Kabar6-Pemerintah Provinsi Banten akan memberlakukan Work From Home (WFH) pada bulan September 2023.

Meski demikian, WFH ini tidak berlaku bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) esensial atau pelayanan di Pemprov Banten.

Pj Sekretaris Daerah Pemprov Banten, Virgojanti mengatakan, sudah menyebarkan surat edaran pemberlakuan WFH di lingkungan Pemprov Banten.

“WFH mulai berlaku akhir Agustus ini, kita coba dulu selama satu bulan,” kata Virgojanti kepada wartawan, Jumat (25/8/2023).

Menurut Virgojanti, pemberlakuan WFH tersebut mengacu pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Sedangkan untuk pegawai Pemprov Banten yang berdomisili di Tangerang, penerapan WFH akan diatur oleh Kepala OPD masing-masing.

**Baca Juga: Pemkot Tangerang Siap Tanam 6.150 Pohon Atasi Kualitas Udara

“Nanti itu tergantung, diatur dan disesuaikan oleh Kepala OPD-nya,” ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Nana Supiana menjelaskan, penerapan WFH hanya 50 persen.

Sedangkan 50 persennya tetap bekerja. Yang bekerja lanjut Nana, merupakan OPD pelayanan seperti RSUD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud)

Serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) DPMPTSP, BPBD dan Bapenda Banten.

“Apabila bertugas di OPD pelayanan publik, maka sesuai ketentuan, jangan sampai mengganggu pelayanan publik,” pungkasnya.(Aep)

Kabar6-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebak menyebut, penanganan terhadap kerusakan Jalan Raya Rangkasbitung – Kolelet akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Direncanakan pada pertengahan bulan Oktober,” kata Kepala Dinas PUPR Lebak, Irvan Suyatuvika saat dikonfirmasi, Rabu (14/9/2022).

Alokasi pagu anggaran untuk membuat ruas jalan tersebut mulus sebesar Rp7,2 miliar dengan pola penanganan peningkatan struktur dan rehabilitasi.

“Cement-Treated Base (CTB) ditutup hotmix. Panjang yang akan ditangani sekitar 3,2 kilometer,” ujar Irvan.

**Baca juga:Kios Bubur Ayam di Aweh Lebak Terbakar Diduga akibat Gas Bocor

Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya pernah menegaskan, bukan Pemkab Lebak tidak ingin memperbaiki jalan tersebut. Namun kata dia, banyak anggaran untuk infrastruktur yang terpaksa harus dialihkan untuk gaji PPPK dan CPNS.

“Seratur miliar lebih anggaran infrastruktur yang dialihkan. Kenapa saya alihkan? Saya sudah siap dengan segala resiko hujatan dan cacian masyarakat, tetapi saya lebih mementingkan hajat hidup orang banyak. Untuk apa kalau infrastruktur bagus tapi SDM nya tidak kita manusiakan,” kata Iti lewat akun instgramnya.(Nda)