Kabar6-Jaringan Pengusaha Ring 1 (Japr1) Kota Cilegon menuding PT Krakatau Posko (KP) memonopoli berbagai tender atau lelang.

Itang, ketua Laskar Merah Putih (LMP) Kota Cilegon yang juga pengurus Japr1 menuding perusahaan baja Joint Venture (JV) kerap melakukan tender gelap untuk keuntungan segelintir kelompok.

“Lelangnya juga tidak ada, lelang gelap. Pemenang lelang nya sudah ditentukan walaupun kita (pengusaha lokal) di undang untuk ikut tender,” kata Itang, ditemui di Kota Cilegon, Banten, Jumat (04/20/2019).

Itang bersama pengusaha lainnya mendesak KP yang merupakan perusahaan JV dengan PT Krakatau Steel (KS), melakukan lelang pekerjaan secara terbuka dan bisa dikerjakan oleh siapapun.

“Kalaupun kita (pengusaha lokal) yang mendapatkan kerjaan, itu pekerjaan kasar, untungnya juga sedikit,” terangnya.**Baca juga: Sejarawan Bonnie Sebut Banten Provinsi Aneh.

Dia menduga semua pemenang tender di KP yang merupakan perusahaan patungan dari Korea Selatan dengan Indonesia itu, lebih mengutamakan pemenang perusahaannya dari Korsel.

“Itu kerjaan mereka (perusahaan dari Korsel) yang menang, tapi di subkan ke kita (pengusaha lokal). Tapi pekerjaan itu diklaim progresnya oleh mereka (perusahaan Korsel),” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Sejumlah aksi massa dari berbagai elemen mahasiswa akan berlangsung di Banten menolak UU KPK, RKUHP dan RUU lainnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah ajakan mengosongkan kampus berada di kampus UIN SMH Banten yang dituliskan oleh organisasi ekstra kampus dari Komunitas Mahasiswa Soedirman (KMS) 30, hingga dikampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten. Keduanya direncnakana menggelar demonstrasi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang.

Sedangkan di Kota Cilegon, Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) akan melakukan aksi pemanasan terlebih dahulu di depan gedung DPRD Kota Cilegon pagi ini, kemudian siangnya mereka berencana akan bertolak ke Jakarta untuk bergabung dengan massa aksi lainnya.

Kemudian massa aksi yang turun ke jalan di Banten berasalkan dari Aliansi Mahasiswa Banten (AMB) akan berdemonstrasi mulai dari kampus UIN Sultan Maulana Hasanudin (SMH) Banten, kemudian longmarch menuju Alun-alun Kota Serang.

“Insha Allah kita dari empat kampus di Banten. Estimasi massanya 200 orang. Kita jalan kaki dari kampus (UIN SMH) ke Alun-alun, balik lagi ke kampus,” kata koordinator AMB, Imron, melalui pesan singkatnya, Selasa (24/9/2019).

Begitupun yang dilakukan oleh mahasiswa dari organisasi ekstra kampus Serikat Mahasiswa Gerakan Indonesia (SMGI) Raya yang baru melakukan rapat teknik lapangan (teklap) malam tadi, dikampus UIN SMH Banten.

Meski berbeda aliansi dengan Gamsut, isu yang di usung masih sama. SMGI Raya akan berdemonstrasi di depan kampus UIN SMH Banten siang nanti, sekitar pukul 13.30 wib.

**Baca juga: Usulan Ketua Definitif Belum Sampai Ke Gubernur, Ini Kata Ketua Sementara DPRD Kabupaten Serang.

“Puluhan anggota kita akan turun ke jalan mengkritisi pemerinahan yang ada. Dengan disahkannya UU KPK dan RKUHP. maka Korupsi akan semakin merajalela,RKUHP semakin menggila,” kata salah satu anggota SMGI Raya, Maslam Danuri, melalui pesan singkatnya, Selasa (24/09/2019).

Bahkan ada beberapa kampus di Banten, seperti dari Universitas Serang Raya (Unsera), yang mahasiswanya berangkat ke Jakarta untuk sama-sama menolak UU KPK, RKUHP dan RUU lainnya. Mereka ‘patungan’ untuk menyewa bus berangkat dari kampusnya menuju gedung DPRRI.

“Kita pakai almet (almamater) sama bawa bendera merah putih aja. Ke Jakarta juga saya cuma bawa uang Rp 20 ribu. Bismillah aja modalnya,” kata salah satu mahasiswa Unsera, Rohman, saat dikonfirmasi melalui pesan singkatnya, Selasa (24/9/2019).(Dhi)

Kabar6-Sejumlah pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon mendatangi Kantor Kadin Banten di Benggala, Kota Serang, Senin (16/9/2019).

Kedatangan mereka meminta Kadin Banten menjadi penengah terkait konflik internal di dalam tubuh Kadin Kota Cilegon. Mereka juga meminta Kadin Banten membekukan hasil Rapat Pimpinan Kota (Rapimkot) Kadin Kota Cilegon.

Anggota Komite Tetap Kadin Kota Cilegon, M. Zaenal Arifin mengatakan kedatangan mereka ingin mempertanyakan tindak lanjut surat mosi tidak percaya atas konflik internal oleh Kadin Banten. Pihaknya juga meminta usulan hasil Rapimkot Kadin Kota Cilegon untuk dibekukan.

“Kita mau tanya perkembangannya seperti apa. Kita juga meminta usulan rapimkot untuk ditolak karena sudah menyalahi AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, red) Kadin Kota Cilegon,” jelas Zaenal kepada wartawan.

Saat ditanya apa saja usulan Rapimkot tersebut, Zaenal menjelaskan dalam agenda Rapimkot tersebut adalah pembentunkan panitia Musyawarah Kota (Mukota) Kadin Kota Cilegon.

“Pada Rapimkot kami juga tidak diundang padahal kami juga punya hak suara. Belum lagi salah satu rekomendasinya mengusulkan jika saudara Syahroji (Ketua Kadin Kota Cilegon) untuk dipilih kembali pada Mukota, belum lagi tanggal pelaksanaan di dalam surat yang kami terima ada yang tanggal 16 Oktober ada juga yang tanggal 31 Oktober. Ini mana yang benar,” jelasnya.

Tidak itu saja, lanjut Zaenal meminta sebelum Mukota dilaksanakan, konflik internal bisa berakhir. Dan kami meminta Kadin Banten membekukan pengurus Kadin Kota Cilegon. Kalau tuntutan itu tidak dipenuhi kami akan buat ‘geger cilegon’ jilid 10,” sambungnya.

Pihaknya meminta kepada Kadin Banten untuk menjadi caretaker sampai terlaksananya Mukota V Kadin Kota Cilegon. Pihaknya juga dalam waktu dekat akan kembali mendatangi Kadin Banten untuk meminta kejelasan atas mosi tidak percaya.

“Kami akan kembali lagi. Intinya kami mau jawaban atas surat yang kami layangkan dan sambil menyampaikan penolakan terhadap usulan rapimkot terkait Mukota. Kami kan pengurus juga jadi sah-sah saja dong, belum lagi kamis sudah tidak percaya dengan pengurus Kadin yang sekarang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Zaenal berharap agar Kadin Banten dapat mengabulkan permintaan mereka dengan mengambil alih roda organisasai Kadin Kota Cilegon. Hal itu agar suasana kondusif dapat tercipta sehingga Mukota V dapat terlaksana.

**Baca juga: Terkait Usulan Pimpinan Devinitif DPRD Banten, Pengesahan Mendagri Hanya Formalitas.

“Konflik ini kan sudah enam bulan tapi belum ada kejelasan. Makanya kami minta Kadin Cilegon jadi caretaker. Bekukan pengurus yang sekarang, supaya tercipta suasan yang kondusif,” katanya.

Sementara, Direktur Eksekutif Kadin Banten Wiwin mengaku akan menerusakan aspirasi dari sejumlah pengurus Kadin Kota Cilegon ke Wakil Ketua Kadin Banten Bidang Organisasi Agus Wisas. “Kapasitas saya nggak bisa komentarin itu. Nanti saja sama Pak Agus,” katanya.(Den)

Kabar6-Sama Amrullah, anggota DPRD Kota Cilegon meresmikan rumah aspirasi di Kelurahan Mekarsari, untuk menampung keluhan dan permasalahan masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) nya.

“Untuk pengobatan gratis, pelatihan kuliner, menerima keluhan masyarakat, ada pegawai yang di PHK, gajinya nunggak, kita bisa selesaikan disini,” kata Aam Amrullah, ditemui disela-sela peresmian rumah aspirasinya, Minggu (15/09/2019).

Aam bercerita, dulu Rumah Asprirasinya berada di Fraksi PKS, di dalam gedung DPRD Cilegon. Namun dirasa kurang maksimal, karena masyarakat merasa sungkan masuk ke dalam gedung legislatif tersebut.

Saat di gedung DPRD Cilegon, para anggota dewan dari PKS membuka keluhan masyarakat setiap hari selasa. Namun kini bisa buka 24 jam, karena ada kader PKS yang bisa menampung aspirasi dan keluhan warga untuk kemudian diselesaikan.

“Kalau disini buka tiap hari, rumah pribadi. Ini rumah aspirasi satu dapil saya aja,” terangnya.

Saat peresmian, Aam menyiapkan 16 jenis makanan dan membagikan 1.500 kupon makan gratis bagi masyarakat di tiga wilayah, yakni Kelurahan Mekarsari, Taman Sari dan Lebak Gede, di Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon.**Baca juga: Catut Nama Kejaksaan, Oknum LSM Peras Kepala Desa di Pandeglang Hingga Puluhan Juta.

“Karena pedagang kecil ini timsukses saya yang masang spanduk dan lain-lain. Jadi mereka yang nyiapin (makanan), saya yang bayar,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten Lebak mengaku sedang merencanakan untuk mengoptimalkan objek-objek wisata yang ada di wilayahnya. Konsepnya adalah wisata edukasi.

Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi mengatakan Kabupaten Lebak memiliki wilayah industri dan pariwisata.

Namun, pihaknya berkomitmen untuk menyeimbangkan wilayah pabrik dan wilayah obejk wisata. Artinya, bagaimana caranya agar industri tidak mencemari lingkungan.

“Tapi yang menjadi fokus utama Pemkab Lebak adalah mengembangkan pariwisata yang berbasi edukasi,” kata Ade saat menjadi pemateri dalam kegiatan KLW dan UKW yang diadakan PWI Provinsi Banten di Journalis Boarding School, Cilegon, Jumat (6/9/2019).

Ade menjelaskan, yang dimaksud dengan konsep pariwisata edukasi itu diantaranya, wisatawan tidak hanya menikmati objek wisata tersebut dengan kasat mata saja, namum juga mendapkan informasi lebih tentang wisata tersebut.

“Jadi begini, wisatawan tidak hanya dapat menikmati suatu objek wisata saja. Kami akan siapkan tenaga-tenaga yang pada bidangnya untuk menjelaskan objek wisata tersebut. Jadi wisatawan akan dijelaskan dari mulai asal usul tempat wisata itu terbentuk,” jelasnya di hadapan 60 wartawan se-Provinsi Banten.

Menurut Ade untuk tetap mempertahankan kereligiusan wilayah Kabupaten Lebak, pihalnya akan membuat peraturan-peraturan khusus untuk para wisatawan khusunya dalam berpakaian.**Baca juga: Tingkatan Wartawan Profesional, PWI Banten Gelar UKW dan KLW.

“Akan kita buat peraturan. Jadi untuk wisatawan kahusunya wisatawan asing harus mematuhinya,” pungkasnya.(Vee)

Kabar6-Runtuhnya sebagian besar tubuh Gunung Anak Krakatau (GAK), menimbulkan Tsunami Senyap pada 22 Desember 2018. Akibatnya, 351 jiwa meninggal dunia, 675 orang luka-luka, 7000 lebih warga harus mengungsi, serta meluluhlantakkan lebih dari seribu rumah dan ratusan fasilitas publik.

Tsunami senyap itu membuka mata masyarakat luas akan pentingnya mitigasi dan manajemen kebencanaan. Terlebih, potensi gempa Sunda Megatrush di Selatan Jawa, termasuk Banten. Penanganan pra, saat dan pasca bencana Tsunami Selat Sunda pun di evaluasi. Salah satu catatannya yakni komunikasi.

Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menghadapi kebencanaan pun dilakukan oleh Basarnas. Setidaknya, setiap individu bisa menyelamatkan diri sendiri, guna mengurangi korban jiwa.

“Ada yang mengatakan bahwa saat terjadi bencana masih bingung kemana harus melapor, komunikasi ini yang masih harus kita harus jalin lebih dalam lagi,” kata Zaenal Arifin, Kepala Basarnas Banten, ditemui usai evaluasi dan catatan penanganan Tsunami Selat Sunda di Kota Cilegon, Banten, Senin (2/9/2019).

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banten M. Juhriyadi mengatakan pihaknya saat ini tengah membangun kesiapsiagaan masyarakat Banten, terlebih di daerah-daerah yang berpotensi besar terdampak bencana.

Sebagai upaya mengatasi potensi bencana tsunami terutama di Wilayah Pandeglang yang bisa saja terjadi entah karena pergeseran lempeng maupun erupsi Gunung Krakatau, pihaknya akan menggencarkan edukasi masyarakat untuk menyiapkan masyarakat pada potensi gempa yang hingga saat ini belum ada alat untuk memprediksi waktu kejadiannya secara tepat.

Bencana tsunami yang terjadi di wilayahnya pada tahun lalu, menurutnya membuka fakta yang telah lama diungkap banyak peneliti. Juhriyadi menjelaskan bahwa fenomena tsunami yang biasanya diawali oleh gempa, ternyata tsunami pada Desember lalu ini justru diakibatkan oleh erupsi gunung yang sebenarnya setelah dikaji, fenomena ini telah 12 kali terjadi yang dimulai pada tahun 461 masehi.

“Saat ini yang paling mendesak sebagai hasil evaluasi dari bencana tsunami kemarin, pertama adalah membangun kesiapsiagaan masyarakat atas bencana. Kedua, menyiapkan tempat evakuasi sementara dan membangun jalur evakuasi. Ketiga, membuat rambu-rambu evakuasi. Keempat, pemerintah daerah perlu memetakan zona rawan tsunami,” terang M. Juhriyadi usai melakukan paparan dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan operasi SAR Tsunami Selat Sunda ditempat yang sama, Senin (2/9/2019).

Sementara Pakar Gempa Institut Teknologi Bandung (ITB), Irwan Meilano mengatakan bahwa mitigasi bencana saat ini lebih fokus menjadikan masyarakat sebagai objek yang harus dievaluasi. Padahal, menurut Irwan Meilano, Pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan saat ini masih minim terkait wawasan mitigasi bencana.

“Megathrust itu potensi rill, yang menjadi persoalan sekarang adalah terkait mitigasi bencananya. Sekarang ini lebih banyak menitik beratkan kepada masyarakat, padahal sebenarnya Pemerintah daerah juga masih minim edukasi terkait mitigasi bencana,” jels Pakar Gempa Intitut Teknologi Bandung (ITB), Irwan Meilano, ditempat yang sama, Senin (2/9/2019).

**Baca juga: Mafia Narkoba Berharta Rp28,3 T, Bebas Gunakan Handphone di Lapas Cilegon.

Wawasan mitigasi bencana yang masih minim pada pemerintah daerah di banyak tempat saat ini menurutnya adalah terkait konsep tata ruang yang tahan terhadap bencana. Dirinya menilai saat ini banyak daerah yang belum serius mewujudkan tata ruang yang dapat mengurangi resiko bencana, seperti penegasan aturan bangunan di pesisir yang biasanya hanya menyalahkan masyarakat.

Pembangunan rumah yang mempunyai ketahanan khususnya pada bencana gempa juga dinilai belum menjadi perhatian Pemda. Lagi-lagi persoalan seperti ini menurutnya diserahkan kepada masyarakat.

“Masyarakat memang harus paham tentang mitigasi bencana, tapi yang saya tahu dimana-mana upaya pengurangan resiko itu sifatnya top-down atau dari pemangku kebijakan di atas kepada masyarakat di bawah. Jadi menempatkan masyarakat sebagai objek saja itu tidak tepat,” terangnya.(Dhi)

Kabar6-Pihak Lapas Klas III Cilegon mengaku kecolongan, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) nya yang bernama M.Adam memegang handphone (hp) untuk mengendalikan perdagangan narkoba jenis sabu hingga ekstasi.

“Terkait alat komunikasi begitu juga, karena kami kekurangan petugas juga. Kami tidak selalu memonitor. Ya yang pasti demikian (kecolongan),” kata Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib), Raja Muhammad N, melalui sambungan selulernya, Senin (2/9/2019).

Raja berkilah, WBP yang di awasinya berjumlah ribuan. Sedangkan dari tiga blok di dalam Lapas Klas III Cilegon, hanya di jaga oleh satu orang setiap bloknya. Alasan kekurangan petugas jaga yang mengakibatkan pihaknya kecolongan, sehingga M.Adam bisa menggunakan handphone di balik jeruji besi.

Raja mengklaim pihak keamanan Lapas rutin menggelar razia kamar dan tubuh WBP, guna menghindari pengunaan barang-barang yang dilarang digunakan di dalam penjara. Nyatanya, M.Adam masih bisa menggunakan alat komunikasi yang sebenarnya dilarang dimiliki dan digunakan oleh WBP. Terlebih handphone itu digunakan untuk mengatur jual beli narkoba.

“Intinya kami kekurangan petugas untuk memonitor. Mengawasi, karena dari tiga blok hanya ada tiga orang, artinya satu blok hanya satu orang yang berjaga,” terangnya.

Berdasar keterangan polisi, terbongkarnya kasus Adam berawal dari diamankannya empat orang tersangka berinisial M (29), D(39), A (23) dan C (32) pada Jumat, 16 Agustus 2019 lalu.

Dari pengungkapan kasus tersebut BNN berhasil mengamankan tersangka D di Pelabuhan Merak, Banten dengan barang bukti 20 bungkus sabu seberat 20,8 kg.

Puluhan kilo sabu tersebut ditemukan tim BNN di dalam ban cadangan sebuah mobil mewah. Setelah pengembangan dilakukan, BNN menggeledah sebuah gudang yang berada di Kota Jambi dan berhasil menemukan 31.439 butir pil ekstasi.

Tiga orang tersangka di tiga lokasi yang berbeda juga turut diamankan dalam kasus tersebut. Setelah itu, polisi mengungkap bahwa jaringan tersebut dikendalikan oleh napi Lapas Kelas III Cilegon berinisial M Adam alias MA.

Perlu diketahui bahwa M.Adam ditangkap pada tahun 2000 dan dihukum delapan tahun penjara, karena menyelundupkan 54 Kg Sabu dan 40.000 butir ekstasi dan dihukum 20 tahun penjara. Namun, setelah keluar, Adam kembali menyelundupkan 10 kg Sabu pada 2015.

Adam juga terlibat tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatannya yakni bisnis sabu. Direktorat TPPU Deputi Bidang Pemberantasan BNN mengamankan aset Adam dengan total nilai mencapai Rp 28,3 miliar.

Aset tersebut terdiri dari 18 unit mobil, 8 unit kapal, 2 unit rumah mewah, 1 unit ruko, 1 bidang tanah seluas 144 m2, 3 batang emas seberat 2.817 gram, beserta berbagai perhiasan dan uang tunai pecahan rupiah dan dollar Singapura senilai Rp 945 juta.

Dari penyelidikan aparat, di Batam, Kepulauan Riau sendiri, aset tersangka Adam mencapai Rp 28,3 miliar, yang terdiri dari 19 unit mobil, 8 unit kapal, 2 unit rumah mewah, 1 unit ruko.

**Baca juga: Gembong Narkoba Terkaya di Lapas Cilegon Klaim Kocek Rp30 Juta Perbulan Untuk “Makan Enak”.

Lalu ada 1 bidang tanah seluas 144 meter persegi, batang emas seberat 2.817 gram beserta berbagai perhiasan dan uang tunai rupiah dana senilai Rp 945 juta. Angka itu belum termasuk aset di Jakarta dan aliran uang di 14 negara.

M.Adam menyamarkan aset nya dengan berkedok usaha bisnis showroom mobil dan travel. Berdasar penyelidikan aparat, untuk mengelabui BNN, uang-uang dari hasil bisnis narkotika ini kemudian dijadikan modal usaha dirinya, mulai dari showroom mobil, travel, dan usaha transportasi laut. Masih banyak aset Adam lainnya yang belum diketahui petugas.

Hal ini terlihat dari aktivitas aliran uang tersangka Adam berdasar buku rekening miliknya. Dari aliran uang itu terpantau setidaknya ada 14 negara yang menampung aliran uang mafia bandar narkotika ini.(Dhi)

Kabar6-Pihak Lapas Klas III Cilegon membantah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) nya mendapatkan fasilitas khusus, berupa makanan ‘spesial’.

M.Adam, gembong narkoba yang memiliki kekayaan lebih dari Rp 20 triliun dijemput BNN dari dalam Lapas Klas III Cilegon, Banten. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) itu lebih tajir dibandingkan Fredy Budiman. Bahkan uang hasil penjualan narkoba ‘dicuci’ dengan berbagai bisnisnya.

Meski dari dalam penjara, M.Adam dalam keterangan persnya bersama BNN, mampu mengendalikan alur penjualan berbagai macam narkoba, seperti sabu hingga ekstasi. Dia pun mengaku merogoh Rp30 juta setiap bulan untuk petugas Lapas Klas III Cilegon guna mendapatkan fasilitas ‘makan enak’.

“Kalau itu (fasilitas khusus) saya rasa tidak ada, karena semua mekanisme masuknya barang atau kebutuhan WBP itu disediakan oleh koperasi dengan mitra. Makanan yang didapat WBP semua sama, tidak ada pembedaan,” kata Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Lapas Klas III Cilegon, Raja Muhammad N, melalui sambungan selulernya, Senin (2/9/2019).

Dalam pembicaraan lainnya, Raja menjelaskan jika pengeluaran M.Adam mencapai Rp30 juta per bulan bisa saja terjadi, berdasarkan keinginan tersangka bandar narkoba tersebut.

“Jadi misalkan kalau ada kebutuhan segitu banyak saya rasa tidak ada. Kalau pun itu terjadi, itu kemauannya yang bersangkutan. Karena semuanya kita serahkan ke koperasi dan mitra terkait kebutuhan WBP. Mau itu minum, makanan ringan, itu ada di koperasi,” terangnya.

Pada pembicaraan lain, pihaknya mengaku pengeluaran Rp30 juta perbulan yang di akui Adam tidak lah mungkin terjadi. Karena harga makanan di Koperasi Lapas Klas III Cilegon tidaklah mahal.

“Kemungkinan sih tidak ada, sekarang logikanya saja, makanan sebungkus berapa sih, dikalikan aja 30 hari, apa iya (mencapai Rp 30 juta). Sedangkan petugas dilarang keras membawakan sesuatu untuk WBP, itu tidak boleh. Jadi semua harus melalui koperasi,” ujarnya.

**Baca juga: Sewa Rumah Dinas Sekda Banten Dinilai Pemborosan, Al Muktabar Masih Enggan Berkomentar.

Raja menjelaskan kalau para WBP di Lapas Klas III Cilegon masih diperbolehkan memegang uang tunai untuk berbelanja di Koperasi. Pihak keamanan atau petugas jaga Lapas tidak mengontrol jumlah sirkulasi uang di dalam jeruji besi, yang mengetahuinya adalah Koperasi.

“Kita tidak tahu kebutuhan pribadi WBP, kita tidak tahu dan itu tidak berhubungan dengan petugas, hubungannya dengan koperasi. Kalau terkait makanan diluar negara, disediakan koperasi. Masih menggunakan uang cash. Tapi kan semua dibatasi. (Batasan WBP memegang uang cash) itu dikoperasi yang tahu. Jadi mekanisme nya koperasi yang tahu,” ujarnya.(Dhi)

Kabar6-Basarnas menggelar pelatihan lima tugas wajib mereka di Banten, yakni kecelakaan kapal, pesawat, penanganan khusus, tanggap bencana dan membahayakan manusia. Pelatihan dikhususkan menangani people smugling atau imigran gelap yang melintasi perairan Banten, terutama Selat Sunda.

“Di Banten, isu yang akan kita latihkan kecelakaan pelayaran yang dikaitkan dengan pengungsi warga negara asing. Kadang-kadang mereka tidak mau di evakuasi oleh kita,” kata Direktur Kesiapsiagaan Basarnas, Didi Hamzar, ditemui di Hotel Grand Mangkuputra Cilegon, Banten, Kamis (29/08/2019).

Basarnas diminta melakukan aksi cepat tanggap dalam kurun waktu 28 menit, sejak laporan kebencanaan diterima pihaknya. Sedangkan terkait imigran gelap, Basarnas diminta tidak mudah membawa para imigran ke daratan.

Korps baju orange ini diminta memahami kepentingan para imigran melakukan perjalanan laut, seperti kepentingan politik, termasuk jaringan teroris ataukah narkotika, sosial budaya atau kejahatan lain di negara asalnya. Sehingga nantinya tidak memberatkan pemerintah Indonesia dalam hal penanganan imigran.

“Basarnas harus mencermati mereka punya kepentingan politik, teroris, narkoba atau lainnya. Kita juga jangan gampang membawa mereka ke daratan, karena harus memberi makan dan kebutuhan hidup mereka berbulan-bulan,” terangnya.

Penanganan imigran sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016, tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Dimana isu pengungsi dan pencari suaka telah menjadi sorotan baik dari dalam negeri maupun internasional. Di Indonesia tercatat ada 13.840 jiwa, yang terdiri dari 9.795 pengungsi dan 4.045 pencari suaka.

Sedangkan data dari United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR), jumlah pengungsi dan pencari suaka dalam beberapa tahun belakangan terus mengalami peningkatan bahkan menjadi krisis pengungsi terparah sejak Perang Dunia ke dua.

**Baca juga: Pelantikan DPRD Tangsel, Dewan Pensiun Banyak yang Absen.

Secara geografis, Indonesia terletak pada posisi silang dunia, sehingga menjadi tempat yang sangat strategis untuk transit para pengungsi, terutama pengungsi atau imigran gelap.

“Ini sudah di Perpres kan tentang penanganan isu ini. Jangan juga tugas kita melanggar HAM ataupun memberatkan negara kita,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Ratna Simanjuntak, wanita renta ditemukan bersimbah darah pagi tadi, sekitar pukul 09.30 WIB. Polres Cilegon melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB.

Berbagai barang bukti pun telah dikumpulkan pihak kepolisian. Namun belum bisa disimpulkan penyebab kematian korban di dalam ruko dua lantai miliknya di Komplek Pondok Cilegon Indah (PCI), Blok D 58, RT 2 RW 5, Kelurahan Cibeber, Kota Cilegon, Banten.

“Kita baru olah TKP aja, semua alat bukti kita kumpulkan baru bisa kita simpulkan. Barang bukti kita bawa juga (ke Mapolres Cilegon),” kata Kasatreskrim Polres Cilegon, AKP Zamrul Aini, ditemui dilokasi kejadian usai olah TKP, Selasa (27/08/2019).

Pihaknya belum bisa menjelaskan korban mengalami luka dibagian tubuh mana saja, dan penyebab luka tersebut disebabkan oleh apa.

Namun berdasarkan foto yang beredar di group What’s App, korban bernama Ratna Simanjuntak mengalami luka seperti gorokan di leher bagian depan.

“(Luka dimana saja) saya belum tahu, saya belum ke rumah sakit. (Penyebab kematian) itu nanti biar dokter saja yang menjelaskan,” terangnya.

Zamrul mempersilahkan keluarga korban mengambil pakaian yang bagus, untuk dikenakan oleh jenazah Ratna di rumah sakit. Lantaran Ratna beragama Nasrani.

Pengambilan pakaian bagus untuk dikenakan korban, dikawal oleh pihak kepolisan dari Polres Cilegon.

Akses lalu lintas di depan ruko yang dijadikan tempat berjualan sembako dan salon kecantikan ini sempat macet, lantaran banyak warga yang berhenti untuk melihat lokasi kejadian.**Baca juga:  Wanita Paruh Baya Ditemukan Bersimbah Darah di Cilegon.

“Tadi pihak keluarga mengambil baju milik korban. Karena beliau beragama Nasrani, jadi harus menggunakan pakaian yang bagus,” jelasnya.(Dhi)