1

Mitigasi Kebencanaan, Lumbung Sosial di Pandeglang Ditambah

Kabar6- Bencana terjadi tidak dapat diprediksi, namun kebencanaan bisa dimitigasi sebagai kesiap siagaan. Lumbung Sosial (Lumsos) salah satu mitigasi kebencanaan yang digunakan sebagai cadangan logistik bagi masyarakat terdampak bencana.

“Saat ini sudah ada 15 lumsos, ditambah satu lagi dari Kementerian Sosial (Kemensos) jadi semuanya saat ini ada 16 lumsos di Pandeglang,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Pandeglang Nuriah pada acara Sosialisasi Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Pulosasi, Kamis (28/3/2024).

Menurutnya, dari 16 lumbung sosial yang ada di Pandeglang tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Sumur Desa Kertajaya, Sumur Desa Taman Jaya, Cibaliung, Cibitung, Cigeulis, Cikeusik, Panimbang, Sukaresmi, Patia, Pagelaran, Labuan, Carita, Mandalawangi, Cimanuk, Angsana, dan Pulosari.

“Lumsos yang sudah ada yaitu 11 dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), 1 lumsos dari Provinsi Banten, dan 4 lumsos dari APBD Kabupaten Pandeglang,” katanya.

Lebih lanjut, Nuriah juga menyampaikan, lumsos ini harus keberlanjutan karena sangat penting dalam penanganan kebencanaan. Oleh sebab itu ia berharap pengelola lumsos pelaporannya dapat ditingkatkan.

**Baca Juga: Airin Rachmi Diany Kembali Nahkodai Taekwondo Banten

“Administrasi nya dijaga dengan baik, membuat lumbung sosial ini anggatan nya besar, pelaporannya harus diperbaiki karena saat akan diisi kembali cadangan logistik butuh pelaporan yang ril,” ujarnya.

Disampaikan Plt Kadinsos, pihak Pemda Pandeglang mengucapkan terimakasih kepada Kemensos yang sudah memberikan anggran untuk pengadaan lumsos di Kabupaten Pandeglang.

“Kami menyampaikan ucapan terimakasih ibu bupati yang sebesar-besarnya kepada Kemensos, semoga kedepan bisa dianggarkan kembali untuk Lumsos kecamatan lainnya,” pungkasnya.

Sementara Usbudiharto Ketua Pokja Lumbung Sosial Kemensos menyampaikan, tujuan dari lumsus ini adalah sebagai baperstok logistik jika terjadi bencana. Saat ini menurutya sudah membuat kurang lebih 11 lumsos di Kabupaten Pandeglang.

“Barang di lumsos dapat digunakan untuk penangan bencana dan masyarakat yang membutuhakan, misal ada masyarakat yang tidak mampu dengan sarat dokumentasi yang jelas,” katanya.

Disampaikan Usbudiharto dengan pelaporan yang jelas akan mempermudah dalam pengisian kembali lumsos saat cadangan logistik sudah habis.

“Jika laporannya sesuai kita akan isi kembali stoknya, karena gak mungkin logistik di lumsos dibiarkan kosong,” pungkasnya.(Aep)




Lebak Siapkan Dokumen Renkon Antisipasi Bencana Gempa dan Tsunami

Kabar6-Selain bencana Hidrometeorologi, gempa bumi dan tsunami juga rawan terjadi di wilayah Kabupaten Lebak.

Bencana yang tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi mengharuskan upaya-upaya antisipasi dilakukan, di samping kesadaran masyarakat bahwa daerah yang ditempati merupakan daerah rawan bencana.

“Melihat indeks bencana di Lebak maka perlu intervensi khusus, salah satunya BNPB telah menunjuk Lebak melalui renkon (rencana kontigensi) dengan memasang rambu peringatan dan desa tangguh bencana,” kata Kepala BPBD Lebak Febby Rizki Pratama, di sela Semiloka Dokumen Renkon, di Aula Multatuli Setda Lebak, Selasa (1/7/2023).

Upaya antisipasi lainnya dalam menghadapi potensi gempa bumi megathrust yang dapat menyebabkan terjadinya gelombang tsunami adalah dengan menyiapkan dokumen renkon.

Dokumen yang sudah disusun sejak bulan April, kata Febby, memuat arah kebijakan hingga sistem komando penanganan darurat bencana.

**Baca Juga: Mal Ciputra Tangerang Kocok Undian Berhadiah Mobil dan Motor

“Dokumen ini salah satu dari sistem kesiapsiagaan bencana gempa dan tsunami. Siapa berbuat apa dan siapa melakukan apa nanti dijabarkan di situ,” tutur Febby.

Febby menerangkan bahwa dokumen renkon gempa dan tsunami yang telah selesai disusun perlu dilakukan pengujian melalui gladi posko hingga kegiatan simulasi.

“Jadi nanti diaplikasikan di dalam situasi terjadi bencana, apakah nanti ada kesesuaian atau nanti di dokumen tersebut harus ada yang diperbaiki karena situasi dan kondisi di lapangan seperti apa,” terangnya.

“Misalnya di dalam renkon tempat evakuasi atau pengungsi ada titik A, tapi saat simulasi ternyata tempat itu tidak cocok karena kapasitasnya kurang besar. Nah nanti kita berikan rekomendasi agar ada perubahan,” jelas Febby.(Nda)




Unik, Polisi India Gunakan Burung Merpati untuk Komunikasi Saat Terjadi Bencana Alam

Kabar6-Polisi di negara bagian Odisha, India Timur, melestarikan sekawanan merpati pos untuk digunakan sebagai alat komunikasi ketika terjadi bencana.

Hal tersebut, melansir AsiaOne, disampaikan oleh inspektur Jenderal Polisi di Distrik Cuttack, Satish Kumar Gajbhiye. “Kami memelihara merpati untuk nilai warisan mereka dan melestarikannya untuk generasi mendatang,” kata Gajbhiye.

Polisi mengatakan, sejumlah merpati pos ini telah terbukti menjadi penyelamat setidaknya dua kali dalam empat dekade terakhir. Dua insiden tersebut adalah banjir dahsyat di beberapa negara bagian India pada 1982 dan angin topan kuat yang melanda wilayah pesisir India pada 1999-an. Kala itu jalur komunikasi harus terputus.

Merpati biasanya membawa pesan yang ditulis di atas kertas bawang tipis, dimasukkan ke kapsul dan kemudian diikat ke kaki. Hewan ini dapat terbang dengan kecepatan 55-800 kilometer per jam. ** Baca juga: Wanita di Tiongkok Derita Penyakit Langka, Tak Bisa Dengar Suara Laki-laki

Menurut perawat burung ini, Parshuram Nanda, merpati biasanya dilatih sejak usia mereka lima minggu. “Kami mulai melatih burung-burung itu pada usia lima hingga enam minggu, ketika mereka ditempatkan di peti dan ditempatkan di tempat berlindung,” terang Nanda.

Seiring bertambahnya usia, merpati dibawa agak jauh untuk dibebaskan dan terbang kembali ke tempat berlindung dengan insting. “Jaraknya ditambah secara bertahap, dan dalam waktu 10 hari, mereka sudah bisa kembali dari jarak sekitar 30 km,” ungkap Nanda.(ilj/bbs)




Banjir di Pantura Renggut Korban Jiwa, Wakil Ketua DPRD Banten : AMDAL Mega Proyek Harus Dikaji Ulang

Kabar6-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menyoroti bencana banjir yang melanda sejumlah kawasan permukiman penduduk di wilayah Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang.

Wakil Ketua DPRD Banten Barhum HS mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah daerah setempat agar segera mengkaji ulang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap mega proyek yang saat ini tengah berjalan di wilayah tersebut.

Pasalnya, proyek pembangunan hunian elit di pantai utara kota seribu industri ini dinilai membawa dampak buruk bagi warga sekitar.

“Bencana banjir yang terjadi di wilayah Tangerang Utara, itu sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pengembang. Apalagi, sudah menimbulkan korban jiwa,” ungkap Barhum, kepada wartawan, Kamis (09/03/2023).

Politisi PDIP ini menuturkan, pemerintah dan pihak pengembang diminta untuk segera mencari solusi atas bencana banjir yang telah menelan korban jiwa tersebut.

“Pelayanan masyarakat itu butuh kepastian. Bukan jenis edukasi saja, tapi aktualisasi dengan ditingkatkan dan dinormalkan dengan daratan oleh pengembang atau saluran air serta serapan air dibuat sebagus mungkin,” ujar Barhum yang juga warga asli pesisir Utara Tangerang ini.

Oleh karenanya, kata Barhum, pemerintah bersama pengembang harus bekerjasama untuk mencari solusi supaya bencana banjir tidak terus- menerus terjadi di wilayah itu.

“Segera bikin saluran pembuangan air atau normalisasi daratan, karena permukiman warga sudah di panel dan harus ada perbaikan dengan cara dinormalkan supaya bisa sejajar antara daratan dengan rumah warga,” tandasnya.

Ia menyebut pemberian sembako ke warga itu bukan solusi yang tepat. Pemerintah daerah bersama pengembang harus mencari akar masalahnya.

“Saya bilang, itu cuma ada dua solusi. Permukiman warga harus direlokasi, atau daratannya harus dinormalkan kembali oleh pihak pengembang atau memperbaiki saluran pembuangan air serta serapan air,” terangnya.

Lebih lanjut Barhum mengemukakan, utilitas sarana juga menjadi faktor pendukung untuk memberikan suasana di perkampungan yang rawan terjadi banjir, salah satunya dengan cara melakukan perapihan saluran air dan aliran listrik.

Bencana banjir yang terjadi di wilayah Teluknaga dan Kosambi yang meliputi, Desa Tanjung Pasir, Muara dan Kelurahan Dadap itu efek dari tidak terurusnya utilitas atau sarana umum dari dampak banjir.

Untuk itu, pihak pemerintah setempat jangan ada pembiaran dengan hal seperti itu.

**Baca Juga: Jadi Pembicara di Universitas Esa Unggul, Kapolresta Tangerang : Attitude Adalah Kunci Sukses

“AMDAL itu, sudah sejauhmana, bukan hanya AMDAL diatas kertas saja, namun harus ada langkah konkret. Jika ada AMDAL tidak direalisasikan untuk apa, maka dari itu, AMDAL nya harus dikaji ulang, artinya dibutuhkan sharing langsung dengan masyarakat jangan seperti beli kucing dalam karung,” tutupnya.

Sementara itu, Koordinator LSM Gema Palu Kabupaten Tangerang Dudung Sukandar mengatakan, penyebab bencana banjir ini ditengarai akibat hilangnya serapan air di wilayah pesisir utara karena dampak pembangunan mega proyek.

“Oleh sebab itu Amdal perlu dikaji ulang, penghentian alih fungsi lahan serta tata ruang mesti di audit,” ujar Dudung.

Banjir di wilayah Teluknaga dan Kosambi kerap terjadi disaat musin hujan turun dengan intensitas tinggi.

Bahkan, bencana banjir itu telah merenggut korban jiwa karena tersengat aliran listrik. (Oke/Tim K6)




Lebak Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana

Kabar6.com

Kabar6-Cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak mengambil langkah dengan menetapkan status siaga darurat bencana.

“Kita tetapkan status siaga darurat dari bulan Desember 2022 sampai Februari 2023,” kata Kepala BPBD Lebak Febby Rizki Pratama kepada wartawan, Selasa (27/12/2022).

Status siaga darurat bencana ditetapkan agar masyarakat dan seluruh pihak bisa meningkatkan siaga sejak dini terhadap potensi bencana yang terjadi akibat cuaca buruk.

“Kondisi hujan deras harus diwaspadai oleh masyarakat karena bisa berpotensi terjadi banjir, banjir bandang, longsor dan angin kencang,” ucap Febby.

Dengan ditetapkannya siaga darurat bencana, lanjut Febby, masyarakat juga diharapkan mempersiapkan berbagai hal yang tidak diinginkan.

“Karena adanya hujan yang cukup deras. Ketika dinaikkan levelnya, maka diharapkan dapat mengantisipasi. Semua stakeholder dapat siap, dan personelnya siap dengan adanya penanggulangan bencana,” terang Febby.

**Baca juga: Kunjungan Wisatawan ke Pantai Lebak Relatif Sepi

Relawan BPBD yang tersebar di 28 kecamatan sudah bersiaga untuk dapat melaporkan setiap perkembangan yang terjadi di wilayah masing-masing.

“BPBD juga sudah mendistribusikan logistik ke wilayah selatan. Kami imbau masyarakat dan seluruh stakeholder supaya saling berkoordinasi saat kondisi seperti ini,” kata dia.(Nda)




Mitigasi Bencana, Wali Kota Tangsel: Terdeteksi Hanya Banjir dan Angin Puting Beliung

Kabar6.com

Kabar6-Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie menjelaskan, dari hasil pembahasan mitigasi bencana, di wilayahnya terdapat hanya banjir dan angin puting beliung yang berpotensi besar.

Hal itu dikatakannya usah menghadiri acara Hari Ibu di Balai Kota Tangsel, Ciputat, Selasa 20 Desember 2022.

“Dalam mitigasi bencana itu di Tangerang Selatan memang kalau sifatnya bencana alam yang terdeteksi itu hanya bencana banjir, dan angin puting beliung yang (berpotensi, red) besar,” ujarnya.

Dijelaskan Benyamin, untuk penanganan dua potensi besar tersebut, secara teknologi dan teknis masih bisa ditutup oleh dinas teknis.

“Dinas teknis hanya memerlukan penyesuaian kapan pekerjaan teknis ini dibandingkan, harus menghitung waktu, agar tidak kena hujan dan segala rupa,” tuturnya.

**Baca juga: Peringati Hari Ibu, Pemkot Tangsel: Tingkatkan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan

Saat ditanya soal adanya Nuklir di wilayah Tangsel, Benyamin mengatakan bahwa itu di luar otoritas dari Pemerintah Kota Tangsel. “Itu diluar otoritas kita,” ungkapnya.

Benyamin juga menjelaskan, soal patahan Baribis yang dikabarkan melintasi DKI Jakarta, bahwa patahan itu tidak melewati Kota Tangsel.

“Info dari BMKG kita alhamdulillah Tangsel tidak masuk ke patahan Baribis itu ya, gak masuk alhamdulillah,” tutupnya.(eka)




Rawan Bencana di Tangsel, Benyamin: Jangan Buang Sampah Sembarangan

Kabar6.com

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar Apel kesiapsiagaan Bencana. Kegiatan ini merupakan langkah preventif antisipasi dampak bencana yang dapat terjadi selama musim hujan.

“Bencana tidaklah memilih-milih tempat, waktu, dan korbannya. Untuk itu diperlukan kesiapsiagaan dan kerja sama antara pemerintah daerah dengan seluruh pihak, termasuk bersama tim kedaruratan,” ungkap Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie dikutip Minggu (19/11/2022).

Menurutnya, perlu upaya antisipasi dan kesiapan dari perangkat daerah guna menghadapi potensi bencana yang mungkin saja terjadi. Sebagai wilayah yang juga termasuk rawan bencana butuh penanggulangan bencana yang solid.

Mulai dari mengidentifikasi, menganalisis hingga mengambil tindakan pencegahan bencana. “Ini dapat mengurangi tingkat risiko suatu bencana,” jelas Benyamin.

**Baca juga: Sampah Ini Banyak Diangkut saat Operasi Bersih Kali Angke di Tangsel

Ia juga mengingatkan masyarakat agar memiliki kepekaan terhadap kondisi daerahnya. Sehingga terjalin kolaborasi bersama masyarakat dalam pencegahan hingga pengurangan risiko akibat terjadinya kanker bencana.

“Dan tak kalah pentingnya, soal kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan tidak, membuang sampah sembarangan. Untuk itu saya berharap kolaborasi bersama masyarakat semakin kuat,” tegasnya.(yud)




Ibu Kota Banten Dikepung Bencana, dari Banjir, Longsor dan Pohon Tumbang

Kabar6.com

Kabar6-Bencana alam kepung Kota Serang, Banten. Mula dari banjir, longsor, hingga pohon tumbang.

Penyebabnya, hujan deras disertai angin kencang dan petir yang terjadi sejak Kamis dini hari, 17 November 2022.

Longsor terjadi di jalan alternatif dari Ibu Kota Banten menuju Anyer, Kabupaten Serang. Tepatnya di Jalan Cilowong, Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten.

“Longsor ada di Kampung Cikoak, depan tempat pembuangan sampah dan di sebelah tugu Cijentul,” ujar Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Serang, Diat Hermawan, Kamis (17/11/2022).

Banjir merendam dua kecamatan di Ibu Kota Banten. Untuk Kecamatan Serang, perumahan Widya Asri terendam hingga 75cm, jumlah warga yang terdampak sebanyak 105 Kepala Keluarga (KK). Serta di Jalan Empat Lima, Cikulur.

Kemudian di Kecamatan Taktakan di perumahan Widya Asri Tahap III, ketinggian air mencapai 75 cm, dengan warga terdampak sebanyak 300KK.

“Perumahan Ranau Estate ketinggian air 1,5 meter. Jumlah terdampak 25 KK,” terangnya.

Dia menerangkan, sudah ada beberapa lokasi banjir yang mulai surut dan sedang dilakukan pembersihan oleh masyarakat dibantu petugas gabungan, seperti di Perumahan Widya Asri. Sedangkan material longsor sudah bisa disingkirkan oleh petugas PUPR Banten.

“Mulai surut untuk wilayah Widya Asri. Terdapat lumpur dan sampah di wilayah tersebut paska banjir. Tim sedang menangani pohon tumbang di Kecamayan Taktakan. Jalan Cilowong, Kecamatan Taktakan sudah dapat dilalui,” jelasnya.

Petugas gabungan dari PUPR Banten, BPBD Kota Serang dan Banten, Satlantas Polresta Serkot, relawan hingga TNI bahu membahu mengevakuasi material longsor dan pohon tumbang, agar akses menuju Anyer bisa di lewati.

**Baca juga: Banjir Kota Serang Rusak Jembatan, Polisi Alihkan Arus Lalulintas

Selama proses pembersihan material longsor, akses dari Kota Serang menuju Anyer di Kabupaten Serang, terutama di Jalan Cilowong yang tertutup longsor, ditutup sementara oleh Satlantas Polresta Serkot.

“Selama proses pembersihan material longsor dan pohon tumbang, jalur dari arah Taktakan menuju Gunung Sari dialihkan karena tidak dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat,” ujar Kasatlantas Polresta Serkot, Kompol Tri Wilarno.(Dhi)




Pemkot Tangsel Kebut Kepwal Tanggap Darurat Bencana Dalam Sehari

Kabar6.com

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) sangat serius dalam menangani kedaruratan di wilayahnya, salah satunya adalah penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanggulangan bencana.

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menerangkan, dalam penggunaan BTT tersebut, pihaknya memerlukan payung hukum yaitu Keputusan Walikota (Kepwal) tentang penetapan tanggap darurat bencana.

Maka dari itu, Benyamin menegaskan, pihaknya akan melakukan percepatan terhadap Kepwal tersebut dengan waktu yang sangat singkat.

“Kalau netapin Kepwal seminggu itu kelamaan, saya minta hitungannya jam, 1 hari selesai, bagaimana caranya terserah,” tegasnya usai melakukan rapat tanggap darurat bencana di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Serpong, Senin (10/10/2022).

Benyamin menerangkan, pihaknya juga telah membentuk dan menetapkan tim khusus untuk melakukan rancangan Kepwal tersebut, yang diketuai oleh Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda), Ervin.

“Saya tadi tetapkan tim khusus silahkan pak Ervin, karena untuk mencairkan BTT dalam kelayakan bencana harus ada payung hukum tadi,” jelasnya.

Dijelaskan Benyamin, saat ini telah ditetapkan BTT sebesar Rp5,8 Miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2022.

“BTT Rp5,8 miliar itu perubahan, ada 5 miliar bagaimana caranya anggaran itu cepat bisa dipakai,” tuturnya.

**Baca juga: Bongkar Pagar Seng Terowongan Pasar Ciputat, Disperindag Tangsel: Secepatnya

“(BTT, red) Itu digunakan untuk penanggulangan bencana dan seterusnya, ini tidak Perda, ini payung hukumnya itu dengan Kepwal saya minta secepatnya,” tutupnya.

Diketahui, dalam beberapa waktu terakhir ini Kota Tangsel dilanda bencana baik banjir, longsor, maupun angin kencang, sehingga Pemkot Tangsel terus mengevaluasi dalam menghadapi serta menanggulangi bencana tersebut.(eka)




Disaster Management Center Dompet Dhuafa Siap Bangun Kawasan Tanggap Bencana

Kabar6.com

Kabar6-Disaster Management Center (DMC) Dompet Dhuafa tengah mempersiapkan program Kawasan Tanggap Bencana (KTB) di Desa Kaliurang, Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang.

Dimulai Senin 11 Juli 2022 hingga Minggu 17 Juli 2022, tim DMC Dompet Dhuafa telah melakukan asesmen langsung di Desa Kaliurang. Mulai dari pendataan, pemetaan transek wilayah (metode pembelajaran masyarakat, yang dapat diterapkan dalam upaya penggalian potensi dan permasalahan yang ada di lingkungan) dan penilaian ketangguhan masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi bencana alam.

“Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama elemen baik Pemerintah, Masyarakat Sipil, dan Lembaga Usaha (Donor). Oleh Karena itu diperlukan koordinasi yang baik serta berkesinambungan agar mencapai target yang diharapkan. DMC Dompet Dhuafa berharap banyak pihak mendukung Program Kawasan Tangguh Bencana yang akan diselenggarakan,”ujar Haryo Mojopahit selaku Chief Executive DMC Dompet Dhuafa melalui rilis yg diterima, Senin (18/7/2022).

Desa Kaliurang merupakan salah satu desa di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang yang memiliki kondisi daerah strategis dengan topografi dataran rendah sampai dataran tinggi, dari pusat pemerintahan kecamatan berjarak 6 km dan dari ibu kota Kabupaten/Kota Desa Kaliurang berjarak 30 km.

“Juli ini kita melakukan asesmen, Agustus mendatang kita mengadakan capacity building warga Desa Kaliurang. Kemudian lanjut sampai November mendatang kita akan melakukan penguatan sarana dan prasarana dalam menghadapi bencana alam,” jelas Adi Sumarna selaku tim Pengurangan Risiko Bencana (PRB) DMC Dompet Dhuafa seusai melakukan pemetaan wilayah di Desa Kaliurang.

Kondisi sumber daya alam yang ada baik lahan maupun iklim, menunjukkan bahwa di Desa Kaliurang cocok untuk budidaya semua komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan.

Kabupaten Magelang termasuk dalam klaster wilayah dengan indeks risiko yang tinggi pada tahun 2021. Mulai dari gempa bumi, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor hingga kekeringan menjadi ancaman laten di wilayah Kabupaten Magelang

“Dengan kegiatan dari teman-teman DMC Dompet Dhuafa sangat membantu dan menguntungkan Desa Kaliurang dalam pendataan penduduk. Karena sudah lama tidak ada update data terbaru. Ditambah peta transek dan batas wilayah perdusun sampai batas RT ini bisa menambah data kuat untuk kami. Pendataan penilaian ketangguhan masyarakat baru dari DMC Dompet Dhuafa melakukan ini karena pengalaman dalam kesiapsiagaan hanya masyarakat sendiri yang tau, jadi dengan adanya penilaian ini kami dari dusun bisa menilai warga kami mana yg kita kelompokan,” terang Suwaji (60) selaku Kepala Dusun Sumberejo.

Secara keseluruhan wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki gunungapi aktif sebanyak 5 yakni Gunung Slamet, Gunung Dieng, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, dan Gunung Merapi.

“Pengalaman kejadian erupsi Gn Merapi dari tahun 1961-2021. Yang paling besar dan cukup besar dampaknya yaitu di tahun 2010. Sebelum terjadi erupsi saya sudah mengamati puncak gunung, dengan tanda-tanda seperti awan hitam dan gluduk ditambah kerasnya hujan abu. Saya langsung bergegas untuk evakuasi mandiri bersama keluarga menggunakan mobil truk, waktu itu di siang hari. Dengan adanya pertemuan sosialisasi dan diskusi di desa sangat penting dalam kesiapsiagaan sebelum erupsi terjadi, dari pengalaman 2010 masih banyak masyarakat yang belum sadar,” jelas Hadi Suwarna (70) selaku tokoh masyarakat Desa Kaliurang.

Selain itu, Jawa Tengah dilintasi oleh beberapa sesar aktif yaitu Sesar Baribis Kendeng, Sesar Ajibarang, Sesar Ungaran, Sesar Merapi-Merbabu, Sesar Muria, dan Sesar Pati Thrust. Pada selatan Jawa Tengah juga terdapat Zona Megathrust Jawa dengan Segmen Jawa Tengah.

Kondisi ini yang menyebabkan wilayah di kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah berada dalam kelas risiko sedang hingga tinggi, dengan semua jenis ancaman dimiliki provinsi ini.

“Kegiatan DMC Dompet Dhuafa sangat membantu desa dalam pendataan assesmen penilaian ketangguhan masyarakat dari segi pengalaman erupsi Gn. Merapi. Nantinya data penilaian ini yang dari teman-teman DMC akan kita jadikan dokumen tambahan di kantor desa,” terang Heri (30) salah seorang perangkat kelurahan Kaliurang.

Sebelumnya implementasi KTB pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2011 di Desa Wringinanom, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, yang terdampak erupsi bromo (hujan abu vulkanik).

Selanjutnya pada tahun 2012 di Desa Kalapanunggal, Kecamatan Kalapanunggal, Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian pada tahun 2013 KTB dilakukan dibeberapa tempat selama 1 tahun masa program, sebagai berikut: Pandeglang, Lebak, Blora, Bojonegoro, Tuban, Ponorogo, dan Rote Ndao.

**Baca juga: Jaksa Agung : Keadilan Restoratif Solusi Pemenuhan Hak Korban

Lalu di tahun 2014 dilakukan di Selo (Boyolali) dan di Penyangkak Bengkulu. Terakhir pada tahun 2019 mulai dilakukan assessment dan sosialisasi di KLU (Kabupaten Lombok Utara) untuk menginisiasi program KTB Gempa dan Tsunami yang akan diadakan selama 1 tahun program pendampingan.

“Ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko dampak bencana merupakan kunci keberlangsungan pembangunan di masa depan,” tutup Haryo.(eka)