Kabar6-Kabar gembira bagi Anda warga yang tinggal di Provinsi Banten. Fraksi Demokrat di DPRD Banten kini telah membuka pintu untuk warga Banten yang ingin menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada anggota DPRD, khususnya yang duduk di Fraksi Demokrat.

Ya, program kerja terbaru yang digagas Fraksi Demokrat itu diberi nama Selasa Biru. Adapun tujuan program ini adalah untuk menampung aspirasi seluruh warga Banten, untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai aturan yang ada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

“Salah satu target dari program ini adalah, agar seluruh anggota Fraksi Demokrat benar-benar bekerja mengemban aspirasi rakyat. Lha wong memang kita dipilih oleh rakyat, maka ya harus bekerja untuk rakyat,” ujar Ketua Fraksi Demokrat DPRD Banten, M. Nawa Said Dimyati, kepada kabar6.com, Kamis (31/8/2017).

Nantinya, aspirasi rakyat yang masuk akan kita pilah, untuk kemudian disalurkan kepada jalurnya masing-masing untuk kemudian ditindaklanjuti.

“Misalkan gini, kalau aspirasinya terkait pembangunan, maka akan kami salurkan ke Komisi IV, sesuai bidangnya. Kalau soal, hukum dan perizinan, ya akan kami salurkan ke Komisi I. Atau, klau soal kebijakan Pemprov Banten, maka akan langsung kami sampaikan kepada Pak Gubernur, atau kepada SKPD terkait,” ujar pria yang akrab disapa Cak Nawa itu lagi.**Baca juga: Maju di Pilkada 2018, Arief Klaim Didukung 4 Parpol.

Jadi, lanjut Cak Nawa, seluruh aspirasi yang disampikan warga Banten akan ditampung, tanpa kecuali, dalam Program Selasa Biru. “Baik itu warga secara personal, maupun kelompok, kami tampung,” ujarnya.**Baca juga: Demokrat Cilegon Tolak Wacana Impor Cabai Rawit.

Ditanya terkait alasan mengapa nama program kerja itu disebut “Selasa Biru”, Cak nawa secara gamblang menjelaskan, bila Hari Selasa menurut pandangan orang Jawa adalah hari yang baik, penuh kasih sayang. Sedangkan Biru sendiri merupakan warna dari Partai Demokrat.**Baca juga: Nawa Said Dilantik Jadi Anggota DPRD Banten.

“Jadi Selasa Biru, bisa dimaknai sebagai langkah baik, dengan tujuan baik dan diharapkan bisa membuahkan hasil yang baik pula,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Banten itu lagi.(BL)

Kabar6-Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten, meningkatkan status kasus penemuan 19.06 lembar kartu JKN- KIS BPJSKesehatan di bekas kandang kambing di Kampung Haruyan, Desa Malanggah, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, dari Penyelidikan ke tahap Penyidikan.  

Kepala Subdit 3 Polda Banten, AKBP Yoga Priyahutama mengatakan, setelah melakukan gelar perkara, Penyidik menemukan unsur tindak pidana dalam kasus dugaan pembuangan ribuan kartu JKN- KIS tersebut.

Untuk itu, Penyidik mengambil langkah dengan meningkatkan status terhadap kasus itu dari tahap Penyelidikan ke Penyidikan.

“Kasus ini sudah kita tingkatkan dari Lidik ke Sidik,” ungkap Yoga, kepada Kabar6.com, siang tadi.

Lebih lanjut Yoga menjelaskan, FR, terduga pelaku, merupakan mitra dari PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).

Warga Kampung Haruyan, Desa Malanggah, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang ini diberi kepercayaan oleh JNE untuk mendistribusikan kartu tersebut ke warga.

Namun, selama kurun waktu satu tahun kartu yang dimaksud tak kunjung ia bagikan.

Bahkan, ribuan kartu yang dibungkus karung bekas pupuk urea dan kantong plastik itu disimpan di bekas kandang kambing tak jauh dari kediamannya.

“FR, sudah mengakui lalai. Dia diketahui punya jaringan kebawah untuk membantu pendistribusian kartu itu ke warga dengan upah sebesar Rp1500 per amplop. Tapi, tugas itu tidak ia jalankan,” katanya.**Baca juga: Ribuan Kartu JKN-KIS Dibuang, Warga Kampung Haruyan Kecewa.

Yoga menambahkan, ulah FR ini merugikan pihak BPJSKesehatan Cabang Serang dan JNE Cabang Cilegon.**Baca juga: Polda Banten Pelajari Data Verifikasi JKN-KIS Bermasalah.

Pasalnya, kedua pihak yang bertangungjawab atas pendistribusian kartu JKN- KIS telah membayar FR sesuai dengan jumlah kartu yang dibagikan ke warga. Dan, upah yang dibayarkan ke FR, tentunya sesuai dengan run sheet atau tanda bukti pendistribusian.**Baca juga: JKN-KIS Dibuang di Kandang Kambing, Pemprov Banten Belum Tahu.

“BPJSKesehatan dan JNE sudah dimintai keterangan sebagai pelapor, karena mereka adalah pihak yang dirugikan. Selain itu, kami juga akan meminta keterangan dari para saksi penemu kartu tersebut,” tandasnya.(Tim K6)

Kabar6-Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengapresiasi usaha Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon yang menggandeng pihak swasta dalam membangun Pelabuhan Warnasari.

Menhub berharap, pembangunan pelabuhan yang berada di Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil tersebut bisa dipercepat dan memberi manfaat dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Cilegon.

“Hari ini adalah simbolik dari pembangunan sisi darat Pelabuhan Warnasari,” ujar Menhub Budi Karya saat peletakan batu pertema pembangunan Pelabuhan Warnasari, di Kota Cilegon, Banten, Rabu (30/8/2017).

Tampak hadir di acara tersebut, Wakil GUbernur BAnten, Andika Hazrumy, dan Walikota Cilegon, Tubagus Iman Ariadi.

“Tentunya kami akan mendukung penuh, kami sarankan agar kepada Pak Walikota segera menyelesaikan perizinan di sisi laut, dan saya akan mengusulkan kepada Pak Presiden dan Pak Wakil presiden untuk hadir di sini nanti,” ujarnya.

Diketahui, Pelabuhan Warnasari memiliki luas 360.408 m2, pembangunannya ditarget rampung dan bisa beroperasi pada 2019 mendatang.

Nantinya Pelabuhan Warnasari akan digunakan untuk bongkar muat cargo itu akan dikelola oleh PT Pelabuhan Cilegon Mandiri, Bosowa dan Pelindo II.

Meski saat ini di Banten sudah ada 4 pelabuhan serupa yang bergerak di bidang curah kering dan cargo, namun Pelabuhan Warnasari diharapkan dapat meringankan beban Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta yang saat ini kian padat.**Baca juga: PT PCM Desak Pembangunan Pelabuhan Warnasari.

Adapun Pelabuhan Warnasari akan dilengkapi dengan fasilitas Trestel 1090 x 15 m dengan struktur deck on pile, Jetty 280mx40 m untuk curah kering dengan struktur deck in pile, dan Jetty 470m x 15 m untuk curah cair dengan struktur deck on pile.**Baca juga: “Groundbreaking” Pelabuhan Warnasari Dijadwal 20 Maret.

Selain itu, pelabuhan ini juga akan dilengkapi dengan gudang tertutup dengan kapasitas 500.000 metrik ton dilengkapi dengan konveyor dan dilengkapi dengan jembatan timbang sebanyak 4 unit dengan kapasitas masing-masing 120 ton serta tangki timbun dengan kapasitas 500.000 kiloliter dilengkapi dengan instalasi pompa dan perpipaan yang dilengkapi dengan flow meter Jalan akses 3000 x 26 meter.(BL/bbs)

Kabar6-Tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga tengah pesta sabu di ringkus aparatur Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten.

Sedianya, penyergapan berlangsung saat ketiga oknum ASN tersebut sedang asik berpesta di sebuah gudang Kantor Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten.

Camat Pulomerak, Juhadi M Syukur membenarkan adanya penangkapan ketiga oknum ASAN tersebut oleh petugas BNNP Banten di kantornya. Namun demikian, Juhadi juga enggan merinci ketiga nama oknum ASN yang ditangkap tersebut.**Baca juga: Ketiban Bintang Jatuh, Sepasang Kucing di AS Dapat Warisan Rp3,9 Miliar.

“Iya, ditangkapnya di gudang Kecamatan Pulomerak pada Selasa Selasa (29/8/2017) kemarin. Tapi, untuk lebih jelas nama-namanya bisa tanyakan langsung ke BNN saja, karena mereka yang lebih berhak,” katanya, Rabu (30/8/2017).**Baca juga: Luar Biasa! Raja Abumbi II Miliki 100 Istri, 72 di Antaranya Merupakan Warisan Sang Ayah.

Kepala BNN Kota Cilegon AKBP Asep Muksin Jaelani mengatakan, penangkapan ketiga ASN penyalahguna narkotika itu merupakan pengembangan dari tersangka yang sudah diamankan oleh BNNP Banten. “Ini pengembangan dari BNN Provinsi,” katanya.(BL/tmn)

Kabar6-Sebanyak 12 siswa korban putusnya jembatan gantung di Kabupaten Lebak, Banten, sakit. Alhasil, mereka terpaksa absen dari Ujian Tengah Sekolah (UTS).

“Hari ini UTS namun karena musibah kemarin 12 Siswa tidak mengikutinya, hal ini sudah dibicarakan dengan Pihak Dinas Pendidikan,” kata Kepala Sekolah SDN 1 Pajagan, Sabrowi, saat ditemui di ruangannya, Kamis (12/3/2015).

Belasan siswa tersebut merupakan warga kampung Polad, Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, yang berjarak satu setengah jam jika berjalan kaki yang harus menembus bukit dan belantara hutan.

Bahkan, jika musim hujan tiba, maka jalanan akan sangat becek dan kalaupun jalan kaki, maka di pastikan akan terpeleset.

Untuk itu, pihak sekolah memberikan keringanan dalam menjalankan proses UTS bagi ke 12 siswa tersebut. Bahkan, jika diperlukan, pihak sekolah akan mengirim guru ke rumah peserta didik untuk agar bisa mengikuti ujian.

Sebelumnya diberitakan, pada hari Selasa (10/3), jembatan gantung yang menghubungkan dua kecamatan antara Kecamatan Sajira dengan Kecamatan Cimarga, putus. Itu karena usia jembatan yang sudah tua hingga tidak kuat menahan beban. **Baca juga: Begini Pengakuan Siswa SD Korban Jembatan Gantung Lebak.

Dalam peristiwa itu, sebanyak 45 siswa SD tercebur ke dalam sungai Cibeurang. Jembatan gantung tersebut memiliki panjang 70 meter dan lebak 1,5 meter.(tmn/din)

Kabar6-Ketua Perhimpunan Hotel Restauran Indonesia (PHRI) Kota Tangsel, Gusri Effendi, menilai larangan rapat bagi instansi pemerintah cukup memukul sektor bisnis perhotelan.

Tak tanggung-tanggung, pascaditerapkannya larangan tersebut, terjadi pengurangan omset hingga 20 persen.

“Siapa bilang tidak ada pengaruh dari larangan instansi pemerintah rapat di hotel. Buktinya, kita tekor (merugi-red) hingga 20 persen. Ini hitung-hitungan hingga Februari ini, angkanya bisa naik kalau kebijakan ini tidak diubah,” katanya.

Gusri mengatakan, sudah berkomunikasi dengan PHRI pusat dan daerah lain, untuk mendesak pemerintah pusat agar mengkaji ulang larangan tersebut.

Hasilnya, dalam waktu dekat ini akan ada rapat dengan Kemenpan-RB guna menindaklanjuti larangan tersebut. ** Baca juga: Kelulusan Sertifikasi Barjas di Pemkot Tangsel Rendah

“Rapat Pemkot kan rutin. Kalau dilarang ada berapa omset yang hilang gara-gara kebijakan tersebut,” ungkapnya.

Meski ada pengurangan 20 persen, Gusri tetap optimistis bisnis hotel di Kota Tangsel tetap menggeliat.

Apalagi, ke depannya bakal banyak investor yang menanamkan modal di daerah bekas pemekaran Kabupaten Tangerang ini.

Otomatis bila kota sudah menggeliat akan dibarengi dengan pertumbuhan hotel dan tempat wisata lainnya.(yud)

Kabar6-Dari 100 orang pejabat eselon II dan III yang turut mengikuti ujian sertifikasi barang dan jasa atau barjas di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel), tingkat kelulusannya masih sangat rendah.

Pasalnya, tercatat hanya ada 12 orang saja yang dinyatakan lulus dengan hasil yang signifikan.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel, Firdaus, Minggu (8/3/2015).

“Itu pun pejabat yang memang berlatarbelakang pendidikan teknik dan sudah lama bertugas di dinas teknis,” ungkapnya.

Menurut Firdaus, ujian sertifikasi barjas itu diikuti pejabat setingkat Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak lolos, menurutnya masih ada kesempatan lain. Pasalnya, BKPP Kota Tangsel masih bakal menggelar dua kali ujian lain pada 11 Maret dan 19 Maret nanti. **Baca juga: Juli 2015, Pejabat Tangsel Wajib Kantongi Sertifikasi Barjas.

“Kita membuka ujian kembali bagi mereka yang tidak lolos untuk mengikuti ujian ulang barang dan jasa. Ujiannya menggunakan sistem CAT,” ungkapnya.(yud)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) diagendakan kembali menggelar ujian sertifikasi barang dan jasa atau barjas.

Sertifikat keahlian itu adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barjas.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel, Firdasu mengatakan, untuk ujian tanggal 11 Maret mendatang akan ada dua sesi pagi dan siang  hari dengan jumlah peserta sebanyak 70 orang.

“Kita berharap bagi yang belum lulus dapat mengikuti ujian sertifikasi barang dan jasa,” ungkapnya, kemarin. Begitupula dengan tanggal 19 maret dibuka pagi dan siang dengan jumlah peserta yang sama.

“Dikarenakan per  1 Juli nanti semua pejabat eselon II dan III wajib punya sertifikat pengadaan barang dan jasa,” katanya.

Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie berharap bagi yang tidak lulus tetap dapat mengikuti ujian berikutnya sampai lulus.

Pasalnya, kegiatan itu untuk meningkatkan pemahaman pejabat struktural di lingkungan Pemkot Tangsel terhadap ketentuan-ketentuan barang dan jasa.

“Pelatihan-pelatihan barang dan jasa juga kita anggarkan untuk tahun ini,” tandasnya.

Untuk diketahui, Walikota Tangsel sudah membuat surat edaran dengan Nomor 2.516 Tahun 2014 tentang Kewajiban Sertifikat Pengadaan Barang Jasa.

Surat itu dikeluarkan Walikota Airin Rachmi Diany yang mewajibkan pejabat memiliki surat sertifikasi paling lambat 1 Juli 2015.

Sebagai bagian dari layanan publik, pengadaan barang dan jasa pemerintah memerlukan keahlian khusus. **Baca juga: Larangan Rapat, Target PAD Hotel di Tangsel Naik.

Hal tersebut tercantum dalam Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Pasal 1 ayat 19.(yud)

Kabar6-Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengklaim, larangan rapat di hotel tidak terlalu berdampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Pasalnya, terhitung hingga Februari ini, perolehan pengenaan pajak daerah dari sektor industri penginapan telah tembus ke angka Rp2 miliar.

Demikian diungkapkan Kepala Bidang Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Non Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB), Cahyadi.

“Khusus di Kota Tangsel, bisnis perhotelan justru bergantung sama swasta ketimbang instansi pemerintah,” terangnya, Minggu (8/3/2015).

Cahyadi mengungkapkan, adanya larangan rapat di hotel justru membuat pihaknya menaikkan target pajak ditingkatkan dari Rp12 miliar menjadi Rp13 miliar per tahun.

Peningkatan ini didasari oleh semakin menjamurnya bisnis hotel di Kota Tangsel.

Maka, tak berlebihan bila sebagai daerah pusat jasa dan perdagangan, tentu akan menggeliatkan sektor swasta yang terus meningkat setiap tahunnya.

“Berbeda dengan daerah lain yang perkembangan bisnisnya tidak sepesat Kota Tangsel,” ungkapnya. **Baca juga: Miliki Sabu, Tukang Daging Ditangkap Polsek Ciputat.

Cahyadi tambahkan, hingga beberapa bulan sejak pemberlakukan larangan rapat di hotel, belum berdampak langsung bagi PAD.

Ia menilai, bisnis perhotelan di Kota Tangsel yang tidak bergantung kepada instansi pemerintah. “Makanya kita yakin larangan rapat oleh pemerintah pusat, tidak berpengaruh bagi PAD dari sektor hotel,” katanya.

Diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi per 1 Desember 2014 mengeluarkan aturan larangan rapat bagi instansi pemerintah di hotel.

Pelarangan tersebut sebagai bentuk efisiensi uang negara.(yud)

Kabar6-Manfaat PT Banten Global Edukasi (BGE) untuk dunia pendidikan khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus dapat dirasakan langsung oleh peserta didik di Banten.

Tak hanya itu, perusahaan ini juga harus dapat merangsang para siswa untuk menciptakan sejumlah alat yang berpotensi mendukung eksplorasi sumber daya alam (SDA) Provinsi Banten.

Gubernur Banten, Rano Karno Sabtu (07/03/15) berharap kerjasama yang dijalin oleh PT BGE dan sejumlah sekolah di Banden dapat terasa langsung bagi perekonomian Banten.

Rano mencontohkan, Banten memiliki panjang laut sekitar 500 Km sehingga idealnya kerja sama ini harus bisa menciptakan alat yang dapat mendukung perekonomian nelayan, pertanian dan perindustrian.

Ia menyatakan alat-alat yang akan diciptakan PT BGE tentu akan melibatkan peran serta siswa-siswa SMK di Banten. Untuk itu, ia membuat 5 SMK rujukan agar nanti dapat dikembangkan ke selolah lain.

Lima sekolah tersebut adalah SMK 1 Negeri Kragilan, SMK Negeri 1 Cilegon, SMK 2 Negeri Pandeglang, SMK Negeri 2 Serang dan SMK Negeri 7 Tangerang. Di mana kelima sekolah itu mempunyai potensi ekonomi yang berbeda.

“Setiap SMK memiliki potensi ekonomi yang berbeda untuk itu harus dikelola dengan tepat,” ungkap Rano. **Baca juga: Cityzen Ramaikan HUT Kota Tangerang ke 22.

Sementara itu, Direktur PSMK Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Drs H Mustagfirin Amin melihat kerjasama yang dijalin oleh Dinas Pendidikan Banten dengan PT Banten Global Edukasi harus dicontoh oleh daerah lain.

“Pasti, kita akan kembangkan di daerah lain. Tapi kami berharap Banten ini bisa bangkit dan bisa jadi contoh bagi daerah lain. Selain itu Banten dekat dengan ibukota (Jakarta) diharapkan bisa menjadi penyeimbang daerah Jakarta,” ungkap Mustagfirin.

PT Banten Global Edukasi (BGE) sendiri sudah memetakan potensi yang dimiliki setiap daerah. Berikut potensi yang dimiliki seperti bidang Industri Permesinan.

Di sektor Pertanian, alat yang diciptakan adalah Traktor tangan dan Mesin pengering Gabah. Sektor Maritim, alat yang akan diciptakan motor tempel, perahu tenaga surya, cold storage dan mesin pengelohan hasil laut.

Sektor Manufaktur, alat yang akan diciptakan mesin pengolah limbah plastik, mesin boiler (ketel uap), mesin pengolahan air bersih dan air limbah dan genset. Sektor perkakas, tooling dan mesin bubut.

Di bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif akan mengembangkan Pariwisata edutel (pengelolaan hotel terintegrasi), DMO (Destination Management Organization) dan wisata sungai Lalu ekonomi Kreatif akan mengembangkan dan menciptakan printer 3D dan Scanner 3D, Teknologi perfilman CGI. (tmn/din)