Kabar6-Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan menyebut Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2020 lebihdari Rp110 miliar.

Hal itu dikatakan oleh Kepala BPKAD Kota Tangsel, Warman Syanuddin kepada Kabar6.com sembari menjelaskan, seluruh anggaran telah terserap 100 persen.

“SiLPA 2020 itu 110 Miliar. (Anggaran pembiayaan dan pekerjaan dinas, red) semuanya terserap,” ujarnya, ditulis Rabu (21/4/2021).

Menurut Warman, SILPA ini ada yang sifatnya persiapan untuk tahun di 2021 murni di Januari.

Masih menurut Warman, di bulan Januari 2021 itu perlu ada uang persediaan untuk awal kegiatan, sedangkan untuk kegiatan-kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah terlaksana semua.

**Baca juga: 4 Pantangan Bambang Apoel Sepekan Pimpin Pemkot Tangsel

Warman menyatakan, tahun anggaran 2020, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel berhasil membukukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan status surplus.

“Jadi SILPA itu per 31 Desember 2020 untuk kegiatan yang tahun anggaran 2021. Surpluslah APBDnya. Jadi ini (Rp110 miliar, red) otomatis masuk kepada persediaan awal APBD 2021,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan memastikan Jalanan rusak di Exit Tol BSD, Rawa Mekar Jaya, Serpong itu asetnya masih dimiliki perusahaan Bumi Serpong Damai (BSD) Tbk.

Hal itu dikatakan oleh Kepala BPKAD Kota Tangsel, Warman Syanuddin melalui Bidang Aset kepada Kabar6.com, ditulis Jumat 26 Maret 2021.

Warman menjelaskan, aset BSD dimulai dari Jalan Raya depan Pasar Modern hingga Lampu Merah Intermark, lalu aset milik Tangsel dimulai dari Lampu Merah Intermark hingga Kantor Puspemkot Tangsel.

“Kalau punya kita (Tangsel, red) itu lampu merah ke kiri (arah Puspemkot Tangsel, red), sebelum lampu merah itu punya BSD sampai ke Pasar Modern,” ujarnya.

Warman menjelaskan, aset jalan yang dipegang BSD adalah Jalan Letnan Sutopo dari BSD Junction hingga Pasar Modern BSD, begitu juga Jalan Pahlawan Seribu dan Jalan dari Giant BSD menuju Stasiun Rawa Buntu.

Saat ini, Warman menerangkan, pihaknya belum mengetahui kapan aset itu akan diserahkan sepenuhnya ke Pemerintahan Kota Tangsel, karena pihaknya saat ini hanya bertugas mencatat aset yang sudah diserah terimakan saja.

“BPKAD itu memiliki fungsi salah satujya pencatatan dan penata usahaan, artinya endingnya ada di kami. Khusus serah terima PSU itu ada di garda terdepan, Dinas Perkim namanya,” terangnya.

“Sebetulmya kewajiban serah terima itu bukan berarti harus diserahkan, mereka itu punya kewajiban 40 persen dari site plan. Siapa yang tau itu? Dinas Perkim. Jadi kalau tanya yang udah tercatat berapa itu baru ke kita (BPKAD, red),” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Warga keluhkan rusaknya Jalan Exit Tol BSD yang berada tepat didepan Intermark BSD, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Kota Tangerang Selatan.

Jalan sepanjang kurang lebih 300 meter itu berlubang di dua sisi jalan, baik kearah Ciputat, maupun kearah Pasar Modern BSD. Selain itu warga keluhkan debu yang sangat mengganggu.

**Baca juga: Pelaksanaan Sholat di Bulan Ramadhan, Pemkot Tangsel Tunggu Keputusan Kemenag

Penjaga warung di Jalan Exit Tol BSD, Ade (32) menerangkan, jalanan itu tidak pernah diperbaiki, kecuali ada yang kecelakaan dan parah.

“Itu jalan gak bakal dibenerin kalau gak ada yang celaka. Terakhir dibenerin setahun lalu pas ada ibu-ibu kejeblos lubang, terus gak sadarin diri,” ujarnya saat ditemui Kabar6.com, Senin (22/3/2021).(eka)

Kabar6-Harapan ribuan orang tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperoleh Tunjangan Hari Raya (THR) kandas. Lebaran tahun ini dipastikan para pegawai honerer kembali tak menerima.

“Enggak ada anggarannya,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangsel, Warman Syanuddin, Sabtu (18/5/2019).

**Baca Juga:Lebaran Tahun Ini, Rp 56 Juta Untuk THR Setiap Anggota DPRD Banten.

Menurutnya, besaran uang THR yang bakal diterima ribuan pegawai honerer angka tak sama. Besaran uang ketupat disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing organisasi perangkat daerah.

“Jadi adanya, di program kegiatan SKPD masing-masing. Kalau ASN, baru ada di saya. Besarannya itu satu kali gaji, sesuai dengan gaji terakhir,” jelas Warman.

Warman menambahkan, anggaran THR untuk ASN berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).

“Anggarannya sudah kita siapkan. Kurang lebih Rp20 Miliar untuk ASN. Jumlahnya ada 5.200 orang, termasuk guru. Kalau nilai THR nya disesuaikan dengan gaji,” tambahnya.(yud)