudah berkontribusi untuk desa lewat PADes (Pendapatan asli desa). Tahun ini kita punya optimis ya dengan kades yang didominasi kaum muda punya semangat tinggi membangun desa, BUMDes bisa berkontribusi maksimal untuk desa,” kata Rafik kepada Kabar6.com, Kamis
(22/9/2022).

Menurut Rafik, jika pengembangan usaha BUMDes dinilai memang menjadi salah satu faktor badan usaha desa tersebut bisa terus berjalan maju sesuai tujuan dan harapan atau tidak, maka dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah.

“Diperlukan campur tangan pemerintah daerah (Pemda), misalnya bagaimana strategi pemasarannya, inovasi dan lain-lain. Jadi harus ada pembinaan maksimal kepada BUMDes yang baru berkembang, jangan dibiarkan harus dikawal,” sebut Rafik.

Rafik mencontohkan BUMDes di desa yang dipimpinnya yakni Bayah Timur, Kecamatan Bayah. Mantan jurnalis ini menuturkan, orang-orang yang direkrut hanya punya modal semangat namun minim keahlian dalam pemasaran, salah satunya melalui media digital.

“Ini yang saya sebut perlu campur tangan pemerintah daerah untuk mengarahkan dan membekali dengan keahlian lewat pelatihan-pelatihan dengan mengundang tenaga ahli,” ujar Rafik.

Ia melihat, selama ini penyertaan modal yang dikucurkan oleh pemerintah desa kepada BUMDes seperti seadanya. Hal ini kata Rafik, lantaran tidak ada unit usaha yang menjanjikan ketika modal diberikan kemudian akan sesuai harapan.

“Saya harap pemerintah daerah punya keseriusan bagaimana BUMDes di Lebak ini bisa benar-benar maju, salah satunya bagaimana juga membekali kepala desa supaya bisa berinovasi mengembangkan BUMDes-nya,” kata dia

**Baca juga: BPS Terjunkan 2.244 Petugas Sukseskan Regsosek 2022 di Lebak

Di Bayah Timur, sambung Rafik, ada beberapa unit usaha BUMDes yang sedang berjalan. Usaha-usaha tersebut diakui tanpa modal.

“Penarikan rekening listrik secara door to door, tujuannya supaya warga yang mau bayar tagihan enggak perlu lagi ngantre, jadi kita jemput bola. Terbaru kita sedang menggarap sablon, jadi BUMDes sedang berkreasi akan menjual baju hasil sablon sendiri,” beber Rafik.(Nda)

Kabar6-Dari 340 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Lebak, hanya beberapa saja yang sudah bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan desa.

“Dari 340 hanya sekitar 30 yang baru bisa kasih kontribusi untuk pendapatan desa, sisanya ratusan BUMDes belum bisa,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lebak, Babay Imroni, Kamis (22/9/2022).

Babay menjelaskan, belum mampunya ratusan BUMDes tersebut memberi kontribusi bagi desa karena pendapatan yang belum maksimal akibat kurangnya pengembangan usaha.

“Contohnya gini lah, dulu hampir semua BUMDes ramai-ramai bikin usaha paving blok. Tahun pertama oke lah masyarakat beli, tapi apakah tahun kedua masyarakat beli? Kan enggak, makanya harus ada pengembangan usaha,” papar Babay.

DPMD Lebak, sambung Babay, terus melakukan pembinaan terhadap BUMDes. Salah satunya saat ini yang dilakukan dengan dilakukan peningkatan menjadi BUMDesma atau BUMDes bersama.

**Baca juga: Baru 15 Persen Kendaraan di Lebak Rutin Uji Kir

“Karena rata-rata BUMDes itu kan kolaps di anggaran. Jadi kalau dulu BUMDesma itu UPK, uangnya banyak tapi hanya seputar pinjamkan aja enggak ada kegiatan lain, nah sekarang masuk di BUMDesma,” terang Babay.

“Nanti usahanya banyak, usahanya apa nanti dibiayai oleh UPK itu. BUMdes-nya nanti bergerak apa nanti dibantu kekurangannya oleh UPK dengan catatan dikembalikan,” katanya.(Nda)

Kabar6-Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di delapan desa se Kacamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang dipertanyakan keberadaan kondisinya sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, anggaran untuk BUMDes di Kecamagan Bojong yang di kucurkan pemerintah terkesan Vakum.

Ketua Ikatan Kepala Desa Kecamatan Bojong sekaligus Kepala Desa Banyumas, Ade Marji mengakui jika BUMDes di Kecamatan Bojong khususnya di desa yang ia pimpin tidak berjalan, padahal anggaran setiap tahunnya selalu ada untuk BUMDes.

“Kalau permodalan memang masuk ke BUMDes, cuma usahanya engga ada yang berjalan,” kata Ade Marji kepada wartawan, Selasa (20/4/2021).

Menurutnya, BUMDes di desanya tidak berjalan lantaran kesadaran masyarakat sangatlah minim. Padahal anggaran untuk BUMDes selalu ada. Ia pun mengaku, akan melakukan pembenahan agar BUMDes di desanya berjalan. Bahkan ia pun akan mengadakan pelatihan untuk anggota BUMDes.

“”Kurang adanya kesadaran dari masyarakat, untuk di Desa Banyumas bentuk usahanya dibidang peralatan pesta. Kami masih tahap pembenahan untuk mengadakan pelatihan para pengurus bumdes oleh TA,” tuturnya.

Hal serupapun di katakan Kepala Desa Citumenggung, Kecamatan Bojong, Isep Badei mengatakan keberadaan BUMDes di desanya tidak jelas keberadaanya. Bahkan bentuk pertanggungjawaban pengeluaran dan pendapatan dari pengelola tak pernah ada.

“Citumenggung jalan hanga direkturnya tdk membuat pertanggungjawaban sirkulasi pengelolaanya. Kemarin komisaris sudah melayangkan teguran untuk meminta pertanggungjawaban belum di jawab,” tegasnya.

**Baca Juga: Sempat Bau Busuk, Supplier Ganti Telur BPNT di Koroncong Pandeglang

Sementara itu, Direktur BUMDes Desa Cirumenggung, Deni mengatakan bahwa BUMDes yang dikelolanya tidak berjalan karena manajemen pengurus yang kurang aktif sehingga mengakibatkan terbengkalainnya pengelolaan BUMDes.

“Saya nenyadari betul, ditinjau dari manajemen pengurus yang kurang aktif, serta koordinasi kurang antara pihak direktur bumdes dan pengawas,” tutupnya.(Aep)

Kabar6-Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya resmi menyerahkan enam unit kendaraan angkutan perintis ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk dikelola, Rabu (11/12/2019).

Enam armada terdiri dari empat armada jenis minibus dan dua elf tersebut merupakan bantuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui DAK sebesar Rp1,54 miliar.

Angkutan perintis akan melayani trayek kosong yakni Terminal Mandala-Terminal Aweh, Sobang-Rangkasbitung dan Cigemblong-Rangkasbitung.

“Sudah dilepas, jadi seluruhnya seperti pajak dan lain-lain itu jadi tanggung jawab mereka (BUMDes-red). Kami mengawasi,” kata Kabid Angkutan Terminal dan Parkir pada Dinas Perhubungan (Dishub) Lebak Dudi Mulyadi.

Keenam armada tersebut ujar Dudi, pengelolaannya diserahkan ke empat BUMDes.

BUMDes Desa Cibadak Kecamatan Cibadak dan BUMDes Bangkit Desa Kalanganyar Kecamatan Kalanganyar masing-masing mengelola dua unit angkutan jenis minibus trayek Terminal Aweh-Terminal Mandala.

**Baca juga: Pemkab Lebak Serahkan Angkutan Perintis ke BUMDes.

Kemudian BUMDes Ciparasi Makmur Desa Ciparasi Sobang mengelola satu unit elf trayek Sobang-Rangkasbitung, dan satu unit elf trayek Cigemblong-Rangkasbitung dikelola BUMDes Cipta Mandiri Desa Cibungur Cigemblong.

“Harapan kami bisa berkembang, armadanya bertambah dan mendorong perekonomian desa,” ucap Budi.(Nda)

Kabar6-Enam armada angkutan perintis rute Terminal Aweh-Terminal Mandala, Kecamatan Sobang-Rangkasbitung dan Kecamatan Cigemblong-Rangkasbitung diserahkan Pemkab Lebak ke BUMDes.

Penyerahan dilakukan oleh Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya ke 4 BUMDes yakni. Setelah diserahkan, angkutan sudah resmi beroperasi.

Kepala Bidang Angkutan Terminal dan Parkir pada Dinas Perhubungan (Dishub) Lebak Dudi Mulyadi mengatakan, setelah resmi diserahkan, maka pengelolaan armada menjadi tanggung jawab masing-masing BUMDes.

“Sudah dilepas, jadi seluruhnya seperti pajak dan lain-lain itu jadi tanggung jawab mereka. Kami mengawasi,” kata Dudi saat dihubungi Kabar6.com.

Dia berharap, BUMDes dapat bertanggung jawab penuh dalam mengelola angkutan perintis yang merupakan bantuan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut.

**Baca juga: Angkutan Perintis Rute Terminal Mandala-Aweh Lebak Segera Beroperasi.

“Harapan kami bisa berkembang, armadanya bertambah dan mendorong perekonomian desa,” ucapnya.

Menurut Dudi, jika angkutan tersebut ramai diminati, tidak menutup kemungkinan akan diikuti oleh pengusaha angkutan lainnya.

“Ya kalau bagus dan rame, bukan tidak mungkin pengusaha angkutan yang lain juga mengisi,” imbuhnya.(Nda)

Kabar6-Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta dipilih Pemkab Lebak untuk belajar mengenai manajeman dan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Sabtu (16/11/2019).

Bukan tanpa alasan Pemkab Lebak memilih Panggungharjo. Pasalnya, BUMDes Panggung Lestari merupakan BUMDes yang meraih penghargaan 4th ASEAN Leadership Award on Rural Development and Poverty Eradication.

“Tidak salah kami hadir ke sini untuk belajar dan menggali lebih jauh bagaimana manajemen dan tata kelola BUMDes,” kata Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dalam siaran pers.

Iti melihat, yang diraih Panggungharjo selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak dengan visi sebagai destinasi wisata unggulan Nasional berbasis potensi lokal melalui 5 misi.

**Baca juga: Disdukcapil Lebak Jemput Bola, Buka Layanan Keliling di Leuwidamar.

“Di tengah era yang semakin cepat, desa harus semakin adaptif dan kreatif dalam menyikapi perkembangan zaman. Pemkab Lebak terus mendorong setiap desa agar mampu memberikan keunggulan komparatif yang berbasis kearifan lokal dan menjadi ikon yang bisa mengenalkan desa ke dunia luar, sehingga mampu menjadi desa mandiri,” papar Iti.

Dari studi banding tersebut, Pemkab Lebak akan menyusun rencana kerja pengembangan BUMDes dan menjadikan Panggungharjo sebagai role model untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.(Nda)

Kabar6-Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang menggandeng Kantor Pos Indonesia dengan membuka pelayanan pembantu di Solear.

Mardanus, Bendahara Bumdes Pasanggahan kepada Kabar6.com, Selasa malam (3/9/2019) mengatakan, kantor pos cabang pembantu di Solear ini melayani pengiriman paket dan surat hingga pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pembayaran Listrik, PDAM dan lain lainnya.

**Baca juga: PDAM TKR Belum Keluarkan Rekom Untuk PT TNK.

Menurut Mardanus pendirian kantor pos pembantu di Desa pasanggrahan ini merupakan cabang Kecamatan Solear untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, utamanya yang berkaitan dengan jalur pos.

“Melalui Kantor Pos pembantu ini, kita mampu memberikan pelayanan yang lebih mudah kepada masyarakat,” katanya. (N2P)